ETIKA PROFESI DAN TATA KELOLA KORPORAT Studi Kasus : PT. SUMALINDO LESTARI JAYA Tbk
Disusun Oleh : AMALIA PRATIWI
01044881719013
YOLINA PERMATA JUNAIDI
01044881719014
AKUNTANSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA PROGRAM PPAk
2018
1. LATAR BELAKANG
Kinerja buruk perusahaan selalu berkaitan dengan konflik antar pemegang sahamnya. Buruknya kinerja sebuah perusahaan selalu diikuti dengan pelanggaran terhadap
prinsip
akuntabilitas
dan
transparansi,
sehingga
menimbulkan
ketidakpercayaan dan penuh curiga. Dengan demikian, keterbukaan adalah keharusan yang fundamental dan perlu dimiliki oleh sebuah perusahaan bukan saja untuk menciptakan iklim kondusif bagi keuntungan perusahaan tetapi juga terutama menciptakan iklim investasi yang baik bagi sebuah negara. Konflik perusahaan yang berlarut tentu perpotensi pada anjloknya kepercayaan publik dan menurunnya kinerja investasi. Kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk cukup menarik perhatian karena melibatkan pemegang saham mayoritas sekaligus pendiri perusahaan (Sampoerna dan Sunarko), dengan pemegang saham minoritas (Deddy Hartawan Jamin). Konflik PT. Sumalindo dipicu oleh anjloknya kinerja perusahaan, bahkan terus merugi setiap tahunnya. Padahal dalam laporan tahunan perusahaan patungan keluarga Sampoerna dan Sunarko pada 2012, total menguasai lebih dari 840 ribu hektare hutan alam dan 73 ribu hektar hutan tanaman industri (HTI). Dengan kapasitas produksi kayu lapis hingga 1,1 jutameter kubik per tahun, Sumalindo menguasai lebih dari 30 persen pasar Indonesia dan termasuk lima besar produsen kayu di dunia. Sejak 1980-an, keluarga Hasan Sunarko sudah malang melintang di bisnis kayu dengan bendera Hasko Group dan PT Buana Alam Semesta. Adapun Sampoerna baru masuk ke industri hutan pada 2007 dengan mengibarkan bendera Samko Timber, Ltd di bursa Singapura. Sebagai perusahaan raksasa pemegang hak penguasaan hutan terbesar, hal itu tentu bukanlah sebuah hal yang wajar. Indikator paling nyata adalah harga saham perusahaan yang pada 2007 senilai Rp 4.800, terjun bebas terjun bebas di kisaran Rp 100 pada 2012. Terkait hal tersebut, Deddy Hartawan Jamin, pemilik 336, 27 juta saham atau 13,6 persen, sejak awal mempertanyakan duduk soalnya kepada Direktur Utama Amir Sunarko bin Hasan Sunarko. Ketika itu, Direktur Utama hanya menjawab bahwa Sumalindo merugi karena dampak krisis ekonomi 2008. Sementara upaya untuk mendapat keterbukaan selalu kandas, bahkan di
RUPS upaya ini selalu digagalkan melalui voting, karena manajemen mendapat dukungan dari pemegang saham mayoritas/pengendali. Kenyataan bahwa selalu kalah dalam voting ketika meminta audit perusahaan, Deddy Hartawan Jamin akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada dua hal yang dituntutnya, yakni audit terhadap pembukuan perusahaan dan audit dalam bidang industri kehutanan. Hasilnya, pada 9 Mei 2011 majelis hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan permohonan tersebut. Upaya memperjuangkan keterbukaan ini sempat mendapat halangan dari Sumalindo dengan mengajukan Kasasi di MA, namun mendapat penolakan tahun 2012. Selain persoalan tersebut, Deddy Hartawan Jamin merasa yakin untuk memperkarakan konflik tersebut ke meja hijau karena adanya sejumlah temuan penting, yakni: Pertama, pada laporan keuangan Sumalindo tercetak “Piutang Ragu-Ragu” tanpa ada penjelasan sedikit pun tentang siapa yang menerima utang tersebut. Padahal selama ini laporan keuangan PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk diaudit oleh auditor Ernst & Young. Belakangan diketahui bahwa Piutang RaguRagu tersebut adalah pinjaman tanpa bunga sama sekali yang diberikan kepada anak perusahaan Sumalindo, yakni PT Sumalindo Hutani Jaya (SHJ) mencapai lebih dari Rp 140 miliar sejak 1997. Kejanggalan kedua, adalah terkait pernyataan Direktur Utama kepada Pemegang Saham Publik Minoritas bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya telah dijual kepada PT Tjiwi Kimia Tbk. Selain tidak memiliki manfaat sama sekali bagi Sumalindo, penjualan tersebut dinilai sangat merugikan. Pada 1 Juli 2009, SHJ telah menerbitkan Zero Coupon Bond (surat utang tanpa bunga) atas utangnya kepada Sumalindo sebesar 140 miliar lebih, untuk jangka waktu satu tahun. Atas dasar itulah, bisa dikatakan arah dan tujuan penjualan anak perusahaan ini cukup mencurigakan. Pada 15 Juli 2009, tak lama setelah surat utang diterbitkan, Sumalindo dan pabrik kertas Tjiwi Kimia menandatangani akta pengikatan jual beli. Selain memberi uang muka, Tjiwi Kimia membayar kepada Sumalindo dengan cara mencicil selama tiga tahun, sebagian lainnya dibayar dengan kayu hasil tebangan yang ada di areal eks lahan SHJ. Penentuan nilai aset SHJ pun sarat kongkalikong, karena penilaian hanya didasarkan atas saham dan besaran
utang kepada Sumalindo. Padahal, banyaknya pohon yang ada di areal SHJ pun seharusnya masuk dalam perhitungan aset. Ketiga, Surat Menteri Kehutanan yang menyetujui penjualan SHJ kepada Tjiwi Kimia patut dipertanyakan. Menteri Kehutanan merilis surat persetujuan pengalihan saham tersebut tertanggal 1 Oktober 2009. Padahal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang mengagendakan penjualan SHJ baru dilangsungkan pada 15 Oktober 2009. Apalagi dalam salah satu klausulnya, ditegaskan bahwa jika terjadi sengketa di antara pemegang saham, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan dan tidak melibatkan Kementerian Kehutanan.
2. PROFIL PERUSAHAAN
PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk adalah sebuah perusahaan kayu yang berbasis di Indonesia. Perusahaan yang didirikan pada tanggal 14 April 1980 dan memulai kegiatan komersialnya sejak tahun 1983. Kantor pusat SULI terletak di Menara Bank Danamon, Lantai 19, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. EIV/6, Mega Kuningan, Jakarta dan kantor pusat operasional dan pabriknya berlokasi di Kalimantan Timur. PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk, merupakan pabrik kayu terbesar di Kalimantan Timur dan telah mempekerjakan sebanyak 3700 staf. Kegiatan utama Perusahaan terdiri dari pengolahan kayu, kegiatan penebangan, operasi hutan tanaman industri, serta perdagangan ekspor, impor dan lokal. Perusahaan ini memiliki sejumlah konsesi hutan alam dan konsesi hutan tanaman yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.
Pada tanggal 8 Maret 2013, perusahaan menjual seluruh sahamnya di PT. Sumalindo Alam Lestari kepada PT. Mentari Pertiwi Makmur.Sebelumnya, saham perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Indonesia
Namun sejak tanggal 10 Juni 2013, pihak Bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara terhadap perdagangan efek perusahaan di seluruh pasar terkait dengan masalah pemberitaan media Tribun Kaltim yang menyebutkan bahwa Kantor Operasional PT Sumalindo Lestari Tbk yang berlokasi di Sengkotek Jl. Cipto Mangunkusumo, kecamatan Loa Janan Ilir terbakar tetapi kemudian permasalahan dapat terselesaikan.
Pada tahun 2013, perusahaan ini santer diberitakan karena terlibat masalah ilegal logging yang menyeret nama ipar Presiden Bambang Yudhoyono, yaitu Wijiasih Cahyasari alias Wiwiek. Meskipun pada bulan Aoril 2010. Wiwik jelas membantah bahwa pihaknya tidak terlibat dalam kasus ilegal logging perusahaan ini. Namun wiwiek nyatanya telah dipilih menjadi Presiden Komisaris PT Sumalindo sejak tanggal 21 September 2010. Melalui rapat umum pemegang saham luar biasa pada 21 September 2010. Wiwiek muncul menggantikan Ambran Sunarko. Pergantian ini diartikan beberapa pihak sebagai upaya permintaan perlindungan yang dapat membantu ruwetnya masalah perusahaan dengan melakukan lobby ke beberapa pemegang kewenangan seperti mathius salempang (selaku kepala kepolisian daerah kalimantan timur). Bahkan kepada jenderal bambang hendarso danuri (kepala kepolisian RI) dan zulkifli hasan (menteri kehutanan). Wiwiek bahkan juga sempat menyurati Kementarian Koordinator Politik. Hukum dan keamanan serta kejaksaan agung pada 27 agustus 2010 untuk melepaskan amir dan david yang telah ditahan oleh kepolisian sejak juni 2010 dari jeratan hukum.
3. VISI PERUSAHAAN
Menjadi industri perkayuan terpadu dan bertanggung jawab sosial, memberikan solusi dengan menghasilkan produk-produk ramah lingkungan yang menggunakan bahan baku dari hutan yang dikelola secara lestari, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam lainnya.
4. MISI PERUSAHAAN
1. Mengelola kelompok usaha industri perkayuan terpadu di bidang kayu lapis dan kayu lapis olahan, MDF serta produk-produk turunan lainnya yang berkaitan dengan industri perkayuan serta mempunyai tanggung jawab sosial. 2. Menjaga keberlangsungan kebutuhan bahan baku yang dipenuhi dari hutan alam dan hutan tanaman yang dikelola berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari. 3. Melakukan proses produksi yang memenuhi standar ram ah lingkungan.
4. Memberikan nilai tambah produk melalui peningkatan nilai disetiap proses tahapannya, pengembangan produk, sumber daya manusia dan jalur distribusi. 5. Mengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya alam lainnya Struktur Organisasi
5. PENERAPAN GCG PADA PT SUMALINDO LESTARI JAYA TBK
Dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Dewan komisaris perseroan melakukan kontrol melalui fungsi utamanya sebagai pengawas direksi dalam menjalankan tata kelola perusahaan. Fungsi pengawasan Dewan Komisari tersebut dilaksanakan melalui mekanisme yang sudah ditentukan antara lain melalui optimalisasi fungsi Komite Audit sabagai Komite Independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan berperan membantu Komisaris mendapatkan informasi mengenai kondisi serta aktifitas-aktifitas tertentu yang sedang atau telah dilaksanakan oleh Perseroan melalui laporan rutinnya. Sementara itu Direksi Perseroan memastikan bahwa setiap rencana kerja, strategi maupun kebijakan yang akan diambil dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan sehari-hari selalu mengikutsertakan peran para karyawannya melalui divisi-divisi yang dibentuk dalam organisasi sesuai dengan fungsinya masingmasing. Dengan demikian apa yang diputuskan dan dilaksanakan tetap berpedoman pada prinsip GCG, dan tentu berpedoman pula pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, bidang kehutanan, anggaran dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan lain yang berlaku. Dewan Komisaris berkeyakinan, penerapan GCG tersebut merupakan pondasi yang penting bagi Perseroan untuk berkembang di masa datang. Pada kesempatan ini Dewan Komisaris melaporkan bahwa Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) dengan merujuk pada ketentuan BAPEPAM-LK dan Pedoman Umum Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Kebijakan Governance tahun 2006 dengan menetapkan Pedoman Tindak Komisaris. Lebih lanjut, Dewan Komisaris juga telah menetapkan Piagam Komite Audit yang mengacu pada berbagai ketentuan tersebut. Melalui Komite Audit, Dewan
Komisaris secara rutin menerima evaluasi atas kinerja keuangan Perseroan dan laporan tentang efektivitas pengendalian internal Perseroan. Dewan Komisaris berkeyakinan, penerapan GCG ini merupakan pondasi yang penting bagi Perseroan untuk berkembang di masa datang. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) berupaya untuk memahami dan membantu pemerintahan-pemerintahan dalam menghadapi perkembangan dan persoalan baru, seperti tata kelola perusahaan, ekonomi informasi, dan tantangan-tantangan yang dihadapi. OECD bertujuan untuk membandingkan pengalaman yang berkaitan dengan kebijakan, mencari jawaban untuk masalah, mengidentifikasi praktik yang baik dan berupaya untuk mengkoordinasikan kebijakan dalam negeri dan internasional. PT Sumalindo sudah memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh para pemegang saham, misalnya para pemegang saham menerima informasi yang relevan secara tepat waktu mengenai penerbitan dan penawaran saham yang membutuhkan persetujuan para pemegang saham, informasi tersebut diperoleh melalui sekretaris perusahaan yang dijadikan sebagai pusat informasi bagi para pemegang saham dan seluruh stakeholders yang memerlukan informasi informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan maupun perkembangan Perseroan dan anak perusahaan. Para pemegang saham juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam RUPS, salah satu contohnya adalah hak untuk memilih dan menghapus anggota dewan. Dalam pertemuan pemegang saham, proses dan prosedur memilih anggota dewan layaknya dipermudah agar dapat memberikan suara secara efektif. Untuk pemegang saham minoritas juga harus dilindungi dari tindakan kepentingan perusahaan yang merugikan. Selain itu, juga harus memiliki sarana yang efektif. Dalam laporan keuangan menyebutkan juga bahwa para pemegang saham dapat mentransfer seluruh resiko dan manfaat atas kepemilikan asset.
No.
1.
Detail Prinsip
Fakta di PT. Sumalindo
Kesamaan hak untuk saham
Ada perbedaan hak antara pemegang
dengan kelas yang sama.
saham mayoritas dan minoritas.
adanya informasi yang tidak didapat oleh
pemegang
terhadap
saham
penjualan
minoritas
saham
PT.
Sumalindo Lestari, Tbk kepada pabrik Tjiwi Kimia. 2.
Persetujuan dan pengungkapan
Fakta yang telah ungkapkan di poin
hak untuk saham dengan kelas pertama mengakibatkan persetujuan dan yang berbeda.
pengungkapan
hak
untuk
pemgang
saham minoritas tidak dapat dipenuhi. Seandainya PT. Sumalindo Lestari, Tbk melakukan syarat transparansi kepada semua anggota, PT. Sumalindo Lestari, Tbk tidak mungkin mendapat masalah sampai ke jalur hokum. Karena sewaktu rapat anggota yan tidak setuju dengan putusan,
pasti
akan
menolak
atau
menyanggah putusan tersebut. Tetapi karena adanya informasi yang tidak sampai ke pemegang saham minoritas, maka gugatan terhadap PT. Sumalindo Lestari, Tbk terkuak. 3.
Transaksi dengan pihak yang
- Dalam hal ini PT. Sumalindo Lestari,
berelasi mengandung benturan
Tbk salah dalam melakukan prosedur
kepentingan
penjualan surat utang kepada pabrik Tjiwi Kimia (surat hutang dengan tingkat bunga nol persen). Adanya kesalahan prosedur ini diduga adanya benturan
kepemtingan
antar
pihak
pembeli (pabrik Tjiwi Kimia) dan penjual (PT. Sumalindo Lestari, Tbk). - PT. Sumalindo Lestari, Tbk juga
memalsukan pengalihan
dokumen saham
persetujuan
kepada
mentri
kehutanan tanpa didahului RUPS PT. Sumalindo Lestari, Tbk. 4.
Peran
akuntan
professional
Dalam kasus ini tidak secara tertulis
dalam memfasilitasi perlakuan adanya peran akuntan yan ambil andil setara
terhadap
pemegang dalam perkara ini. Tetapi seharusnya
saham.
akuntan
di
dalam
persahaan
PT.
Sumalindo Lestari, Tbk mengetahui lebih dahulu terhadap masalah adanya ketidaksetaraan antar kelas pemegang saham mayoritas dan minoritas.
6. KESIMPULAN DAN SARAN
PT Sumalindo sudah memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh para pemegang saham, misalnya para pemegang saham menerima informasi yang relevan secara tepat waktu mengenai penerbitan dan penawaran saham yang membutuhkan persetujuan para pemegang saham. Para pemegang saham juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam RUPS, salah satu contohnya adalah hak untuk memilih dan menghapus anggota dewan. Dalam pertemuan pemegang saham, proses dan prosedur memilih anggota dewan layaknya dipermudah agar dapat memberikan suara secara efektif. Untuk pemegang saham minoritas juga harus dilindungi dari tindakan kepentingan perusahaan yang merugikan. Selain itu, juga harus memiliki sarana yang efektif. Dalam laporan keuangan menyebutkan juga bahwa para pemegang saham dapat mentransfer seluruh resiko dan manfaat atas kepemilikan asset. PT Sumalindo sudah menerapkan OECD point diatas, hal ini tercantum dalam laporan keuangan dan diimplementasikan dalam semua kegiatannya yang berdasarkan prinsip transparansi, akuntanbilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran.
PT. Sumalindo Lestari, Tbk belum menerapkan prinsip good corporate governance dengan baik. Mengingat ada beberapa prinsip yang dilanggar disini yaitu : 1. Adanya informasi yang tidak diketahui pemegang saham minortas. 2. Adanya benturan kepentingan ketika adanya transaksi dengan pabrik Tjiwi Kimia; prosedur penjualan saham. 3. Adanya pemalsuan dokumen pengalihan saham kepada mentri kehutanan tanpa didahului persetujuan RUPS. 4. Adanya ketertutupan terhadap informasi dari pihak manajemen kepada pemegang saham. Fakta-fakta tersebut di atas menjadi bukti bahwa PT. Sumalindo Lestari, Tbk belum menerapkan prinsip good corporate governanance. Saran dari penulis, PT. Sumalindo Lestari, Tbk harus mengkaji ulang tetang perhatian terhadap kesamaan hak antar pemegang saham dan menghindari adanya benturan kepentingan transaksi dengan pihak luar. Peran akuntan professional menjadi penting, agar dapat menjadi gerbang penyaringan PT. Sumalindo Lestari, Tbk apakah sudah sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku atau belum. ( full disclosure).
Saran
Terus konsisten mempraktekkan goodcorporate governance melalui pematuhanperaturan pemerintah
sesuai dengan sifatusaha,
meminimalisasi
terjadinya konflik sosialmelalui community development , sertaoperasional usaha yang ramah lingkungan(“environment-friendly policy”)
