Akuntansi kritis: kritik terhadap praktik akuntansiFull description
Full description
Deskripsi lengkap
AKUNTANSI SUMBER DAYA MANUSIADeskripsi lengkap
Deskripsi lengkap
Full description
materi akuntansi inflasiFull description
tugas
1.2 Rumusan Rumusan Masalah Masalah
1. Bagaim Bagaimana ana Peng Pengert ertian ian Part Partai ai Polit Politik? ik? 2. Bagaim Bagaimana ana Fungsi Fungsi Partai Partai Politi Politik? k? 3. Bagaim Bagaimana ana Akunt Akuntans ansii Partai Partai Poli Politik tik?? 4. Bagaimana Bagaimana Penyusun Penyusunan an Laporan Laporan Keuanga Keuangan n dalam dalam Partai Partai Politik? Politik? 5. Bagaim Bagaimana ana Akun Akuntab tabili ilitas tas ana ana Kampany Kampanye? e? !. Kemana Kemana ana ana Kampany Kampanyee Politik Politik il ilapor aporkan? kan? ". Bagaimana Bagaimana Audit Audit Atas Atas Laporan Laporan Keuangan Keuangan Partai Partai Politik? Politik? #. Bagaimana Bagaimana $in%auan $in%auan P&AK P&AK dan Kebutu'an Kebutu'an &tandar Akuntansi Akuntansi untuk untuk Partai Partai Politik. Politik. (. arima arimanak naka' a' &umber &umber ana ana Parta Partaii Politi Politik? k? 1). Bagaimana Peran KP* dalam Keuangan Partai Politik? 1.3 Tu Tujuan juan
1. *ntuk mengeta'ui mengeta'ui tentang tentang pengerti pengertian an partai partai politik. politik. 2. *ntuk mengeta'ui mengeta'ui tentang tentang Fungsi Fungsi Partai Partai Polit Politik. ik. 3. *ntuk mengeta'ui mengeta'ui tentang tentang Akuntansi Akuntansi Partai Partai Politik Politik.. 4. *ntuk mengeta' mengeta'ui ui tentang tentang Penyusunan Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Keuangan dalam Partai Partai Politik. Politik. 5. *ntuk mengeta'ui mengeta'ui tentang tentang Akuntabil Akuntabilitas itas ana Kampany Kampanye. e. !. *ntuk mengeta'ui mengeta'ui tentang tentang ana Kampanye Kampanye Politik Politik ilapo ilaporkan. rkan.
". *ntuk mengeta' mengeta'ui ui tentang tentang Atas Atas Laporan Laporan Keuangan Keuangan Partai Partai Politi Politik. k. #. *ntuk mengeta'u mengeta'uii tentang tentang $in%aua $in%auan n P&AK dan Kebutu'an Kebutu'an &tandar &tandar Akuntan Akuntansi si untuk Partai Politik. (. *ntuk mengeta'ui mengeta'ui tentang tentang &umber &umber ana Partai Partai Politi Politik. k. 1). 1). *nt *ntuk
menge engeta ta'u 'uii
tent entang ang
Per Peran
KP* KP*
dala dalam m
Keua Keuang ngan an
Par Partai tai
Pol Politi itik.
BAB II PEMBAHASAN 2.1. Pengertian Partai Politik
Pengert Pengertian ian partai partai polit politik ik disebut disebutkan kan se+ara se+ara k'usus k'usus dalam dalam ** ,- o 2 $a'un a'un 2))# 2))# tentang tentang Partai Politik/ Politik/ partai politik politik adala' organisasi organisasi yang bersi0at bersi0at nasional dan dibentuk dibentuk ole' sekelompok arga negara -ndonesia se+ara sukarela atas dasar kesamaan ke'endak dan +ita+ita untuk memper%uangkan memper%uangkan dan membela membela kepentingan kepentingan politik anggota/ masyarakat/ masyarakat/ bangsa/ dan negara serta memeli'ara keutu'an egara Kesatuan ,epublik -ndonesia K,- berdasarkan Pan+asila dan ** 1(45.
Pertanggung%aaban keuangan yang transparan ole' partai politik merupakan bentuk kepatu'an ter'adap undangundang partai politik dan undangundang pemilu. Partai politik 'arus mampu dan melaksanakan pertanggung%aaban ter'adar seluru' sumber daya keuangan yang digunakan kepada para konstituennya. Bentuk pertanggung%aaban pengelola keuangan partai politik serta pemilu adala' penyampaian Laporan ana Kampanye semua peserta pemilu/serta Laporan Keuangan k'usus untuk partai politik/ yang 'arus diaudit ole' Kantor Akuntan Publik/ ke KP* serta terbuka untuk diakses publik. Akuntabilitas yang tinggi dapat men+iptakan good politi+al party goernan+e se'ingga dapat meminimalisasi ke+urangan penyala'gunaan dana dan mengantisipasi mun+ulnya kon0lik. Penerapan kea%iban tata administrasi keuangan dan system pelaporan dana kampanye se+ara transparan/ akuntabel/ dan independen akan sangat menun%ang peru%udan pelaksanaan pemilu yang bersi' dalam rangka membengun demokrasi yang berkredibilitas dan dapat men+iptakan keper+ayaan publik kepada pemerinta' dan pertanggung%aaban peserta pemilu kepada publik. ,ealitas yang ada masi' menun%ukkan lema'nya kesadaran dan kepatu'an partai politik untuk membuat laporan pertanggung%aaban atas penggunaan dananya. Faktanya pada nopember 2)1)/ masi' ada 11 parpol kontestan pemilu 2))( yang belum menyera'kan laporan pertanggung%aaban dana kampanyenya kepada KP*. 6al ini tentunya dapat meng'ambat pembangunan demokrasi yang berkredibilitas. i sisi lain/ standar akuntansi yang ada/ yaitu P&AK 45/ merupakan standar akuntansi keuangan yang dibuat -A- untuk organisasi nirlaba yang %uga digunakan untuk partai politik. P&AK 45 ini tidak +ukup mengakomodir karakteristik partai politik yang berbeda dengan organisasi nirlaba. 7le' karena itu/ perlu standar akuntansi keuangan k'usus yang mengatur pelaporan keuangan partai politik. engan demikian laporan keuangan partai politik dapat lebi' muda' dipa'ami/ memiliki releansi/ dapat diandalkan/ dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan yang baik dapat digunakan semaksimal mungkin ole' para pengurus partai/ anggota partai/ pemerinta'/ donator/ kreditur/ dan publik dalam membantu menilai/ memonitor/ dan mengealuasi kiner%a partai/ serta meren+anakan gerak langka' partai selan%utnya. &e+ara k'usus/ tu%uan utama pembuatan laporan adala' mengin0ormasikan posisi keuangan/ kiner%a/ serta peruba'an posisi keuangan partai politik.
2.2. ungsi Partai Politik
alam egara demokrasi/Partai politik menyelenggarakan beberapa 0ungsi8 1
Partai Politik &ebagai Komunikasi Politik89enyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa se'ingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat masyakat men%adi berkurang.
2
Partai Politik sebagai &arana &osialisasi politik8diartikan sebagai proses sikap dan orientasi seorang ter'adap 0enomena politik dalam mengikuti ke+enderungan masyarakatnya.
3
Partai Politik &ebagai &arana ,ekrutmen Politik8 *ntuk men+ari dan menga%ak orang yang terbakar untuk turut akti0 dalam kegiatan politik/,ekruitmen anggota partai merupakan uapaya regenerasi kepemimpinan.
4
Partai Politik &ebagai &arana Pengatur Kon0lik8 Persaingan dan perbedaan dalam masyarakat merupakan 'al yang a%ar.:ika sampai ter%adi kon0lik partai politik berusa'a untuk mengatasinya.
2.3. Memahami Akuntansi Partai Politik
Adanya standar pelaporan di'arapkan laporan keuangan organisasi partai politik dapat lebi' muda' dipa'ami/ memiliki releensi/ dapat diandalkan/ dan memiliki daya banding yang tinggi. alam rangka pesta demokasi di negara ini/ tanda tanya besar perlu tidaknya suatu pertanggung%aaban keuangan dialamatkan ke Parpol maupun peserta pemilu. -dealnya mereka 'arus transparan karena sebagai suatu entitas yang menggunakan dana publi+ yang besar tanggung %aab keuangan merupakan 'al yang tidak dapat ditaartaar lagi. 9ereka 'arus mempertangung%aabkan sumber daya keuangan yang digunakan kepada para konstituennya dan %uga sebagai bentuk kepatu'an kepada *ndangundang. Bentuk pertanggung%aaban pengelolaan keuangan para peserta pemilu/ adala' dengan menyampaikan
Laporan ana kampanye semua peserta pemilu serta Laporan Keuangan k'usus untuk Parpol/ yang 'arus diaudit ole' akuntan Publik dan disampaikan ke KP* serta terbuka untuk diakses publik. 2.!. Pen"usunan Pela#oran $euangan %alam Partai Politik
Keuangan Partai Politik bersumber dari iuran anggota/ sumbangan yang sa' menurut 'ukum/ dan bantuan dari anggaran negara. &umbangan yang sa' menurut 'ukum dapat berupa uang/ barang/ 0asilitas/ peralatan/ dan;atau %asa. Bantuan dari anggaran negara yang diatur dalam peraturan pemerinta' diberikan se+ara proporsional kepada Partai Politik yang mendapat kursi di lembaga perakilan rakyat. &umbangan dari anggota dan bukan anggota yang sa' menurut 'ukum paling banyak senilai ,p2)).))).))) dua ratus %uta rupia' dalam aktu 1 satu ta'un. an sumbangan dari perusa'aan dan;atau badan usa'a yang sa' menurut 'ukum paling banyak senilai ,p#)).))).))) delapan ratus %uta rupia' dalam aktu 1 satu ta'un. Laporan keuangan yang dibuat ole' Partai Politik adala' laporan keuangan ta'unan dan laporan dana kampanye. Penyusunan Laporan Keuangan $a'unan Partai Politik menga+u pada P&AK Pernyataan &tandar Akuntansi Keuangan o. 45 tentang akuntansi untuk organisasi nirlaba/ yang dikeluarkan ole' -katan Akuntan -ndonesia dan terdiri atas laporan berikut ini8 a Laporan Posisi Keuangan. b Laporan Aktiitas. + Laporan Peruba'an dalam Aktia eto;
untuk Partai Politik terdapat dalam &K KP* o. !"! ta'un 2))3 tentang $ata Administrasi Keuangan dan &istem Akuntansi Keuangan Partai Politik/ serta Pelaporan ana Kampanye Peserta Pemili'an *mum. 2.&. Akunta'ilitas %ana $am#an"e
Kampanye partai politik untuk promosi dan pembentukan opini publik suda' pasti memerlukan dana yang besar. Karena itu/ segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan dana yang besar pasti akan menimbulkan keraanan. 9ulai dari raan kolusi/ korupsi/ kon0lik. Akuntabilitas yang tinggi dapat meminimalisir ke+urigaan penyala'gunaan dana dan mengantisipasi mun+ulnya kon0lik. Kebutu'an untuk men+iptakan good politi+al party goernan+e dirasakan sangat mendesak/ terutama bagi para partai politik peserta pemilu. Penerapan kea%iban tata administrasi keuangan dan sistem pelaporan dana kampanye se+ara transparan/ akuntabel/ dan independen akan sangat menun%ang peru%udan pelaksanaan pemilu yang bersi' dalma rangka membangun keper+ayaan publik kepada pemerinta' dan pertanggung%aaban peserta pemilu kepada publik. Pelaporan dana kampan ye Parpol $ipe pelaporan dana kampanye partai politik8 1. $entukan metode pen+atatan yang digunakan sistem pen+atatn tunggal atau sistem pen+atatan berpasangan/ basis kas atau akrual 2. Pisa'kan pen+atatan pemasukan dan pengeluaran antara keuangan rutin parpol dengan pendanaan kampanye 3.
&emua transaksi yang dilakukan 'arus memiliki bukti tertulis seperti surat per%an%ian;kontrak tertulis/ kitansi/ 0aktur
4. &emua kegiatan yang berkaitan dengan kampanye 'arus dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan seperti 0oto kegiatan atau rekaman ideo. 2.(. Pela#oran %ana $am#an"e )rganisasi Partai Politik
alam pasal "( ** o. 12 ta'un 2))3 tentang Pemilu disebutkan ba'a seluru' laporan dana kampanye peserta Pemilu/ baik penerimaan maupun pengeluaran/ a%ib disera'kan ke akuntan publik terda0tar selambatlambatnya !) 'ari sesuda' 'ari pemungutan suara. &ementara itu/ akuntan publik a%ib menyelesaikan audit selambatlambatnya 3) 'ari kemudian dan 'asilnya dilaporkan ke KP* selambatnya tu%u' 'ari sesuda' diaudit. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar teru%ud akuntabilitas mengenai Pengelolaan ana Kampanye Pemilu se'ingga dapat menepis tudu'an akan adanya praktikpraktik politik uang money politi+s. $api pada kenyataannya/ berdasarkan data dan +atatan di KP* 'ingga batas aktu yang ditetapkan 12 :uli 2))4/ baru tu%u' Partai Politik yang menyera'kan 'asil audit dana kampanye Pemilu legistali0. -ni artinya masi' ada tu%u' belas Partai Politik yang belum menyera'kan audit dana kampanyenya ke KP*. Akibatnya/ Komisi Pemili'an *mum memperpan%ang batas aktu penyera'an 'asil audit dana kampanye Partai Politik 'ingga tanggal 2" :uli 2))4. *ntuk itu KP* mengirimkan surat peringatan lagi kepada Partai Politik yang belum menyera'kan laporan. Partai Politik enggan untuk menyera'kan laporan dana kampanye terutama Partai Politik yang tidak memperole' kursi legislati0. i samping itu/ keengganan Partai Politik melaporkan audit dana kampanye adala' karena tidak adanya sanksi bagi legislati0. 9eskipun tidak ada sanksi 'ukum/ sebenarnya Partai Politik yang tidak menyera'kan bisa dikenai sanksi moral yang akan menurunkan kredibilitas Partai Politik kepada publik. KP* %uga akan memberikan rekomendasi kepada pemerinta'/ Partai Politik mana sa%a yang tidak memenu'i ketentuan ** Pemilu dan ** Partai Politik. 2.*. Au+it Atas ,a#oran $euangan Partai 2.*.1 Aturan "ang mengatur Au+it Partai Politik
Peraturan mengenai partai politik tela' diatur dengan *ndang*ndang omor 2 ta'un 2)11/ sebagai pengganti dari *ndang*ndang omor 2 ta'un 2))# tentang Partai Politik. Keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota/ sumbangan/ maupun bantuan keuangan dari APB;APB. alam pasal 34A ayat 1 menyebutkan ba'a partai politik a%ib menyampaikan laporan pertanggung%aaban penerimaan dan
pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belan%a egara APB dan Anggaran Pendapatan dan Belan%a aera' APB kepada Badan Pemeriksa Keuangan BPK se+ara berkala 1 satu ta'un sekali untuk diaudit paling lambat 1 satu bulan setela' ta'un anggaran berak'ir. $u%uan audit ole' BPK tersebut adala' untuk menilai kepatu'an ter'adap peraturan perundangundangan terkait dengan bantuan pemerinta' dan e0ektiitas dan operasi penggunaan dana bantuan pemerinta'. Audit dilaksanakan berdasarkan &tandar Pemeriksaan Keuangan egara &PK. alam pasal 3# ** o 2 t' 2)11 di%elaskan ba'a 'asil pemeriksaan laporan pertanggung%aaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik terbuka untuk diketa'ui masyarakat. 6al ini mengindikasikan ba'a se'arusnya masyarakat dapat mengeta'ui dan mengakses atas pelaporan keuangan partai. amun kenyataannya masi' sangat sulit untuk menerapkan transaparansi atas keuangan partai politik. Pasal 3( dari undangundang ini menyatakan ba'a8 1. Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan se+ara transparan dan akuntabel 2. Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diaudit ole' akuntan publik setiap 1 satu ta'un dan diumumkan se+ara periodik 3. Partai Politik a%ib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi8 > laporan realisasi anggaran Partai Politik > laporan nera+a dan > laporan arus kas. alam *ndang*ndang o. 31 $a'un 2))2 tentang partai politik/ pasal ( sebagai dasar 'ukum penyelenggaraan akuntansi bagi partai politik yang men%elaskan ba'a8 a. Partai politik dia%ibkan untuk membuat pembukuan/ memeli'ara da0tar penyumbang dan %umla' sumbangan yang diterima/ serta terbuka untuk diketa'ui ole' masyarakat dan pemerinta'.
b. Partai politik dia%ibkan untuk menyampaikan laporan keuangan dan laporan dana kampanye pemili'an umum kepada Komisi Pemili'an *mum. +. Partai politik dia%ibkan membuat laporan keuangan se+ara berkala 1 satu ta'un sekali dan memiliki rekening k'usus dana kampanye pemili'an umum serta menyera'kan laporan keuangan yang diaudit ole' akuntan publik kepada Komisi pemili'an *mum paling lambat ! enam bulan setela' 'ari pemungutan suara. 2.*.2. Persia#an mengha+a#ai #roses Au+it
alam setiap proses audit yang dilaksanakan baik ole' KAP maupun ole' BPK maka beberapa 'al yang perlu disiapkan adala'8 1. Kelengkapan laporan keuangan 2. $ersedianya tenaga pendamping 3. $ersedianya ruangan;tempat bagi sta0 auditor. 4. $ersedianya surat penugasan dari KAP atau BPK 5. 9em0asilitasi kebutu'an kon0irmasi kepada pi'ak ketiga sesuai kebutu'an dari auditor !. 9enyediakan dokumendokumen yang relean dengan partai politik dan dokumen keuangan seperti +atatan akuntansi/ bukti transaksi/ kontrak kontrak/ dokumen ketenagaker%aan/ rekening Koran/ akta pendirian partai dan pengesa'an ole' pemerinta' serta dokumen relean lainnya. ". 9emastikan keamanan dan kera'asiaan dokumen pada saat proses audit yaitu dengan meminta KAP atau BPK menandatangani 0ormulir kesepakatan kera'asiaan. 9eskipun kode etik KAP dan BPK rnengatur mengenai kera'asiaan namun lebi' baik %ika partai membuat kesepakatan ini.
2.*.3. Au+it atas ,a#oran $euangan Tahunan
Audit atas laporan keuangan ta'unan partai politik dilakukan ole' auditor independen yaitu Kantor Akuntan Publik KAP. alam 'al ini partai politik melakukan seleksi dan penetapan KAP sesuai dengan prosedur internal Partai. alam menentukan KAP/ partai politik 'arus memper'atikan aliditas KAP mengingat banyak ter%adi praktik pemalsuan ter'adap KAP. Karena itu sebelum menun%uk KAP/ partai dapat melakukan konsultasi kepada asosiasi pro0esi akuntan publik yaitu -nstitut Akuntan Publik -ndonesia -AP- mengenai tata +ara dan aliditas KAP. alam setiap audit/ KAP 'arus melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan lAP-. alam
setiap
audit
KAP
dengan
partai
politik
'arus
dilengkapi
dengan
perikatan;kontrak yang mengatur tentang audit tersebut. KAP akan menyediakan proposal
perikatan
sekaligus
dapat
digunakan
sebagai
perikatan;kontrak.
alam melaksanakan audit KAP akan men%alankan serangkaian prosedur yang diperlukan seperti melakukan aan+ara/ inspeksi dokumen dan +atatan/ pengu%ian 0isik/ dan kon0irmasi kepada pi'ak ketiga serta surat representasi dari partai politik. Peker%aan KAP dituangkan dalam kertas pemeriksaan dimana kertas ker%a tersebut akan disimpan KAP. Produk dari audit ole' KAP adala' laporan auditor independen yang memuat pendapat auditor atas laporan keuangan yang disa%ikan ole' partai politik. Partai politik dapat meminta KAP untuk melakukan %enis audit lain yang relean yang diperlukan ole' partai politik terkait dengan pelaporan keuangan. 2.*.!. Au+it atas la#oran #ertanggungja-a'an +ana 'antuan keuangan #artai #olitik +ari #emerintah
Audit
atas laporan
pertanggung%aaban bantuan keuangan pemerinta'
dilakukan ole' Badan Pemeriksa Keuangan BPK se'ubungan dengan bantuan yang diterima merupakan lingkup keuangan egara. $u%uan audit tersebut adala' untuk menilai kepatu'an ter'adap peraturan perundangundangan terkait dengan bantuan pemerinta' dan e0ektiitas dan operasi penggunaan dana bantuan. Audit ole' BPK dilaksanakan berdasarkan &tandar Pemeriksaan Keuangan egara &PK yaitu suatu standar pemeriksaan yang diterbitkan ole' BPK yang 'arus di%alankan dan ditaati ole'
setiap pemeriksa keuangan egara. Karena itu termasuk audit laporan ini/ BPK 'arus men%alankan audit berdasarkan &PK. ua 'al utama yang selalu men%adi temuan BPK atas audit laporan pertanggung%aaban dana bantuan partai politik adala' penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai ketentuan dan tidak adanya buktibukti transaksi yang lengkap dan sa' 2.*.&. Au+it %ana $am#an"e Partai Politik
&ebagaimana diatur dalam Pasal ( 'uru0 % ** o. 31 ta'un 2))2/ setiap Partai Politik a%ib memiliki rekening k'usus dana kampanye/ yang se+ara k'usus menampung dana kampanye Pemilu yang dipisa'kan dari rekening untuk keperluan lain. 9enurut &K KP* o. !"! ta'un 2))3/ setiap Partai Politik peserta pemilu a%ib melaporkan rekening k'usus/ seperti nomor rekening k'usus dana kampanye Pemilu/ nama/ serta alamat bank. Kemudian laporan besarnya saldo aal serta sumber penerimaan saldo aal tersebut yang berasal dari partai/ sumbangan perorangan/ dan sasta dan masi' banyak lagi. *ntuk donasi/ a%ib disebutkan bentuknya/ identitas donatur/ maupun penerimanya. alam pasal "# ayat 4 ** o. 12 ta'un 2))3 di%elaskan ba'a %umla' sumbangan lebi' dari ,p 5 %uta a%ib dilaporkan kepada KP*/ termasuk identitas lengkap pemberi sumbangan %uga pada pen%abaran pasal ( ** o.31 ta'un 2))2/ ba'a semua Partai Politik a%ib menyampaikan laporan keuangan ta'un anggaran per 31 esember 2))3 kepada Kantor Akuntan Publik paling lambat 31 9aret 2))3. &etela' itu/ akuntan publik memiliki aktu dua bulan untuk mengaudit laporan partai dan menyera'kan ke KP* paling lambat aal :uli 2))4. Prosedur audit adala' sebagai berikut8 1. Penerapan Prosedur atas pembukaan ,ekening k'usus ana Kampanye. 2. Penerapan Prosedur atas saldo aal penerimaan Kas
3. Penerapan Prosedur atas &umbang dari dana pasangan =alon Presiden dan @akil presiden. 4. Penerapan Prosedur atas penerimaan sumbangan partai politik dan abungan Partai politik. 5. Penerapan
Prosedur
atas
penerimaan
sumbangan
Perorangan.
partai. !.
Penerapan Prosedur atas penerimaan sumbangan Perusa'aan;badan usa'a.
". Penerapan Prosedur atas Peng'asilan lainlain. #. Penerapan prosedur atas penerimaan onkas &aldo aal. (.
Penerapan prosedur atas penerimaan onkas dari pasangan +alon presiden dan akil presiden.
1). Penerapan Prosedur atas penerimaan sumbangan partai politik dan abungan partai politik. 11. Penerapan Prosedur atas penerimaan sumbangan non kas dari perorangan. 12. Penerapan Prosedur atas sumbangan non kas dari perusa'aan;badan usa'a. 13. Penerapan Prosedur atas penerimaan onkas dari peng'asilan lainlain. 14. Penerapan prosedur atas pengeluaran kas saldo aal. 15. Penerapan Prosedur atas pengeluran kas operasi. 1!. Penerapan Prosedur atas pengeluaran Kas9odal aktia tetap 1". Penerapan Prosedur atas pengeluaran kas lainlain 1#. Penerapan prosedur atas pengeluaran nonkas saldo aal.
1(. Penerapan Prosedur atas saldo dana kampanye.
2.. Tinjauan Terha+a# Psak !& +an $e'utuhan Stan+ar Akuntansi /ntuk Partai Politik
engan adanya standar pelaporan di'arapkan laporan keuangan organisasi Partai Politik dapat lebi' muda' dipa'ami/ memiliki releensi/ dapat diandalkan/ dan memiliki daya banding yang tinggi. Pertanyaan utamanya adala'8 Apaka' P&AK 45 dapat dipakai sebagai standar pelaporan keuangan partai politik? *ntuk men%aabnya/ 'arus dibedakan da'ulu apa itu P&AK 45 dan kemudian dikon0rontasikan dengan karakter Partai Politik. P&AK adala' Pernyataan &tandar Akuntansi Keuangan o. 45 yang dikeluarkan ole' -Auntuk organisasi nirlaba. alam audit yang dikoordinir ole' -A- untuk dana kampanye pada ta'un 1((( dan laporan keuangan/ maka P&AK 45 ini yang sekiranya sesuai untuk digunakan. Ada tiga pendapat dalam 'al ini untuk pemakaian P&AK/ yaitu 1. Pendapat pertama mengatakan P&AK 45 masi' bisa dipakai sebagai standar akuntansi keuangan Partai Politik/ karena karakter Partai Politik mirip dengan karakter organisasi nirlaba. Cang perlu dibuat adala' pedoman
pembuatan laporan
keungan;pedoman audit keuangan Partai Politik untuk melengkapi P&AK 45 tersebut. 2. Pendapat kedua menyatakan ba'a tidak perlu membuat standar akuntansi keuangan k'usus Partai Politik tetapi memodi0ikasi P&AK 45 se'ingga memenu'i kebutu'an transparansi dana akuntabilitas keuangan Partai Politik. 9odi0ikasi lalu dilengkapi dengan pedoman pembuatan dan pen+atatan laporan keuangan. 3. Pendapat ketiga menyatakan perlu dibuat suatu standar laporan keuangan k'usus untuk Partai Politik. Karena karakter Partai Politik tidak sama dengan karakter organsiasi nirlaba. Beberapa karakteristik k'usus Partai Politik tersebut antara lain8
1. :ika pada organisasi nirlaba pada umumnya terdapat ke%elasan %enis barang dan;atau %asa yang di'asilkannya/ maka tu%uan utama Partai Politik adala' dalam rangka merai' kekuasaan politik 2. Per%uangan utama Partai Politik dilakukan melalui Pemili'an *mum Kepentingan publik yang lebi' besar 3. Adanya
kegiatan
besar
lima
ta'unan
yaitu
kegiatan
kampanye.
i samping itu/ beberapa peraturan yang se+ara k'usus mengatur Partai Politik se'ingga
menyebabkan
kek'ususan
pada
keuangan
Partai
Politik.
*ndangundang ini berbeda dengan undangundang yang mengatur Partai Politik. Karena 0aktor kekuasaan yang dimiliki Partai Politik/ maka aturan aturan keuangan Partai Politik 'arus lebi' ketat untuk men+ega' korupsi politik dan dominasi kelompokkelompok kepentingan. ari 'asil penelitian ini/ kami +enderung pada posisi mendukung pendapat ketiga/ yaitu ba'a Partai Politik memerlukan suatu &tandar Akuntansi K'usus Partai Politik. Perbedaan karakteristik ini mengakibatkan perbedaan transaksi keuangan/ bentuk laporan keuangan dan pengukuranpengukuran tertentu ter'adap pospos dalam laporan keuangan. Ada pun alasanalasannya di%elaskan di baa' ini. 2.(. &umber ana Partai Politik PP o. 5 $a'un 2))( tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol. :uga di%elaskan Permendagri o. 24 $a'un 2))( tentang Pedoman $ata =ara Peng'itungan/ Penganggaran dalam APB/ Penga%uan dan Laporan Pertanggung%aaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol. Per'itungan 'arusnya sesuai dengan Permendagri . *ntuk nilai bantuan persuara/ digunakan per'itungan/ %umla' anggota P, dikali bantuan keuangan/ kemudian dibagi %umla' perole'an suara pemilu. Lalu untuk %umla' bantuan keuangan/ di'itung dengan mengalikan antara %umla' perole'an suara parpol danan nilai bantuan persuara.
&e+ara rin+i perbandingan mengenai aturanaturan keuangan partai politik dapat dili'at di baa' ini8 1. -uran Anggota 2. &umbangan Perusa'aan 3.
&ubsidi ana Publik
4. Fasilitas Publik 5. &umbangan -ndiidual !. &umbangan 7rganisasi Buru' dan &e%enis. ". &umbangan dari Pi'ak Asing 2.10. Peran $P/ %alam $euangan Partai Politik
&ebagai imbas ,e0ormasi 1((#/ kebebasan bersuara dan berpendapat men%adi suatu 0enomena yang tidak asing ditemui di -ndonesia/ ba'kan bermun+ulan beraneka ragam PA,P7L dan L&9 seperti P&A&P Pusat &tudi Akuntansi &ektor Publik yang ber0okus pada
program
perbaikan
sistem mana%emen
administrasi publik
untuk
institusi
publik.Komisi Pemili'an *mum KP* 'arus bisa membuat regulasi mengenai laporan keuangan konsolidasi partai politik saat melakukan ka mpanye pemili'an umum. Laporan keuangan ini bukan 'anya menyangkut penerimaan dan pengeluaran dana kampanye parpol/ melainkan dana yang dikelola pengurus parpol dan +alon legislati0. :ika tidak diatur/ publik tidak perna' ta'u dari mana parpol maupun mendapatkan dana kampanye. ,egulasi ini sekaligus bisa mengurangi peran uang berbi+ara dalam Pemilu. &istem proporsional yang ter+antum dalam ** Pemilu/ pertarungan saat kampanye tidak 'anya melibatkan +aleg antar parpol. &esama +aleg di dalam parpol pun %uga 'arus bertarung untuk merai' suara maupun nomor urut. Dan ke+enderungannya/ dalam 'al ini uang la' yang berbi+ara. -ni suda' terbukti di Pemilu 2))(.regulasi mengenai pembatasan
maupun laporan keuangan konsolidasi dana kampanye belum diatur dalam **. Akibatnya pengurus parpol dan +aleg bisa seenaknya menggelontorkan dana besar tak terbatas untuk kepentingan kampanye/ baik dirinya maupun parpolnya $erkait dengan sanksi bagi pelaku politik uang dalam kampanye pemilu ini/ sebenarnya ** Pemilu suda' menyatakan dengan tegas apabila yang dikenai 'ukuman bukan 'anya pemberi dana kampanye/ melainkan %uga penerimanya. Damun yang dibatasi di sini dana perseorangan nonanggota dan non+aleg serta badan usa'a. Laporan keuangan parpol sesuai *ndangundang ** Parpol o. 2;2))#/ ba'a parpol
a%ib
membuat
laporan
keuangan
untuk
disera'kan
ke
egara.
&ebagaimana di%elaskan/ setiap partai politik a%ib membuat pembukuan/ memeli'ara da0tar penyumbang dan %umla' sumbangan yang diterima/ serta terbuka untuk diketa'ui ole' masyarakat dan pemerinta'. isamping itu partai politik 'arus membuat laporan keuangan se+ara berkala satu ta'un sekali kepada KP* setela' diaudit ole' akuntan publi+. alam 'al dana kampanye/ maka setiap partai politik 'arus memiliki rekening k'usus dana kampanye pemili'an umum dan menyera'kan laporan nera+a keuangan 'asil audit akuntan publik kepada Komisi Pemili'an *mum paling lambat ! enam bulan setela' 'ari pemungutan suara.
)NT)H $AS/S
9asala' Akuntabilitas Keuangan Partai Politik &umber 8 $ransparen+y -nternational -ndonesia 8 2))# 9asala' terbesar dari partaipartai politik di -ndonesia pada Pemilu 1(((/ terutama partaipartai baru/ adala' masala' pembiayaan kegiatan kampanye Pemilu/ termasuk biaya untuk +alon anggota legislati0 +aleg. Karena kesulitan ini maka banyak sekali +aleg dari berbagai partai politik yang membiayai sendiri kampanyenya. &elain itu/ ada beberapa partai yang mensyaratkan anggotanya yang ingin men%adi +aleg untuk mengumpulkan uang dengan %umla' minimum agar dimasukkan sebagai +aleg. anadana ini tidak dilaporkan kepada benda'ara partai se'ingga tidak ter+atat dalam +atatan penerimaan dana. 9asala' lain yang kami temukan adala' ba'a laporan keuangan yang dilaporkan kepada KP* tidak +ukup terbuka tidak 0ull dis+losure dan tidak +ukup meakili kegiatan partai tersebut se+ara nasional. Cang diaudit ole' auditor publi+ adala' 'anya PPnya sa%a/ sedangkan +abang dan ranting tidak diaudit. Pada'al ada banyak dana yang beredar di +abang/ di ranting ataupun di +aleg yang tidak dikelola ole' benda'ara PP/ yang berarti danadana tersebut tidak ter+atat sebagai pemasukan ole' PP/ se'ingga tidak diaudit dan tidak dilaporkan ke publik. Lubang ini dipakai ole' partai untuk mengatasi batasan %umla' dana yang dapat diberikan ole' indiidu dan perusa'aan. Persoalan lain adala' ba'a ada banyak sumbangan yang diberikan se+ara spontan ole' para pendukung partai politik baik dalam bentuk natura ataupun tunai. &umbangan ini ada yang diberikan dalam bentuk menyediakan berbagai 0asilitas/ dukungan kampanye/ atau pengeluaran uang tunai yang dikelola sendiri/ dan sebagainya. Fasilitas yang disediakan misalnya transportasi/ untuk mengangkut masa pada saat rapat akbar atau untuk +alon legislati0 dan presiden. Laporan sumbangan natura ini dilaporkan dengan sangat tidak memadai ba'kan ada yang tidak melaporkan sama sekali.
Beberapa +onto' misalnya soal transportasi +alon presiden. 6ampir semua kandidat presiden partaipartai besar melakukan per%alanan kampanyenya dengan memakai 'elikopter. Kemudian dalam kendaraan se'ari'ari memakai mobil mea'/ yang tibatiba sa%a mun+ul dan dipakai ole' si kandidat pada'al publik ta'u ba'a mobil itu bukanla' kepunyaan sang kandidat. $etapi dalam laporan keuangan/ publik tidak dapat meli'at se+ara %elas pos pengeluaran untuk membayar 'eli+opter dan mobil mea' ini/ pada'al biayanya pasti sangat besar. olkar misalnya 'anya melaporkan biaya per%alanan kampanye 'anya sebesar ,p 4!1.(33.12). Angka ini tentu tidak meakili per%alanan petinggipetinggi dan +aleg+aleg serta +alon presiden olkar yang sangat ekstensi0 pada aktu itu. &umbangan natura lain yang tidak mun+ul di dalam laporan keuangan adala' biayabiaya rapat raksasa. Biayabiaya ini antara lain biaya pengera'an massa dalam bentuk pengangkutan bus atau truk/ membayar artis penyanyi/ pelaak/ band/ dan sebagainya/ panggung/ dan sebagainya. &elain itu/ dana pembuatan bendera/ poster/ spanduk/ dan iklan/ 'anya sedikit yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Kalau dili'at dari intensi0nya dan ekstensi0nya penyebaran in0ormasi dari partaipartai besar/ maka dana tersebut se+ara logika aam pasti %au' lebi' besar dari yang dilaporkan/ tetapi yang mun+ul dalam laporan keuangan kampanye %au' lebi' sedikit. *ntuk partai yang berkuasa/ dalam 'al ini olkar/ sangat sulit untuk menemukan dan membedakan mana biaya yang ditanggung rakyat yang dipakai pe%abat pemerinta' untuk kampanye olkar. Biaya per%alanan presiden/ menteri/ dan pe%abat di baa'nya alaupun se+ara teori mereka suda' tidak bole' lagi berkampanye/ namun tetap dapat melakukan pertemuan untuk kepentingan olkar dalam per%alanan dinasnya. &elain itu/ %uga sangat sulit untuk men+ega' dipakainya dana publik untuk kegiatankegiatan yang bersi0at karitati0. Kasus dana :P& yang disalurkan leat partai politik yang berkuasa pada saat itu/ yakni olkar/ %elas%elas tela' melanggar etika dan aturan main kampanye/ tetapi sangat sulit untuk dide teksi. Banyak penyumbang tidak melaporkan nama dan alamatnya se+ara %elas. Ba'kan menurut para auditor/ banyak sumbangan yang 'anya menerakan katakata D6amba Alla'E dalam kolom nama dan alamat penyumbang. 6al ini bisa di%adikan peluang untuk memberikan sumbangan meleati batas maksimum yang diiinkan undangundang dengan memberikan sumbangan lebi' dari satu kali dengan nama D6amba Alla'E tersebut. $entu petinggi partai ta'u siapa yang memberikan sumbangan ini.
Ada pin%aman dari pribadi yang melebi'i batas maksimum sumbangan indiidu/ namun pin%aman ini tidak dengan akta per%an%ian kapan dibayar dan untuk berapa lama. ugaan kami ini 'anya digunakan sebagai taktik untuk meng'indari batas maksimum sumbangan indiidu. $idak ada partai yang melaporkan dana kampanyenya lebi' dari batas maksimum dana kampanye yang ditetapkan KP*/ yaitu sebesar ,p 11) milyar. Partaipartai ke+il pada umumnya 'anya melaporkan penggunaan keuangan dari %umla' dana kampanye yang diterima dari pemerinta' yaitu sebesar ,p 15) %uta sa%a atau yang ,p 1 milyar sa%a. 9ungkin mereka tidak ber'asil menggalang dana dari publik/ namun ada %uga yang bersikeras menyatakan ba'a kea%iban mereka membuat audit 'anyala' sebatas audit untuk dana yang mereka terima dari pemerinta' sa%a. 6ampir semua auditor yang mengaudit dana kampanye Pemilu 1((( tidak dapat mengeluarkan opini mengenai pengelolaan keuangan partai politik peserta kampanye Pemilu. 6al ini disebabkan karena partaipartai tidak mempunyai +atatan keuangan yang memadai dan memenu'i standar akuntansi yang dipakai umum/ terutama di kantorkantor +abang dan ranting. Pen+atatan yang baik 'anya ada di benda'ara PP. -ni merupakan kelema'an tetapi dapat pula dipakai sebagai taktik untuk meng'indar dari batasanbatasan yang disebutkan di atas. Partai politik tidak menyampaikan laporan keuangan yang standar/ sebagaimana yang disampaikan ke 9A dan KP*/ karena8 1. idalam ** Partai Politik tidak ada kea%iban partai politik menyampaikan laporan keuangan dengan kata lain didalam ** Partai Politik tidak ada kea%iban partai politik menyampaikan laporan keuangan sesuai standar. 2. &tandar akuntansi yang ada tidak +ukup men%adi pedoman bagi partai politik.
