sk yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kegiatan yg direncanakanDeskripsi lengkap
syarat
7.5.4.b.persyaratan Kompetensi Petugas Yang Melakukan Monitoring
Persyaratan kompetensi rujukanDeskripsi lengkap
cxZVXVX
pelaksanaan kegiatan
akreditasi
akreditasiDeskripsi lengkap
kesehatanFull description
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS KESEHATAN UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIKAMPAK JLN. LINTAS SUMUT-RIAU CIKAMPAK – kode kode Pos 21465
KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS CIKAMPAK NOMOR : 440/C/IX/SK/
/UPTD.C/I/2017
TENTANG PETUGAS YANG BERKEWAJIBAN MELAKUKAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPTD PUSKESMAS CIKAMPAK,
Menimbang
: a. bahwa agar pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien dapat dilakukan secara efektif dan efisien, maka perlu perencanaan yang matang berdasarkan data
monitoring
mutu
layanan
klinis
dan
sasaran
keselamatan pasien dalam melaksanakan perbaikan; b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu layanan klinis dapat berjalan dengan optimal, maka perlu adanya kejelasan
penanggung
jawab
pelaksanaan
kegiatan
perbaikan mutu layanan klinis; c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas
Cikampak
tentang
petugas
Pemantauan
Pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Mutu layanan Klinis. Mengingat
: 1. Undang Undang RI Nomor Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang – undang undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; 3. Permenkes Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Masyarakat; 4. Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang PUSKESMAS;
MEMUTUSKAN:...
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS CIKAMPAK TENTANG PETUGAS PEMANTAU PELAKSANAAN KEGIATAN PERBAIKAN MUTU LAYANAN KLINIS.
Kesatu
: Menentukan
penanggung
jawab
Pemantauan
Pelaksanaan
Kegiatan Perbaikan Mutu layanan Klinis. Kedua
: Penanggung jawab pemantau pelaksanaan kegiatan layanan klinis bertugas untuk : 1. Melakukan
monitoring
atau
pemantauan
terhadap
pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu layanan klinis. 2. Melaporkan hasil monitoring atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu layanan klinis kepada Tim Peningkatan Mutu Layanan Klinis (PMKP). 3. Memberikan masukan mengenai pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu layanan klinis kepada Tim Peningkatan Mutu Layanan Klinis (PMKP). Kedua
: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.