MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PEMBINAAN KEAMANAN
RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN KEAMANAN POLRI TAHUN 2010 - 2014 BAB I PENDAHULUAN
1.
Kondisi Umum Kondisi geografis Indonesia terdiri dari wilayah kepulauan serta perairan
yang luas dengan penyebaran penduduk yang tidak merata dan sumber daya alam yang melimpah, di satu sisi telah memberikan sumbangan positif bagi peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat bangsa dan negara, namun di sisi lain telah menciptakan pengaruh negatif berupa kerawanan keamanan multidimensi, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri. Pengaruh negatif tersebut antara lain adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas kejahatan dengan perkembangan berbagai modus operandi. Hal tersebut apabila tidak ditangani dan dikelola dengan komprehensif, terencana dengan baik dan sungguh-sungguh dapat mempengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai
upaya
untuk
mewujudkan
pemeliharaan
Kamtibmas,
perlindungan, pangayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum terus dilakukan sehingga masyarakat merasa puas dan memberikan apresiasi yang baik atas keberhasilan pelaksanaan tugas Polri. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras seluruh anggota Polri dan dukungan kuat dari Pemerintah dan masyarakat. Namun harus diakui bahwa keberhasilan tersebut belum sepenuhnya memberikan kepuasan pada masyarakat atas pelaksanaan tugas Polri selaku pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, penegakan hukum dan pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Beberapa...........
-2-
Beberapa keberhasilan yang telah digelar dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri diantaranya : a. bidang Organisasi yaitu penggelaran struktur organisasi Polri yang menganut sistem berstandar
piramida
dalam
postur
kekuatan
Polri
yang
Profesional, Bermoral dan Modern (PBM) dengan lapis
kekuatan : Mabes Kecil, Polda Cukup, Polres Besar dan Polsek Kuat. Sebagai Implementasi pelayanan Kepolisian khususnya di perairan, telah dikembangkan 5 (lima) satuan wilayah perairan di Tanjung Batu/Kepri, Tarakan/Kaltim, Bitung/Sulut, Kupang/NTT, dan Sorong/Papua; b. dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri yang profesional, bermoral, modern, dan patuh hukum dilaksanakan melalui peningkatan sumber daya manusia Polri yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas guna memenuhi kebutuhan organisasi untuk mencapai ratio polisi yang ideal pada akhir tahun 2014. Strategi yang dilaksanakan penambahan anggota baru Polri dengan mengutamakan putra daerah (prinsip “ local boy for local job ”); ”); c. bidang Operasional, secara umum situasi Kamtibmas cenderung stabil dan terkendali, situasi tersebut dapat memberikan suasana yang kondusif dalam kehidupan masyarakat dan aktivitas pemerintahan. Meskipun dalam kurun waktu tersebut telah terjadi gangguan Kamtibmas dalam berbagai bentuk dengan intensitas yang meningkat namun dapat tertangani termasuk dampak dari gangguan kamtibmas tersebut dapat terminimize , antara lain kejahatan konvensional , kejahatan transnasional , kejahatan terhadap kekayaan Negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi dapat diselesaikan secara optimal, sehingga tidak dirasakan sebagai gangguan dalam kehidupan masyarakat. Prestasi lainnya adalah mengamankan kebijakan pemerintah pada pelaksanaan Pilkada Tingkat I dan II serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden P residen dengan hasil yang cukup baik...............
-2-
Beberapa keberhasilan yang telah digelar dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri diantaranya : a. bidang Organisasi yaitu penggelaran struktur organisasi Polri yang menganut sistem berstandar
piramida
dalam
postur
kekuatan
Polri
yang
Profesional, Bermoral dan Modern (PBM) dengan lapis
kekuatan : Mabes Kecil, Polda Cukup, Polres Besar dan Polsek Kuat. Sebagai Implementasi pelayanan Kepolisian khususnya di perairan, telah dikembangkan 5 (lima) satuan wilayah perairan di Tanjung Batu/Kepri, Tarakan/Kaltim, Bitung/Sulut, Kupang/NTT, dan Sorong/Papua; b. dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri yang profesional, bermoral, modern, dan patuh hukum dilaksanakan melalui peningkatan sumber daya manusia Polri yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas guna memenuhi kebutuhan organisasi untuk mencapai ratio polisi yang ideal pada akhir tahun 2014. Strategi yang dilaksanakan penambahan anggota baru Polri dengan mengutamakan putra daerah (prinsip “ local boy for local job ”); ”); c. bidang Operasional, secara umum situasi Kamtibmas cenderung stabil dan terkendali, situasi tersebut dapat memberikan suasana yang kondusif dalam kehidupan masyarakat dan aktivitas pemerintahan. Meskipun dalam kurun waktu tersebut telah terjadi gangguan Kamtibmas dalam berbagai bentuk dengan intensitas yang meningkat namun dapat tertangani termasuk dampak dari gangguan kamtibmas tersebut dapat terminimize , antara lain kejahatan konvensional , kejahatan transnasional , kejahatan terhadap kekayaan Negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi dapat diselesaikan secara optimal, sehingga tidak dirasakan sebagai gangguan dalam kehidupan masyarakat. Prestasi lainnya adalah mengamankan kebijakan pemerintah pada pelaksanaan Pilkada Tingkat I dan II serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden P residen dengan hasil yang cukup baik...............
-3-
baik, penanganan daerah konflik gerakan pemisahan diri
dari NKRI
(Separatisme), masalah separatisme di NAD dan konflik Horizontal dibeberapa wilayah Indonesia seperti di Maluku dan Poso, Papua secara Signifikan telah dapat diredam; d. dibidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, sasaran dan arah kebijakan
yang
ingin
dicapai
adalah
memenuhi
kebutuhan
dan
pemberdayaan materiil, fasilitas dan jasa, membangun kekuatan soft power dan tidak melanggar HAM, membangun dan mengembangkan jaringan informasi dan komunikasi melalui E-Police secara nasional dan terintegrasi; membangun fasilitas kepolisian dalam upaya mendekatkan polisi dengan masyarakat termasuk membangun Pospol diwilayah perbatasan
negara
dan
pulau-pulau
berpenghuni,
pengadaan
transportasi baik transportasi darat, perairan maupun udara, serta peralatan komlek, penambahan Ranmor operasional maupun Ranmor khusus, pengadaan perlengkapan perorangan anggota polisi ( Pistol / revolver ); e. dibidang pelayanan Publik terutama yang terkait dengan lalu lintas dibidang Pelayanan SIM, STNK dan BPKB, telah disediakan pelayanan SIM keliling dengan menggunakan Bus Unit Pelayanan SIM, SIM Corner di area Perbelanjaan, Perpanjangan STNK melalui Sistem Drive Through walaupun masih terbatas dikota-kota besar seperti Polda Jatim dan Polda Metro Jaya.
Memasuki pelaksanaan Renstra Babinkam Polri 2010 – 2014 strategi pencapaian sasaran prioritas Babinkam Polri akan mengacu pada keberhasilan yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya maupun yang harus dicapai baik pembinaan kekuatan, pembangunan kekuatan maupun bidang operasional, selain itu Babinkam Polri juga menyelenggarakan pembinaan keamanan yang bersifat terpusat dan lintas daerah yang meliputi : fungsi Samapta, fungsi Lantas, fungsi Kepolisian......
-4-
Kepolisian Perairan, fungsi Kepolisian Udara, dan fungsi pengamanan obyek khusus / objek vital serta s erta melakukan penyiapan kekuatan dari segenap unsur polisi berseragam dalam satuan tugas khusus untuk kepentingan operasi atau tindakan kontinjensi kepolisian. Terhadap
kejahatan
kekayaan Negara
diantaranya
pengungkapan kerugian Negara akibat pembalakan hutan ( Illegal Logging ), ), Illegal Fising dan Illegal Mining , kejahatan yang berimplikasi Kontijensi seperti penanganan Unjuk Rasa Anarkis yang terjadi dari kerusuhan yang berdampak politik, sosial ekonomi dan sisoal budaya, untuk menanggulanginya dilaksanakan operasi kepolisian bekerjasama dengan Departemen terkait. Dibidang
pembinaan
Babinkam
Polri
berfungsi
merumuskan
serta
mengembangkan sistem dan metoda termasuk petunjuk pelaksanaan pembinaan keamanan serta melaksanakan pemantauan dan supervisi staf, pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi pembinaan keamanan serta pemberian dukungan
(back (back
up )
operasional
terpadu
terhadap
pelaksanaan
tugas
kewilayahan. Selain itu Babinkam Polri melaksanakan perencanaan kebutuhan personil, peralatan khusus dan anggaran termasuk pengajuan saran dan pertimbangan penempatan atau pembinaan karier personil pengemban fungsi pembinaan keamanan dan distribusi peralatan khusus melalui masing-masing pembina
fungsi
operasional
dalam
lingkungan
Babinkam
Polri,
serta
melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data atau statistik yang berkaitan dengan sumber daya dan hasil kegiatan satuan-satuan fungsi pelaksana pada Badan Pembinaan Keamanan. Babinkam Polri berperan mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian penyelenggaraan fungsi operasional kepolisian bidang pembinaan keamanan atas fungsi-fungsi Kesamaptaan Kepolisian, Lalu lintas, Kepolisian Perairan, Kepolisian Udara dan Pengamanan Obyek Khusus. Dalam Renstra Babinkam Polri tahun 2010 – 2014 prioritas program adalah strategi membangun kerjasama / kemitraan (Networking ( Networking ) dan secara paralel tetap melanjutkan strategi membangun kepercayaan (Trust ( Trust Building ). ).
2. Potensi..........
-5-
2.
Potensi dan Permasalahan a.
Potensi gangguan keamanan 1)
Isu Internasional a)
masalah
lingkungan
hidup
dan
perubahan
iklim
menempatkan Indonesia pada posisi strategis sebagai Negara beriklim tropis dan memiliki area hutan yang luas sebagai paru-paru dunia yang saat ini secara kualitas mengalami penurunan sebagai akibat dari perusakan hutan dan pembalakan liar serta pengolahan tambang yang tidak sesuai dengan wilayah peruntukannya; b)
isu demokratisasi dalam sistem pemerintahan suatu negara sangat berpengaruh terhadap politik luar negeri, dan Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar
di
dunia,
dihadapkan
dengan
berbagai
tantangan berupa keanekaragaman suku, agama dan ras serta budaya yang setiap saat dapat menjadi pemicu terjadinya konflik; c)
pelanggaran hak asasi manusia menjadi isu internasional yang setiap saat dihembuskan untuk mendiskreditkan Indonesia
di
mata
dunia
sebagai
akibat
dari
permasalahan yang terjadi di masa lalu antara lain; masalah Timor Timur, kasus orang hilang / penghilangan paksa dan kasus Semanggi I dan II; d)
krisis
keuangan
global
telah
berdampak
terhadap
anjloknya volume ekspor dan perdagangan Indonesia, terutama pasar tujuan Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Hal ini berdampak terhadap meningkatnya kasus - kasus PHK;
2) Isu..........
-6-
2)
Isu Regional a)
kebijakan perdagangan bebas yang mulai diberlakukan pada
tahun 2010 membawa dampak terhadap industri
dan perdagangan dalam negeri Indonesia yang mendapat tekanan dan kekhawatiran kalah bersaing dengan produk industri
dari
negara
maju
seperti
China,
Jepang,
Singapura dan lain - lain; b)
Indonesia sebagai salah satu negara yang berpenduduk terbesar
di
dunia,
memiliki
potensi
ketenagakerjaan sehingga menjadi
bidang
salah satu sumber
devisa, disisi lain sering terjadi TKI mengalami perlakuan tidak manusiawi (pelangaran sosial maupun tindak pidana); c)
perkembangan di bidang telekomunikasi dan transportasi lintas Negara yang semakin maju berdampak terhadap perkembangan kejahatan antar negara (Trans National Crime )
khususnya
penyalahgunaan
masalah Narkotika
peredaran serta
gelap
dan
penyelundupan,
perdagangan manusia Indonesia, dengan wilayah laut yang sangat luas dan posisi geografis yang strategis berpotensi
menjadi
tempat
terjadinya
kejahatan
transnasional baik sebagai perlintasan maupun tempat produksi dan perdagangan narkotika; d)
serangan terorisme yang dialami oleh beberapa negara, termasuk Indonesia mengindikasikan adanya kejahatan terorganisir menjadi
untuk
menciptakan
gangguan
dengan
ketidakadilan,
agama
dan
kondisi
keamanan
memanfaatkan etnis
sebagai
isu upaya
mendiskreditkan pemerintah; e) banyaknya..........
-7-
e)
banyaknya pedagang (trader ) asal Afrika, seperti Nigeria yang berbisnis di Jakarta dan kota-kota besar Indonesia dapat digunakan sebagai pintu masuk perdagangan gelap narkoba,
f)
obat-obatan psikotropika dan peredaran uang dollar AS palsu;
g)
pemasalahan
perbatasan
Negara tetangga
wilayah Indonesia dengan
(Australia, India, Kepulauan Palau,
Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste dan Vietnam), baik wilayah laut maupun darat masih belum terselesaikan secara tuntas sehingga timbul berbagai persoalan baik ekonomi, politik maupun budaya; h)
gerakan separatis masih terus berkembang dan selalu menunjukan eksistensinya dalam berbagai kesempatan gerakan separatisme juga telah membangun jaringan politik dengan berbagai kelompok atau individu yang ada diberbagai negara.
3)
Isu dalam Negeri a)
perkembangan politik pada saat menjelang berakhirnya pemerintahan kabinet Indonesia Bersatu Jilid II tahun 2014 diperkirakan akan mengalami peningkatan suhu politik dalam persaingan antara elite politik dengan berbagai cara untuk memperoleh simpati masyarakat guna memenangkan pemilu legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden;
b)
pelaksanaan
kebijakan
otonomi
daerah
membawa
konsekuensi yaitu : pelaksanaan pilkada (Gubernur, Walikota dan Bupati) digelar hampir setiap tahun sekali, terjadinya..........
-8-
terjadi pada tiap provinsi atau kabupaten / kotamadya, pemekaran wilayah menimbulkan banyak permasalahan baru baik masalah batas wilayah, penentuan ibukota, di sisi
lain kewenangan pemerintah pusat dan daerah
dalam pengelolaan sumber daya alam masih terjadi perbedaan
pandangan
serta
keinginan
untuk
pembentukan wilayah / daerah kabupaten atau propinsi yang baru masih terus diperjuangkan oleh pihak - pihak tertentu dalam berbagai kepentingan; c)
pemekaran
wilayah
yang
tidak
terkendali
menimbulkan meningkatnya suhu politik baik
dapat
ditingkat
regional maupun nasional; d)
adanya rivalitas antar elit politik di daerah dapat mendorong
berbagai
bentuk
manuver
politik
guna
menjatuhkan kekuasaan atau kredibilitas kepala daerah; e)
residu sengketa Pilkada baik tingkat provinsi dan kabupaten / kota bisa meruncing menjadi gangguan Kamtibmas apabila ada faktor memicunya;
f)
tingginya suku bunga perbankan akibat krisis keuangan global telah menghambat pembangunan sektor riil, seperti sektor properti dan industri. Kondisi ini berimbas pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan yang dapat menjadi sumber kerawanan sosial dan gangguan kamtibmas;
g)
besarnya potensi hasil
laut berupa
ikan
konsumsi
di perairan Indonesia, akan mengundang masuknya kapal – kapal penangkap ikan dari negara asing untuk mencuri ikan dari perairan laut Indonesia; h)
banyaknya..........
-9-
h)
banyaknya aktivitas penambangan terbuka (batubara, emas, nikel, timah dll) telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sulit untuk diperbaiki (unrecovered );
i)
terus meningkatnya produksi dan penjualan kendaraan bermotor tanpa diimbangi dengan penambahan atau perluasan
insfrastruktur
jalan,
pada
akhirnya
akan menciptakan permasalahan sosial dan ekonomi di berbagai kota besar Indonesia; j)
beratnya beban hidup atau kesulitan ekonomi, lemahnya daya rekat sosial serta tingginya persaingan membuat sebagian
masyarakat
bersikap
apatis
terhadap
pemerintah, berpola pikir instan dan materialistik, selalu curiga, mudah emosi dan berperilaku masa bodoh (individualistik ); k)
berkembangnya gaya hidup liberalisme dan kehidupan sex bebas
(free sex )
mendorong
generasi
muda
menggunakan narkoba dan obat – obatan psikotropika, disamping itu akan menimbulkan resiko terjangkitnya berbagai jenis penyakit kelamin HIV/AIDS; l)
tingginya
tingkat
meningkatnya penduduk desa
pertumbuhan
kemiskinan
di
penduduk
pedesaan,
dan
mendorong
melakukan urbanisasi ke kota-kota
besar, kondisi ini berdampak terhadap berkembangnya permasalahan sosial di kota, seperti meningkatnya pemukiman liar, pelacuran anak jalanan, gelandangan, pengemis dan kriminalitas di kota-kota besar; m)
masih adanya
hak
kepemilikan
kendaraan
pribadi
yang belum diatur batas kepemilikannya, sehingga satu keluarga..........
- 10 -
keluarga memiliki kendaraan lebih dari satu; n)
kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas masih relatif rendah dan kecenderungan mengabaikan aturan;
o)
kemudahan masyarakat mengakses informasi melalui media cetak dan elektronik telah mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat yang bergaya hidup materialistik dan konsumtif sehingga cenderung menganut budaya instans, yakni memperoleh segala sesuatu secara mudah dengan jalan pintas;
p)
berbagai perusahaan / industri menerapkan kebijakan out sourcing tenaga kerja melalui berbagai perusahaan jasa tenaga kerja;
q)
wilayah – wilayah yang pernah mengalami konflik komunal (Aceh, Sulteng, Ambon dan Papua) masih berpotensi terjadi konflik kembali apabila permasalahan yang
menjadi pemicu konflik dimasa lalu belum
tertangani secara baik antara lain : masalah pemulangan pengungsi, rehabilitasi dan ganti rugi harta benda serta masalah pengangguran meningkat dan tidak adanya lowongan pekerjaan; r)
penyelesaian masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terus menjadi tuntutan masyarakat terhadap pemerintah menuju pemerintahan yang bersih dan wibawa (Good Governance and Clean Government );
s)
kelompok islam radikal menganggap globalisasi ekonomi dan demokrasi liberal telah membawa pengaruh buruk terhadap perilaku dan budaya masyarakat Indonesia; t)
masih..........
- 11 -
t)
masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM dimasa lalu, yang dipandang sekolompok masyarakat yang belum tuntas
dan
isu
penghargaan
serta
penghormatan
terhadap HAM sebagai isu politik dalam upaya melakukan tekanan terhadap pemerintah yang berkuasa; u)
perkembangan
teknologi
informasi
dan
lemahnya
penegakkan hukum menyebabkan maraknya pelanggaran hak cipta melalui dunia maya (cyber
crime ) dan
perdagangan produk-produk bajakan berupa audio visual dan piranti lunak komputer (software ); v)
terbukanya kawasan laut Indonesia dan minimnya pengamanan wilayah perairan, memungkinkan terjadinya aksi penyelundupan barang dan senjata, obat – obatan psikotropika dan narkotika;
w)
masih ditemukan adanya jaringan dan kegiatan terorisme di tanah air;
x)
masalah keamanan dan ketertiban serta kelancaran berlalu
lintas
terutama
di
kota-kota
besar
masih
menyimpan permasalahan-permasalahan krusial dikaitkan dengan intensitas kendaraan yang meningkat, yang tidak selaras dengan perkembangan sarana jalan; y)
meningkatnya kapal-kapal dagang yang melalui Selat Malaka dan adanya keterbatasan pengamanan wilayah laut;
z)
panjangnya jalur perbatasan dan adanya pulau-pulau luar yang belum berpenghuni;
aa)
perkembangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat..........
- 12 -
masyarakat yang mencakup 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan
konvensional,
kejahatan
transnasional,
kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi
kontinjensi)
cenderung
mengalami
peningkatan oleh karena itu beberapa kejahatan yang menjadi indeks kejahatan perlu mendapat penanganan yang komprehensif. b.
Permasalahan 1)
penyusunan kompetensi anggota Polri belum dapat memenuhi harapan masyarakat sehingga perlu ditingkatkan kompetensi menuju Polri yang profesional yang pada gilirannya dapat dirasakan
keberadaan
Polri
ditengah-tengah
masyarakat
melalui pelayanan secara mudah, responsif tidak diskriminasi dan beresiko tinggi khususnya terhadap korban akibat tindak kejahatan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara objektif; 2)
pelayanan
Polri
kepada
masyarakat
belum
sepenuhnya
tergelar hingga komunitas-komunitas terkecil yang di dukung dengan pelayanan kamtibnas prima akibatnya masyrakat belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas Polri selaku pelindung,
pengayom
dan
pelayan
dalam
mewujudkan
keamanan dan ketertiban yang pada gilirannya masyarakat patuh hukum masih minim; 3)
dengan strategi pelayanan kamtibmas, di gelar sebaran pelayanan sedekat-dekatnya dengan masyarakat sehingga pemenuhan
kebutuhan
pemenuhan
titik-titik
personel sebaran
di
orientasikan
pelayanan
di
pada tengah
masyarakat. Oleh karena itu s ekalipun rasio indeks tercapai tetapi..........
- 13 -
tetapi belum seimbang dengan jumlah titik
pelayanan
ditengah masyarakat; 4)
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polisi masih belum maksimal, bahkan ketakutan masyarakat pada Polisi masih relatif cukup
tinggi, akibat
belum terhapusnya persepsi
masa lampau tentang perilaku Polisi yang lebih menonjolkan arogansi dan kekerasan, kekuasan dan kekuatan, dengan memanfaatkan peluang di tengah kesempatan, mudahnya melakukan kolusi dengan para pelanggar hukum, bahkan penyelesaian kejahatan dengan menggunakan kekuatan uang, dan masih banyak perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti hati masyarakat; 5)
belum tercapainya perubahan paradigma pada aspek kultural secara maksimal dalam pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakkan hukum sehingga masih ada masyarakat yang kurang puas atas pelayanan Polri;
6)
masih rendahnya ketrampilan dan kemampuan personel Polri di lapangan, terutama dari segi penguasaan ketentuan dan perundang-undangan,
dalam
menghadapi
kualitas
dan
kuantitas kejahatan yang semakin canggih, serta masih tingginya
proses
penyelesaian
birokrasi
perkara,
yang
sebagaimana
tidak
efesien
dalam
diungkapkan
bahwa
anggota Polri dilapangan adalah penegak hukum, yang setiap saat selalu berhadapan muka dengan penjahat dilapangan; 7)
masih rendahnya kemampuan para anggota Polisi dalam penguasaan
bahasa
transnasional
yang
asing
(dihadapkan
meningkat),
pada
kejahatan
penguasaan
teknologi
komunikasi berbasis komputer; teknologi dan bio-kimia di bidang..........
- 14 -
bidang kriminalitas modern; dalam pengetahuan di bidang kejahatan ekonomi, perdagangan, moneter / perdagangan, bisnis dan lingkungan hidup , yang makin dituntut selalu siap dan dapat menghadapi perubahan pola kejahatan nasional dan internasional; 8)
masalah KKN masih menghantui tubuh Polri, terutama masih adanya
persepsi
tempat basah dan kering serta adanya
kecenderungan petugas Polisi di lapangan yang disinyalir masih melakukan pencarian kekurangan dana dalam menjalankan tugas; 9)
masih belum tercukupi ratio petugas operasional Polri dengan jumlah penduduk yang dilayani, pada wilayah tertentu perlunya pendataan kekuatan yang memadai sehingga akan dapat segera diberikan jalan keluar terbaik dalam mengatasi masalah tersebut;
10)
masih belum mampu menerapkan teknologi informasi on line pada fungsi Binkam Polri dari satuan kewilayahan langsung Mabes Polri dan sebaliknya;
11)
keterbatasan kemampuan personel fungsi Binkam Polri di bidang
dalmas,
SAR,
gakkum
tipiring,
negosiator,
pawang/aswasada, sidik dan TPTKP laka lantas, nautika, tehnika, lidik dan sidik tindak pidana di perairan, penerbang, mekanik pesawat udara dan pengamanan VVIP/VIP; 12)
keterbatasan
jumlah
personel
pada
pengemban
fungsi
Samapta, Pol Lantas, Pol Air, Pol Udara dan Pam Obsus; 13)
peralatan Polri
berbasis teknologi dalam
menghadapi
berbagai trend kejahatan yang berkembang semakin canggih kejahatan..........
- 15 -
kejahatan, belum tergelar hingga komunitas – komunitas pelayanan terdepan sehingga memerlukan suatu kemampuan peralatan yang sebanding dalam melakukan deteksi terhadap kejahatan berdimensi baru tersebut; 14)
sarana dan prasarana pengemban fungsi Binkam Polri dari berbagai jenis yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Babinkam Polri guna melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta penegakan hukum, masih terbatas jumlah dan kemampuannya;
15)
masih belum terdukung sepenuhnya peralatan khusus (Alsus) yang dimiliki pengemban fungsi Binkam Polri di tingkat Mabes Polri dan kewilayahan untuk mendukung penugasan khusus oleh satuan-satuan operasional, terutama untuk satuan-satuan yang bertugas terdepan;
16)
keterbatasan Alut dan Alsus serta kondisinya yang sudah tua;
17)
masih perlu upaya penertiban Sistem Akuntansi Barang Milik Negara dilingkungan Babinkam Polri dan Direktorat Jajaran;
18)
tingkat kesejahteraan anggota Polri yang masih rendah diantaranya belum terdukungnya gaji yang cukup akan membuka
peluang
perilaku
tidak
patuh
hukum
penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan dari
dan
anggota
Polri terutama pada tingkat kepangkatan yang masih berada dibawah, yang memegang kekuasaan yang besar dalam penanganan kasus-kasus kejahatan; 19)
tertundanya dukungan anggaran dalam pengembangan sarana prasarana, kurangnya anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan
serta
minimnya
tingkat
kesejahteraan
bagi
personel yang mempunyai kemampuan khusus; 20)
masih..........
- 16 -
20)
masih minimnya dilaksanakan dengan
kerja
sama
antara
Polri
berbagai komunitas masyarakat maupun antara
Kementerian / Lembaga lainnya baik dalam maupun luar Negeri sebagai langkah proaktif dalam mengatasi gangguan keamanan sejak dari sumbernya. Akibatnya sejak dini belum dapat
diantisipasi
serta
dicarikan
solusi
pemecahannya
terhadap permasalahan yang berkembang menjadi tindak pidana; 21)
masih adanya perbedaan persepsi terhadap masing-masing tupoksi Polri dan TNI sehingga menimbulkan perselisihan didalam pelaksanaan tugas;
22)
berbagai kelemahan yang masih dirasakan dalam hubungan antara Polri dan TNI, ternyata memiliki berbagai sebab yang saling
menghimpit
diantaranya
perbedaan
kepentingan
diantara Polri dan TNI, serta konflik fisik antara individu anggota Polisi dan anggota TNI di lapangan; 23)
kondisi geografi Indonesia yang terdiri dari kepulauan
dan
perairan yang luas, dengan penyebaran yang tidak merata dan sumber alam yang berlimpah, telah menciptakan kerawanan keamanan
yang
pertambangan penertiban
dan
internal
multidimensi, kehutanan instansi
pemerintahan yang tidak bersih.
terutama apabila
terkait
di
perairan,
tidak
dibarengi
dapat
Apalagi
bila
menciptakan tidak ditata
dalam suatu sistem yang baik dan pengawasan yang memadai baik
secara
administrasi
maupun
fisiknya
memberi peluang kegiatan illegal dan kriminal
akan yang
dapat luas
pada wilayah tertinggal, dan pulau - pulau terluar berpenghuni, yang menjadi hotspots , terutama dalam bentuk kerja sama antara negara Indonesia dengan kekuatan politik – ekonomi negara..........
- 17 -
negara lain demikian juga konflik sara serta kejahatan transnasional lainnya; 24)
sistem pengamanan perbatasan negara Indonesia dengan negara lain yang terdiri dari batas laut dan batas darat masih belum maksimal;
25)
kurangnya koordinasi antar instansi terkait dan komitmen dalam
penanggulangan
kejahatan
di
areal
perairan,
pertambangan dan kehutanan dapat menimbulkan kerugian negara yang semakin besar serta meresahkan masyarakat; 26)
pelanggaran dan kejahatan yang terjadi diwilayah perbatasan antara lain pergeseran tapal batas negara, penguasaan pulaupulau terluar oleh negara tetangga, perdagangan manusia , TKI illegal , penyelundupan
kekayaan
negara , penyelundupan
narkotika dan senjata api yang di gunakan oleh pelintas batas negara
sebagai
terganggunya
pelaku
kedaulatan
teroris negara
dapat
mengakibatkan
serta
terganggunya
hubungan bilateral antar negara tetangga; 27)
sistim politik masih diwarnai oleh pengutamaan penguasaan posisi-posisi kekuatan politik guna memperoleh akses pada kekayaan negara dan pengaruh pada dunia usaha, serta kekuasaan dalam birokrasi pemerintahan, yang dimungkinkan karena mendorong akumulasi perundangan-undangan baru yang ternyata berakibat dapat melemahkan penegakan hukum, dan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat pada sistem kekuasaan bangsa;
28)
rendahnya
tekad
pengutamaan
kepentingan
publik
dan
transparansi serta akuntabilitas para elit politik dan birokrasi, dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Governance dan..........
- 18 -
dan belum maksimalnya upaya pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi terhadap kekayaan negara dan kekayaan masyarakat, sekaligus memotivasi demonstrasi dan ketidaktertiban masyarakat; 29)
peningkatan
dinamika masyarakat yang didukung dengan
kemajuan tehnologi informasi telah membawa perubahan kehidupan masyarakat, sehingga menjadi akses mudahnya pemunculan perilaku ekstrim, dan pemikiran masyarakat yang “Negative
Thinking ”
perbuatan-perbuatan bom,
akan
ekstrim,
tindakan anarkis,
preman yang
di
implementasikan dalam
bisnis
bentuk
melalui
peledakan
illegal, pertarungan
antar
menciptakan ketidak tertiban dan tindakan
konflik, disebabkan belum tertampungnya aspirasi kelompok atau elit pada era sekarang untuk membangun idealisme yang kuat untuk kepentingan rakyat dan bersih dari korupsi; 30)
kondisi perekonomian yang belum stabil berdampak pada terganggunya pemenuhan kebutuhan pokok sehingga dapat menimbulkan permasalahan sosial;
31)
semakin
tinggi
tuntutan
pemenuhan
kebutuhan
hidup
masyarakat dapat mengakibatkan terjadinya bentuk ganguan kamtibmas berupa kejahatan konvensional maupun kejahatan yang berimplikasi kontinjensi ; 32)
Potensi Gangguan (PG) keamanan masih sangat luas, mulai dari konflik – konflik yang timbul dari kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, keaneka - ragaman suku, budaya dan agama; euforia kebebasan menyampaikan pendapat; konflik kepentingan
partai
politik;
jaringan
perdagangan
dan
penggunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), aliansi yang makin luas pada white collar crime , kejahatan terorganisir.........
- 19 -
terorganisir
dan
penguasa
informal
yang
menjadikan
penegakan hukum makin kompleks; 33)
pelanggaran
hukum
dan
kejahatan
meningkat
berupa
kejahatan konvensional , kejahatan transnasional , kejahatan terhadap
kekayaan
negara ,
kejahatan
yang
berimplikasi
kontijensi sebagai dampak globalisasi dan permasalahan sosial lainnya;
BAB II
- 20 -
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Visi Polri tahun 2010 – 2014 dijabarkan dari visi pembangunan nasional jangka panjang dengan memposisikan Polri sebagai subsistem keamanan dari sistem nasional. Dengan visi pembangunan nasional adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur guna terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokrasi dan berkeadilan, rumusan visi Indonesia tersebut dijadikan sebagai dasar dalam visi Polri tahun 2010 – 2014. 3.
Visi Polri Terwujudnya pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum dan kamdagri mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif. Dari rumusan visi tersebut dapat diadakan penekanan substansinya pada pelayanan masyarakat sebagai implementasi dari Quick Wins yang telah ditetapkan pada strategi tingkat nasional. Namun substansi pelayanan masyarakat tersebut tidak dapat terlepas dari keseluruhan tugas pokok Polri yang lainnya yaitu tegaknya hukum, keamanan dalam negeri yang mantap dan sinergi polisional . Keempat substansi yang terdapat
dalam visi Polri tersebut merupakan satu kesatuan sehingga dapat dirangkum dalam pengertian secara umum sebagai pelayanan masyarakat. Hal ini berarti bahwa penegakan hukum dan penciptaan kamdagri yang mantap dilakukan melalui metode pelayanan. Begitu pula pengembangan sinergi polisonal sebagai sistem kerja sama interdep dan masyarakat dilakukan melalui prinsip-prinsip layanan, dengan penjelasan sebagai berikut: a. terwujudnya.......
- 21 -
a. terwujudnya pelayanan kamtibmas prima adalah keadaan dalam masyarakat yang tumbuh rasa bebas dari gangguan dan ketakutan karena polisi dapat membantu secepatnya bila terjadi gangguan pada masyarakat dengan standar etika yang tinggi; b. tegaknya hukum adalah suatu keadaan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang teratur, tertib dan adil dalam lindungan payung hukum yang berwibawa, tegas, humanis dan tidak diskriminatif; c. kamdagri mantap adalah suatu keadaan diwilayah hukum NKRI yang bebas dari konflik sosial baik vertikal maupun horizontal dan bebas dari gangguan keamanan dan ketertiban umum serta bebas dari perbuatan yang mengganggu
jalannya
pemerintahan
maupun
persatuan
bangsa.
Disamping itu dalam hal terjadi bahaya-bahaya dari bencana alam dan kecelakaan besar (mass disaster ) dapat direspon secara efektif; d. sinergi polisional yang proaktif adalah kebersamaan antar unsur dan komponen negara dan masyarakat dalam mengambil langkah mendahului berprosesnya potensi gangguan keamanan
dengan menyusun pemecahan masalah sebagai eliminasi
terhadap gangguan keamanan dengan menyusun pemecahan masalah sebagai eliminasi terhadap potensi gangguan yang mengendap di berbagai permasalahan pada bidang pemerintahan dan kehidupan sosial maupun ekonomi. Dengan susunan substansi yang menyatu menjadi visi Polri tahun 2010 – 2014 tersebut maka rute pelayanan kinerja Polri lima tahun kedepan telah mempunyai arah yang sejalan dengan arah perjuangan bangsa dan pemerintah Indonesia lima tahun mendatang. 4. Misi.......
- 22 -
4.
Misi Polri Dengan mempedomani arah kedepan sesuai visi Polri, maka langkah pencapaian sasaran strategis disusun ke dalam misi sebagai berikut : a.
melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan / operasi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan;
b.
memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif, dan tidak diskriminatif;
c.
menjaga
keamanan
ketertiban
kelancaran
lalu
lintas
untuk
keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang; d.
menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
e.
mengembangkan
Perpolisian
masyarakat
yang
berbasis
pada
masyarakat patuh hukum; f.
menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
g.
mengelola secara profesional, transparan akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
h.
membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional
maupun
komponen
masyarakat
dalam
rangka
membangun kemitraan dan jejaring kerja ( partnership building / networking ).
5.
Visi dan Misi Babinkam Polri. Sebagai jawaban berbagai permasalahan sebagaimana disebutkan diatas, dengan berpedoman pada Visi dan Misi Polri maka Babinkam Polri menetapkan.........
- 23 -
menetapkan
dan
menjalankan
Visi
dan
Misi
sebagai
institusi
dan
kelembagaan yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal, penuh dengan koordinasi dan sinergi dalam memberikan dan melaksanakan pencegahan kejahatan dan penegakan hukum terhadap masyarakat, maka akan dapat membangkitkan dan mendorong seluruh anggota Babinkam Polri menjadi semakin cerdas, berbudaya diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreatifitas dan penuh inovatif dalam menghadapi tantangan tugas
dan
kehidupan masyarakat. Sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, Polri
harus
mampu
beradaptasi
dengan
segala
perubahan
dan
perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di tengah-tengah dinamika yang begitu pesat, Polri menghadapi tantangan yang semakin berat dan kompleks yang pada akhirnya memperluas bentang tugas Babinkam Polri. Dalam menghadapi perubahan yang cepat, Babinkam Polri harus memiliki pandangan ke depan yang mampu membimbing dan memberikan arah pengembangan dan kemajuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan intensitas permasalahan yang dihadapi. Sebagai pedoman ke depan telah dirumuskan visi dan misi Babinkam Polri sebagai berikut : a.
Visi Babinkam Polri. Terwujudnya
Polisi
berseragam
yang
mampu
memelihara keamanan dan selalu berada di tengah-tengah masyarakat. b.
Misi Babinkam Polri. 1)
membangun Polisi berseragam yang dipercaya masyarakat;
2)
meningkatkan kehadiran Polisi di tengah masyarakat; 3) menegakkan.......
- 24 -
3)
menegakkan hukum secara profesional dan proposional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM khususnya penegakkan hukum di perairan, penegakkan hukum lalu lintas dan tipiring;
4)
melaksanakan pengamanan obyek vital;
5)
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
6)
melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan masyarakat, Instansi dan Pemerintah;
7)
melaksanakan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum / unjuk rasa;
8)
melaksanakan pam VIP / VVIP dan pam wisata;
9)
memberikan pertolongan dan penyelamatan masyarakat yang terkena bencana alam;
10)
memelihara kamtibcarsel lantas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
11)
mempersempit ruang gerak kejahatan dengan melaksanakan patroli, pengawalan, penjagaan dan pengaturan;
12)
memberikan respon cepat yang terukur terhadap setiap panggilan bantuan dari masyarakat;
13) 6.
melaksanakan pengamanan di perbatasan antar negara.
Tujuan a.
terciptanya kondisi aman yang mendukung tercapainya prioritas sasaran pembangunan nasional lima tahun ke depan;
b.
tegaknya hukum yang mampu rasa perlindungan dan pengayoman oleh Negara serta kepastian dunia usaha; c. terwujudnya........
- 25 -
c.
terwujudnya kerukunan sosial sehingga bebas dari konflik sosial dan gangguan terhadap pelaksanaan agenda demokrasi baik di pusat maupun di daerah;
d.
terwujudnya kerja sama lintas departemen dan lintas Negara dalam rangka mewujudkan upaya menciptakan keamanan melalui sinergi polisional;
e.
terbangunnya potensi masyarakat dalam mewujudkan keamanan lingkungan masing-masing bekerja sama dengan Polri sehingga terwujud masyarakat patuh hukum;
f.
tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam bentuk kepuasan masyarakat atas perlindungan, pengayoman, pelayanan;
g.
terbangunnya
kerja
sama
dengan
masyarakat
dalam
wadah
pemolisian masyarakat (Polmas) dan dalam sistem sinergi polisonal inter departemen (Sis Spindep); h.
tergelarnya operasional Polri baik pre-emtif maupun preventif pada satuan-satuan kewilayahan;
i.
tertanggulanginya trend perkembangan kejahatan, meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas terhadap 4 (empat) golongan jenis kejahatan yaitu kejahatan konvensional , transnasional , terhadap kekayaan negara yang berimplikasi kontinjensi ;
j.
terwujudnya Good Govermence dalam lembaga Kepolisian dengan pemberdayaan Komisi Kepolisian Nasional yang independen;
k.
terjaminnya roda pemerintahan dan roda demokrasi yang kondusif baik tingkat pusat maupun daerah agar tercipta sistem pemerintahan yang kredibel;
l.
terwujudnya keamanan dalam negeri yang semakin kondusif dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri; m. terwujudnya.......
- 26 -
m.
terwujudnya restrukturisasi Babinkam Polri dan Direktorat Jajaran yang dapat mengakomodir tugas pokok fungsi dan peranan;
n.
terpeliharanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dalam bentuk kepuasan masyarakat atas perlindungan, pengayoman dan pelayanan;
o.
terpenuhinya kuantitas dan kualitas
personel Babinkan Polri dan
Direktorat Jajaran yang mampu melaksanakan tugas pokok fungsi dan peranan; p.
terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang proporsional sesuai dengan perkembangan tehnologi;
q.
terpenuhinya dukungan anggaran untuk membiayai pembangunan sarana prasarana serta kesejahteran personel Polri pada Babinkam Polri dan Direktorat Jajaran;
r.
terbangunnya kemitraan ( partnership ) dengan institusi lembaga baik dalam maupun luar negeri;
s.
tergelarnya operasional fungsi Binkam Polri dengan cara pre-emtif , preventif , represif pada Direktorat jajaran Babinkam Polri dan satuansatuan kewilayahan;
t.
terkendalinya trend
perkembangan kejahatan, serta meningkatnya
penyelesaian perkara tindak pidana di perairan; u.
tertibnya pendataan dan pemeliharaan terhadap barang milik negara di lingkungan Babinkan Polri dan Direktorat Jajaran;
v. 7.
terwujudnya perilaku anggota Polri yang dipercaya masyarakat.
Sasaran Strategis Babinkam Polri Sasaran strategis Polri dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah membangun kemitraan ( Networking Partnership ). Pencapaian sasaran........
- 27 -
sasaran strategi dimaksud dalam rangka melanjutkan strategi Trust Building yang merupakan sasaran strategi Polri tahun 2005 – 2009 sehingga tercipta kondisi keamanan yang semakin kondusif di semua titik pelayanan hingga tingkat Polsek melalui Standar Pelayanan Kamtibmas Prima. Dalam rangka mewujudkan Standar Pelayanan Kamtibmas Prima tersebut, maka sasaran strategis Babinkam Polri tahun 2010 – 2014 adalah : a.
terwujudnya tercapainya
perlindungan rasa
dan
pelayanan
masyarakat
serta
aman masyarakat terhadap pelayanan Samapta
Polri; b.
tersebarnya pelayanan Polri kepada masyarakat dengan memperkuat fungsi Binkam Polri di Polsek, sebagai ujung tombak pelayanan keamanan dan Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar terutama dalam hal perlindungan dan pengayoman;
c.
terwujudnya komunitas samapta
di desa dan kawasan sebagai
bentuk peran serta aktif dalam rangka menjaga keamanan; d.
tersebarnya pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan terbangunnya pusat pengendalian dan informasi lalulintas (TMC) diseluruh jajaran kewilayahan;
e.
meningkatnya kegiatan personil Polantas yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara Kamseltibcar Lantas;
f.
meningkatkan keamanan perairan, pantai, sungai, dan pengamanan wilayah perbatasan serta pulau terluar berpenghuni;
g.
meningkatkan kerjasama Internasional dibidang kemanan, ketertiban diwilayah perairan seperti dengan : PDRM (Polis Marin), Singapore Police Coast Guard, Japan Coast Guard (JICA), dll;
h. terwujudnya.......
- 28 -
h.
terwujudnya pelaksanaan tugas dukungan Ditpoludara di kewilayahan (Polda-Polda) dan Mabes Polri dengan menggunakan alut pesawat terbang dan helikopter;
i.
mewujudkan perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dilingkungan objek khusus yang meliputi Obvitnas/Obvit, objek wisata serta terselenggaranya pengamanan VVIP dan VIP;
j.
tergelarnya alut satwa (kuda dan anjing) di seluruh satker jajaran kewilayahan dari tingkat Polda sampai Polres;
k.
terwujudnya kemitraan antara Polri dengan Kementerian / Lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri dalam rangka sinergi keamanan yang berorientasi pada tindakan proaktif daripada tindakan reaktif;
l.
terlaksananya peran serta media massa dalam rangka pencitraan Polri atas hal-hal yang telah dicapai Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya selaku pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat, memelihara kamtibmas dan penegakan hukum;
m.
tergelarnya berbagai
peralatan
trend
Polri berbasis teknologi dalam menghadapi
kejahatan
yang
berkembang
dengan
semakin
canggihnya kejahatan, bahkan kejahatan sudah merambah pada dunia maya, sehingga memerlukan suatu kemampuan peralatan yang sebanding dalam melakukan deteksi terhadap kejahatan berdimensi baru tersebut; n.
terwujudnya kepercayaan publik melalui program Quick Wins dengan sasaran membangun sistem komunikasi Polri berbasis teknologi mulai dari kecepatan respon terhadap setiap panggilan dan bantuan dari...........
- 29 -
dari
masyarakat, komunikasi persuasif, sampai pada pengendalian
peristiwa kejahatan dengan perlindungan dan pengayoman guna memberikan respon cepat terhadap setiap panggilan dan bantuan dari masyarakat, mendekatkan pelayanan Polri kepada masyarakat sebagai ujung tombak pelayanan keamanan dan ketertiban.
BAB III.........
- 30 -
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
8.
Arah Kebijakan dan Strategi Polri Arah kebijakan dan strategi Polri dalam rangka pencapaian kebijakan nasional di bidang keamanan ditetapkan sebagai berikut : 1)
menjangkau semua titik sebaran pelayanan dengan kualitas pelayanan prima;
2)
memperkuat Polsek sebagai unit pelayanan terdepan;
3)
melambagakan Polmas di seluruh desa dan komunitas;
4)
membangun kemampuan deteksi yang menjangkau semua sendi
kehidupan
masyarakat
dan
semua
tingkat
situasi
keamanan; 5)
membangun citra Polisi pelayan masyarakat yang tegas dan humanis melalui semua bentuk media secara sistematis;
6)
memantapkan situasi pada wilayah pasca konflik menjadi wilayah tenteram permanen;
7)
mendukung situasi keamanan bagi pertumbuhan daya saing ekonomi;
8)
Mengawal agenda demokrasi;
9)
membangun kerja sama lintas departemen dalam mewujudkan pembangunan berwawasan keamanan;
10)
menjamin kelancaran, keamanan dan ketertiban arus barang dan orang dalam sendi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat; 11)
membangun.......
- 31 -
11)
membangun kemampuan keamanan swakarsa yang besar dalam era komunitas;
12)
membasmi kejahatan terorisme dan akar penyebabnya;
13)
menjalin kerja sama kepoisian internasional dalam menghadapi kasus Internasional Crime ;
14)
membangun kemampuan manajemen Kepolisian dalam rangka meningkatkan internal service yang efektif, efisien, dan akuntabel;
15)
membangun kemampuan leadership Kepolisian di semua strata melalui meryt sistem berlandaskan paradigma pelayanan untuk mewujudkan public trust dan internal trust dalam kinerja Kepolisian;
16)
membangun hukum kepolisian berdasarkan UUD 1945;
17)
membangun sistem kesejahteraan anggota Polisi sejalan dengan prestasi kinerja yang dihasilkan;
18)
mewujudakan sistem penghargaan terhadap prestasi kinerja anggota Polisi dan komponen keamanan swakarsa;
19)
membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang objektif dan edukatif dalam rangka mewujudkan manajemen Kepolisian sebagai subsistem dari good governance dan clean goverment .
9.
Arah Kebijakan dan Strategi Babinkam Polri Dalam rangka terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi Babinkam Polri sebagai berikut : 1)
secara.......
- 32 -
1)
secara bertahap dalam tahun 2010 – 2014 melaksanakan program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut : a)
pembinaan pelayanan fungsi Samapta;
b)
peningkatan kualitas layanan publik Lalu Lintas Angkutan Jalan;
c)
pembinaan Kepolisian perariran;
d)
pembinaan
pemeliharaan
keamanan
dan
ketertiban
kewilayahan; e)
dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2)
f)
pembinaan Pam objek vital / khusus;
g)
pembinaan Kepolisian Udara;
h)
pemeliharaan Alut Harkamtibmas.
mengusulkan pembangunan sarana prasarana serta Alut dan Alsus Polri dalam bentuk PHLN / KE dan PDN tahun 2010 – 2014 secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan pada Direktorat Jajaran Babinkam Polri;
3)
penambahan Alsus Polri untuk fungsi Binkam Satker Kewilayahan dan Mabes Polri secara bertahap dari tahun 2011 – 2014;
4)
memberdayakan
kesatuan
Jajaran
Babinkam
Polri
secara
berjenjang dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek dalam membangun forum kemitraan dengan masyarakat / lembaga instansi terkait terutama dalam rangka tindakan Polisional yang berbasis keamanan; 5)
membangun pengamanan garis pantai, sungai dan danau;
6)
membangun pengamanan pulau terluar berpenghuni; 7) membangun.......
- 33 -
7)
membangun pengamaman perbatasan berpenduduk;
8)
meningkatkan
kemampuan
personel
Babinkam
Polri
dan
Direktorat Jajaran; 9)
membangun
dan
menumbuhkan
kekuatan
di
masyarakat
perairan dan meningkatkan pengamanan untuk mendukung pembangunan wilayah tertinggal; 10) meningkatkan kehadiran Polisi di tengah masyarakat; 11) membangun kekuatan kemampuan pengamanan VVIP, VIP dan obyek vital; 12) adanya keterpaduan fungsi Jajaran Babinkam Polri dalam pelaksanaan tugas; 13) penanggulangan 4 (empat) Kejahatan : kejahatan konfensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan yang berimplikasi kontinjensi; 14) pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar; 15) kerja sama inter departemen lembaga internasional dalam rangka penyelesaian kasus kejahatan, peningkatan mutu regulasi berbagai peraturan; 16) penyusunan dan penerapan standar budaya melayani (pelayanan prima).
10.
Tahapan capaian 5 (lima) tahun kedepan Babinkam Polri Untuk
tercapainya
tujuan
pemeliharaan
keamanan
dan
ketertiban
masyarakat, maka Babinkam Polri secara bertahap melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : a. melanjutkan..........
- 34 -
a.
melanjutkan penggelaran pelayanan masyarakat sampai komunitaskomunitas terkecil didukung kualitas pelayanan internal pelayanan lengkap dan kokohnya landasan hukum untuk kinerja Polri, pada tahun 2010: 1)
didukung kualitas pelayanan internal yang lengkap; (a) peralatan Police back bone sudah merata; (b) peralatan SIM keliling sudah merata; (c) peralatan komunikasi sudah merata; (d) remunerasi diharapkan sudah terealisasi.
2)
melanjutkan penggelaran pelayanan sampai komunitas terkecil yang dilakukan secara bertahap dengan mengaktifkan patroli pantai sepanjang garis pantai termasuk pengamanan pulau-pulau terluar berpenghuni;
3)
kokohnya landasan hukum untuk kinerja Polri; (a) Undang-Undang Lalu Lintas efektif; (b) Penyelenggaraan keamanan tetap didasarkan pada UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002.
4)
merestrukturisasi Organisasi Babinkam Polri sehingga dapat menghasilkan
struktur
organisasi
yang
efisien,
efektif
dan
akuntabel yang bertype Direktorat Jenderal yang mengarah kepada organisasi pelayanan publik dengan ciri khas unit – unit pelayanan diperkuat dan diberdayakan lebih baik; 5)
Badan Pembinaan Keamanan Polri divalidasi menjadi Direktorat Jenderal Pemeliharaan Keamanan untuk mengkordinasi Direktorat Sabhara, Direktorat Objek Vital, Ditpolair, Ditpoludara, Direktorat Satwa, Biro Renmin dan Biro Pembinaan Operasi. Untuk Direktorat
Lalu............
- 35 -
Lalu Lintas akan dikembangkan menjadi pusat Lalu Lintas yang langsung di bawah Kapolri; 6)
penambahan Bagbinops yang sejajar dengan Bagrenmin pada Ditsamapta Babinkam Polri;
7)
pengembangan
Detasemen
Detasemen Demlat,
di
Detasemen
Detasemen Pengamanan
Direktorat
Sabhara
yaitu
Penanggulangan Bencana dan
Pemulangan TKI
sebagai
kekuatan
Cadangan Pusat Sabhara yang diperuntukan untuk back up kewilayahan, operasi terpusat, coaching clinic , dan sehari-hari di luar tugas tersebut di atas memperkuat jajaran Sabhara PoldaPolda yang memerlukan bantuan Mabes; 8)
penambahan Puslat (Pusat Latihan) sebagai dapur pembina fungsi Sabhara
dalam
rangka
pengembangan kemampuan dan
pemeliharaan kemampuan yang telah dimiliki para anggota Sabhara
guna
tetap
terjaganya
profesionalisme
di
dalam
pelaksanaan tugasnya; 9)
perubahan Sub Direktorat Satwa menjadi Direktorat Satwa Polri;
10) penelaahan job description serta Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Direktorat Lalu Lintas Babinkam Polri disesuaikan dengan tuntutan dan amanat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 11) penyusunan struktur organisasi untuk forensik dan Puslat Polair; 12) pengusulkan struktur organisasi yang mewadahi penyelidikan, penyidikan dan intelejen maritime; 13) pengusulkan penambahan sistem informasi dan komunikasi untuk mendukung operasional penerbangan; 14) penempatkan unsur Pam Obsus yang mempunyai spesifikasi khusus di seluruh satuan wilayah dalam rangka pengamanan Obvitnas..........
- 36 -
Obvitnas/Obvit lainnnya, obyek pariwisata serta pengamanan VIP dan VVIP. b.
menggelar pelayanan masyarakat sampai komunitas terjauh didukung sinergi Polisional dengan elemen - elemen masyarakat serta tercapai kualitas masyarakat patuh hukum melalui perencanaan sosial yang partisipatoris, pada tahun 2011: 1)
terbentuknya wadah komunitas masyarakat samapta sebagai mitra Polmas di desa-desa;
2)
terselenggaranya BKPM dan FKPM dimasyarakat kota besar dan kawasan yang telah siap dengan unsur-unsur komunitas untuk FKPM;
3)
terjangkaunya pengamanan pulau-pulau terluar berpenduduk;
4)
mantapnya situasi kamtibmas dan tegaknya hukum terutama untuk pengamanan Pilkada;
5)
penambahan kekuatan personel dalmas di satuan kewilayahan;
6)
meningkatkan kerja sama dengan instansi lain baik dalam maupun luar negeri dalam rangka melakukan kerja sama pelatihan anggota Babinkam Polri dan Direktorat Jajaran;
7)
on line data SIM, SNTK, BPKB, TNKB, kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ;
8)
mendekatkan Unit Laka Lantas pada Pos/Polsek pada daerah rawan laka Lantas;
9)
pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka Quick Respon;
10) pembangunan sim keliling, sim corner, gerai sim, sim komunitas; 11) pembangunan samsat keliling, gerai samsat, samsat drive thrue , samsat door to door ;
12) optimalisasi..........
- 37 -
12) optimalisasi pelaksanaan sistem pembayaran PNBP SSB melalui ATM / teler BRI, agar seluruh unit yang melaksanakan banking system ; 13) pembangunan NTMC (National Traffic Management Center ); 14) membangun sistem pembayaran dengan fasilitas elektronik; 15) pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan SSB; 16) pemeliharaan Sarana dan prasarana dalam rangka sewa jaringan (Penerapan ISO 9001 : 2008); 17) membangun website sebagai sarana SP2HP; 18) melaksanakan
pembinaan
tekhnis
fungsi
lantas
untuk
meningkatkan kemampuan petugas penyidik; 19) pemeliharaan sarpras dalam rangka peningkatan pelayanan laka lantas; 20) mengembangkan program kegiatan “Keamanan dan Keselamatan di jalan” serta memelihara sarana dan prasarana dalam rangka mendukung kegiatan Safety Road ; 21) peningkatan kegiatan kerjasama dibidang lalu lintas; 22) pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka memberikan informasi dan komunikasi penanganan laka lantas; 23) Remunerasi dapat direalisasikan kepada seluruh anggota; 24) pemberian
tunjangan
keahlian,
keterampilan
khusus
dan
tunjangan berlayar yang layak (standar kapal swasta); 25) meningkatkan pemasukan negara dengan cara melaksanakan operasi illegal fishing, illegal logging, illegal mining ; 26) tertanganinya Trans National Crime di wilayah perairan; 27)
pengusulan..........
- 38 -
27) pengusulan jaminan asuransi semua resiko (all risk ) bagi ABK yang berlayar; 28) pembentukan Brigadir khusus untuk Polair dengan latar belakang nautika dan tehnika; 29) pembangunan pusat pelatihan Polair (Catatan : lahan sudah ada, luas 13 Ha); 30) penambahan kapasitas peserta didik di pusdik Polair; 31) realisasi MoU lanjutan dengan STIP dan BP3IP; 32) pagu anggaran pemeliharaan dan pengadaan kapal kelas A, B dan C ditingkatkan bertahap, melalui upaya jalur pembiayaan Kredit Ekspor; 33) penyempurnaan spesifikasi teknis kapal Polri; 34) segera menyetujui struktur dan OTK satpolairwil agar dapat dioperasionalkan; 35) terealisasinya Peraturan Kapolri tentang Intelejen perairan; 36) mengalokasikan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan pengamanan
garis
pantai
dan
menyelenggarakan
kegiatan
ekspedisi Sambang Nusa ; 37) pemberian tunjangan keahlian dan keterampilan khusus yang tidak jauh berbeda dengan
pilot-pilot yang bekerja
di operator
penerbangan sipil; 38) selektifitas dan prioritas penggunaan operasional pesawat udara Polri; 39) pemberian Asuransi Pesawat Udara dan Crew pesawat Udara; 40) mengusulkan anggaran melalui soft loan / K.E; 41) pelaksanaan kegiatan BKO pesawat udara dilaksanakan secara selektif..........
- 39 -
selektif dan prioritas; 42) realisasi norma indek operasional sesuai dengan standar yang ditetapkan; 43) pengadaan alut disertai dengan biaya rawat alut sesuai kebutuhan; 44) perlu membuat rekruitmen khusus bagi masyarakat yang akan menjadi anggota Polri di wilayah perbatasan dan daerah terpencil; 45) realisasi
anggaran
dukungan
manajemen
dan
teknis
harkamtibmas; 46) perlu adanya inventarisasi titik-titik perbatasan yang rawan gangguan kamtibmas (mapping kerawanan) pengusulan dalam program / giat; 47) realisasikan struktur tersendiri fungsi pam obvit / obsus sampai di tingkat kewilayahan dan melaksanakan pendidikan kejuruan dasar maupun lanjutan fungsi pam obvit; 48) pengadaan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pam Obvit / Khusus terutama di kewilayahan; 49) peningkatan kualitas peralatan Pam Obvit / Khusus, khususnya dikewilayahan sehingga dapat menghadapai tantangan tugas; 50) realisasikan struktur OTK pengemban fungsi pam obvit sampai dengan tingkat kewilayahan (Polda) dan dibuatkan SOP (Standar Operasional Prosedur); 51) dukungan anggaran untuk pengemban fungsi Pam Obvit / Khusus di kewilayahan disesuaikan dengan struktur organisasi yang ada; 52) peningkatan
kemampuan
keterampilan
personel
dalam
pemeliharaan alut; 53) realisasi Norma Indeks Pemeliharaan ALUT; 54) penambahan........
- 40 -
54) penambahan / pengambangan kuat personil berkemampuan pawang
/
aswasada
Penetapan
kemampuan
dasar
dan
kemampuan khusus bagi personel Samapta; 55) penambahan satwa anjing dan kuda untuk pengembangan dan regenerasi; 56) pembangunan traking dok area (tempat latihan anjing) dan manisi (tempat latihan kuda); 57) tercukupinya kebutuhan BBM untuk mendukung program police back bone ; 58) tercukupi indeks pakan satwa kuda. c.
menggelar pelayanan masyarakat secara menyeluruh didukung sinergi polisional dengan elemen birokrasi (kementerian / lembaga) dalam menjaga supremasi hukum, pada tahun 2012 : 1)
seluruh kegiatan Quick Wins sudah terselenggara di seluruh wilayah;
2)
memelihara kemantapan keamanan dalam negeri terutama dalam menjaga kelangsungan agenda-agenda demokrasi;
3)
mantapnya partisipasi komunitas masyarakat samapta telah menciptakan iklim politik dan investasi sebagai kondisi umum yang kondusif;
4)
pembangunan sim keliling, sim corner , gerai sim, sim komunitas, samsat keliling, gerai samsat, samsat drive thrue , samsat door to door secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia;
5)
optimalisasi pelaksanaan sistem pembayaran PNBP SSB melalui ATM / teler BRI, agar seluruh unit pelayanan melaksanakan banking system; 6) pembangunan.......
- 41 -
6)
pembangunan NTMC (National Traffic Management Center ) yang tertunda pada Satwil;
7)
membangun sistem pembayaran dengan fasilitas elektronik;
8)
pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka sewa jaringan (Penerapan ISO 9001 : 2008);
9)
melaksanakan
pembinaan
tekhnis
fungsi
lantas
untuk
meningkatkan kemampuan petugas penyidik; 10) pemeliharaan sarpras dalam rangka peningkatan pelayanan laka lantas; 11) peningkatan kegiatan kerjasama dibidang Lalu Lintas dengan Departemen terkait; 12) pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka memberikan informasi dan komunikasi penanganan Laka Lantas; 13) pembangunan Rusunas di asrama Polair; 14) terealisasinya Peraturan Kapolri tentang penegakan hukum dan Intelijen Perairan; 15) mengalokasikan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan pengamanan garis pantai dan kegiatan ekpedisi Sambang Nusa; 16) diadakan
pelatihan
secara
terpadu
dan
terprogram
serta
berkelanjutan; 17) membuat rekruitmen khusus bagi masyarakat yang akan menjadi anggota Polri di wilayah perbatasan dan daerah terpencil; 18) penambahan / pengembangan kuat personil berkemampuan pawang
/
aswasada
Penetapan
kemampuan
dasar
dan
kemampuan khusus bagi personel Samapta; 19) penambahan.......
- 42 -
19) penambahan satwa anjing dan kuda untuk pengembangan dan regenerasi serta alat kesehatan hewan; 20) tercukupi kebutuhan BBM untuk mendukung program police back bone dan indeks pakan Satwa; 21) realisasikan struktur tersendiri fungsi pam obvit / obsus sampai di tingkat kewilayahan; 22) realisasikan pendidikan kejuruan dasar maupun lanjutan fungsi pam obvit; 23) pengadaan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pam Obvit / Khusus terutama di kewilayahan yang tertunda; 24) peningkatan kualitas peralatan Pam Obvit / Khusus, khususnya dikewilayahan sehingga dapat menghadapai tantangan tugas; 25) selektifitas dan Prioritas penggunaan Operasional peralatan Pam Obvit/Khusus; 26) Polres dan Polsek) dengan nomenklatur Pam Obvit mulai dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek; 27) terdukungnya anggaran untuk pengemban fungsi Pam Obvit / Khusus di kewilayahan disesuaikan dengan struktur organisasi yang ada; 28) pemberian asuransi bagi awak pesawat Polri; 29) pengadaan
skala
prioritas
bangpers
spesialis
di
bidang
penerbangan; 30) kegiatan BKO pesawat udara dilaksanakan secara selektif dan prioritas;
31) terealisasi.......
- 43 -
31) terealisasi norma indeks operasional sesuai dengan standar yang ditetapkan; 32) peningkatan
kemampuan
keterampilan
personel
dalam
pemeliharaan alut; 33) pengadaan alut harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel; 34) terealisasi Norma Indeks Pemeliharaan ALUT. d.
mendinamisir dan menggelar pelayanan masyarakat dan sinergi polisional secara lengkap dalam mewujudkan kondisi yang menjamin pembangunan nasional yang berwawasan keamanan, pada tahun 2013 : 1)
sebaran pelayanan masyarakat telah efektif disebagian besar titik pelayanan
dengan
perlengkapan
yang
penuh
dan
budaya
pelayanan yang memuaskan masyarakat; 2)
terjaminnya agenda-agenda demokrasi baik di tingkat pusat maupun wilayah;
3)
terselenggaranya sikap responsif terhadap isu-isu global yang menjurus pada gangguan keamanan seperti : lingkungan hidup dan perubahan iklim, epidemi maupun isu gender;
4)
teratasinya gangguan keamanan di perairan dan perbatasan serta sumber-sumber Transnational Crime di lingkungan regional yang mengganggu pertekonomian negara;
5)
pembangunan sim keliling, sim corner , gerai sim, sim komunitas Pembangunan samsat keliling, gerai samsat samsat drive thrue , samsat door to door pada Satwil yang belum tergelar;
6)
optimalisasi pelaksanaan sistem pembayaran PNBP SSB melalui ATM..........
- 44 -
ATM / teler BRI, agar seluruh unit pelayanan melaksanakan banking system ; 7)
melaksanakan
pembinaan
tekhnis
fungsi
lantas
untuk
meningkatkan kemampuan petugas penyidik; 8)
pemeliharaan sarpras dalam rangka peningkatan pelayanan laka lantas;
9)
mengembangkan program kegiatan “Keamanan dan Keselamatan di jalan” (Safety Road );
10) peningkatan kegiatan kerjasama dibidang Lalu Lintas; 11) pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka memberikan informasi dan komunikasi penanganan Laka Lantas; 12) pembentukan Brigadir khusus untuk Polair dengan latar belakang nautika dan tehnika; 13) memberikan prioritas kelulusan bagi lulusan D-IV Pelayaran untuk menjadi anggota Polri ( Polair); 14) realisasi MoU lanjutan dengan STIP dan BP3IP; 15) pembangunan kapal kelas A, B dan C; 16) penyempurnaan spesifikasi teknis kapal Polri Upaya melalui jalur pembiayaan Kredit Ekspor Upaya melalui jalur pembiayaan Kredit Ekspor; 17) pengembangan dan peningkatan kapasitas peralatan CIC Polair; 18) mengalokasikan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan pengamanan garis pantai dan kegiatan ekspedisi Sambang Nusa; 19) pelatihan secara terpadu dan terprogram; 20) pembinaan moral terhadap jati diri Polri secara terprogram;
21) perlu........
- 45 -
21) perlu membuat rekruitmen khusus bagi masyarakat yang akan menjadi anggota Polri di wilayah perbatasan dan daerah terpencil; 22) penambahan / pengembangan kuat personil berkemampuan pawang / aswasada; 23) penambahan satwa anjing dan kuda untuk pengembangan dan regenerasi; 24) dihidupkan kembali short course tentang implementasi KA SPK; 25) pengadaan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pam Obvit / Khusus terutama di kewilayahan; 26) peningkatan kualitas peralatan Pam Obvit / Khusus, khususnya dikewilayahan sehingga dapat menghadapai tantangan tugas; 27) pemberian tunjangan keahlian dan keterampilan khusus yang tidak jauh; berbeda dengan pilot-pilot yang bekerja di operator penerbangan sipil; 28) skala prioritas bangpers spesialis di bidang penerbangan; 29) kegiatan pemberian dukungan polmas dirgantara; 30) selektifitas dan prioritas penggunaan operasional pesawat udara Polri; 31) kegiatan BKO pesawat udara dilaksanakan secara selektif dan prioritas; 32) terealisasi norma indeks operasional sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk pemeliharaan Alut. e.
terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima dan kebulatan sinergi Polisional yang produktif sebagai prakondisi daya saing bangsa dan
keunggulan.........
- 46 -
keunggulan nasional, pada tahun 2014 : 1)
terjaminnya keamanan terhadap agenda demokrasi ditingkat pusat terutama peralihan kepemimpinan nasional sehingga membawa wibawa indonesia sebagai negara demokratis terbesar didunia;
2)
terjaminnya situasi keamanan dan kenyamanan yang mendukung agenda pemerintah dalam meningkatkan daya saing global;
3)
pelayanan kamtibmas prima sudah terwujud di seluruh titik pelayanan di seluruh wilayah hukum;
4)
terjalinnya sistem sinergi polisional interdepartemen dengan memberikan
outcome bagi
terselenggaranya
pembangunan
nasional yang bebas dari gangguan keamanan dan hambatanhambatan sosial; 5)
terwujudnya partisipasi komunitas masyarakat samapta dalam memelihara kamtibmas;
6)
kualitas masyarakat patuh hukum sudah mendukung pembentukan karakter bangsa;
7)
Indonesia sebagai kawasan aman baik regional maupun global;
8)
terwujudnya satuan keamanan yang kondusif menjelang dan sesudah Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden / Wakil Presiden;
9)
teratasinya gangguan keamanan di perairan dan perbatasan serta sumber-sumber Transnational Crime di lingkungan regional yang mengganggu pertekonomian negaral;
10) mendekatkan Unit Laka Lantas pada Pos/Polsek pada daerah rawan laka; 11) melaksanakan
pembinaan
tekhnis
fungsi
lantas
untuk
meningkatkan kemampuan petugas penyidik; 12) pemeliharaan........
- 47 -
12) pemeliharaan sarpras dalam rangka peningkatan pelayanan laka lantas; 13) mengembangkan program kegiatan “Keamanan dan Keselamatan di jalan” (Safety Road ); 14) peningkatan
kegiatan
kerjasama
dibidang
Lalu
Lintas
dan
Departemen terkait; 15) terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung kegiatan safety road ; 16) pengadaan sarana dan prasarana pendukung kecelakaan lalu lintas; 17) pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka memberikan informasi dan komunikasi penanganan Laka Lantas; 18) pembangunan kapal kelas A, B dan C yang dapat menjangkau seluruh perairan Indonesia; 19) penyempurnaan spesifikasi teknis kapal Polri Upaya melalui jalur pembiayaan Kredit Ekspor Upaya melalui jalur pembiayaan Kredit Ekspor; 20) pembiayaan Dalam Negeri dan Hibah dalam dan Luar Negeri; 21) pengembangan dan peningkatan kapasitas peralatan CIC Polair; 22) mengalokasikan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan pengamanan garis pantai; 23) terealisasi anggaran dalam pengembangan SDM, sarpras dan kebutuhan anggaran; 24) prioritas distribusi alut / alsus sesuai kerawanan daerah; 25) penambahan satwa anjing dan kuda untuk pengembangan dan regenerasi; 26) tercukupi.......
- 48 -
26) tercukupi kebutuhan BBM untuk mendukung program police back bone serta norma indeks pakan Satwa; 27) pengadaan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pam Obvit / Khusus terutama di kewilayahan; 28) peningkatan kualitas peralatan Pam Obvit / Khusus, khususnya dikewilayahan sehingga dapat menghadapai tantangan tugas; 29) selektifitas dan Prioritas penggunaan Operasional peraltan Pam Obvit/Khusus; 30) pemberian tunjangan keahlian dan keterampilan khusus yang tidak jauh berbeda dengan
pilot-pilot yang bekerja
di operator
penerbangan sipil; 31) terealisasi norma indek operasional sesuai dengan standar yang ditetapkan; 32) pengadaan alut disertai dengan biaya rawat alut selama renstra / 5 tahun; 33) peningkatan
kemampuan
keteruampilan
personel
dalam
pemeliharaan alut.
11. Program dan Kegiatan Babinkam Polri Program dan kegiatan Polri terdiri dari 13 (tiga belas) program dan kegiatan, maka sebagai tindak lanjutnya Babinkam Polri dan Direktorat Jajaran hanya melaksanakan 7 (tujuh) program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri
1) Tujuan..........
- 49 -
1) Tujuan : a)
Menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal
dengan
melaksanakan
kegiatan
perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pelayanan internal dan pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi antara Mabes Polri dan Kewilayahan. 2) Kegiatan : a)
penyelenggaraan administrasi perawatan personel Polri;
b)
penyusunan perencanaan, penganggaran dan pengembangan Polri;
c)
pelayanan administrasi keuangan;
d)
penyelenggaraan kehumasan Polri;
e)
pengelolaan data informasi elektronik;
f)
pelayanan kesehatan Polri;
g)
dukungan pelayanan internal perkantoran Polri;
h)
penyelenggaraan administrasi perbekalan dan dukungan bekal logistik Polri;
i) j)
perbaikan pengadaan peralatan / perlengkapan perkantoran; pemeliharaan / perawatan peralatan fasilitas, sarana prasarana dan pengelolaan Listrik, Telepon, Gas dan Air (LTGA).
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepolisian 1) Tujuan : Mendukung
tugas
pembinaan
dan
operasional
Polri
melalui
ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas; 2)
Kegiatan.......
- 50 -
2) Kegiatan : a)
pengembangan alut dan alsus Harkamtibmas:
b)
pengembangan alut dan alsus penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
c)
pengembangan alut dan alsus strategi keamanan;
d)
pengembangan alut dan alsus penanggulangan gangguan keamanan berkadar tinggi;
e)
pengembangan alut dan alsus komunikasi dan telematika;
f)
pengembangan alut dan alsus Kepolisian strategis;
g)
pengadaan materiil dan sarana prasarana perbatasan;
h)
pengembangan alut dan alsus Kepolisian dalam negeri;
i)
pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian;
j)
peningkatan sarana dan prasarana Polri mandiri.
c. Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kepolisian 1) Tujuan : Memberdayakan
Sumber
Daya
Manusia
Polri
di
bidang
pengembangan karier, pembinaan rohani hingga pengakhiran dinas secara proporsional sesuai standar kompetensi. 2) Kegiatan : a)
pengembangan kekuatan personel Polri;
b)
dukungan manajemen dan teknis pengembangan SDM Polri;
c)
pengkajian dan strategi SDM Polri;
d)
pengembangan personel Polri;
e)
pengendalian personel Polri;
f)
pembinaan karier personel Polri; g)
pembinaan.......
- 51 -
g)
pembinaan kesejahteraan personel Polri;
h)
pelayanan psikologi personel Polri.
d. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban 1) Tujuan : Mengembangkan langkah-langkah strategi mulai dari mencegah suatu potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas, sampai kepada penanggulangan sumber penyebab kejahatan, ketertiban dan konflik di masyarakat dan sektor sosial, politik dan ekonomi sehingga gangguan kamtibmas menurun. 2) Kegiatan : a)
dukungan manajemen dan teknis Strategi keamanan dan ketertiban;
b)
penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban I;
c)
penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban II;
d)
penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban III;
e)
penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban IV;
f)
penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban V;
g)
analisis keamanan;
h)
strategi keamanan dan ketertiban kewilayahan;
i)
perawatan dan pemeliharaan alut strategi keamanan dan ketertiban.
e. Program Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban 1) Tujuan : Memperluas kerja sama bidang keamanan, pendidikan dan pelatihan dengan kementerian / lembaga baik dalam maupun luar negeri. 2)
Kegiatan.........
- 52 -
2) Kegiatan : a)
kerja sama keamanan dan ketertiban dalam negeri;
b)
kerja sama keamanan dan ketertiban luar negeri;
c)
operasional Kepolisian bersama.
f. Program Pemeliharaan Kamtibmas 1) Tujuan : Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktivitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera, kerugian serta korban akibat gangguan keamanan dimaksud; 2) Kegiatan : a)
peningkatan kualitas layanan publik LLAJ;
b)
pembinaan Kepolisiaan Perairan;
c)
pembinaan
pemeliharaan
keamanan
dan
ketertiban
kewilayahan; d)
dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan Kamtibmas;
e)
pembinaan pelayanan fungsi Samapta;
f)
pembinaan pengamanan obyek vital / khusus;
g)
peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang lalu lintas;
h)
pembinaan Kepolisian Udara;
i)
pemeliharaan alut Harkamtibmas.
g. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 1)
Tujuan..........
- 53 -
1) Tujuan : Menanggulangi dan menurunnya penyelesaian 4 jenis kejahatan (kejahatan konversional, kejahatan transnasional kejahatan yang berimplikasi kontinjensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM; 2) Kegiatan : a) penindakan tindak pidana umum; b) penindakan tindak pidana terorisme; c) penindaskan tindak pidana narkoba; d) penindakan tindak pidana ekonomi khusus; e) penindakan tindak pidana korupsi; f) penindakan tindak pidana kontinjensi; g) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di kewilayahan; h) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; i) pembinaan identifikasi penyelidikan dan penyidikan dan penyidikan tindak pidana; j) pembinaan laboratorium forensik; k) pemeliharaan alut penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
BAB IV.........
- 54 -
BAB IV PENUTUP
12. Kaidah pelaksana a.
melembagakan kekuatan protagonis, komitmen Babinkam Polri pasca reformasi
polri
khususnya
pada
aspek
kultur
terus
berupaya
menampilkan postur Babinkam Polri yang berwatak protagonis dengan meninggalkan kekuasaan antagonis; b.
membangun kemitraan dalam sistem sinergi, membangun kemitraan dengan lembaga / departemen terkait dalam Sistem Sinergi Polisional Inter Departemen (Sis Spindep) serta seluruh komponen masyarakat dalam
wadah
Pemolisian
Masyarakat
(Polmas)
dalam
rangka
menciptakan tertib hukum; c.
strategi Proaktif Policing perkembangan kedepan perlu dilakukan suatu upaya pola penanganan tindakan reaktif menjadi proaktif sehingga tercipta yang kondusif dengan sasaran meminimalkan jatuhnya korban dan efisiensi anggaran;
d.
pelayanan prima memberikan pelayanan secara cepat, tepat murah dan tidak diskriminasi, dengan standar etika yang tinggi.
13. Autentifikasi dan distribusi a. Autentifikasi Renstra Babinkam Polri tahun 2010 – 2014 yang disahkan oleh Kababinkam Polri merupakan jabaran dari Renstra Polri tahun 2010 – 2014 dan disahkan oleh Kapolri sebagai pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran; b.
Distribusi.......
- 55 -
b.
Distribusi Didistribusikan kepada seluruh Satker Jajaran Babinkam Polri untuk dijabarkan
ke
dalam
rencana
tahunan
dan
dipedomani
oleh
penanggung jawab program guna pencapaian outcome . Ditetapkan di pada tanggal
: Jakarta :
Maret
2010
KEPALA BADAN PEMBINAAN KEAMANAN POLRI
Drs. IMAN HARYATNA KOMISARIS JENDERAL POLISI Paraf : 1. Konseptor / Kabagren
: ............
2. Kataud
: ............
3. Karorenmin
: ............
4. Wakababinkam
: ............
- 56 -
DAFTAR ISI
BA
URAIAN
B
N
1
2 Kata Pengantar
I
3
PENDAHULUAN
4
LATAR BELAKANG................................................................
B.
TUGAS DAN FUNGSI.............................................................
C.
STRUKTUR ORGANISASI.......................................................
D.
SISTEM PENYAJIAN..............................................................
III
KEBIJAKAN POLRI A.
UMUM.............................................................................. ...
IV
B.
ARAH KEBIJAKAN ................................................................
C.
PROGRAM DAN KEGIATAN....................................................
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA V
3 1-2
Ikhtisar Eksekutif
A.
II
HALAMA
T.A.2009 A.
RENCANA STRATEGI POLRI 2005 – 2009...............................
B.
PENETAPAN KINERJA T.A. 2009............................................
AKUNTABILITAS KINERJA A.
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA T.A. 2009...........................
B.
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA T.A
4 4 6 7 8 8 9 10 - 60 61 61 - 63 63 - 64 65 65 65 - 66 67 - 72 72 – 73 74
- 57 -
2009.................... C.
ANALISA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA T.A. 2009.....
D.
AKUNTABILITAS KEUANGAN................................................
PENUTUP
- 58 -
DAFTAR ISI BAB
URAIAN
HALAMAN
1
2 Keputusan Kababinkam Polri......................................................
3 i - ii
Daftar isi...................................................................................
iii
PENDAHULUAN
1
I
II
III
IV
1. Kondisi umum......................................................................
1-4
2. Potensi dan Permasalahan....................................................
5
a. Potensi gangguan keamanan............................................
5
1) Isu Internasional .........................................................
5
2) Isu Regional ...............................................................
6-7
3) Isu dalam negeri..........................................................
7 - 12
b. Permasalahan..................................................................
12 - 19
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.................
20
3. Visi Polri...............................................................................
20 - 21
4. Misi Polri...............................................................................
22
5. Visi dan Misi Babinkam Polri...................................................
22 - 23
a. Visi Babinkam Polri............................................................
23
b. Misi Babinkam Polri...........................................................
23 - 24
6. Tujuan..................................................................................
24 - 26
7. Sasaran Strategis Babinkam Polri............................................
26 - 29
ARAH KEBIJAKAN DAN STARTEGI .......................................
30
8. Arah Kebijakan dan Strategi Polri............................................
30 - 31
9. Arah Kebijakan dan Strategi Babinkam Polri............................
31 - 33
10. Tahapan Capaian 5 (lima) Tahun Kedepan Babinkam Polri......
33 - 48
11. Program dan Kegiatan Babinkam Polri...................................
48 - 53
PENUTUP...............................................................................
54
12. Kaidah Pelaksana.................................................................
54
13. Autentifikasi dan Distribusi...................................................
54
a. Autentifikasi.....................................................................
54
b. Distribusi.........................................................................
55
