BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pegadain merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang fokus kegiatannya adalah memberikan pembiayaan. Ada dua hal yang membuat pegadain menjadi suatu bentuk usaha lembaga keuangan bukan bank. Pertama, transaksi pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian mirip dengan pinjaman melalui kredit k redit bank, namun diatur secara seca ra terpisah atas dasar hukum gadai dan bukan dengan peraturan mengenai pinjam meminjam biasa. Kedua, biasa. Kedua, usaha pegadain di Indonesia secara legal dimonopoli oleh satu badan usaha saja, yaitu Perum Pegadaian. Secara umum, tujuan ideal Perum Pegadaian adalah penyediaan dana dengan prosedur yang sederhana kepada masyarakat luas terutana kalangan menengah ke bawah untuk berbagai tujuan, seperti komsumsi produksi dan lain sebaganya. Keberadan Perum Pegadaian juga diharapkan dapat menekan menculnya lembaga keuangan non formal yang cenderung merugikan masyarakat seperti praktik ijon, pegadaian gelap, bank gelap, rentenir, dan lain-lain. Untuk dapat mengetahui lebih jauh tentang pegadain tersebut, maka berikut dipaparkan mengenai tinjauan umum pegadain konvensional yang meliputi : pengertian pegadaian, sejarah dan perkembangan p erkembangan pegadaian, tugas, tujuan, dan fungsi pegadaian, struktur organisasi pegadaian, hak dan kewajiban para pihak, serta berakhirnya hak gadai. Selanjutnya juga akan dipaparkan mengenai pelaksanaan gadai di pegadain konvensional yang meliputi : kegiatan usaha pegadaian, produk dan jasa pegadaian, penggolongan uang pinjaman, bunga gadai, kategori barang gadai, prosedur penaksiran barang gadai, prosedur pemberian kredit gadai, prosedur pelunasan kredit gadai, serta prosedur pelelangan barang gadai.
1
B. Rumusan Masalah
Adapun permasalahan-permasalahan yang dibahas penulis dalam makalah ini yaitu sebagai berikut : 1.
Pengertian Pegadaian
2.
Sejarah Dan Perkembangan Pegadaian
3.
Tugas, Tujuan Dan Fungsi Pegadaian
4.
Struktur Organisasi Pegadaian
5.
Produk/Layanan
6.
Kegiatan Usaha Pegadaian
7. Hak dan Kewajiban Para Pihak 8.
Berakhirnya Hak Gadai
9.
Kategori Barang Gadai
2
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Pegadaian
Pengertian Gadai menurut Susilo (1999) adalah : Suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
Pegadaian merupakan sebuah BUMN di
Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. hukum gadai. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berhutang sebagai jaminan hutangnya dan barang tersebut dapat dijual (dileleng) oleh yang berpiutang bila yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sedangkan Perusahaan Umum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfungsi memberikan pembiayaan dala, bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.
B. Sejarah Dan Dan Perkembangan Pegadaian Pegadaian
Pegadaian atau Pawn Shop merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda (VOC (VOC ), ), yitu sekitar abad ke – 19. 19. Bentuk usaha pagadaian di Indonesia berawal dari dari Bank Bank Van Lening pada Lening pada masa VOC yang mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Sejak itu bentuk usaha pegadaian telah mengalami beberapa kali perubahan sejalan dengan perubahan peratuaran-peraturan. 3
Pada mulanya usaha pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian pada awal abad ke-20 oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda melalui Staatblad tahun 1901 Nomor 131 tertanggal 12 Maret 1901 didirikan rumah gadai pemerintahan (Hindia Belanda) di Sukabumi Jawa Barat. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka pelaksanaan gadai dilakukan oleh Pemerintahan Hindia Belanda sebagaimana diatur dalam Staatblad tahun 1901 Nomor 131. Selanjutnya, dengan Staatblad 1930 NO. 266 Rumah Gadai tersebut mendapatkan status Dinas Pegadaian sebagai Perusahaan Negara dalam arti undang-undang perusahaan Hindia Belanda (Lembaran Negara Hindia Belanda 1927 No. 419). Pada masa selanjutnya, pegadaian milik pemerintahan tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dinas pegadaian mengalami beberapa kali perubahan bentuk Badan Hukum, sehingga akhirnya pada tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum. Pada tahun 1960 Dinas Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian, pada tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian, dan pada tahun 1990 1990 Perusahaan Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Kantor Pusat Perum Pegadaian berkedudukan di Jakarta dan di bantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah, dan kator cabang.
C. Tugas, Tujuan Dan Fungsi Pegadaian
Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintahan yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat, maka pada dasarnya lembaga pegadaian (Perum Pegadaian) tersebut mempunyai tugas, tujuan serta fungsi-fungsi pokok sebagai berikut (Usman, 1995:359) : a)
Tugas Pokok Tugas pokok Pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai
dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi.
4
b)
Tujuan Pokok. Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan
umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolah. Oleh karena itu, pegadaian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan pokok sebagai berikut : 1.
Turut melaksanakan program pemerintah di bedang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum dagai.
2.
Mencegah praktek pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar.
c)
Fungsi Pokok Fungsi pokok pegadaian adalah sebagai berikut :
1.
Mengelolah penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat.
2.
Menciptakan dan mengembangkan usah-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupunn masyarakat.
3.
Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian. Pendidikan dan pelatihan.
4.
Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian.
5.
Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.
D. Struktur Organisasi Pegadaian
Perum Pegadian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bernaung di bawah Departemen Keuangan. Sehingga, yang berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksinya kepada Presiden adalah Menteri Keuangan. Selain mengusulkan pengangkatan dan pemberentian dewan Direksi, dalam melaksanakan
fungsi
pengawasannya
Menteri
Keuangan
juga
dapat
mengusulkan
pengangkatan dan pemberentian anggota-anggota Dewan Pengawas (Komisaris) Perum Pegadaian. Menurut ketentuannya Dewan Komisaris minimal dapat dijabat oleh dua orang dan maksimal lima orang yang terdiri dari ketua dan anggota. Dewan Komisaris bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pengawasan kepada Menteri Keuangan. Masa jabatan Dewan komisaris selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali. Sedangkan struktur organisasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dapat dilihat pada Gambar 2.1
5
Gambar 2.1 Struktur Organisai di Perum Pegadaian Dewan Pengawas
Direktur Utama
Direktur Keuangan
Direktur Operasi dan Pengembangan
Direktur utama Satuan
Balai Diklat
Pengawasan Intern Subdit Anggaran
Subdit Operasi dan
dan Permodalan
Pemasaran
Subdit Akuntansi
Subdit Bangunan
Subdit Penelitian
Subdit
dan engembangan
Kepegawaian
Usaha
Subdit Tata Usaha
Subdit
Subdit
dan Rumah
Perbendaharaan
Kesekretariatan
Tangga
Perusahaan Kantor Daerah
KantorCabang
E. Produk/Layanan
1.
KCA (Kredit Cepat Aman) Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan
yang mudah, aman dan cepat. Dengan usaha ini, Pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses kedalam perbankan. Dengan demikian, kalangan tersebut terhindar dari praktek pemberian uang pinjaman yang tidak wajar. Pemberian kredit jangka pendek dengan pemberian pinjaman mulai dari Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-. Jaminannya berupa benda bergerak, baik berupa barang perhiasan emas dan d an berlian, elektronik, kendaraan ken daraan maupun alat rumah tangga lainn ya. Jangka waktu kredit maksimum 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara hanya membayar sewa modal dan biaya administrasinya saja.
6
2.
Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia) Membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) serta
menyejahterakan masyarakat merupakan suatu misi yang diemban Pegadaian sebagai sebuah BUMN. Pegadaian selalu berusaha membantu perkembangan usaha produktif, terutama bagi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah melalui pemberian berbagai fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah. Salah satu bentuk fasilitas pinjaman yang dapat diperoleh para pengusaha UMKM adalah kredit KREASI. KREASI adalah kredit dengan sistem FIDUSIA, yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya. 3.
Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) KRASIDA merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha Mikro dan Kecil
(dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai dengan pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran. 4.
Gadai Syariah ( Ar- Rahn) RAHN adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsi-prinsip Syariah,
dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan Ijaroh (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan). Pegadaian Syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai Syariah, untuk solusi pendanaan yang Cepat, Praktis, dan Menentramkan. 5.
Jasa Taksiran Jasa Taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau
nilai harta benda miliknya. Dengan biaya yang relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman. Kepastian nilai atau kualitas suatu barang. Misalnya kualitas emas atau batu permata, dapat memberikan rasa aman dan rasa lebih pasti bahwa barang tersebut benar-benar mempunyai nilai investasi yang tinggi.
7
6.
Jasa Titipan Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal sebagai safe deposit box. Harta dan
surat berharga perlu di jaga keamanannya agar tidak sampai hilang, rusak atau di salahgunakan orang lain. Tetapi ternyata tidak selamanya barang dan surat berharga itu aman di tangan sendiri. Jika anda mendapatkan kesulitan "mengamankan"nya di rumah sendiri, karena akan dinas ke luar kota/luar negeri, menunaikan ibadah haji, berlibur, sekolah di luar negeri , dll. Percayakan saja penyimpanannya kepada kami. Jangka waktu penitipan dua minggu sampai dengan satu tahun dan dapat di perpanjang. Kami akan menjaga dan melindunginya dengan penuh perhatian. 7.
KRISTA Membantu mengembangkan Usaha Rumah Tangga, serta menyejahterakan masyarakat
merupakan suatu misi yang diemban Pegadaian sebagai sebuah BUMN. Pegadaian selalu berusaha membantu perkembangan usaha produktif, Usaha Rumah Tangga melalui pemberian berbagai fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah. Salah satu bentuk fasilitas pinjaman yang dapat diperoleh para Usaha Rumah Tangga adalah kredit KRISTA.
KRISTA adalah kredit Usaha Usaha Rumah Tangga, yang diberikan kepada Usaha
Rumah Tangga untuk pengembangan usahanya. 8.
ARRUM (ar-rahn untuk usaha mikro kecil) Bagi Anda para pengusaha mikro kecil, kini telah hadir Pembiayaan ARRUM untuk
pengembangan usaha Anda dengan berprinsip syariah. 9.
Mulia Logam Mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan
manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil. Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) adalah penjualan logam Mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai, dan agunan dengan jangka waktu Fleksibel. Akad Murabahah Logam Mulai untuk Investasi Abadi Abadi adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara Pegadaian dan Nasabah atas sejumlah pembelian Logam Mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati. 8
10.
Kucica (Kiriman Uang Cara Instan, Cepat dan Aman) Adalah suatu produk pengiriman uang dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan
Western Union.
F. Kegiatan Usaha Pegadaian
Kegiatan usaha Perum Pegadaian pada umumnya meliputi dua hal, yaitu Penghimpunan Dana dan Pengunaan Dana (Susilo, 1999:1818). a. Penghimpunan Dana Dana yang diperlukan di Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari : 1. Pinjaman jangka pendek dari perbankan. Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk pinjaman jangka pendek dari perbankan (sekitas 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun). 2. Pinjaman jangka pendek dari pihak lain. Pinjaman dana jangka pendek dari pihak lain biasanya diperoleh dari hutang kepada rekanan, hutang kepada nasabah, hutang pajak, dan lain-lain. 3. Penerbitan obligasi. Untulk memperoleh atau menghimpun dana Perum Pegadaian pernah menerbitkan obligasi sebanyak dua kali, yaitu tahun 1993 dan pada tahun 1994 yang jangka waktunya masingmasing lima tahun. 4. Modal sendiri. Modal sendiri yang dimilki oleh Perum Pegadaian terdiri dari : a) Modal awal, yaitu kekayaan negeri di luar APBN. b) Penyertaan modal pemerintah. c) Laba ditahan, laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan Perum Pegadaian berdiri. b. Penggunaan Dana. Dana yang berhasil dihimpun akan digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian. Dana tersebut antara lain digunakan untuk hal-hal berikut : 1) Uang kas dan dana likuid lain. 2) Pendanaan kegiatan operasional 9
3) Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris. 4) Penyaluran dana. 5) Investasi lain
G. Hak dan Kewajiban Para Pihak
Para pihak (pemberi dan penerima gadai) maisng-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berukut (Dahlan, 2000:383) : a.
Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai
1)
Hak Pemegang Gadai
a)
Pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, yaitu apabila penberi gadai pada saat jatuh tempo atau pada waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. Sedang hasil penjualan barang jaminan tersebut diambil sebagai untuk melunasi hutang pemberi gadai dan sisanya dikembalikan kepadanya.
b)
Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
c)
Selama hutangnya belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak untuk manahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai (hak retentie).
2)
Kewajiban Pemegang Gadai
a)
Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya.
b)
Pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan barang-barang yang digadaikan untuk kepentingan sendiri.
c)
Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada pemberi dagai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.
b.
Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai
1.
Hak Pemberi Gadai.
a)
Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi hutannya.
10
b)
Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai.
c)
Pembari gadai berhak untuk mandapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan hutang, bunya dan biaya lainya.
d)
Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya bila pemegang gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya.
2.
Kewajiban Pemberi Gadai
a)
Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi hutang yang telah diterimanya dari pemegang gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan termasuk bunga dan biaya lain yang telah ditentukan pemegang gadai.
b)
Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atau barang gadai miliknya, apabila dalam jangka yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya kepada pemegang gadai.
H. Berakhirnya Hak Gadai
Suatu perjanjian hutang piutang pada dasarnya tidak ada yang bersifat langgeng, artinya perjanjian tersebut sewaktu-waktu akan dapat berakhir atau batal, demikian pula dengan perjanjian gadai. Namun batalnya hak gadai akan sangat berbeda dengan hak-hak lain. Sedangkan menurut Dahlan (2000), bahwa hak gadai dikatakan batal apabila : a.
Hutang piutang yang telah terjadi telah dibayar dan dilunasi.
b.
Barang gadai keluar dari kekuasaan pemberi gadai, yaitu bukan lagi menjadi hak milik pemberi gadai.
c.
Para pihak tidak melaksanakan yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing.
d.
Barang gadai tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai ataupun yang kembalinya atas kemauan yang berpiutang.
I. Kategori Barang Gadai
Pada dasarnya, hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di Perum Pegadaian. Namun ada juga barang-barang bergerak tertentu yang tidak dapat digadaiakan. d igadaiakan. Jenis barang barang bergerak yang dapat diterima sebagai barang b arang jaminan di perum pegadaian yaitu antara lain (Marzuki, 1995:360) : 11
a) Barang-barang perhiasan : emas, perak, intan, mutiara, dan lain-lain. b) Barang-barang elektronik : tv, kulkas, radio, video, tape, recorder, dan lain-lain. c) Kendaraan : sepeda, motor, mobil. d) Barang-barang rumah tangga : barang-barang pecah belah. e) Mesin : mesin jahit, mesin ketik, dan lain-lain. f) Tekstil : kain batik, permadani. g) Barang-barang lain yang dianggap bernilai. Adapun barang-barang yang tidak dapat dijadikan jaminan karena keterbatasan tempat penyimpanan, sumber daya menusia di Perum Pegadaian adalah sebagai berikut : a) Binatang ternak : kerbau, sapi, kambing, dan lain-lain. b) Hasil bumi : padi, jagung, ketela pohon, dan lain-lain. c) Barang dagangan dalam jumlah besar. d) Barang-barang yang cepat rusak, busuk atau susut. e) Barang-barang yang amat kotor. f) Kendaraan yang sangat besar. g) Barang-baragn seni yang sulit ditaksir. h) Barang-barang yang mudah terbakar. i) Barang-barang jenis senjata, amunisi, dan mesiu. j) Barang-barang yang disewa belikan. k) Barang-barang milik pemerintah. l) Barang-barang illegal.
12
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan
Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pegadaian adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berhutang sebagai jaminan hutangnya dan barang tersebut dapat dijual (dileleng) oleh yang berpiutang bila yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Adapun kegiatan pelaksanaan gadai dalam perum pegadain meliputi Sembilan kegiatan, kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : (1) kegiatan usaha pegadaian, (2) produk dan jasa pegadaian, (3) penggolongan uang pinjaman, (4) bunga gadai, (5) kategori barang gadai, (6) prosedur penaksiran barang gadai, (7) prosedur pemberian kredit gadai, (8) prosedur pelunasan kredit gadai, (9) prosedur pelelangan barang gadai. B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas maka diajukan sebagai saran bagi pembaca untuk menggali ilmu mengenai pegadaian konvensional ini melalui referensi-referensi dari buku yang berbeda pula. Agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan tidak terpaku pada satu sumber saja.
13
DAFTAR PUSTAKA
Anonymus,
(2007). Laporan
Tahunan
Perkembangan
Usaha
Perum
Pengadaian. Pengadaian.
Website. Perum Pegadaiaan. Jakarta. Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Lain. 2006. Yogyakarta: Salemba Empat http://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian http://www.scribd.com/doc/17614549/Pegadaian-Konvensional
14
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat
dan
yang berjudul
hidayahNya “
PEGADAIAN
sehingga
penulis
dapat
menyelesaikan
makalah
ini
”
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu atas terselesainya makalah ini. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca makalah ini, demi kesempurnaan makalah selanjutnya.
Watampone, April 2012
penyusun
15i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i DAFTAR ISI ............................................... ...................................................... ......................................................................... ................... ii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ................................................ .................................................... ...................................................... .. 1 B. Rumusan Masalah ................................................... .............................................. 2 BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Pegadaian .............................................. .............................................. 3 B. Sejarah Dan Perkembangan Pegadaian ........................................................ ................................................................. ......... 3 C. Tugas, Tujuan Dan Fungsi Pegadaian ................................................ ................... 4 D. Struktur Organisasi Pegadaian .................................................. ............................ 5 E. Produk/Layanan ................................................................ ..................................... 6 F. Kegiatan Usaha Pegadaian ......................................................... ............................ 9 G. Hak dan Kewajiban Para Pihak .......................................................... .... ......................................................................... ................... 10 H. Berakhirnya Hak Gadai ......................... ....................................................... ................................................................ ......... 11 I. Kategori Barang Gadai ..................................................... .......................................................................................... ..................................... 11 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan ..................................................... ......................................................................................................... ...................................................... .. 13 B. Saran ...................................................... ..................................................... ................................................................ ........... 13 DAFTAR PUSTAKA
16 ii
MAKALAH PEGADAIAN
OLEH
RISMA 210.1082.006
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STIE YAPI BONE 2012
17
