66_Pdt.G_2012_PN.Kdr..pdf

u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 66/Pdt.G/2012/PN.Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan

pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara antara :

WENDY SAPUTRA (BOEN TEK SENG), beralamat di Kel.Banjaran Gg.I No.12 Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; MELAWAN :

1. Pelaku Usaha Besar PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. beralamat

di

Jl.

Jend.Sudirman

No.

44-46

Jakarta

Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

2. Pelaku Usaha Besar PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. b eralamat di Jl. Komisaris Jend. Pol Slamet A. No. 37 Kediri, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ; Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang,

bahwa

Penggugat

dengan

gugatannya

tanggal

15 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada

tanggal 15 Oktober 2012 dan dicatat dalam register perkara perdata gugatan

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Halaman 1 Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 66/Pdt.G/2012/PN.Kdr, pada pokoknya telah mengajukan gugatan

terhadap Para Tergugat, sebagai berikut :

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT . Sesuai bukti-bukti : •

KTP, Akte Kelahiran, KSK, SIUP (kecil), Buku Tabungan BRItama, SPPK (Surat Penawaran Putusan Kredit), Akte Perjanjian Kredit dan

perubahannya, Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Laporan Rekening Koran, Surat Pengumuman Pemberitahuan Lelang Eksekusi

Hak Tanggungan melalui koran, Surat Pemberitahuan terjual Obyek Barang Lelang dan peralihan hak dari BRI Cabang Kediri, Surat

Penolakan Permintaan Fotocopy Dokumen dari BRI Cabang Kediri oleh

FARINA, dkk ; Papan Banner/ plang plang yang bertuliskan ancaman Pasal 406 KUHP ; Surat Tegoran / Aamaning PN Tentang Permohonan

Pengosongan Obyek Lelang An. Pemohon EFFENDI HIDAYAT, Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Kediri, dan

dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit KMK

(Kredit Modal Kerja) perbankan Bank BRI, (untuk selanjutnya disebut

“PERJANJIAN / PERJANJIAN / DOKUMEN”). DOKUMEN”).

Lebih lanjut berdasarkan perjanjian / dokumen tersebut di atas, menjadi bukti adanya hubungan hukum antara Penggugat Penggugat sebagai Konsumen, Konsumen, dan Para

Tergugat sebagai Tergugat sebagai Pelaku Usaha. Usaha.

Konsumen Konsumen dimaksud di atas berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 nomor

ke- 2, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Konsumen (selanjutnya

disebut UU PK), PK), adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia




dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pelaku Usaha Usaha dimaksud di atas berdasarkan ketentuan umum Pasal

1

nomor ke- 3, UU PK PK adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia,

baik

sendiri

maupun

bersama-sama

melalui

perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Perlindungan Konsumen Konsumen dimaksud di atas berdasarkan ketentuan umum

Pasal

1 nomor ke- 1, UU PK PK adalah segala upaya yang menjamin adanya

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Lebih lanjut berdasarkan Pasal

45 ayat (1), UU PK PK,, yang selengkapnya

berbunyi : “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen

dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan

peradilan umum. ……….............................. umum. ……….............................. dst ..…..………..……………. dstnya”

I.

TENT TENTAN ANG G KE KEWE WENA NAN NGAN GAN PEN ENGA GADI DILA LAN N NEGER EGERI. I.

Memperhatikan :

Bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya

kepastian hukum untuk memberi Perlindungan Konsumen.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan

usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat

mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang




tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa

yang berkualitas.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya

tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas

pelanggarannya.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan

mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk

pembangunan

hukum

yang

memberikan

perlindungan

terhadap

konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang

berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi Negara Undang – Undang Dasar 1945. Sebagaimana

Bagian

Ketiga

Pengadilan berdasarkan Pasal

tentang

Penyelesaian

Sengketa

Melalui

48, UU PK PK,, yang menyatakan : “Penyelesaian “ Penyelesaian

sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang

peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 .” .”

Dan sesuai Pasal

45 ayat (2), UU PK PK,, bahwa : “Penyelesaian “Penyelesaian sengketa

konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa .” .”

Dengan demikian Pengadilan Negeri Kediri berwenang menerima gugatan

perkara sengketa konsumen antara pihak konsumen selaku pihak Penggugat

dengan pihak pelaku usaha besar selaku pihak Para Tergugat. II .

TEN TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Adalah hak-hak Penggugat selaku konsumen Perbankan BRI yang telah

dirugikan oleh perbankan Para Tergugat, yaitu hak-hak yang dijamin, diakui, dan




dilindungi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain :

1) GUGATAN ATAS JAMINAN BERITIKAD BAIK DALAM MELAKUKAN

KEGIATAN USAHANYA (Berdasarkan Pasal 5 huruf b, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen);

Tentang hak – hak Penggugat sebagaimana tersebut diatas telah jelas dan

nyata-nyata dihalang-halangi dan dihilangkan, serta dirampas secara sepihak dan

melawan hukum perlindungan konsumen oleh Tergugat II atas kuasa dari Tergugat I, dengan adanya peristiwa, kronologis atau kejadian sebagai berikut :

1 Bahwa hubungan usaha perbankan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dimulai sejak kisaran tahun 2003 sampai dengan sekarang, atau setidak-tidaknya 9 (Sembilan) tahun;

2 Bahwa hubungan usaha dimaksud diatas diawali dengan adanya transaksi kredit jenis KMK (Kredit Modal Kerja) dimana Penggugat sebagai Nasabah

Debitur (yang membutuhkan dana / usaha kecil / kredit tertentu dilindungi UU No.5 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil) dan Tergugat II atas kuasa Tergugat I sebagai Kreditur Bank (yang kelebihan dana / usaha besar);

3 Bahwa di tahun 2003 Penggugat mendapat fasilitas kredit jenis KMK dari perbankan Tergugat II senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah),

karena Penggugat usaha perdagangannya lancar maka setiap bulannya dapat membayar cicilan berikut bunganya kepada Tergugat II;

4 Bahwa

seiring

dengan

perkembangan

usaha

perdagangannya,

maka

Penggugat mengajukan penambahan plafon kredit KMK secara bertahap setiap

tahun pada perbankan Tergugat II, dengan arus transaksi keuangan sampai dengan 24 April 2009 total pinjaman kredit KMK Penggugat senilai Rp




1.650.000.000,- (Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), terdiri

dari KMK I Rp 1.000.000.000,- ditambah KMK II senilai Rp.650.000.000,-, dengan jangka waktu kredit 7 Mei 2009 s/d 7 Mei 2010, dengan agunan tambahan :

1. SHM No. 1537/ Kel. Banjaran Kec. Kota Kediri An. WENDY SAPUTRA , HT I No.201/2003 senilai Rp 400.000.000,- ; HT II No. 568/2003 senilai Rp

200.000.000,-; HT III No. 334/2006 senilai Rp 500.000.000,- atau total senilai Rp 1.100.000.000,- ;

2. SHM No. 273/ Ds. Segaran Kec. Wates Kab. Kediri An. WENDY SAPUTRA, HT I No.1259/2007 senilai Rp 100.000.000,-;

3. SHM No. 783/ Kel. Setonopande Kec. Kota Kediri An. WENDY SAPUTRA, HT I No.653/2008 senilai Rp 750.000.000,-;

Jumlah total 3 SHM di atas senilai Rp 1.950.000.000,-, harga pada tahun lampau, apabila dinilai dengan harga sekarang untuk SHM No.

1537 adalah senilai Rp.5.000.000.000,-, untuk SHM No. 273 senilai Rp

1.000.000.000,-, dan untuk SHM No.783 senilai Rp 4.000.000.000,-, sehingga nilai SHM-SHM di atas harga baru per tanggal 25 September

2012 adalah senilai Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) telah diumumkan di Radio Wijang Songko sebelum tanggal lelang KPKNL

sebagai pengajuan keberatan atas Nilai Limit obyek lelang sepihak dari Tergugat ;

Dari nilai pinjaman pokok hutang Rp 1.650.000.000,- di atas, Penggugat telah membayar cicilan kepada Tergugat II sebagaimana bukti Laporan Rekening Koran Harian yang diterbitkan perbankan Tergugat II yaitu sudah

senilai Rp 2.544.482.960,- (Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat




Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam

Puluh Rupiah – SE & O), yang terdiri dari cicilan pokok pinjaman, bunga,

biaya administrasi, dan pembebanan bunga. Berarti Penggugat telah memberikan keuntungan bunga kepada Tergugat II selama kurun waktu tahun 2003 sampai dengan sekarang menjadi Penggugat karena merasa

dirugikan akibat Tergugat II mencantumkan nilai saldo akhir senilai Rp

2.084.402.272,- tanpa menagih atau memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat, akan tetapi langsung melelang obyek agunan kredit secara sepihak dengan Nilai Limit obyek barang sepihak pula, dan sisa hasil pelelangan tidak dikembalikan.

Bahwa setiap mengajukan permohonan plafon kredit KMK pada perbankan Tergugat II, selalu dinilai/dianalisa ulang oleh Pejabat Bank Tergugat II.

Bahwa pengajuan sebagaimana tersebut, Penggugat telah dinilai patut

mendapatkan perpanjangan/penambahan plafon kredit KMK (bankable ). Namun di kemudian hari, ketika beberapa bulan Penggugat kesulitan

keuangan akibat persediaan dagang Penggugat ditipu orang yang menjadi

kepercayaan/pengawasan Penggugat senilai Rp 650.000.000,-an, sehingga

usaha Penggugat terganggu sampai tertunggak cicilan kredit KMK-nya pada Tergugat II, dengan tertundanya cicilan dimaksud, di waktu masa kreditnya belum jatuh tempo, Tergugat II telah memutus kontrak perjanjian sepihak dengan suatu alasan Penggugat cidera janji, semestinya bukan cidera janji tetapi kegagalan kredit

(kegagalan bersama antara Penggugat

dengan Tergugat II), karena sebelumnya telah dinilai/dianalisa Pejabat Bank Penggugat, maka penilaian tentang cidera janji secara sepihak oleh

Tergugat II adalah Klausula Baku atau sebagai persetujuan/perjanjian yang tidak mengikat, sulit dipahami, dan tidak mudah pengungkapannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1.5

Sebagaimana No. 1.4 di atas, tentang pembebanan bunga setelah

memungut bunga yang nilainya Rp 513.995.463,- adalah bukan produk

bank yang sah (melekat), dan/atau sebagai keterangan yang menyesatkan (mislead ) dan/atau tidak etis (misconduct ), sehingga patut dinilai bahwa kegiatan usaha perbankan Tergugat II beritikad tidak baik (curang / credit fraud ).

Ketentuan

khusus

Ketentuan Umum Pasal

yang

melarangnya

adalah

berdasarkan

1 nomor ke-11, UU No.10 Tahun 1998

Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dimaksud Kredit adalah:

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu yang

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan Pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

hutangnya

setelah jangka

waktu

tertentu

dengan

pemberian bunga .”

Lebih lanjut berdasarkan Pasal

5 ayat (1) huruf f, Peraturan Bank

Indonesia No.7/6/PBI/2005 jo. BAB II Nomor 5 huruf f point ke-(1.a),

Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/25/DPNP Jakarta 18 Juli 2005 , yang

menerangkan perhitungan bunga adalah cara-cara perhitungan yang digunakan bank untuk menetapkan besarnya bunga yang harus dibayar

atau yang diterima nasabah, tentang metode perhitungan bunga antara lain flat dan efektif. Oleh sebab itu pembebanan bunga setelah memungut bunga dalam penerbitan Laporan Rekening Koran oleh Tergugat II adalah keterangan yang menyesatkan (mislead ) dan tidak etis (misconduct ), dan/atau Tergugat II melawan hukum bertentangan dengan BAB II Pasal 4 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank, yang menyatakan :




1) Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam Bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank;

2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan;

3) Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dan ayat (2), Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (mislead) dan atau tidak etis (misconduct).

Lebih lanjut dalam penerbitan Laporan Rekening Koran, Tergugat II tidak mencantumkan kode ‘SE & O’ (yang berarti = bila terdapat kekeliruan dapat diperbaiki ).

Sebagaimana keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan yang teruraikan di atas serta didukung dengan alat bukti yang cukup, kiranya

patut terbukti bahwa kegiatan usaha perbankan Tergugat II beritikad tidak baik, sekaligus menghambat pelaksanaan perlindungan konsumen, hingga Penggugat dirugikan;

6 Bahwa masih terkait dengan kewajiban bunga, denda, dan biaya-biaya lain yang membebani Penggugat, dimana dalam hal Nasabah Debitur seperti

Penggugat yang kesulitan keuangan karena usaha Debitur tidak berjalan

sebagaimana semestinya sehingga kreditnya macet (bermasalah), maka semestinya pihak Penggugat mendapatkan kebijakan penghapusan bunga,

denda, dan biaya-biaya lain yang membebani Penggugat dan mendapatkan dana segar bilamana perlu agar usaha Debitur hidup kembali sebagaimana strategi penyelesaian dan penyelamatan kredit bermasalah berdasarkan Pendapat

Ahli

H.Moh.Tjoekam

(1999:

286-290)

Tentang

Strategi

Penyalamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, yang dikenal dengan




(1) Penjadwalan Kembali / rescheduling ; (2)Penataan Ulang / reconditioning ; dan (3) Restrukturisasi Kredit / restructuring . Yang selaras dengan Surat

Edaran Direksi Bank Indonesia No.31/150/KEP-DIR/1998 tertanggal 12 November 1998 Tentang Restrukturisasi Kredit, yang dalam ikhtisarnya

menyatakan bahwa apapun strategi penyelesaian dan penyelamatan kredit bermasalah bank wajib tunduk pada Peraturan Bank Indonesia (sumber dokumen : Bank Indonesia ).

Bahwa akan tetapi, pemberian Rescheduling (Penjadwalan Kembali) dan

Reconditioning (Penataan Ulang) sebagai kewajiban Tergugat II terhadap Peraturan Bank Indonesia tidak terlaksanakan, karena dalam dokumen perjanjian tentang Restrukturisasi telah diubah menjadi ‘sesuai dengan

pertimbangan perbankan Tergugat II ’, yang terletak pada perjanjian / dokumen Akte Perjanjian Kredit notariil atau sebagai bukti perjanjian yang beritikad tidak baik, dan merugikan Penggugat.

Bahwa berdasarkan bukti Laporan Rekening Koran yang diterbitkan

Tergugat II, semestinya pinjaman Penggugat senilai Rp. 1.000.000.000,(Satu Miliar Rupiah) yaitu piutang bunga yang masih harus dibayar atau piutang bunga yang dapat dihapuskan melalui kebijakan Direksi Bank BRI

atau standar akuntansi perbankan yang berlaku, bukan kredit yang bermasalah, sehingga di waktu jatuh tempo pelunasan pinjaman belum berakhir sudah diputus kontrak perjanjiannya sepihak melalui Pelelangan

umum di KPKNL Malang, sehingga seluruh harta milik Penggugat yang menjadi agunan tambahan sebagai syarat kredit telah terjual di Pelelangan

KPKNL Malang tertanggal 26 September 2011 dimana sebagai penjual/ peserta

lelang/pembeli/pemenang

obyek

lelang

adalah

pihak

yang




terafiliasi dengan Para Tergugat, yang dimaksud Pihak Terafiliasi adalah :

anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank yang bernama FARINA atas kuasa EFFENDY HIDAYAT

pimpinan Bank BRI Kantor Cabang Kediri dengan nilai pembelian obyek lelang secara sepihak serta dengan harga yang tidak wajar, dimana

semestinya dengan harga pasar yang wajar untuk 3 (tiga) SHM senilai Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) hanya dibeli Tergugat II senilai Rp.2.215.600.000,- dari tagihan sesuai pembukuan Tergugat II senilai Rp 1.650.000.000,-yang

diubah

lagi

menjadi

Rp

2.084.402.272,-

tanpa

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penggugat.

Bahwa FARINA sebagai peserta lelang atas kuasa EFFENDI HIDAYAT

adalah bertentangan dengan Pasal 69, Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang selengkapnya berbunyi :

“Pejabat Lelang dan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke

bawah derajat pertama, suami/istri serta saudara sekandung Pejabat

Lelang, Pejabat Penjual , Pemandu Lelang, Hakim, Jaksa, Panitera, Juru Sita, Pengacara/Advokat, Notaris, PPAT, Penilai, Pegawai DJKN,

Pegawai Balai Lelang dan Pegawai Kantor Pejabat Lelang Kelas II yang

terkait langsung dengan proses lelang dilarang menjadi peserta lelang . ”

Pelaksanaan

lelang

sebagaimana

tersebut

diatas

adalah

sebagai

pelaksanaan perjanjian kredit perbankan yang beritikad tidak baik dan telah merugikan Penggugat.




Nama-nama Pejabat Penjual tersebut diketahui dari Risalah Lelang KPKNL

Malang yang diperlihatkan kepada Penggugat di muka Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri dalam masa tegoran/aamaning. Oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan atau Majelis Hakim agar Pengugat dapat memperoleh fotocopy Risalah Lelang KPKNL Malang tertanggal 26 September 2011 tersebut di atas, yang berada di pihak lawan

atau Tergugat (vide Pasal 1886 KUH Perdata, yang menyatakan : “Pada setiap perkara, masing-masing pihak dapat meminta kepada Hakim, supaya

pihak lawannya diperintahkan menyerahkan surat-surat kepunyaan kedua belah pihak, yang menyangkut hal yang sedang dipersengketakan dan

berada di tangan pihak lawan .”), sebagaimana ketentuan tersebut, dibenarkan Penggugat untuk mendapatkan fotocopy Risalah Lelang dimaksud di atas dan sebagainya demi hukum dan keadilan.

7 Bahwa diketahui telah ditemukan : terdapat pemutusan ayat pada Pasal 6 jo. Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU HT, yang semestinya berbunyi : sisa

hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi hak tanggungan atau dalam bahasa

yang sama diartikan : “sisa hasil penjualan di Pelelangan setelah diperhitungkan dengan utang debitur untuk dimanfaatkan nasabah ”, telah diputus dan diubah menjadi tanda “;” (dibaca “titik koma ”) yang terletak pada

perjanjian/dokumen APHT-APHT halaman 7 (tujuh) dan/atau halaman 8 (delapan), yang diterbitkan oleh para pihak yang terafiliasi dengan perbankan Tergugat II atau Tergugat I.

Bahwa terdapat pula penghapusan berlakunya ketentuan khusus tata cara pelelangan yang semestinya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI

No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang telah




diubah dengan cara mencantumkan pemberian kewenangan dan kuasa tanpa persetujuan terlebih dahulu kepada kreditur untuk :

a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;

b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara, dan syarat-syarat

penjualan;

Sebagaimana huruf b di atas, menjadi hak kewenangan KPKNL wilayah setempat, yang diubah menjadi hak dan kewenangan pihak perbankan Tergugat II atas kuasa Tergugat I.

Keterangan / perikatan / perjanjian tersebut di atas disamakan artinya dengan : janji yang memberikan kewenangan kepada Pemegang Hak

Tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila Debitur cidera

janji, maka sesuai Pasal 12, UU HT, batal demi hukum, tetapi terabaikan atas dasar konspirasi, sehingga merugikan Penggugat. Sebagaimana

keterangan

tersebut

di

atas

adalah

kebijaksanaan

pelaksanaan kredit perbankan Tergugat II atas kuasa Tergugat I yang jelas dan nyata-nyata beritikad tidak baik; maka unsur keadilan yang

dimaksudkan Pasal 14 ayat (2) UU HT, yang berirah-irah “BERDASARKAN

KEADILAN TUHAN YANG MAHA ESA”, syaratnya tidak terpenuhi, sehingga kekuatan eksekutorial cacat hukum dan tidak dapat digunakan

sebagai peralihan hak dan/atau pelaksanaan eksekusi Obyek Lelang Hak Tanggungan. Oleh karenanya apapun bentuk Risalah Lelang tanggal 26 September 2011 yang dibuat oleh KPKNL Malang adalah cacat hukum, dan batal demi hukum.




Dengan tidak terpenuhinya Pasal 20 ayat (1), UU HT Tentang Eksekusi Hak

Tanggungan

jo.

Peraturan

Menteri

Keuangan

RI

No.93/

PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, berdasarkan Pasal 20 ayat (4), UU HT, batal demi hukum.

6 Berdasarkan keterangan-keterangan dan penjelasan diatas yang didukung alat bukti yang cukup, patutlah kiranya usaha perbankan Tergugat II atas kuasa Tergugat I dinyatakan sebagai pelaku usaha perbankan yang beritikad tidak

baik, dan telah merugikan Penggugat, unsur-unsurnya benar-benar terbukti terpenuhi.

7 Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2450 K/Sip/1982 tanggal 10 September 1985 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2216 K/Pdt/1988 tanggal 26 Juli 1990, dalam

intinya menetapkan bahwa kebijaksanaan bank melaksanakan perjanjian kredit

bank batal demi hukum dan tindakan demikian merupakan perbuatan yang tidak beritikad tidak baik.

2) GUGATAN ATAS JAMINAN TERBEBAS DARI PERIKATAN PERJANJIAN /

DOKUMEN BERDASARKAN KETENTUAN KLAUSULA BAKU YANG

LETAK ATAU BENTUKNYA SULIT TERLIHAT ATAU TIDAK DAPAT DIBACA SECARA JELAS ATAU YANG PENGUNGKAPANNYA SULIT

DIMENGERTI (Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf e dan huruf g, dan Ayat (2), Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen);

Yang dimaksud

Klasula

Baku menurut

Undang-undang

Perlindungan

Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha




yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. 1. Dalam

pelaksanaan

kebijaksanaan

perjanjian

kredit

KMK

pada

perbankan Tergugat II atas kuasa Tergugat I dimana Penggugat sebagai konsumen kredit KMK dan Para Tergugat sebagai pelaku usaha perbankan yang hubungan kreditnya sejak tahun 2003 sampai

dengan 26 September 2011, setelah Penggugat meneliti, mengamati, dan mencermati ditemukan bahwa Tergugat II atas kuasa Tergugat I telah menggunakan pencantuman Klausula Baku, yang terletak :

pada dokumen/perjanjian dalam APHT-APHT yang membebani

SHM No. 1537 Kel. Banjaran Kec. Kota Kediri An. Wendy Saputra; SHM No. 273 Ds. Segaran Kec. Wates Kab. Kediri An. Wendy Saputra; dan SHM No. 783 Kel. Setonopande Kec. Kota Kediri An.

Wendy Saputra, yang terletak pada halaman 3 (tiga) yang notabene adalah pencantuman Klausula Baku, yang keterangannya menyatakan:

“bahwa untuk menjamin pelunasan utang debitur sejumlah *Rp.

_________________ / sejumlah uang yang dapat di tentukan di kemudian hari berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas

dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaruannya (selanjutnya di sebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah Nilai

Tanggungan sebesar *Rp. ________________, oleh Pihak Pertama diberikan dengan akta ini kepada dan untuk kepentingan Pihak Kedua,

yang dengan ini menyatakan menerimanya Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya atas obyek/obyek-obyek berupa *____________ hak




atas tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang diuraikan dibawah ini :

Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai

Nomor

*___________________ atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal ________________ Nomor

______________ seluas __________ m 2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB).”

*sesuai masing-masing SHM pada APHT-APHT.

Sebagaimana perjanjian/dokumen tersebut diatas adalah ketentuan Klausula Baku Pasal 18 ayat (1) huruf g, UU PK, yang menyatakan : “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan

untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan Klausula Baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

g . menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa

aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya ;

2. Dan pula ketentuan Klausula Baku yang terletak pada halaman 7 (tujuh) / 8 (delapan) dalam APHT-APHT, yang menyatakan :

•

Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya,

berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama

dengan

akta

ini

diberi

dan

menyatakan

menerima




kewenangan , dan untuk itu kuasa , untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :

a. menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang

Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian- sebagian; ----------------------------------

b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara, dan syarat- syarat penjualan ;-

e. mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk

melunasi

utang

Debitor

tersebut

di

atas

;

dan

-----------------------------------------------------------------

Sebagaimana tersebut di atas adalah pencantuman Klausula Baku sesuai Pasal

18 ayat (2), UU PK, yang menyatakan : “Pelaku usaha dilarang

mencantumkan Klausula Baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat

atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti .”

Dengan suatu alasan : berkenaan kewenangan sebagaimana huruf a &

huruf b klausula dalam APHT tersebut di atas, adalah menjadi kewenangan

Kantor Dinas Pelelangan KPKNL setempat, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bukan kewenangan Kreditur / Bank Tergugat.

Dan pula Klausula Baku yang bunyinya sebagaimana huruf e di atas,

semestinya terdapat janji yang menyatakan sisa hasil penjualan tetap menjadi

hak Pemberi Hak Tanggungan, akan tetapi ayatnya telah diputus / diubah menjadi tanda baca ‘ ; ‘ (dibaca = titik koma ), sehingga perihal tersebut di




atas sebagai perjanjian yang tidak mengikat dan letak atau bentuknya sulit terlihat

atau

tidak

dapat

dibaca

secara

jelas,

atau

yang

pengungkapannya sulit dimengerti.

Terhadap pencantuman Klausula Baku sebagaimana huruf a dan huruf b, serta putusnya ayat tersebut pada huruf e di atas, berpotensi mengurangi

harta konsumen / Penggugat yang bertentangan dengan ketentuan Klausula

Baku Pasal 18 ayat (1) huruf f, UU PK, yang menyatakan : “memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa .”

3. Klausula

Baku

yang

sama

dengan

tersebut

di

atas

terhadap

keterangan :

•

Sesuai bukti SPPK-SPPK Penggugat dipungut / disertakan biaya premi asuransi yang tidak dikenal nama dan alamat badan hukumnya, bahwa akan tetapi pada halam 9 (Sembilan) dalam APHT-APHT dinyatakan : “Penggugat akan mengasuransikan obyek Hak Tanggungan pada

perusahaan

asuransi

tunjukan

Tergugat,

…..

dstnya

………………..” . Atau merubah arti kata ‘telah membayar ’ menjadi ‘akan membayar ’ asuransi;

•

Sesuai bukti SPPK-SPPK pula, Penggugat dipungut biaya administrasi

dan notaris untuk pembuatan akte-akte pada notaris / PPAT rekanan Tergugat yang tidak dikenal nama dan alamat badan hukumnya, bahwa akan tetapi dalam APHT-APHT jelas dan nyata tidak dibubuhi

meterai yang cukup sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf c, UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, yang menyatakan : “dikenakan Bea Meterai




yang berbentuk akte-akte yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya.”

Sebagaimana penjelasan tersebut di atas adalah pencantuman Klausula

Baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti, dan potensi mengurangi harta konsumen, sehingga Penggugat dirugikan.

Dengan adanya bukti-bukti pencantuman Klausula Baku tersebut di atas

dalam perjanjian/dokumen perbankan Para Tergugat, maka berdasarkan

Pasal 18 ayat (3), UU PK, batal demi hukum. Selanjutnya berdasarkan ayat (4) Pasal yang sama, Para Tergugat wajib menyesuaikan Klausula Baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dalam hal pelaksanaan perjanjian kredit perbankan Para Tergugat menerapkan

dalil

1338

konsensualis/kebebasan

KUH

Perdata atau

berkontrak,

maka

dikenal

patut

dengan

asas

dikesampingkan

berdasarkan suatu alasan berlakunya asas kesetaraan dan pemanfaatan,

serta kedua asas yang dikenal asas lex specialis derogat legi generali yang berarti Undang-Undang khusus meniadakan Undang-Undang umum, dan asas lex posterior derogat legi priori yang berarti hukum baru mengesampingkan hukum yang lama.

Akibat daripada pencantuman Klausula Baku dalam pelaksanaan perjanjian /

dokumen kredit KMK pada perbankan Tergugat II atas kuasa Tergugat I, sehingga Penggugat telah dirugikan.

3) GUGATAN HAK MENDAPATKAN ADVOKASI, PERLINDUNGAN, DAN UPAYA

PENYELESAIAN

SENGKETA

PERLINDUNGAN

KONSUMEN




SECARA PATUT (Berdasarkan Pasal 4 huruf e dan/atau Pasal 5 huruf d, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen);

Tentang hak – hak Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang telah jelas

dan nyata-nyata dihalang-halangi dan dihilangkan serta dirampas secara sepihak dan melawan hukum perlindungan konsumen oleh Tergugat II atas kuasa dari Tergugat I dengan adanya peristiwa, kronologis atau kejadian sebagai berikut :

1. Apapun strategi penyelesaian dan kredit bermasalah perbankan Tergugat II wajib tunduk terhadap Peraturan Bank Indonesia sebagaimana Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP-DIR/1998 tanggal 12 November

1998 tentang Restrukturisasi, yang dikenal : Rescheduling (penjadwalan kembali) - Reconditioning (penataan ulang) - Restructuring (restukturisasi),

rujukan Pendapat Ahli H.Moch.Tjoekam (1999:284-286), sehingga nasabah debitur yang kreditnya bermasalah atau macet dapat mengembalikan

pinjamannya kepada bank dan/atau tidak harus kehilangan hak milik fungsi sosialnya yang ditimbulkan akibat transaksi kredit dengan bank, hal ini

dimaksudkan agar asas, fungsi dan tujuan perbankan nasional sebagai

penjamin pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan orang banyak dapat dipenuhi, berlaku asas simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) dan asas keseimbangan dan kesinambungan serta asas keadilan, dengan suatu

alasan ; dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak

sistemik

dan

berpotensi

mengakibatkan

krisis

yang

membahayakan sIstem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas,

pembiayaan

darurat

Pemerintah (sesuai Pasal

yang

pembiayaannya

menjadi

beban

11 ayat (4) UU No. 3 tahun 2004 Tentang




Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia).

Artinya tidak adil apabila dalam hal Penggugat selaku WNI setelah kesulitan

keuangan seluruh hartanya yang menjadi agunan tambahan kredit KMK pada bank Penggugat dijual seluruhnya di Pelelangan KPKNL Malang,

sementara dalam hal perbankan Penggugat kesulitan keuangan mendapat dana talangan dari Bank Indonesia yang bersumber dari Pemerintah (APBN),

APBN

berarti

sumbernya

dari

penerimaan

sumber

alam,

penerimaan pajak dan pungutan yang sah menurut perundang-undangan dari masyarakat, termasuk masyarakat yang tidak kredit.

2. Yang berarti tata cara penyelesaian sengketa kredit macet secara sepihak

oleh Tergugat II atas dasar suatu alasan hukum lama (sebelum Bank

Indonesia menjadi lembaga yang independen sesuai perundang-undangan), yang telah merugikan hak milik konsumen/Penggugat di Pelelangan Umum KPKNL Malang, dan bukan bentuk pemberian perlindungan konsumen,

berlaku asas kesetaraan dan pemanfaatan, serta asas lex specialis

derogat legi generali yang berarti Undang-Undang khusus meniadakan Undang-Undang umum, dan asas lex posterior derogat legi priori yang berarti hukum baru mengesampingkan hukum yang lama , maka:

1).Apapun pengajuan permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang ke

lembaga di luar badan hukum perbankan Para Tergugat, yaitu ke Kantor Lelang Umum KPKNL Wilayah Malang sampai dengan terbitnya Risalah

Lelang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penggugat atau

anggota keluarga Penggugat yang sealamat, adalah tidak benar, dan/atau




tata cara penyelesaian sengketa konsumen yang tidak patut, sehingga merugikan Penggugat;

2).Apapun pengajuan permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang ke lembaga di luar badan hukum perbankan Para Tergugat yaitu ke PN Kediri

dan PN Kab. Kediri yang ditindak lanjuti Aamaning/Tegoran No. 03/Eks.GA/ PN.Kdi dan Aamaning/Tegoran An.

Pemohon Efendy Hidayat Pimpinan

Bank BRI Cabang Kediri selaku peserta lelang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penggugat, atau anggota keluarga Penggugat yang sealamat/serumah,

adalah

tidak

benar,

dan/atau

tata

cara

yang

menghambat perlindungan, dan penyelesaian sengketa konsumen yang tidak patut, sehingga merugikan Penggugat;

3).Sebagaimana keterangan 1). dan 2). di atas, penerbitan aamaningaamaning dari PN Kediri dan/atau PN Kab. Kediri, dan yang akan datang

penerbitan bukti penetapan pelaksanaan eksekusi obyek lelang dari PN

Kab. Kediri Perkara No. 03/Eks.GA/PN.Kdi, adalah tidak benar, karena

tidak memberikan perlindungan kepada diri Penggugat, dan/atau tata cara

penyelesaian sengketa konsumen yang tidak patut, bertentangan dengan standar pedoman perlindungan nasabah bank sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 beserta Surat Edaran Bank

Indonesia No. 7/25/DPNP Jakarta tanggal 18 Juli 2005 Tentang

Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, dimana Tergugat yang telah menyebarluaskan data pribadi

Penggugat untuk tujuan komersial ke lembaga badan hukum di luar bank yang jelas dan nyata adalah perbuatan melawan hukum perlindungan nasabah, yaitu pada Pasal 11, yang menyatakan:




“Dalam hal Bank akan menggunakan data pribadi seseorang dan atau kelompok orang yang diperoleh dari Pihak Lain untuk tujuan komersial, Bank wajib memiliki jaminan tertulis dari Pihak Lain yang berisi

persetujuan tertulis dari seseorang dan atau sekelompok orang tersebut untuk menyebarluaskan data pribadinya .”

Selanjutnya untuk menggunakan data pribadi nasabah untuk tujuan komersial ke badan hukum di luar perbankan Para Tergugat wajib

menggunakan formulir dari Bank Indonesia, sesuai Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005, Lampiran 3, A.Bagi Bank yang akan Memberikan Data Pribadi Nasabah kepada

Pihak Lain untuk Tujuan Komersial . (Sumber : Bank Indonesia,

Jl.MH.Thamrin No. 2, Jakarta Pusat, perihal buku ‘ Himpunan Ketentuan Perlindungan Nasabah’ )

4).Pengajuan permohonan pengosongan obyek lelang oleh pihak Tergugat II

atas kuasa Tergugat I, adalah tidak benar, telah bertentangan dengan Pasal 67, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK No. 93/PMK.06/2010

Tentang

Petunjuk

Pelaksanaan

Lelang,

yang

selengkapnya berbunyi : “Pembeli dilarang mengambil/menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi Kewajiban Pembayaran Lelang dan pajak/pungutan sah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan .”

Pungutan sah lainnya yang belum terbayar oleh pihak Pemenang Lelang dalam hal ini Tergugat II atas nama FARINA (Pejabat Bank BRI Cabang Kediri), adalah :




1. Pajak Bumi & Bangunan yang sampai dengan sekarang masih dibayar oleh Penggugat (dasar : UU No. 12 Tahun 1985 dan UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi & Bangunan);

2. Bea Meterai pada APHT-APHT (dasar : Pasal 2 ayat (1) huruf c, UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai);

3. Pendaftaran

Jaminan

Fidusia

terhadap

barang

dagangan

Penggugat (dasar : UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

Fidusia jo. PP RI No. 38 Tahun 2009 atau yang berlaku sebelumnya Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak); dan

4. Sisa hasil penjualan obyek Hak Tanggungan tidak dikembalikan kepada Pemberi Hak Tanggungan (dasar : Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1), UU HT).

5).Bahwa lokasi Obyek Lelang SHM No.1537 sebidang tanah dan bangunan

rumah tempat tinggal terletak di Kel. Banjaran Kec. Kota Kediri yang telah terjual atas nama pembeli bank Tergugat, terdapat bangunan lubang ke dalam yaitu sumur sumber air bersih (berlaku asas guna air), dilindungi

Hukum Agraria sebagai hukum tertinggi bidang pertanahan, terdapat pula 4 (empat) anggota keluarga yang numpang tempat tinggal tanpa batas

waktu yang dilindungi Hukum Agraria pula(vide : UU No. 5 tahun 1961 Tentang UU PA / PP No. 24 tahun 1997 Tetang Pendaftaran dan

Peralihan Hak Atas Tanah), dan terdapat tempat usaha (home industri skala kecil (mikro) atas nama SIUP Agustin Saputra – Istri Penggugat,

dimana hal ini dilindungi dan dijamin hukum tertinggi yaitu asas demokrasi perihal asas atas pekerjaan dan penghasilan yang layak.




6).Bahwa Tergugat II sebagai bank yang menjadi pembeli obyek lelang tidak benar/tidak sah karena dengan suatu alasan bahwa obyek lelang berdasarkan Risalah Lelang tetanggal 26 September 2011 (Bukti Risalah

Lelang di Pihak Lawan/Tergugat II) masih dalam sengketa di Peradilan Mahkamah Agung RI berdasarkan Akta Permohonan

Kasasi atas

nama pemohon WENDY SAPUTRA dan atas nama termohon PT. Bank

Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Kantor Cabang Kediri, dan/atau

gugatan perkara a quo. Dengan adanya sengketa tersebut maka tidak dapat dijadikan aplikasi pendaftaran/peralihan hak atas tanah berdasarkan Pasal 45 ayat (1) huruf e, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Sebagaimana No. 5 dan No. 6 di atas, syarat yang wajib dipenuhi

sebagaimana Pasal 70 Peraturan Menteri Keuangan RI 93/PMK.06/2010

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan, benar-benar tidak terpenuhi oleh Tergugat II, artinya FARINA Penjabat penjual atas kuasa Tergugat II

sebagai pembeli obyek lelang berdasarkan Risalah Lelang tertanggal 26 September 2011, adalah cacat hukum dan batal demi hukum.

7).Surat-surat Penggugat yang ditujukan kepada pihak terafiliasi dengan

Tergugat I, yang pada intinya keberatan diadakannya lelang paksa di KPKNL, keberatan pembuatan APHT/SKMHT yang mencantumkan kuasa untuk menjual, memutus ayat “sisa hasil penjualan tidak dikembalikan,

penghapusan janji mendapat klaim asuransi, dan sebagainya”, tidak pernah mendapat respon/jawaban dari pihak Tergugat II/Pihak terafiliasi Tergugat

I,

sebagaimana

perbuatan-perbuatan

tersebut

di

atas

bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005,




beserta Surat Edaran Bank Indonesia yang bersangkutan Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, yang pada intinya bank wajib menyelesaikan pengaduan nasabah apabila dengan tertulis 20 (dua puluh) hari kerja, dan dengan lisan/telepon/faksimili 2 (dua) hari kerja. (sumber : Bank Indonesia ; Buku Pedoman Himpunan Ketentuan Perlindungan Nasabah ).

Sebagaimana No. 3.2.1,

3.2.2,

3.2.3,

3.2.4,

3.2.5, 3.2.6, dan 3.2.7

tersebut di atas menjadi bukti bahwa Penggugat tidak mendapatkan

perlindungan dan sengketa konsumen secara patut atau hak-hak perlindungan konsumennya telah terabaikan.

Maka berdasarkan perkara-perkara yang diterangkan, dijelaskan, dan di

dukung pembuktian yang kuat dari Penggugat, mohon yang terhormat Majelis

Hakim Perkara a quo menerima gugatan Penggugat, dan menghukum Para Tergugat berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

4) GUGATAN ATAS JAMINAN KEGIATAN USAHA YANG SESUAI DENGAN

STANDAR PERBANKAN YANG BERLAKU (Berdasarkan Pasal 8 ayat (1), Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

Perbankan dimaksud di atas adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang

bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

melaksanakan kegiatan usahanya (vide : Ketentuan umum Pasal 1 ke -1 UU No. 10 Tahun 1998 Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan). Selanjutnya :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat




dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan

itu,

berdasarkan

persetujuan

atau

kesepakatan

pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit

atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Pihak Terafiliasi adalah :

a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;

c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya, dstnya.

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur

kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan

hukum

yang

merupakan

persekutuan

modal,

didirikan

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar




yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Hukum Perseroan Terbatas

adalah

komitmen

perseroan

berperan

serta

dalam

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan

sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. (sesuai Bab I, Ketentuan Umum, UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan (Pasal 2, UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).

1. Bahwa Tergugat II atas kuasa Tergugat I telah merubah pembukuan tentang

saldo

akhir

piutang

kredit

Penggugat

yang

semula

Rp

1.650.000.000,- (Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) menjadi

Rp 1.278.519.855,- sebagai pokok hutang dan membebani bunga tambahan sebesar Rp 805.882.417,-, tanpa persetujuan tertulis terlebih

dahulu dari Penggugat, maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan BAB II, KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK, Nomor 3, Surat Edaran

Bank Indonesia No.7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005 yang ditujukan kepada semua Bank di seluruh Indonesia, yang menyatakan :

“Dalam hal perubahan, penambahan, dan atau pengurangan pada

angka 1 huruf i di atas terkait dengan karakteristik Produk Bank yang




frekuensi perubahan, penambahan, dan atau pengurangannya relatif rendah maka Bank memberitahukan perubahan, penambahan, dan atau pengurangan

karakteristik

Produk

Bank

tersebut

kepada

setiap

Nasabah secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum

perubahan, penambahan, dan atau pengurangan karakteristik tersebut berlaku.”

“Sebagai contoh, perubahan suku bunga kredit , nisbah bagi hasil,

dan atau perubahan limit kartu kredit harus diberitahukan secara tertulis kepada setiap Nasabah Debitur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.”

Sebagaimana perbuatan Para Tergugat tersebut di atas telah merugikan Penggugat.

2. Bahwa Tergugat II atas kuasa Tergugat I, telah meletakkan papan (banner / plang) bertuliskan ‘TANAH & BANGUNAN MILIK BRI ” beserta ancaman

pidana Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di SHM No. 1537/ Kel. Banjaran dan SHM No. 783/ Kel. Setonopande, tanpa mendaftar terlebih dahulu di Kantor Pertanahan setempat sesuai UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UU PA / PP RI No. 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah, dan pula tidak mengembalikan

uang sisa hasil penjualan dari pelelangan umum kepada Nasabah / Penggugat sesuai Penjelasan Pasal 6, UU HT dan Penjelasan Pasal 6,

UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Sehingga perbuatan tersebut

jelas dan nyata bertentangan dengan Pasal

28 I (5), UUD RI 1945 jo.

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), UU No. 39 Tahun 1999 (HAM RI), yang menyatakan :




1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.

2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan

atas

alasan

ketidakmampuan

untuk

memenuhi

suatu

kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) di atas, menjadi bukti bahwa

pelaksanaan kredit KMK pada perbankan Tergugat II atas kuasa Tergugat I tidak berperikemanusiaan dan keadilan, sehingga Penggugat dirugikan.

3. Bahwa Penggugat selaku pemohon kredit KMK pada perbankan Tergugat, baik kredit baru, penambahan plafon kredit, atau perpanjangan kredit selalu

dipungut biaya administrasi dan proses pembuatan akte-akte, akan tetapi kenyataannya beberapa perjanjian / dokumen kredit tidak dibubuhi meterai

yang cukup sesuai UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, seperti dokumen Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK); Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT); Laporan Rekening Koran bank; Polis Asuransi; dll.

4. Bahwa Penggugat selaku pemohon kredit KMK pada perbankan Tergugat, baik kredit baru, penambahan plafon kredit, atau perpanjangan kredit dari

kurun waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 selalu dipungut dengan tunai di muka biaya premi pertanggungan asuransi yang tidak dikenal nama

dan alamat badan hukumnya dengan tanpa persetujuan tertulis kepada Penggugat. Bahwa perbuatan tersebut telah jelas dan nyata bertentangan

dengan Pasal 10 huruf b, UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang menyatakan : “Bahwa bank umum dilarang melakukan usaha perasuransian ”.




Dan pula bertentangan dengan Pasal

5 ayat (2), Peraturan Bank

Indonesia No. 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, yang menyatakan : “Dalam hal Produk Bank terkait dengan penghimpunan dana, Bank wajib

memberikan informasi mengenai program penjaminan terhadap Produk Bank tersebut.”

Berkenaan Penggugat adalah pelaku usaha kecil, maka wajib diarahkan dan kreditnya ditanggung oleh perusahaan asuransi penanggung resiko

kegagalan kredit sebagaimana ketentuan Pasal 2, PP RI No.1 Tahun 1971 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perseroan Dalam Bidang Perasuransian Kredit, yang menyatakan : “maksud dan tujuan perusahaan perseroan tersebut dalam Pasal

1

Peraturan Pemerintah ini adalah untuk:

a. Membantu kelancaran pengarahan dan pengamanan perkreditan bank- bank terutama di bidang-bidang usaha menengah dan kecil dengan

jalan : 1. Membuat dan menutup perjanjian pertanggungan (asuransi) terhadap resiko atas kredit yang diberikan oleh bank-bank dalam arti kata yang seluas-luasnya, 2. Memberikan dan menerima perantaraan dalam penutupan perjanjian pertanggungan terhadap resiko atas kredit bank.

b. Dapat menutup perjanjian pertanggungan (asuransi) terhadap resiko atas kredit lainnya di luar perbankan .”

Namun syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat, sehingga kegagalan kredit Penggugat tidak mendapatkan perlindungan, dan pula penerimaan




keuangan Negara dari sektor BUMN pada Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) terhambat.

Akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas program Pemerintah Republik

Indonesia

yang

bermaksud

memelihara

kesinambungan

pelaksanaan

Pembangunan Nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945, melalui sektor perbankan Para Tergugat telah dihambat pelaksanaannya.

Dan pula asas, fungsi, dan tujuan sebagaimana Pasal 2, Pasal 3, dan

Pasal

4, UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang selengkapnya

berbunyi :

Pasal 2

“Perbankan

Indonesia

dalam

melakukan

usahanya

berasaskan

demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian ”, tidak terpenuhi ;

Pasal 3

“Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat ”, tidak terpenuhi ; dan Pasal 4

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional

dalam

rangka

meningkatkan

pemerataan,

pertumbuhan

ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak ”, tidak terpenuhi.

Sebagaimana uraian, penjelasan, dan didukung dengan pembuktian yang

cukup dari Penggugat, maka unsur-unsur jaminan kegiatan usaha yang sesuai




dengan standar perbankan yang berlaku (berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) terbukti tidak terpenuhi sehingga Penggugat dirugikan. III.

GUGATAN PERMINTAAN GANTI RUGI KONSUMEN

Dasar : BAB VI, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA, Pasal 19 , UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan :

1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara lainnya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

1). GANTI RUGI MATERIAL




1) Penggugat meminta Para Tergugat mengembalikan barang obyek agunan tambahan kredit berupa 3 (tiga) bidang tanah & bangunan, antara lain :

1. SHM No. 1537/ Kel. Banjaran Kec. Kota Kediri An. WENDY SAPUTRA;

2. SHM No. 273/ Ds. Segaran Kec. Wates Kab. Kediri An. WENDY SAPUTRA;

3. SHM No. 783/ Kel. Setonopande Kec. Kota Kediri An. WENDY SAPUTRA;

2) Penggugat

meminta

Para

Tergugat

untuk

membayar

sebesar

Rp

150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagai penggantian honorarium / fee jasa konsultan dan perlindungan konsumen khusus bidang perbankan,

perfidusiaan,

dan

pelelangan

umum,

dalam

hal

ini

Sdr.BAMBANG SUGENG IRIANTO, dari Lembaga PROKONSUMA,

Jl.Kartini No.8 Kota Kediri 64123, Telp. 085853365144, TDP/SIUP No.

13.11.5.74.05381 / 503/1165/419.43/2010 yang diterbitkan Disperindag Kota Kediri, yang dilakukan sejak mulai ancaman lelang sampai dengan gugatan dan/atau perkara Penggugat urusannya selesai.

Yang wajib dibayar oleh Para Tergugat baik sendiri-sendiri atau tanggung

renteng setelah putusan perkara ini, dan wajib dilaksanakan dengan tidak menunggu proses banding, kasasi, dstnya. 2). GANTI RUGI IMMATERIAL Akibat

perbuatan

melawan

hukum

yang

dilakukan

Para

Tergugat

menyebarluaskan data pribadi Penggugat ke publik dan mass media telah

menimbulkan masalah baru bagi Penggugat, antara lain : rasa takut, rasa malu,

rasa tidak aman, tercemar nama baiknya sehingga menghilangkan percaya diri




dan kepercayaan pada masyarakat, yang tidak dapat diukur dengan berapapun banyaknya

harta,

namun

cukup

diganti

dengan

uang

tunai

senilai

Rp

20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah) yang wajib dibayar oleh Para Tergugat baik sendiri-sendiri atau tanggung renteng setelah putusan perkara ini, dan wajib dilaksanakan dengan tidak menunggu proses banding, kasasi, dstnya.

Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu

menempelkan papan (banner / plang) pada tempat tinggal Penggugat telah menimbulkan rasa takut, malu, tidak aman, dan nyaman, serta telah membunuh karakter anak kandung Penggugat yang masih duduk di kelas 4 SD yang sampai

kapanpun susah melupakan peristiwa itu, yang tidak dapat diukur dengan berapapun banyaknya harta, namun cukup diganti dengan uang tunai senilai

Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Miliar Rupiah) yang wajib dibayar oleh Para

Tergugat baik sendiri-sendiri atau tanggung renteng setelah putusan perkara ini, dan wajib dilaksanakan dengan tidak menunggu proses banding, kasasi, dstnya.

Mohon Yang Terhormat Majelis Hakim menggelar sidang perkara a quo

dengan memanggil para pihak pada hari, tanggal, dan waktu yang ditetapkan oleh

Pengadilan berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya mohon Yang Terhormat Majelis Hakim menetapkan putusan yang

amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan 3 (tiga) bidang tanah & bangunan SHM No. 1537/ Kel. Banjaran Kec. Kota Kediri An. WENDY SAPUTRA; SHM No. 273/ Ds. Segaran Kec. Wates Kab. Kediri An.




WENDY SAPUTRA;sesuai SHM No. 783/ Kel. Setonopande Kec. Kota Kediri An. WENDY SAPUTRA.

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar gugatan ganti rugi Penggugat seluruhnya kerugian material Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta

rupiah) sebagai pengganti honorarium jasa konsultasi dan perlindungan konsumen ; dan pula menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi

kepada

Penggugat

sebagai

ganti

rugi

immaterial

akibat

pencemaran,dan sebagainya senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh

milyar rupiah), sehingga total kerugian menjadi Rp. 50.150.000.000,- (lima puluh milyar seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada

Penggugat, yang wajib dibayar oleh Para Tergugat baik sendiri-sendiri atau tanggung renteng setelah putusan perkara ini, dan wajib dilaksanakan dulu dengan tidak menunggu proses banding, kasasi, dstnya.

4. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat, serta batal demi hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan seluruhnya yang membebani SHM No. 1537/ Kel. Banjaran Kec. Kota Kediri An. WENDY SAPUTRA; SHM No. 273/ Ds.

Segaran Kec. Wates Kab. Kediri An. WENDY SAPUTRA;sesuai SHM No. 783/ Kel. Setonopande Kec. Kota Kediri An. WENDY SAPUTRA.

5. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat, serta batal demi hukum risalah lelang tertanggal 26 September 2011 yang diterbitkan KPKNL Malang a.n Peserta Lelang FARINA (Pejabat Penjual/Pejabat Perbankan Tergugat).

6. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat, serta batal demi hukum saldo akhir pinjaman Penggugat senilai pokok pinjaman Rp 1.278.519.855,- di tambah dengan bunga Rp 805.882.417,- sehingga jumlah keseluruhan Rp

2.084.402.272,- tanpa penagihan/pemberitahuan terlebih dahulu kepada




Penggugat, yang tercantumkan dalam risalah lelang tertanggal 26

September 2011 yang diterbitkan KPKNL Malang a.n peserta lelang FARINA (Pejabat Penjual/Pejabat Perbankan Tergugat).

7. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat, serta batal demi hukum tegorantegoran/aanmaning-aanmaning yang diterbitkan Pengadilan Negeri dan sebagainya yang bermaksud mengalihkan hak tanah a.n

WENDY

SAPUTRA sesuai SHM No. 1537/ Kel. Banjaran Kec. Kota Kediri An. WENDY SAPUTRA; SHM No. 273/ Ds. Segaran Kec. Wates Kab. Kediri

An. WENDY SAPUTRA;sesuai SHM No. 783/ Kel. Setonopande Kec. Kota Kediri An. WENDY SAPUTRA.

8. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat, serta batal demi hukum Papan/ Plang/Banner yang nertuliskan “Tanah dan Bangunan Milik Bank BRI” dan

ancaman Pidana Pasal 406 KUHP yang ditempelkan di Obyek Hak Milik Barang kepunyaan Penggugat.

9. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat, serta batal demi hukum Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dan dokumen yang bersangkutan dengan SPPK.

10. Menghukum Para Tergugat untuk menyesuaikan pencantuman klausula

baku selaras dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen, berlaku asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kesetaraan, dan asas pemanfaatan.

11. Menyatakan tunduknya pejabat, lembaga / instansi, Pemerintah atau




Swasta berkaitan dengan penerbitan dokumen/ perjanjian terkait kredit

perbankan yang dikelola para Tergugat dan pihak-pihak yang terafiliasi

dengan perbankan para Tergugat pada Putusan Majelis Hakim yang

dapat dilaksanakan lebih dulu tanpa menunggu proses banding, kasasi, dan seterusnya.

12. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-

adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk

memeriksa perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan,

sedangkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau kesemuanya disebut Para Tergugat telah datang menghadap Kuasanya bernama : MOCH. NATSIR dan SIGIT SETIAWAN, berdasarkan Surat Khusus tertanggal 25 Oktober 2012 dan 14 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal

4 Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia (PERMA) No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka semua

sengketa perdata yang diajukan pada Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diusahakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, oleh karena itu Majelis Hakim menawarkan kepada kedua belah pihak yang

berperkara untuk memilih Mediator, namun akhirnya kedua belah pihak sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator guna mengusahakan perdamaian bagi mereka ;




Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan Penetapan No. 66/Pdt.G/2012/

PN.Kdr tanggal 21 November 2012 telah menunjuk Sdr. BUDI SANTOSO, SH.,

hakim pada Pengadilan Negeri Kediri sebagai Mediator untuk mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator

tanggal 6 Desember 2012 disebutkan bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berperkara tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh

karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan

perkara ini dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat

mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 09 Januari 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI EKSEPSI I

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS /KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1.

2.

3.

Bahwa

Gugatan Penggugat didasarkan pada sengketa konsumen berdasar UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sesuai dengan Pasal 23 UU tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa “ pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke peradilan kedudukan konsumen “; EL[E badan EWEP 19  Sdi 8 tempat XELYR 1999 QIRIRXYOER FEL[E Ð IPEOY YWELE FIVXERKKYRK NE[EF QIQFIVMOER KERXM VYKM EXEW OIVYWEOER, TIRGIQEVER, HER EXEY OIVYKMER OSRWYQIR EOMFEX QIRKOSRWYQWM FEVERK HER EXEY NEWE ]ERK HMLEWMPOER EXEY HMTIVHEKERKOER. +ERXM VYKM XIVWIFYX HETEX FIVYTE TIRKIQFEPMER YERK EXEY TIRKKERXMER FEVERK HER/EXEY NEWE ]ERK WINIRMW EXEY WIXEVE RMPEMR]E, EXEY TIVE[EXER OIWILEXER HER/EXEY TIQFIVMER WERXYRER ]ERK WIWYEM HIRKER TIVEXYVER ]ERK FIVPEOY Ð15 ; OXSFIV 2012, EL[E TIVYRHERK-YRHERKER EVM KYKEXER IRKKYKEX XIVXERKKEP




IRKKYKEX HEPEQ TSWMXER]E QIRHEPMPOER LEP-LEP WFF : E. EVE IVKYKEX XERTE QIREKML EXEY QIQFIVMXELYOER XIVPIFML HELYPY OITEHE

IRKKYKEX,

XIXETM

PERKWYRK QIPIPERK SF]IO EKYRER WIGEVE WITMLEO HIRKER MPEM MQMX

SF]IO FEVERK WITMLEO TYPE, HER WMWE

LEWMP

TIPIPERKER

XMHEO

HMOIQFEPMOER Ç UYSH RSR - (LEP 4 EPMRIE 3 WYVEX KYKEXER) ;

F. IVKYKEX  XIPEL QIQYXYW OSRXVEO TIVNERNMER WITMLEO HIRKER EPEWER IRKKYKEX GMHIVE NERNM Ç UYSH RSR - (LEP 5 EPMRIE 1 WYVEX KYKEXER);

G. IVKYKEX  XIPEL QIQFIPM SF]IO PIPERK

WIGEVE

WITMLEO

HIRKER

LEVKE ]ERK XMHEO [ENEV, XERTE TIVWIXYNYER

XIVXYPMW

XIVPIFML

HELYPY HEVM IRKKYKEX Ç UYSH RSR - (LEP 7 EPMRIE 1 WYVEX KYKEXER) ;

H. IVHETEX TIQYXYWER E]EX TEHE EWEP

6 NS. IRNIPEWER EWEP

E]EX (1)  EO ERKKYRKER

20

Ç

UYSH RSR - (LEP 7 HER 8 EPMRIE XIVEOLMV WYVEX KYKEXER)

I. IVQSLSRER

IOWIOYWM

TIRKSWSRKER SF]IO PIPERK

OI

PIQFEKE HM PYEV FEHER LYOYQ


u p e i R s e g n n o u d g n A I J. h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a


TIVFEROER EVE IVKYKEX XERTE TIVWIXYNYER

XIVXYPMW

XIVPIFML

HELYPY HEVM IRKKYKEX Ç UYSH RSR - (LEP 13 EPMRIE FYXMV 1 WYVEX KYKEXER)

IVKYKEX

4.

EL[E



EXEW

OYEWE

 XIPEL QIPIXEOOER TETER IPERNYXR]E HEPEQ IVKYKEX TIXMXYQ WYVEX KYKEXERR]E IRKKYKEX QIRYRXYX LEP-LEP WFF : FIVXYPMWOER Ð EVE  & + E. IRKLYOYQ IVKYKEX YRXYO  Ñ XERTE QIRHEJXEV HM QIRKIQFEPMOER 3 (XMKE) FMHERK

ERXSV XMHEO XEREL & IVXERELER FERKYRER HER S. 1537, QIRKIQFEPMOER YERKS. LEWMP  S. 273 HER  783 ;WMWE

TIRNYEPER F. LEWMP IR]EXEOER XMHEOHEVM WEL TIPIPERKER HER XMHEO YQYQ Ç UYSH - (LEP FYXMV QIRKMOEX, WIVXERSR FEXEP HIQM17 LYOYQ 4.2 KYKEXER)EO ; OXEWYVEX IQFIVMER ERKKYRKER OIXMKE  XIVWIFYX HMEXEW,

G. IR]EXEOER XMHEO WEL HER XMHEO QIRKMOEX, WIVXE FEXEP HIQM LYOYQ VMWEPEL

PIPERK

XERKKEP

26

ITXIQFIV 2011,

H. IR]EXEOER XMHEO WEL HER XMHEO QIRKMOEX, WIVXE FEXEP HIQM LYOYQ XIKSVER-XIKSVER/EERQERMRK

]ERK




HMXIVFMXOER

IRKEHMPER

IKIVM

XIVOEMX TIRKEPMLER LEO EXEW OIXMKE  XIVWIFYX HMEXEW ;

I. IR]EXEOER XMHEO WEL HER XMHEO QIRKMOEX, WIVXE FEXEP HIQM LYOYQ TETER/TPERK/FERRIV

]ERK

FIVXYPMWOER Ð EREL HER ERKYRER MPMO ERO 

Ð

J. IR]EXEOER XMHEO WEL HER XMHEO

5.

6.

7.

QIRKMOEX, LYOYQ EVM JEOXE-JEOXE WIWYEM HIRKERWIVXE FYXMVFEXEP 3 HERHIQM 4 HMEXEW NIPEW FEL[E TSWMXE QEYTYR TIXMXYQ ]ERK YVEX EHEPEL IRE[EVER YXYWER VIHMX HMWEQTEMOER XIVWIFYX TSWMXE HER TIXMXYQ YRXYO KYKEXER TIVHEXE ]ERK () 46&9%8%2 HER HSOYQIR ]ERK HMHEWEVOER TEHE WYEXY 10%;%2 991, FYOER HEWEV KYKEXER ]ERK HMHEWEVOER TEHE HIRKER  ;TEHE WIRKOIXE OSRWYQIRFIVWERKOYXER ]ERK XYRXYXERR]E XIVFEXEW ]ERK HMYVEMOER HEPEQ EWEP 19  S 8 XELYR 1999 FYXMV 2 HMEXEW !! ; EL[E ZMHI IVHEWEVOER LEP XIVWIFYX HMEXEW, NIPEW KYKEXER ]ERK HMENYOER IRKKYKEX XMHEO NIPEW, OEFYV (SFWGYYV PMFIP) OEVIRE QIRGEQTYVEHYOOER ERXEVE KYKEXER FIVHEWEV WIRKOIXE OSRWYQIR HIRKER KYKEXER TIVFYEXER LYOYQ. EL[E QIPE[ER IWYEM HIRKER LYOYQ EGEVE TIVHEXE ]ERK FIVPEOY WIVXE ]YVMWTVYHIRWM XIXET, KYKEXER ]ERK OEFYV (SFWGYYV PMFIP) TEXYX YRXYO HMXSPEO EXEY WIXMHEOXMHEOR]E HMR]EXEOER XMHEO HETEX HMXIVMQE ; EL[E

747 

+9+%8%2 42++9+%8 96%2+ 4%.

1.

EL[E

EPEQ WYVEX KYKEXERR]E XIVXERKKEP 15 OXSFIV 2012 IRKKYKEX QIRHEPMPOER ERXEVE PEMR TIVMLEP TIRGERXYQER PEYWYPE &EOY ]ERK XIVPIXEO TEHE HSOYQIR %-% ]ERK QIQFIFERM  S. 1537/IP. ERNEVER,  S. 273/IWE IKEVER,  S. 783/ IP. IXSRSTERHI ]ERK




2.

EL[E

3.

EL[E

OIXMKER]E R. IRH] ETYXVE, ]ERK QIR]EXEOER : “ FEL[E YRXYO QIRNEQMR TIPYREWER YXERK HIFMXYV WINYQPEL 6T. ……… /WINYQPEL YERK ….. HWX ” (MHI : LEPEQER 9 FYXMV 2.1. YVEX +YKEXER) PEYWYPE EOY (UYSH RSR) ]ERK HMHEPMPOER IRKKYKEX XIVWIFYX XIVGERXYQ HEPEQ HSOYQIR WXERHEV OXE IQFIFERER EO ERKKYRKER () ]ERK HMXIVFMXOER SPIL &EHER IVXERELER EWMSREP (&) HER FYOER IVKYKEX  , HER HEPEQ TIPEOWEREERR]E QIRNEHM OI[IRERKER HEVM INEFEX IQFYEX OXE EREL (), MR GEWY EHEPEL SIFIOXM KEVHMQER,  WIPEOY  HM [MPE]EL SXE IHMVM. IRKER HIQMOMER FEMO TIRGERXYQER QEYTYR TIQFYEXER  XIVWIFYX FYOER OI[IRERKER HEVM IVKYKEX  HER , XIXETM OI[IRERKER HEVM  HER  !! RXYO MXY ETEFMPE IRKKYKEX QIQTIVQEWEPELOER PEYWYPE EOY ]ERK XIVHETEX HMHEPEQ HSOYQIR , QEOE WYHEL WILEVYWR]E IRKKYKEX HEPEQ KYKEXER MRM QIRKMOYXWIVXEOER & YWEX EOEVXE WIVXE SIFIOXM KEVHMQER,  WIFEKEM IVKYKEX HEPEQ TIVOEVE E UYS . EQYR JEOXER]E IRKKYKEX XMHEO QIRKMOYXWIVXEOER 




4.

EL[E

5.

EL[E

1EOE:

YWEX EOEVXE QEYTYR TMLEO  HEPEQ TIVOEVE E UYS. HIRKER XMHEO HMWIVXEOERR]E  YWEX EOEVXE HER  HEPEQ TIVOEVE E UYS QEOE KYKEXER IRKKYKEX XIPEL QIRKERHYRK GEGEX TPYVMYQ PMXMW GSRWSVXMYQ, ]EMXY TMLEO ]ERK HMXEVMO WIFEKEM TMLEO HEPEQ WYEXY KYKEXER IVKYKEX XMHEO PIRKOET EXEY OIOYVERKER TMLEO ; SPIL OEVIRE MXY HIQM LYOYQ KYKEXER IRKKYKEX ]ERK OIOYVERKER MLEO WIWYEM HIRKER =YVMWTVYHIRWM ELOEQEL KYRK  LEVYWPEL HMXSPEO EXEY WIXMHEOXMHEOR]E HMR]EXEOER XMHEO HETEX HMXIVMQE (ZMHI TYXYWER   S. 621 /MT/1975 XERKKEP 25 IM 1977); &IVHEWEVOER IOWITWM-IOWITWM XIVWIFYX HM EXEW, IVKYKEX  HER IVKYKEX  QSLSR WYHMPEL OMVER]E IRKEHMPER IKIVM IHMVM YRXYO QIR]EXEOER KYKEXER IRKKYKEX HEPEQ TIVOEVE E UYS HMXSPEO EXEY WIXMHEO-XMHEOR]E XMHEO HETEX HMXIVMQE;

. %%  %%

1. EL[E

ETEFMPE

ENIPMW

EOMQ

IRKEHMPER

IKIVM

IHMVM

=ERK

IVLSVQEX FIVTIRHETEX PEMR, HIRKER MRM IVKYKEX  HER IVKYKEX  QIRKENYOER E[EFER HEPEQ TSOSO TIVOEVE WIFEKEM FIVMOYX;

2. EL[E LEP-LEP ]ERK XIPEL HMOIQYOEOER HEPEQ IOWITWM QSLSR HMERKKET WIFEKEM WEXY OIWEXYER HIRKER E[EFER HEPEQ SOSO IVOEVE MRM ;




3. EL[E IVKYKEX  HER IVKYKEX  QIRSPEO HIRKER XIKEW WIQYE HEPMPHEPMP ]ERK HMOIQYOEOER SPIL IRKKYKEX, OIGYEPM XIVLEHET HEPMP-HEPMP ]ERK HMEOYM WIGEVE XIKEW SPIL EVE IVKYKEX ;

4. EL[E

WIFIPYQ EVE IVKYKEX

QIRNIPEWOER

HER

QIRHYHYOER

TIVQEWEPELER ]ERK WIFIREVR]E, TIVPY OEQM WEQTEMOER OITEHE

ENIPMW EOMQ =ERK IVLSVQEX FEL[E XIVLEHET SF]IO WIRKOIXE

]ERK WEQE HER TSOSO TIVQEWEPELER ]ERK WEQE, IRKKYKEX

TEHE XELYR 2010 TIVREL QIRKENYOER KYKEXER IPE[ER YOYQ HER ERTVIWXEWM HMWIVXEM 'SRWIVZEXSMV IWPEEK OITEHE IVKYKEX  HEPEQ TIVOEVE S. 07/HX.+/2010/. HM IRKEHMPER IKIVM IHMVM, HER

EXEW TIVOEVE E UYS XIPEL HMTYXYW SPIL IRKEHMPER IKIVM IHMVM TEHE

XERKKEP 18 SZIQFIV 2010 HIRKEE EQEV TYXYWER (& %% ++%- 1):

EPEQ OWITWM :

IRSPEO IOWITWM IVKYKEX YRXYO WIPYVYLR]E. EPEQ SOSO IVOEVE :

- IRSPEO KYKEXER EVE IRKKYKEX YRXYO WIPYVYLR]E; - IRKLYOYQ

EVE IRKKYKEX

YRXYO QIQFE]EV FME]E

TIVOEVE

WIFIWEV T. 484.000,- (QTEX VEXYW HIPETER TYPYL IQTEX VMFY VYTMEL);

5. EL[E IVLEHET TYXYWER XIVWIFYX IRKKYKEX QIRKENYOER FERHMRK

HER SPIL IRKEHMPER MRKKM E[E MQYV XIPEL HMTYXYW TEHE XERKKEP 25 YPM 2011 HIRKER RSQIV : 319/ / 2011/ .= ]ERK EQEV TYXYWERR]E (& %% ++%-2): •

IRIVMQE TIVQSLSRER FERHMRK HEVM

YEWE

EVE

IRKKYKEX/

IQFERHMRK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id •

IRKYEXOER

TYXYWER

IRKEHMPER

IKIVM

IHMVM

XERKKEP

18

STIQFIV 2010 S. 07/HX./2010/ HV ]ERK HSQSLSROER FERHMRK ;

•

IRKLYOYQ EVE IRKYKEX/IQFERHMRK QIQFE]EV FME]E TIVOEVE

WIGEVE XERKKYRK VIRXIRK HEPEQ OIHYE XMRKOEX TIVEHMPER WIGEVE XERKKYRK VIRXIRK HEPEQ OIHYE XMRKOEX TIVEHMPER, ]ERK EHE TEHE XMRKOEX FERHMRK WIFIWEV T. 150.000,- ( WIVEXYW PMQE TYPYL VMFY VYTMEL);

IVLEHET TYXYWER IRKEHMPER MRKKM E[E MQYV XIVWIFYX HMEXEW, IRKKYKEX

QIRKENYOER OEWEWM HER WEEX M RM QEWML HEPEQ TVSWIW

TIQIVMOWEER HM ELOEQEL KYRK.

6. EL[E EVM JEOXE LYOYQ XIVWIFYX HMEXEW, KYKEXER ]ERK HMENYOER

SPIL 4IRKKYKEX WEEX MRM WIFIREVR]E LER]E TIRKYPERKER HEVM KYKEXER

WIFIPYQR]E, REQYR

HMOIQEW

HEPEQ

FIRXYO

KYKEXER WIRKOIXE OSRWYQIR EHELEP WIWYEM HIRKER IOWITWM

EVE IVKYKEX HMEXEW, TEHE LEOIOEXR]E ]ERK HMENYOER

EHEPEL

WEQE

HIRKER

HEVMTIVOEVE S. 07/HX.+/2010/.

TSWMXE QEYTYR TIXMXYQ

TSWMXE

QEYTYR

]ERK

XIPEL

TIXMXYQ

QIRHETEX

TYXYWER IRKEHMPER :

7. EL[E WILYFYRKER HIRKER LEP XIVWIFYX HMEXEW, YRXYO QIRIKEWOER OIQFEPM JEOXE WIVXE OEWYW TSWMWM ]ERK WIFIREVR]E, TEVE IVKYKEX EOER WEQTEMOER OIQFEPM OVSRSPSKM WIVXE JEOXEÇJEOXE LYOYQ ]ERK WIFIREVR]E XIVNEHM %*

Ç

HER

%

RSXE

FIRI



% %, SPIL

QENIPMW LEOMQ

TIVOEVE S. 07/HX.+/2010/. - WIFEKEM FIVMOYX :

8.

EL[E

EXEW

TIVQSLSRER

IRKKYKEX,

IVKYKEX



XIPEL

QIQFIVMOER JEWMPMXEW OVIHMX ]ERK WIPERNYXR]E HMXYERKOER HEPEQ OXE IVWIXYNYER IQFYOE VIHMX

XERKKEP

7

IM

2003

S.




13 WIFIWEV T. 300.000.000 ,- ( XMKE VEXYW NYXE VYTMEL) HIRKER

NERKOE

[EOXY 12 FYPER

]ERK

HMPEOYOER

HMLEHETER

SXEVMW

SIFIOXM KEVHMQER,, (& %% ++%-3). RXYO MXY

IVKYKEX 

WITIRHETEX HIRKER

TSWMXE

IRKKYKEX

LEPEQER 3

ERKOE 1.3 ]ERK QIR]EXEOER IRKKYKEX QIRHETEX JEWMPMXEW  HEVM

HEVM

IVKYKEX  WIFIWEV T. 300.000.000,- WIWYEM OXE

IVWIXYNYER IQFYOE VIHMX

XERKKEP

7 IM 2003 S. 13

(WIPERNYXR]E HMWIFYX IVNERNMER VIHMX ) XIVWIFYX EHEPEL WEL QIRYVYX LYOYQ ;

PIL OEVIRE WIWYEM EWEP 1338 IVHEXE , QEOE IVNERNMER VIHMX

XIVWIFYX FIVPEOY WIFEKEM YRHERK-YRHERK ]ERK [ENMF HMXEEXM SPIL TEVE TIQFYEXR]E ( MR GEWY IRKKYKEX HER IVKYKEX );

9. EL[E WIPERNYXR]E EXEW HEWEV TIVQSLSRER IRKKYKEX, IVKYKEX  QIR]IXYNYM

YRXYO

QIPEOYOER

TIVTERNERKER

HER

TIREQFELER JEWMPMXEW OVIHMX ]EMXY :

E. FIVHEWEV EOXE RSQSV 05 XERKKEP 2 OXSFIV 2003

HMLEHETER

RSXEVMW ]ERK WEQE (HHIRHYQ ), HMPEOYOER WYTPIWM/ XEQFELER OVIHMX WIFIWEV T. 200.000.000,- (HYE VEXYW NYXE VYTMEL) WILMRKKE XSXEP OVIHMX EVE IRKKYKEX QIRNEHM T. 500.000.000,- (PMQE VEXYW

NYXE VYTMEL) ; ((& %% ++%-4)

F. IVWIXYNYER IVTERNERKER VIHMX SQSV 13 XERKKEP 7 IM 2004 HM LEHETER

RSXEVMW

]ERK

WEQE

(HHIRHYQ );

(& %%

++%-5)

G. IVWIXYNYER IVTERNERKER VIHMX RSQSV 66 XERKKEP 13 IM 2005 HM LEHETER

RSXEVMW

]ERK WEQE (HHIRHYQ ) ; (& %%

++%-6)

H. IVWIXYNYER IREQFELER / YTPIWM, IREQFELER EQMRER HER IVTERNERKER VIHMX

S. 20 XERKKEP 6 YRM 2006 HMLEHETER




RSXEVMW ]ERK WEQE (HHIRHYQ ) HMPEOYOER XEQFELER / WYTPIWM OVIHMX WIFIWEV T. 500.000.000,- (PMQE VEXYW NYXE VYTMEL) WILMRKKE

XSXEP LYXERK EVE IRKKYKEX OITEHE IVKYKEX QIRNEHM WIFIWEV T. 1.000.000.000,- (WEXY

QMP]EV

VYTMEL) ;

(&

%%

++%-7)

I. IVWIXYNYER IVTERNERKER VIHMX S. 108 XERKKEP 6 YRM 2007 HM LEHETER

RSXEVMW

]ERK

WEQE

(HHIRHYQ ) ;

(& %%

++%-8)

J.

IVWIXYNYER

IREQFELER/WYTPIWM,

TIREQFELER

JEWMPMXEW,

TIREQFELER NEQMRER HER TIVTERNERKER OVIHMX S. 45 XERKKEP 17

YRM 2008 HM LEHETER RSXEVMW ]ERK WEQE (HHIRHYQ ) HIRKER QIREQFEL JEWMPMXEW OVIHMX WIFIWEV T. 700.000.000,- (XYNYL VEXYW

NYXE VYTMEL) ( &

%%

++%-9 ) ,

HMQERE HEPEQ

HHIRHYQ  HMWITEOEXM WFF : EWEP 1;

E. *EWMPMXEW WIQYPE FIVYTE VIHMX SHEP IVNE EWEV ()  HIRKER QEOWMQYQ ' XIXET WIFIWEV T. 1 QMP]EV XMHEO XIVQEWYO FYRKE, HIRHE, TVSZMWM, SRKOSW-SRKOSW HER FIE PEMRR]E, HEPEQ FIRXYO JEWMPMXEW VIOIRMRK OSVER,

F. IVLMXYRK

WINEO

TIRERHEXERKERER

HHIRHYQ

,

IVKYKEX

QIQFIVMOER XEQFELER JEWMPMXEW FEVY ]EMXY VIHMX SHEP IVNE

EWEV ()  HIRKER QEOWMQYQ ' QIRYVYR WIFIWEV T. 700.000.000,- (XYNYL VEXYW NYXE VYTMEL), XMHEO XIVQEWYO FYRKE, HIRHE, TVSZMWM, SRKOSW-SRKOSW HER FIE PEMRR]E; EWEP 4,

E. ERKOE [EOXY YRXYO   [ENMF HMPYREWM SPIL IRKKYKEX XERKKEP 7 IM 2009,




F. ERKOE [EOXY   EHEPEL 36 FYPER WILMRKKE

[ENMF

HMPYREWM

WIPEQFEXR]E

XERKKEP 17 YRM 2011.

10.EL[E

WEQTEM

NEXYL

XIQTS

OVIHMX JEWMPMXEW OVIHMX ]ERK XIPEL

HMEQFMP HER HMRMOQEXM IRKKYKEX WIFIWEV T. 1.700.000.000,- (WEXY QMP]EV

XYNYL

VEXYW

NYXE

VYTMEL)

XIVWIFYX

HMEXEW,

WIFIWEV

T. 1.675.000.000,- (WEXY QMP]EV IREQ VEXYW XYNYL TYPYL PMQE NYXE VYTMEL)

FIPYQ

NYKE

HMPYREWM, WILMRKKE YRXYO OIWIOMER OEPMR]E

IVKYKEX  QIQFIVMOER TIVTERNERKER [EOXY FEKM IRKKYKEX YRXYO QIPYREWM

OVIHMXR]E

WIFEKEMQERE

XIVXYERK

HEPEQ

IVWIXYNYER

IVTERNERKER VIHMX S. 13 XERKKEP 8 IM 2009 HM LEHETER RSXEVMW ]ERK WEQE (HHIRHYQ ) (& %% ++%-10) ; 9RXYO WIPERNYXR]E

4IVNERNMER

VIHMX



FIVMOYX

%HHIRHYQ



W/H

%HHIRHYQ  HMWIFYX 4IVNERNMER VIHMX.

11.EL[E WIPERNYXR]E, YRXYO QIRNEQMR TIPEOWEREER IVNERNMER VIHMX

WEQTEM HIRKER HHIRHYQ  XIVWIFYX, IRKKYKEX QIR]IVELOER 3 (XMKE)  ]EMXY:

E.  S. 1537 EXEW REQE IRH] ETYXVE HMMOEX

HIRKER

(&

%%

++%-11) ;

•

EO ERKKYRKER IVMRKOEX  FIVHEWEVOER  S. 127//

-X/2003 XKP. 5 IM 2003 (& %% ++%-12 ), 

S.

201/2003

XKP.

19

IM

2003

(&

%%

++% - 13) , HMMOEX  WIFIWEV T. 400.000.000,- ;

•

 IVMRKOEX  FIVHEWEVOER  S. 286// .X/2003

XKP. 10 OXSFIV 2003 (& %% ++%-14),  S.

568/2003

XKP.

13

OXSFIV

2003

(&

%%

++%-15) , HMMOEX  WIFIWEV T. 200.000.000,-




 IVMRKOEX  WIFEKEMQERE  S. 174// .X/2006

XKP. 6 YRM 2006 (& %% ++%-16),  S. 334/2006 XKP. 21 YRM 2006 (& %% ++%-17) , HMMOEX  WIFIWEV T. 500.000.000,-,

F.



S.

273

EXEW

++%-18) HMMOEX

REQE

IRH]

HIRKER

EO

ETYXVE

(&

ERKKYRKER

%%

IVMRKOEX



FIVHEWEVOER  S. 546// ./2007 XERKKEP 19 ITXIQFIV

2007 (& %% ++%-19),  S. 1259/2007 XERKKEP 29

OXSFIV 2007 (& %% ++%-20) , HMMOEX  WIFIWEV T. 100.000.000,-HER

G.  S. 783 EXEW REQE IRH] ETYXVE

(&

%%

++%-21) ]ERK HMMOEX HIRKER EO ERKKYRKER IVMRKOEX 

WIFEKEMQERE  S. 197// .X/ 2008

(&

%%

++%-22),  S. 653/2008 XKP. 8 YPM 2008 (& %% ++%-23) , HMMOEX  WIFIWEV T. 750.000.000,- ;

12. EL[E XIVLEHET 2 (HYE) JEWMPMXEW OVIHMX XIVWIFYX TEHE FYXMV 6 HMEXEW,

IRKKYKEX XIVEOLMV OEPM QIQFE]EV ERKWYVER EHEPEL WIFEKEM FIVMOYX:

  XERKKEP

•

30

YRM

2009

WIFIWEV

T.

13.200.000,(&

;

%%

++%-24)

•

  XERKKEP

1 YPM 2009 WIFIWEV T.

27.100.000,-;




(&

%%

++%-25)

IXIPEL TIQFE]EVER XIVEOLMV XIVWIFYX, IRKKYKEX XMHEO TIVREL PEKM

QIPEOYOER

TIQFE]EVER

ERKWYVER

WILMRKKE

IVKYKEX

QIR]EQTEMOER YVEX TIQFIVMXELYER YRKKEOER VIHMX S. . 3758'/
/08/2009

IQFIVMXELYER)

XERKKEP

18

KYWXYW

2009

]ERK MRXMR]E QIQFIVMXELYOER

(YVEX

OITEHE

EVE

IRKKYKEX (& %% ++%-26) : •

  HER   EXEW REQE IRKKYKEX WYHEL XIVKSPSRK OVIHMX HIRKER OSPIOXMFMPMXEW

ÐEPEQ

IRKE[EWER LYWYWÑ

•

IRKKYKEX

HMQMRXE

WIKIVE

QIR]IPIWEMOER

XYRKKEOER TEPMRK PEQFEX XERKKEP 25 KYWXYW 2009.

•

TEFMPE

WEQTEM

IRKKYKEX

XMHEO

XYRKKEOER

OVIHMX,

HIRKER

XERKKEP

QIPEOYOER

IVKYKEX

HMQEOWYH

TIQFE]EVER

EOER

QIRIQTYL

YTE]E WIWYEM OIXIRXYER ]ERK FIVPEOY.

10. EL[E EQTEM FEXEW [EOXY ]ERK HMXIXETOER IRKKYKEX XMHEO

QIRKMRHELOER YVEX IQFIVMXELYER HEVM IVKYKEX  QEOE IVKYKEX  QIR]EQTEMOER IVMRKEXER  WIFEKEMQERE WYVEX IVKYKEX  S. . 4590-'-
]ERK

MRXMR]E

QIQFIVMXELYOER

OITEHE

EVE

IRKKYKEX :

•

IRKKYKEX

XIPEL

[ERTVIWXEWM

HER

FIPYQ

QIR]IPIWEMOER

OI[ENMFER;




IRKKYKEX XMHEO QIRKMRHELOER YTE]E TIREKMLER ]ERK HMPEOYOER

SPIL IVKYKEX;

•

IRKKYKEX HMQMRXE WIKIVE QIR]IPIWEMOER XYRKKEOER TEPMRK

PEQFEX XERKKEP 25 OXSFIV 2009.

•

TEFMPE

XYRKKEOER

WEQTEM HIRKER

OVIHMX,

IVKYKEX

XERKKEP QIPEOYOER TIQFE]EVER EOER

QIRIQTYL

YTE]E

WIWYEM

OIXIRXYER ]ERK FIVPEOY EXEY QIPEOYOER IOWIOYWM NEQMRER (PIPERK).

11. EL[E EQTEM FEXEW [EOXY ]ERK HMXIXETOER HEPEQ IVMRKEXER  IRKKYKEX

FIPYQ

NYKE

QIPEOWEREOER

OI[ENMFERR]E,IVKYKEX

QIR]EQTEMOER IVMRKEXER  HIRKER WYVEX IVKYKEX S. . 5119'/
STIQFIV 2009 (YVEX IVMRKEXER ) ]ERK MRXMR]E QIRKMRKEXOER (& %% ++%-28) : •

IRKKYKEX

XIPEL

[ERTVIWXEWM

HER

FIPYQ

QIR]IPIWEMOER OI[ENMFER;

•

IRKKYKEX XMHEO QIRKMRHELOER YTE]E TIREKMLER ]ERK HMPEOYOER IVKYKEX ;

•

EKEV IRKKYKEX WIKIVE QIR]IPIWEMOER OI[ENMFER TEPMRK PEQFEX XERKKEP 25 STIQFIV 2009;

•

TEFMPE IRKKYKEX XMHEO WIKIVE QIR]IPIWEMOER OI[ENMFERR]E,

QEOE

IVKYKEX

EOER

QIPEOYOER

IOWIOYWM NEQMRER (PIPERK).

12. EL[E IVMRKEXER  HEVM IVKYKEX  NYKE HMEFEMOER SPIL IRKKYKEX OEVIRE WEQTEM FEXEW [EOXY ]ERK HMFIVMOER HEPEQ IVMRKEXER ,

IRKKYKEX XMHEO NYKE QIPEOWEREOER OI[ENMFERR]E QIQFE]EV

XYRKKEOER OVIHMXR]E FEMO TSOSO QEYTYR FYRKE, WILMRKKE IVKYKEX




 QIR]EQTEMOER IVMRKEXER  WIFEKEMQERE WYVEX IVKYKEX  S. . 734-'/
]ERK

MRXMR]E

QIRKMRKEXOER

OIQFEPM

OITEHE

IRKKYKEX :

E. IRKKYKEX

XIPEL

[ERTVIWXEWM HER FIPYQ QIR]IPIWEMOER OI[ENMFER;

F. IRKKYKEX

XMHEO

QIRKMRHELOER

YTE]E

TIREKMLER

]ERK

HMPEOYOER SPIL IVKYKEX;

G. YRKKEOER TSWMWM

TIV

IRKKYKEX

XERKKEP

31

ERYEVM 2010 EHEPEL:

•

  : WIFIWEV T. 1.095.986.081,- (HIRKER VMRGMER XYRKKEOER

TSOSO WIFIWEV T. 1.000.000.000,- HER XYRKKEOER FYRKE WIFIWEV T. 95.986.081,-);

•

  : WIFIWEV T. 710.181.730,- (HIRKER VMRGMER XYRKKEOER

TSOSO T. 650.000.000,- HER XYRKKEOER FYRKE WIFIWEV T. 60.181.730,-).

E. IRKKYKEX LEVYW WIKIVE QIR]IPIWEMOER OI[ENMFERR]E PEQFEX

TEPMRK

XERKKEP

24

IFVYEVM 2010.

F. TEFMPE EVE IRKKYKEX XMHEO

WIKIVE




QIR]IPIWEMOER OI[ENMFERR]E, EOER

IVKYKEX

QIPEOYOER

IOWIOYWM

NEQMRER

(PIPERK).

13. EL[E SPIL OEVIRE WEQTEM HIRKER TIRKMVMQER

YVEX IVMRKEXER

OI- SPIL IVKYKEX  OITEHE IRKKYKEX, XIVR]EXE IRKKYKEX XMHEO

WIKIVE QIR]IPIWEMOER OI[ENMFERR]E, QEOE IVKYKEX  QIPEPYM  EPERK QIRKENYOER IOWIOYWM NEQMRER QMPMO IRKKYKEX HIRKER GEVE PIPERK WIWYEM WYVEX IVKYKEX  S. .3953-'/</ /08/2011 XERKKEP 15 KYWXYW 2011 TIVMLEP IVQSLSRER IPERK

(& %% ++%-30), HIRKER XSXEP OI[ENMFER IRKKYKEX

EHEPEL WIFIWEV T. 2.084.402.272,-..

14. EL[E EOLMVR]E TEHE XERKKEP 30 ITXIQFIV 2011 XIVLEHET

EKYRER QMPMO IRKKYKEX XIPEL PEOY HMNYEP QIPEPYM PIPERK WIWYEM MWEPEL IPERK S. 962/2011 XERKKEP 30 ITXIQFIV 2011 (& %% ++%-31). IPERNYXR]E FIVHEWEVOER MWEPEL IPERK

HMQEOWYH HER FME]E-FME]E WIWYEM IVEXYVER IQIVMRXEL  S. 44

ELYR 2003 , QEOE TIVLMXYRKER

LEWMP PIPERK EKYRER QMPMO

IRKKYKEX EHEPEL WIFEKEM FIVMOYX :

E.  S. 1537 ER. IRH] ETYXVE

•

EVKE PEOY PIPERK ................... T. 1.200.000.000,-

•

ME]E IPERK (1%) .................. T.

12.000.000,-

•

 *MREP (5%) ....................... T.

60.000.000,-

•

ME]E + ............................ T.

5.800,-

•

ME]E TTVMEWEP ....................... T.

300.000,- (-)




  +  .1537

%% ++%-

T. 1.127.694.200,- (&

)

ÚÚ

F.  S. 783 ER. IRH] ETYXVE

•

EVKE PEOY PIPERK .................. T. 850.000.000,-

•

ME]E IPERK (1%) ................

T.

8.500.000,-

•

 *MREP (5%) ...................... T.

42.500.000,-

•

ME]E + ........................... T.

5.800,-

•

ME]E TTVMEWEP ...................... T.

300.000,-

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCC (-)

  +  . 783 (& %% ++%-

T.

798.694.200,-

.)

ÚÚ

G.  S. 273 ER. IRH] ETYXVE

•

EVKE PEOY PIPERK ................... T.

165.500.000,-

•

ME]E IPERK (1%) .................. T.

1.655.000,-

•

 *MREP (5%) ....................... T.

8.275.000,-

•

ME]E + ............................ T.

6.000,-

•

ME]E TTVMEWEPÚÚÚÚÚÚ...... T.

300.000,-

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCC (-)

  +  . 273 (& %% ++%-

Ú............

T.

155.264.000,-

..)

ÚÚ

IVHEWEOER FYXMV E,F HER G XIVWIFYX HMEXEW QEOE XSXEP LEWMP FIVWML PIPERK EXEW 3 (XMKE)  EHEPEL WIFIWEV T. 2.081.652.400,-. (& %% ++%-

.) ;

ÚÚÚÚ

15. EL[E WIFEKEMQERE HEPMP IVKYKEX  TEHE FYXMV 13 HER 14 XIVWIFYX HMEXEW QEOE

TIVLMXYRKER OI[ENMFER IRKKYKEX HIRKER

EWMP FIVWML PIPERK EKYRER IRKKYKEX EHEPEL WIFEKEM FIVMOYX (& %% ++%-

.):

ÚÚÚ




SXEP OI[ENMFER IRKKYKEX .......................... T.

2.084.402.272,-.

SXEP LEWMP FIVWML PIPERK EKYRER IRKKYKEX Ú T.

2.081.652.400,-

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC (-) MWE

OI[ENMFER

IRKKYKEX

ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ .

T.

2.749.872,-

16. EL[E FIVHEWEV OVSRSPSKM WIVXE JEOXE-JEOXE XIVWIFYX HMEXEW, EVE IVKYKEX

QIRSPEO HIRKER XIKEW HEPMP IRKKYKEX LEPEQER 4 HER

LEPEQER 5 TEHE FYXMV 1.4 ]ERK MRXMR]E QIR]EXEOER FEL[E “8IVKYKEX

-- PERKWYRK QIPIPERK SF]IO EKYRER OVIHMX WIGEVE WITMLEO

XERTE QIREKML EXEY QIQFIVMXELYOER XIVPIFML HELYPY OITEHE 4IRKKYKEX

HER WMWE LEWMP TIPIPERKER XMHEO HMOIQFEPMOER (UYSH

RSR)” . SWMXE IRKKYKEX ]ERK HIQMOMER EHEPEL TSWMXE ]ERK WERKEX

EFWYVH HER XMHEO FIVHEWEV. EVIRE FIVHEWEVOER JEOXE-JEOXE ]ERK XIPEL EVE IVKYKEX

XIKEWOER XIVWIFYX HMEXEW

- HER EOER EVE

IVKYKEX FYOXMOER HEPEQ TIVWMHERKER - FEL[E WIFIPYQ IVKYKEX  QIPIPERK SF]IO EKYRER OVIHMX QMPMO IRKKYKEX, IVKYKEX  XIPEL

FIVYPERK OEPM QIREKML HER QIQFIVMXELYOER XIVPIFML HELYPY EKEV IRKKYKEX QIQFE]EV OI[ENMFERR]E HER ETEFMPE

IRKKYKEX XMHEO

WIKIVE QIR]IPIWEMOER OI[ENMFERR]E, IVKYKEX  EOER QIPEOYOER IOWIOYWM NEQMRER (PIPERK).

17. EL[E

IQFIVMXELYER

IVKYKEX



XIPEL

HMPEOYOER

QIPEPYM

TIRKMVMQER YVEX IQFIVMXELYER YRKKEOER VIHMX IRKKYKEX, YVEX IVMRKEXER , YVEX IVMRKEXER  HER YVEX IVMRKEXER

IVEOLMV. EQYR WEQTEM HIRKER FEXEW [EOXY ]ERK HMFIVMOER SPIL IVKYKEX  (YVEX IVMRKEXER ) XIVR]EXE IRKKYKEX QIRKEFEMOER TIVMRKEXER-TIVMRKEXER ]ERK HMFIVMOER SPIL IVKYKEX .

18. EL[E IPERNYXR]E QIRKIREM HEPMP IRKKYKEX ]ERK QIR]EXEOER FEL[E WMWE LEWMP TIPIPERKER XMHEO HMOIQFEPMOER (UYSH RSR), QEOE




IVKYKEX  QIRSPEO HIRKER XIKEW HEPMP ]ERK HIQMOMER, OEVIRE FIVHEWEVOER HEPMP-HEPMP ]ERK IVKYKEX  WEQTEMOER XIVWIFYX HMEXEW OLYWYWR]E HEPMP FYXMV 16 XIPEL NIPEW FEL[E TIPIPERKER

WIXIPEL

HMTIVLMXYRKOER

HIRKER

HEVM LEWMP FIVWML

NYQPEL

OI[ENMFER

IRKKYKEX QEOE LEWMPR]E XMHEO EHE WMWE LEWMP TIPIPERKER, REQYR

NYWXVY ]ERK EHE EHEPEL WMWE OI[ENMFER IRKKYKEX .

19. EL[E EVE IVKYKEX QIRSPEO HIRKER XIKEW HEPMP KYKEXER

IRKKYKEX LEPEQER 7 EPMRIE TIVXEQE ]ERK QIRHEPMPOER Ð EL[E * WIFEKEM TIWIVXE PIPERK EXEW OYEWE *= = EHEPEL FIVXIRXERKER HIRKER EWEP

69 IVEXYVER IRIXIVM OIYERKER 

S. 93/.06/2010 IRXERK IXYRNYO IPEOWEREER IPERK

Ð,

HEPMP

]ERK HIQMOMER EHEPEL HEPMP ]ERK WERKEX XMHEO FIVHEWEV ]YVMHMW

WEQE WIOEPM, OEVIRE FIVHEWEVOER RHERK-RHERK  S. 10 ELYR 1998 IRXERK IVYFELER XEW RHERK-RHERK S. 7 ELYR 1992

IRXERK IVFEROER TEHE EWEP “ &ERO

12 E]EX 1 QIR]EXEOER FEL[E:

9QYQ HETEX QIQFIPM WIFEKMER EXEY WIPYVYL EKYRER, FEMO

QIPEPYM TIPIPERKER QEYTYR HMPYEV TIPIPERKER FIVHEWEVOER OYEWE

YRXYO QIRNYEP HMPYEV PIPERK HEVM TIQMPMO EKYRER HEPEQ LEP 2EWEFEL IFMXYV XMHEO QIQIRYLM OI[ENMFERR]E OITEHE &ERO ”,

IPERNYXR]E HEPEQ IRNIPEWER  IVFEROER EWEP HMNIPEWOER

TIPIPERKER

FEL[E

:“ 4IQFIPMER

HMQEOWYHOER

YRXYO

EKYRER

QIQFERXY

SPIL

12 E]EX 1

FERO

FERO

EKEV

QIPEPYM

HETEX

QIQTIVGITEX TIR]IPIWEMER OI[ENMFER 2EWEFEL IFMXYVR]E . EPEQ LEP FERO WIFEKEM TIQFIPM EKYRER 2EWEFEL IFMXYVR]E, WXEXYW FERO EHEPEL WEQE HIRKER TIQFIPM FYOER FERO PEMRR]E.”

IRKER HIQMOMER TIVFYEXER IVKYKEX  WIFEKEM TIWIVXE PIPERK

WIGEVE ]YVMHMW HMTIVFSPILOER WIWYEM HIRKER RHERK-RHERK  XIRXERK IVFEROER S. 10 ELYR 1998, WILMRKKE WYHEL WILEVYWR]E




HEPMP IRKKYKEX LEPEQER 7 EPMRIE TIVXEQE ERKOE 1.6 HMXSPEO EXEY WIXMHEO-XMHEOR]E HMR]EXEOER XMHEO HETEX HMXIVMQE.

20. EL[E EVE IVKYKEX NYKE QIRSPEO HIRKER XIKEW WIQYE HEPMP-HEPMP

IRKKYKEX TEHE FYXMV 1.5, FYXMV 1.6, FYXMV 1.7 , FYXMV 1.8 HER FYXMV 1.9. IFEKEMQERE XIPEL EVE IVKYKEX WEQTEMOER HEPEQ NE[EFER

TEHE IOWITWM, HEPMP-HEPMP 4IRKKYKEX ]ERK QIQTIVQEWEPELOER

QIRKIREM TVSWIHYV TIPIPERKER XMHEO VIPIZER HIRKER MRXM KYKEXER

]ERK

QIQTIVQEWEPELOER

KYKEXER

XIRXERK

TIVPMRHYRKER OSRWYQIR.

21. EL[E EVE IVKYKEX XIKEWOER OIQFEPM RHERK-RHERK 

FEL[E WIWYEM HIRKER

S. 8 ELYR 1999 XIRXERK IVPMRHYRKER

SRWYQIR TEHE   EWEP 8 WEQTEM EWEP 17 ]ERK QIRKEXYV XIRXERK TIVFYEXER-TIVFYEXER ]ERK HMPEVERK FEKM TIPEOY YWELE

YRXYO HMPEOYOER, QEOE HEPMP-HEPMP ]ERK HM WEQTEMOER IRKKYKEX TEHE FYXMV 1.5 W/H 1.9 HIRKER

QEXIVM

XIVWIFYX

KYKEXER

]ERK

XMHEO VIPIZER WIGEVE LYOYQ

HMHEWEVOER

TEHE

WIRKOIXE

OSRWYQIR ;

EPEQ LEP MRM QSLSR TIVLEXMER QENIPMW LEOMQ, FEL[E

KYKEXER

IRKKYKEX ]ERK QIR]EQTEMOER HEPMP-HEPMP ]ERK EFWYVH, XMHEO NIPEW WIVXE XMHEO WIWYEM HIRKER JEOXE-JEOXE ]ERK XIVNEHM, LER]EPEL QSXMJ

IRKKYKEX YRXYO QIRKLEQFEX IOWIOYWM TIRKSWSRKER ]ERK WEEX MRM HEPEQ TVSWIW TIVQSLSRER OITEHE IRKEHMPER IKIVM IHMVM.

22. EL[E

EVE IVKYKEX NYKE QIRSPEO HIRKER XIKEW HEPMP-HEPMP

IRKYKEX FYXMV 2 QIPMTYXM : FYXMV 2.1, FYXMV 2.2, FYXMV 2.3 ]ERK MRXMR]E

QIR]EXEOER

FEL[E

IRKKYKEX

OIFIVEXER

XIVLEHET

OIXIRXYER PEYWYPE EOY ]ERK XIVPIXEO TEHE HSOYQIR /TIVNERNMER HEPEQ - ]ERK QIQFIFERM  S. 1537,  S. 273 HER  S. 783 ]ERK OIXMKER]E EXEW REQE IRKKYKEX,

]ERK




QIRYVYX IRKKYKEX XMHEO WIWYEM HIRKER EWEP 18 E]EX (1) LYVYJ I HER LYVYJ K, HER E]EX 2  S. 8 ELYR 1999 XIRXERK IVPMRHYRKER SRWYQIR (UYSH RSR).

EPEQ LEP MRM EVE IVKYKEX

XIKEWOER OIQFEPM FEL[E

ÐPEYWYPE

EOY ]ERK XIVGERXYQ HMHEPEQ - WIFEKEMQERE ]ERK XIVHETEX HEPEQ HEPMP TSWMXE IRKKYKEX TEHE FYXMV 2.1, 2.2 HER 2.3Ñ,

QIVYTEOER OPEYWYPE HEPEQ HSOYQIR WXERHEV %OXE ]ERK HMFYEX SPIL &EHER 4IVXERELER 2EWMSREP (&42) HER ]ERK

HMKYREOER SPIL 44%8 HEPEQ QIPEOYOER XYKEWR]E WIPEOY

4INEFEX 2IKEVE ]ERK QIQFYEX EOXE SXIRXMO HM FMHERK

TIVXERELER !

26. EL[E HIRKER HIQMOMER NIPEW IRKKYKEX WEPEL EPEQEX ETEFMPE

QIRKENYOER OIFIVEXER EXEY QIRKENYOER KYKEXER/XYRXYXER OITEHE

IVKYKEX  EXEYTYR OITEHE IVKYKEX . ILEVYWR]E XIVLEHET KYKEXER ]ERK HIQMOMER IRKKYKEX QIRKENYOER OIFIVEXER OITEHE , OEVIRE HEPEQ LEP MRM IVKYKEX  QEYTYR XIVKYKEX 

OIHYHYOERR]E WEQE HIRKER IRKKYKEX ]EMXY WIFEKEM ÐSRWYQIRÑ FYOER ÐIPEOY WELEÑ WIFEKEMQERE ]ERK HMEXYV HEPEQ  M S. 8

ELYR 1999 XIRXERK IVPMRHYRKER SRWYQIR.

27.

EL[E WIPERNYXR]E IVKYKEX  QIRSPEO HIRKER XIKEW HEPMP-HEPMP

IRKKYKEX ERKOE 3 ]ERK QIPMTYXM: FYXMV 3.1, 3.2, OEVIRE HEPMP-HEPMP ]ERK XIVGERXYQ TEHE FYXMV 3.1 HER 3.2 LER]EPEL TIRKYPERKER HEVM HEPMP-HEPMP WIFIPYQR]E.

28.

EL[E PIFML PERNYX IVKYKEX  QIRSPEO HIRKER XIKEW HEPMP-HEPMP

TSWMXE IRKKYKEX ]ERK QIQMRXE KERXM VYKM QEXIVMIP QEYTYR KERXM VYKM MQQEXIVMEP WIFEKEMQERE XIVGERXYQ TEHE LEPEQER 19 WEQTEM HIRKER LEPEQER 21, OEVIRE XIVFYOXM FIVHEWEV JEOXE-JEOXE HMEXEW XYRXYXER ]ERK HIQMOMER XMHEO FIVHEWEV ]YVMHMW WEQE WIOEPM.




IVHEWEVOER JEOXE-JEOXE XIVWIFYX HMEXEW HER OIXIRXYER-OIXIRXYER

]YVMHMW XIPEL NIPEW FEL[E XMHEO EHE WEXYTYR TIVFYEXER IVKYKEX  QEYTYR IVKYKEX  ]ERK QIPERKKEV OIXIRXYER-OIXIRXYER ]ERK HMEXYV HEPEQ  S. 8 ELYR 1999 XIRXERK IVPMRHYRKER SRWYQIR. YWXVY HEPEQ TIVOEVE

E UYS ]ERK HMVYKMOER EHEPEL

IVKYKEX OEVIRE IRKKYKEX XIPEL QIPEOYOER TIVFYEXER [ERTVIWXEWM ]EMXY XMHEO QIQFE]EV OI[ENMFER IRKKYKEX OITEHE IVKYKEX WIGEVE XITEX [EOXY, WILMRKKE KYKEXER TIVPMRHYRKER OSRWYQIR ]ERK

HMXYNYOER OITEHE IVKYKEX  HER IVKYKEX  EHEPEL KYKEXER ]ERK XMHEO FIREV, XMHEO FIVHEWEV LYOYQ HER QIRKEHE-EHE.

IRKER HIQMOMER KYKEXER IRKKYKEX ]ERK QIRKENYOER XYRXYXER

KERXM VYKM QEXIVMIP QEYTYR MQQEXIVMEP WYHEL WILEVYWR]E HMXSPEO EXEY WIXMHEO-WIXMHEOR]E HMR]EXEOER XMHEO HETEX HMXIVMQE.

E OE

IVHEWEVOER JEOXE-JEOXE XIVWIFYX HMEXEW, EVE IVKYKEX QSLSR HIRKER LSVQEX OITEHE ENIPMW EOMQ IRKEHMPER IKIVM IHMVM =ERK YPME YRXYO QIQYXYW TIVOEVE E UYS HIRKER TYXYWER  ++ +++  -= =  ++ +++   .

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik

tertanggal 30 Januari 2013, sedangkan Para Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 20 Februari 2013 ;

Menimbang,bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat

hanya mengajukan bukti - bukti surat, berupa ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (WNI) atas nama WENDY SAPUTRA, NIK : 3571023101530001 (Bukti P.1) ;

2. Foto copy Kutipan Kelahiran Nomor : 23/1953 atas nama TIK SING (WENDY SAPUTRA) (Bukti P.2) ;

3. Foto copy Susunan Keluarga (KSK) Nomor : 3571020709070003, terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1.WENDY SAPUTRA ;

2.AGUSTIN SAPUTRA ;

3.FUK ANTO SAPUTRA ; 4.JAYANTO SAPUTRA ;

5.YUNLY FEBRIANATA SAPUTRA, (Bukti P.3) ;

4. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503.5/078/420.43/2003, yang menjadi syarat mendapat fasilitas kredit KMK

BRI (Bukti P.4) ;

5. Buku Tabungan BRItama, atas nama WENDY SAPUTRA, saldo akhir Rp. 295.226,00

dan lampirannya

bukti

pemegang

sertifikat polis asuransi

PT.BSAM (Bukti P.5) ;

6. a. Foto copy Surat Penawaran Putusan Kredit No. B. 360/ KCP-

IX/

ADK/05/2005, tanggal 12 Mei 2005 ;

b. Foto copy

Surat Penawaran

Putusan Kredit

No.B.2658-KC-IX/ADK/

06/2008, tanggal 10 Juni 2008 ;

c.Foto copy Surat Penawaran Putusan Kredit No.B.1938-KC-IX/ADK/ 04/2009,tanggal 24 April 2009 ; (Bukti P.6) ;

7. Foto copy Akte Perjanjian Kredit No.45 dan perubahannya (Bukti P.7) ; 8. a. Foto copy APHT No. 127/PHT/K-Kt/2003 tanggal 5Mei 2003 ;

b. Foto copy APHT No. 286/ PHT/ K-Kt/ 2003 tanggal 10 Oktober 2003 ;

c. Foto copy APHT No. 174/PHT/K-Kt/2006 tanggal 6 Juni 2006 ;

d. Foto copy APHT No. 456/HT/K.WT/2007 tanggal 19 September 2007 ;




e. Foto copy APHT No. 197/PHT/K.Kt/2008 (Bukti P.8) ;

9. Foto copy Laporan Rekening Koran atas nama debitur WENDY SAPUTRA, terdiri dari 9 halaman (Bukti P.9) ;

10. Foto copy Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Koran (Bukti P.10) ;

11. Foto copy Surat Nomor : B. 4821-KC-XVI/ADK/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011 ;

Perihal Pemberitahuan terjual Obyek Barang Lelang dan peralihan

hak dari BRI Cabang Kediri

tanpa

menyebut

nama Pembeli/ Pemenang

Lelang (Bukti P.11) ;

12.Foto

copy

Surat

Nomor

:

B.4985/KC-XVI/ADK/11/2011

tanggal

07

November 2011 Perihal Penolakan Permintaan Fotocopy Dokumen dari BRI

Cabang Kediri, yang dilampiri surat permohonan dokumen / berkas berkaitan dengan kredit (Bukti P.12) ;

13.Foto copy Gambar foto Papan Banner / plang yang bertuliskan

TANAH

INI MILIK BRI dan ancaman Pasal 406 KUHP yang ditancapkan pada obyek Hak Tanggungan (Bukti P.13) ;

14.Foto copy Relaas Panggilan Tegoran (Aanmaning) Perkara Nomor: 03/ Eks.GA/2012/PN.Kdi Pengosongan

tanggal

30

Agustus

2012,

perihal

Permohonan

Obyek Lelang An. Pemohon EFFENDI HIDAYAT, Pimpinan

PT. BRI ( Persero ) Tbk, Cabang Kediri, (Bukti P.14) ;

15. Foto copy RISALAH LELANG, Nomor : 962/2011 tanggal 30 September 2011, beserta lampirannya (Bukti P.15) ;

16. Foto copy pendapat ahli Prof.Dr. Soenarjati Study Dagang dan

Hukum

Hartono, S.H.

Dosen Bidang

Perbankan, Universitas Saraswati,Denpasar




Bali,selaku pembimbing penulis Drs.Muhamad Djumhana, S.H. dsb.

dalam

buku berjudul Hukum Perbankan di Indonesia (Bukti P.16) ;

17. Foto copy Surat Pemberitahuan

dan keberatan dari Penggugat yang

diterima Pejabat KPKN Malang, Lampiran bukti penyiaran di 2 (dua) Radio FM sebelum pelaksanaan lelang menyiarkan

nilai limit

di KPKNL Malang,yang mencamtumkan

barang obyek,

Rp. 10.000.000.000 tetapi tidak

direspon/ pembiaran (Bukti P.17) ;

18. Foto

copy Ikhtisar Peraturan Bank

Indonesia

berkaitan

dengan

pelaksanaan :Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEPDIR/ 1998

tertanggal

12 November

1998

Tentang RESTRUKTURISASI

KREDIT juncto Pendapat Ahli H.Moch. Tjoekam beserta

lampiran

Ikhtisar

Bank Indonesia (1999:286-290) (Bukti P.18) ;

19. Foto copy Surat Edaran BankIndonesia Nomor 7/25/DPNP Jakarta, 18 Juli 2005 Perihal

Transformasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data

Pribadi Nasabah, BAB III, point ke-3 dsb. (Bukti P.19) ;

20. Foto copy

Pasal

5 ayat (2), Pasal

9, Pasal 10, dan Pasal 11, dsb

nya. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi

Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Bukti

P.20) ;

21. Foto copy UU RI No . 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang

NEGARA

No. 7

Tahun

REPUBLIK

1992

Tentang

INDONESIA

Perbankan, ( vide

TAHUN

1998 NOMOR 182 ; Dan

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR serta

Penjelasan

LEMBARAN

31 TAHUN

1992

dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3472) (Bukti P.21) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 22. Foto

copy

Pasal

67,

69

dan

70,

dsb. nya

Peraturan Menteri

Keuangan RI Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

23. Foto copy Pasal 20 ayat 1 jo Pasal 6 ; dan Pasal 20 ayat 3 dan ayat 4 UU Hak Tanggungan, Lembaran

Negara RI

Nomor 42 tahun 1996,

Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3632

(Bukti

P.23) ;

24. Foto copy Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan

Konsumen Lembaran Negara RI Nomor 42 dan tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821 (Bukti P.24) ;

25. Identitas Lembaga Konsultasi Hukum Perbankan dan yang membantu Penggugat

Pelelangan Umum

dalam bidang perlindungan asas

lelang dsb.nya diluar pengadilan dengan biaya

kredit,

Rp. 150.000.000,- (Bukti

P.25) ;

26. Foto

anak

kandung

Penggugat, kelas IV

FEBRIANATA SAPUTRA (Lily) “TANAH INI MILIK BRI”

SD

bernama

membawa plang/banner yang

beserta ancaman

Pasal

YUNLY

bertuliskan

406 KUHP (Bukti

P.26);

27. a. SHM No.1573, atas nama pemegang hak : WENDY terletak

di

Desa

Banjaran

Kec. Kota

Kediri

SAPUTRA, yang

Luas

1.630 m2

Sebagaimana Surat Ukur Nomor 7i/bjr/2000.

b. SHM No. 273, atas nama pemegang hak : WENDY SAPUTRA, yang terletak di Desa Segaran Kec. Wates Kab. Kediri

Luas

1.324 m2.

Sebagaimana Surat Ukur Nomor 24/segaran/2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id c. SHM

No. 783, atas nama pemegang hak

yang terletak

di

Desa

:

WENDY SAPUTRA,

Setonopande Kec. Kota Kediri, Luas 234 m2

Sebagaimana Surat Ukur Nomor 07/STNPD/200… (Bukti P.27) ;

28. Foto copy

Putusan

Nomor

Pdt.G/2010/PN.Kdr, dan

: 319/ PDT/ 2011/ PT. jo Nomor

masih diperiksa di

:

Mahkamah Agung

07/

RI

dengan nomor register : 07/K/PDT/2012 (Bukti P.28) ;

29. Foto copy NPWP Atas nama WENDY SAPUTRA 6.417.634.0-622.

(Bukti

yang

nasabah

SAPUTRA

membebani

barang) senilai Rp. 110.775.000,- PPH persetujuan

( debitur )

Nomor

P.29)

30. Foto copy NPWP Atas nama WENDY 000000000 - 623-000,

dengan

dengan

penggugat

Pasal

;

Nomor

( debitur/Pemilik

25, tanpa tanda tangan /

atau dokumen NPWP tidak jelas asal

Usulnya.Kolom wajib pajak ditandatangani oleh Sri Pudjiastuti. Mlg,Tanggal 5/10/11 dengan stempel tidak jelas (Bukti P.30) ;

31. Foto copy

Tanda

penggugat atas

terima

setoran

Pajak PBB

yang

SHM No. 1573/ Kel. Banjaran ; SHM

dibayar oleh

No. 273/ Desa

Segaran ; SHM No. 783/ Desa Setonopande ( Bukti P.31) ;

32. Foto copy Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung RI Pdt/1987

tanggal

menyebutkan dalam

23

bahwa

perjanjian

Agustus

1988,

tanggung

jawab

kredit

( untuk

yang

terhadap

salah

Nomor 1042 K/ satu

ongkos

penagihan kredit )

isinya

pengacara

adalah menjadi

tanggung jawab Bank ;

Foto copy Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI

Sip/ 1982 tanggal 10 September 1985

dan

Nomor 2450 K/

Putusan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id RI

Nomor

2216 K/ Pdt/ 1988

tanggal

menetapkan

bahwa

Bank batal

demi hukum dan tindakan

26 Juli 1990,

kebijaksanaan Bank melaksanakan

dalam

intinya

perjanjian

kredit

demikian merupakan

perbuatan

yang beritikad baik (Bukti P.32) ;

33. Foto copy Sertifikat Polis pertanggungan Asuransi jenis kebakaran dan jiwa atas nama pemegang polis Debitur WENDY SAPUTRA (Bukti P.33) ;

34. Foto copy PP RI Nomor 1 tahun 1971, tentang penyertaan modal Negara RI untuk pendirian perseroan di bidang asuransi kredit khusus UKM Pasal 2 dsb. nya (Bukti P.34) ;

35. Foto copy Pasal 10 ayat 1 Bab III,Peraturan Bank Indonesia Nomor PBI/2005

tentang

7/7/

Penyelesaian Pengaduan Nasabah, beserta penjelasan

(Bukti P.35) ;

36. Foto copy Bab II tentang Obyek, Tarif, dan Yang Terhutang Bea Meterai,

sesuai UU Nomor 13/ 1985 tentang Bea Meterai pada Pasal 2 ayat (1) (Bukti P.36) ;

37. Foto copy Pasal

1 butir ke- 3 dan Pasal

2 UU Nomor 40/2007 tentang

Perseroan Terbatas (Bukti P.37) ;

38. Foto copy Pasal 1 butir ke-9, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11 dan Pasal 28 UU Nomor 20/ 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ;

39. Foto

copy

Undang-Undang R I Nomor 4 Tahun 1996

tentang Hak

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Bukti P.39) ;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-1 s/d P-39, kecuali bukti P.33 yang tidak ada aslinya ;




Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Para

Tergugat juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 07/Pdt.G/2010/ PN.Kdr.

tanggal 10 November 2013, atas perkara perdata antara Wendy Saputra dan Agustin Saputra selaku PARA PENGGUGAT dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kediri selaku

TERGUGAT. Dalam

perkara perdata ini diputus oleh Pengadilan Negeri Kediri bahwa PT.BRI (Persero) Tbk menang (Bukti T.1) ;

2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 319/PDT/2011/ PT.BY tanggal 25 Juli 2011. Dalam perkara perdata di tingkat

Banding ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur bahwa PT.BRI (Persero) Tbk menang (Bukti T.2) ;

3. Foto copy Akta Persetujuan Membuka Kredit tanggal 7 Mei 2003 No.13 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12

bulan

yang

dilakukan

dihadapan

Notaris

Soebekti

Ngardiman,SH. (Bukti T.3) ;

4. Foto copy Akta nomor 05 tanggal 2 Oktober 2003 dihadapan Notaris Soebekti Ngardiman, SH. (Addendum I), dilakukan suplesi/ tambahan kredit

sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total kredit Para Penggugat menjadi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (Bukti T.4) ;

5. Foto copy Akta Persetujuan Perpanjangan Kredit Nomor 13 tanggal 7 Mei 2004

dihadapan notaris

Soebekti Ngardiman,SH. (Addendum II) (Bukti

T.5) ;




6. Foto copy Akta Persetujuan Perpanjangan Kredit nomor 66 tanggal 13 Mei 2005 dihadapan notaris Soebekti Ngardiman, SH. (Addendum III) (Bukti T.6) ;

7. Foto

copy

Akta

Persetujuan

Penambahan /

Suplesi,

Penambahan

Jaminan dan Perpanjangan Kredit No. 20 tanggal 6 Juni 2006 dihadapan notaris

Soebekti Ngardiman,SH. (Addendum IV)

dilakukan

tambahan/

suplesi kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga total hutang Para Penggugat kepada

Tergugat

menjadi sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (Bukti T.7) ;

8. Foto copy Akta Persetujuan Perpanjangan Kredit No. 108 tanggal 6 Juni 2007 di hadapan notaris Soebekti Ngardiman, SH. (Addendum V) (Bukti T.8) ;

9. Foto copy Akta Persetujuan Penambahan/ suplesi, penambahan fasilitas, penambahan jaminan dan perpanjangan kredit No.45 tanggal 17Juni 2008 di

hadapan

menambah

notaris

Soebekti Ngardiman, SH. (Addendum VI)

dengan

fasilitas kredit sebesa r Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta

rupiah) (Bukti T.9) ;

10. Foto copy Akta Persetujuan Perpanjangan Kredit No.13 tanggal 8 Mei

2009 di hadapan notaris Soebekti Ngardiman, SH. (Addendum VII) (Bukti T.10) ;

11.Foto copy SHM No. 1537 atas nama Wendy Saputra (Bukti T.11) ;

12. Foto copy APHT Nomor 127/PHT/K-Kt/2003 tanggal 7 Mei 2003 (Bukti T.12) ;

13. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 201/2003 tanggal 13 Oktober 2003 (Bukti T.13) ;




14. Foto copy APHT Nomor 286/PHT/ K.Kt/2003

tanggal 02 Oktober 2003

( Bukti T.14) ;

15. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 568/2003 tanggal 13 Oktober 2003 (Bukti T.15) ;

16. Foto copy APHT Nomor 174/PHT/K.Kt/2006 tanggal 6 Juni 2006 (Bukti T.16) ;

17. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III No. 334/2006 tanggal 21 Juni 2006 (Bukti T.17) ;


19. Foto copy APHT Nomor 546/HT/K.WT/2007 tanggal 19 September 2007 (Bukti T.19) ;

20.Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 1259/2007 tanggal 29 Oktober 2007 (Bukti T.20) ;


22.Foto copy APHT No. 197/PHT/ K.Kt/2008 tanggal 17 Juni 2008 (Bukti T.22) ;

23. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No.653/2008 tanggal 8 Juli 2008 (Bukti T.23) ;

24. Foto copy Print Out Nomor Rekening 0033-01-501332-15-1 atas nama WENDY SAPUTRA tertanggal 01 September 2010 yang berisi antara lain

Penggugat terakhir kali membayar angsuran untuk KMKD I tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp. 13.200.000,- (Bukti T.24) ;

25. Foto copy Print Out Nomor Rekening 0033-01-501595-15-7 atas nama WENDY SAPUTRA

tertanggal 01 September 2010 yang berisi antara lain

Penggugat terakhir kali membayar angsuran untuk KMKD II tanggal 1 Juli 2009 sebesar Rp. 27.100.000,- (Bukti T.25) ;




26. Foto copy Surat Pemberitahuan Tunggakan Kredit dari Tergugat II kepada Penggugat No. B. 3758-KC/IX/ADK/08/09 tanggal 18 Agustus 2009 (Bukti T.26);

27. Foto copy Surat Peringatan I dari Tergugat II kepada Penggugat No. 4590KC-IX/ADK/10/09 tanggal 8 Oktober 2009 (Bukti T.27) ;

28.Foto copy Surat Peringatan II dari Tergugat II kepada Penggugat No B.5119-KC/IX/ADK/11/2009 tanggal 9 Nopember 2009 (Bukti T.28) ;

29. Foto copy Surat Peringatan III dari Tergugat II kepada Penggugat No. B. 734-KC/IX/ADK/02/10 tanggal 8 Pebruari 2010 (Bukti T.29) ;

30.Foto copy Surat dari PT.BRI (Persero) Tbk.Kantor Cabang Kediri kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang, Nomor : B.3953-KC/XVI/ADK/08/2011 Perihal Permohonan Lelang Baru (Bukti T.30) ;

31. Foto copy Salinan Risalah Lelang Nomor : 962/2011 tanggal 30 September 2011 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang (Bukti T.31);

32.Foto copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 962/2011 atas obyek Sertifikat

Hak Milik Nomor : 273 tanggal 17 Oktober 2005 atas nama Wendy Saputra dengan harga pokok lelang senilai Rp. 165.500.000,- (Bukti T.32) ;

33.Foto copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 962/2011 atas obyek Sertifikat Hak Milik Nomor : 783 tanggal 7 Oktober 2003 atas nama Wendy Saputra dengan harga pokok lelang senilai Rp. 850.000.000,- (Bukti T.33) ;

34.Foto copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 962/2011 atas obyek Sertifikat Hak Milik Nomor : 1537 atas nama Wendy Saputra dengan harga pokok lelang senilai Rp.1.200.000.000,- (Bukti T.34) ;




35.Foto copy Laporan Realisasi lelang (lampiran Salinan Risalah Lelang No.962/ 2011) yang dikeluarkan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Malang pada tanggal 7 Oktober 2011 ; (Bukti T.35) ; Menimbang,

bahwa

selanjutnya setelah Penggugat mengajukan

kesimpulan pada tanggal 27 Maret 2013, kedua belah pihak menyatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala

sesuatu yang telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

1.DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat selain menyangkal

gugatan Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi/keberatan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : 1. Gugatan

Penggugat tidak jelas atau

kabur (obscuur libel) karena

mencampuradukan antara gugatan berdasarkan sengketa pemutusan perjanjian secara sepihak berdasarkan klausula perjanjian baku sehingga

bertentangan dengan kaidah hukum perlindungan konsumen dengan gugatan perbuatan melawan hukum ;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak mengikutsertakan pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disingkat PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disingkat dengan BPN) selaku pihak yang

menerbitkan

dokumen

Akta

Pembebanan

Hak

Tanggungan

(selanjutnya disingkat dengan APHT) ;




Menimbang, bahwa kini akan dipertimbangkan satu-persatu dalil eksepsi

dari Para Tergugat tersebut, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan

atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak

langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85) :

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas,

maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosesuil yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena gugatan

dipandang

cacat

formil

karena

kabur

dan

tidak

jelas

sebab

mencampradukkan kaidah hukum gugatan wanprestasi berdasarkan perlindungan

konsumen dengan perbuatan melawan hukum. Disamping itu, gugatan Penggugat kurang pihak karena menyangkut kepentingan hukum pihak ketiga yang berkepentingan namun tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini ; Menimbang,

bahwa

dengan

demikian

eksepsi

tersebut,

harus

dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghidarkan kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar ;

Menimbang, bahwa didasari pokok sengketa ini yang menyangkut

hubungan hukum antara usaha perbankan dengan nasabahnya, sehubungan

dengan adanya suatu pelaksanaan perjanjian kredit yang berakibat pada adanya pelelangan harta milik Penggugat yang dijadikan sebagai jaminan utangnya, sehingga penerapan hukum dalam perkara ini tentunya haruslah memperhatikan dengan

sungguh-sungguh

keseluruhan

isi

dan

jiwa

ketentuan

peraturan




perundang-undangan yang mengatur bagaimanakah suatu transaksi perbankan

mesti dilakukan (Undang-Undang tentang Perbankan) dan berbagai peraturan

perundang-undangan lainnya yang mengatur hal tersebut. Disamping itu, tentunya

juga diperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan terkait, yurisprudensi dan doktrin yang mengatur hal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam penjatuhan putusan perkara

ini tidak dimaksudkan sebagai menerapkan ketentuan undang-undang secara

formal belaka, namun juga dipergunakan berbagai penemuan hukum dan berbagai macam methode penafsiran hukum sebagai pedoman dalam penjatuhan putusan ;

Menimbang, bahwa kini akan dipertimbangkan satu persatu pokok

permasalahan

eksepsi

dalam

perkara

a

quo,

dengan

pertama-tama

dipertimbangkan mengenai eksepsi point no 1 tentang Gugatan Penggugat tidak

jelas atau kabur (obscuur libel) karena mencampuradukkan antara gugatan

berdasarkan sengketa konsumen dengan gugatan perbuatan melawan hukum, dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut : •

Bahwa sebelumnya harus dipahami terlebih dahulu yang dimaksud dengan

gugatan obscuur libel adalah surat gugatan Penggugat tidak jelas, dimana agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas ;

•

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR memang tidak terdapat penegasan yang merumuskan suatu

gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktek peradilan, sering

dipedomani ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan. Hal ini didasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan praktik beracara);

•

Bahwa dalam Pasal 8 Rv disebutkan bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu fakta kejadian maupun dasar




tuntutannya, sehingga kini dalam kebiasaan praktik peradilan suatu surat

gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya perkara,

dengan perkataan lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas dalam fundamentum petendi/posita yaitu bagian yang memuat alasanalasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari secara seksama gugatan Penggugat

tanggal 15 Oktober 2012, ternyata yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam

gugatan ini salah satunya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan mencantumkan klausula baku dalam perjanjian Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dan dalam petitumnya

Penggugat antara lain menuntut agar Pengadilan menyatakan batal demi hukum perjanjian Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) tersebut

juga Risalah

lelang tanggal 26 September 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan

Kekayaan negara dan Lelang (KPKNL) Malang untuk melakukan penjualan lelang terhadap jaminan tanah SHM No.1537, SHM No. 273

dan SHM No. 783

semuanya atas nama dan merupakan milik Penggugat sehingga akibat perbuatan Para Tergugat tesebut Penggugat mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatan Penggugat tersebut, ternyata

yang menjadi dasar hukum dari gugatan tersebut adalah didasarkan pada Undang-

undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana hal ini nantinya akan mendasarkan perbuatan tersebut dengan adanya suatu perjanjian

antara konsumen dengan pelaku usaha yang dalam perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat II didasarkan pada perjanjian APHT (Akta Pembebanan Hak Tanggungan);

Menimbang, bahwa oleh karena itulah yang menjadi persoalan yang harus

dijawab sehubungan dengan adanya eksepsi point no 1 adalah, apakah suatu




gugatan yang didasarkan pada kaidah hukum wanprestasi dalam ketentuan

perlindungan konsumen dan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat ini adalah dapat dikatakan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa kaidah hukum gugatan wanprestasi dan gugatan

perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang bebeda. Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cedera janji dalam suatu perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab, hal mana didasarkan pada Pasal 1343

KUHPerdata, sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa walaupun ada perbedaan prinsipil antara wanprestasi

dengan perbuatan melawan hukum, namum dalam praktik persengketaan di pengadilan hal tersebut tidaklah perlu diperdebatkan secara kaku dan ekstrem

karena Menurut Setiawan, perbuatan melawan hukum kalau melanggar UndangUndang yang berlaku untuk umum. Sedangkan wanprestasi tentang perjanjian yang berlaku untuk para pihak. "Simpel sekali masalahnya,". Perbedaan

wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang terus dibesar-besarkan seakanakan menjadi perdebatan klasik yang tidak pernah usai. Hal ini sebenarnya tidak lebih dari upaya salah satu pihak untuk menghindar memenuhi kewajibannya. "Sebenarnya hukum itu kaedahnya cuma dua : sopo sing salah kudu dihukum,

sopo sing ngutang kudu bayar ( siapa yang salah harus dihukum, siapa yang berhutang harus membayar ), tidak ada lain. Pada akhirnya semua bermuara ke sana," ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah beberapa sarjana hukum bahkan

menyamakan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dengan batasan-

batasan tertentu. Asser Ruten, berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id hakiki

antara

perbuatan

melawan

hukum

dan

wanprestasi.

Menurutnya,

wanprestasi bukan hanya pelanggaran atas hak orang lain, melainkan juga

merupakan gangguan terhadap hak kebendaan. Senada dengan Rutten, Yahya Harahap berpandapat bahwa dengan tindakan debitur dalam melaksanakan

kewajibannya yang tidak tepat waktu atau tak layak, jelas itu merupakan

pelanggaran hak kreditur. Setiap pelanggaran hak orang lain berarti merupakan perbuatan melawan hukum. Dikatakan pula, wanprestasi adalah species , sedangkan genusnya adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selain itu adalah menjadi tugas hakim atau pengadilan

untuk menetapkan hukum untuk sesuatu keadaan tertentu, atau menetapkan

hukum antara undang-undang, menetapkan apakah yang “hukum” antara dua pihak yang bersangkutan itu. Dalam sengketa yang berlangsung di muka hakim itu, masing-masing pihak memajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil

manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan

sebagai yang sebenarnya itu, hakim dalam amar atau “dictum” putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR bahwa tidak

hanya peristiwa saja yang dapat dibuktikan, tetapi juga suatu hak. Oleh karena

itulah kalau dulu seorang penggugat yang menuntut kembali barang miliknya diwajibkan mendalilkan peristiwa-peristiwa bagaimana ia memperoleh hak miliknya

(jual beli dan penyerahan tukar-menukar), sekarang ia sudah dapat diterima apabila ia secara singkat mendalilkan bahwa ia adalah pemilik, atau bahwa ia

mempunyai hak milik atas barang sengketa. Pendirian para sarjana sekarang ialah, bahwa surat gugat itu sudah mencukupi asal Tergugat sudah dapat mengerti

berdasarkan apa Penggugat itu mengadakan tuntutannya. Dengan demikian, para




pihak yang bersengketa itu diwajibkan membuktikan tentang “duduknya perkara”. Tentang

bagaimana

hukumnya,

bukanlah

kewajiban

mereka

untuk

membuktikannya karena adalah kewajiban hakim untuk mengetahui hukum itu dan menerapkan hukum ini, sesudah ia mengetahui tentang duduknya perkara. Sudah menjadi

communis

opinio

hakim

yang

harus

mengkonstatir

peristiwa,

mengkualifisirnya dan kemudian mengkonstituirnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin-doktrin serta pertimbangan hukum

tersebut

di

atas,

maka

dalam

praktik

peradilan

penggabungan

gugatan

wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan juga diperbolehkan. Hal ini dapat dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung No. 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987 dan juga

Putusan Mahkamah Agung No. 866 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 dimana dalam pertimbangan putusannya menyatakan “ bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dengan

tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan yang demikian yang berupa komulasi obyektif dapatlah dibenarkan “ ; Menimbang,

bahwa

oleh

karena

itulah

berdasarkan

keseluruhan

pertimbangan hukum tersebut di atas apabila dicermati gugatan Penggugat

tanggal 15 Oktober 2012 yang didasarkan pada suatu wanprestasi berdasarkan dari perjanjian yang diputuskan secara sepihak karena telah diatur dalam perjanjian

baku

yang

dipandang

tidak

sesuai

dengan

Undang-Undang

Perlindungan Konsumen dan juga adanya perbuatan melawan hukum yang

merugikan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, tentunya ini tidaklah dapat dikatakan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur

(obscuur libel), karena gugatan yang demikian dapatlah dikatakan sebagai gugatan yang terdapat komulasi obyektif yang dalam praktek beracara dapat dibenarkan ;




Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas

eksepsi Para Tergugat point 1 tersebut tidaklah beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi

point

no. 2

yakni mengenai gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak

mengikutsertakan pihak PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan BPN (Badan

Pertanahan Nasional) selaku pihak yang menerbitkan dokumen APHT (Akta Pembebanan Hak Tanggungan ) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan gugatan Penggugat

dalam perkara ini adalah adanya klausula baku yang tercantum dalam dokumen

standar APHT (Akta Pembebanan Hak Tanggungan), dimana Penggugat

mendalilkan telah dirugikan haknya sebagai konsumen akibat klausula baku yang

ada didalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) karena bertentangan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa untuk melihat sejauh mana kedudukan dari PPAT

(Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam suatu perjanjian Pemberian Hak Tanggungan, maka terlebih dahulu haruslah

dipahami ketentuan norma yuridis yang mendasari suatu pemberian hak tanggungan. Bahwa dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah khususnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Pemberi Hak Tanggungan

adalah orang perseorangan atau Badan Hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan yang

bersangkutan . Sedangkan dalam Pasal 9 dalam undang-undang yang sama juga




disebutkan bahwa Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang ;

Menimbang, bahwa dari Pengertian Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-

undang No. 4 Tahun 1996 tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa dalam perjanjian

pemberian hak tanggungan hanyalah melibatkan dua pihak saja yakni pemberi Hak tanggungan dalam hal ini debitur dan penerima hak tangungan dalam hal ini Kreditur. Oleh karenanya jika dihubungkan dengan perkara ini yang mendasarkan gugatannya berdasarkan adanya kalusula baku dalam Akta Pembebanan Hak

Tanggungan (APHT), maka menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan bukti P - 8 yang sama dengan Bukti T - 12, Bukti T – 14, Bukti T - 16, Bukti T – 19, Bukti

T – 22 berupa Foto Copy APHT No. 127, APHT No. 286, APHT No. 174, APHT No.456 dan APHT No. 197, terlihat bahwa kedudukan Penggugat dalam perkara

ini adalah sebagai Pemberi Hak Tanggungan, sedangkan Para Tergugat adalah

selaku Penerima Hak Tanggungan, oleh karenanya gugatan Penggugat yang tidak melibatkan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan BPN (Badan Pertanahan Nasional)

sebagai

pihak,

dimana

dalam

gugatannya

tersebut

Penggugat

mendalilkan telah dirugikan haknya sebagai konsumen akibat klausula baku yang

ada didalam APHT (Akte Pembebanan Hak Tanggungan), telah tepat dan benar karena PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) bukanlah pihak dalam perjanjian APHT tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu haruslah dipertimbangkan bahwa hubungan

hukum diantara para pihak yang berperkara bisa timbul karena adanya perjanjian dan ataupun lahir karena Undang-Undang, mengingat rumusan dalam suatu perbuatan

melawan

hukum

sebagaimana

dirumuskan

dalam

Pasal

1365

KUHPerdata ditentukan bahwa “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa

kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan




kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dengan demikian sesungguhnya dalam suatu perbuatan melawan hukum terdapat suatu option (pilihan) dalam kualitas

apakah Penggugat mengajukan suatu gugatan dan kepada siapakah gugatan

tersebut harus ditujukan, sehingga manakala dalam eksepsinya Para Tergugat mempermasalahkan PPAT dan BPN yang membuat suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak, seharusnya juga diajukan sebagai pihak dalam perkara

ini, tentunya tidak perlu ditafsirkan secara sempit dan kaku sampai berakibat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, mengingat dalam suatu perbuatan melawan hukum mengandung suatu kaidah bahwa terserahlah kepada

Penggugat untuk menentukan kepada siapakah gugatan Penggugat harus

ditujukan, artinya Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang dirasakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan dirinya, oleh

karenanya harus digugatnya, sehingga dengan demikian dalil eksepsi Para

Tergugat tentang kurang lengkapnya para pihak dalam gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas

maka eksepsi Para Tergugat point no 2 tidaklah beralasan dan harus ditolak pula ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka

segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap

sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah

diuraikan di atas ;




Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

mengajukan jawaban yang salah satunya adalah bahwa gugatan Penggugat saat ini adalah pengulangan dari gugatan sebelumnya, namun dikemas dalam bentuk

sengketa konsumen karena terhadap obyek sengketa yang sama dan pokok

permasalahan yang sama, Pengugugat pada Tahun 2010 pernah mengajukan

gugatan PMH dan wanprestasi kepada Tergugat II dalam perkara No . 07/ Pdt.G/2010/PN.KDR. dan atas perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan

Negeri yang menolak gugatan Penggugat dan pada tingkat banding juga telah diputus yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan satu persatu dari apa yang

menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan

materi jawaban Para Tergugat Khusus mengenai adanya pengulangan terhadap

gugatan sebelumnya dalam perkara ini, hal ini penting untuk mencegah adanya disparitas putusan terhadap suatu perkara ;

Menimbang, bahwa nebis in idem adalah suatu prinsip hukum yang berlaku

dalam hukum perdata maupun pidana. Dalam hukum perdata, prinsip ini

mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat

diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Jadi, jika dalam sebuah perkara dengan obyek dan materi perkara yang sama, akan tetapi pihak-pihak yang bersengketa

berbeda, hal demikian tidak termasuk nebis in idem . Sebuah gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan yang mengandung nebis in idem , hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Prinsip hukum demikian secara jelas diatur dalam Pasal

1917 KUHPerdata.

Sedangkan, Mahkamah Agung menganut pendirian sebuah perkara yang tidak




memenuhi syarat formil dan diputus tidak dapat diterima, perkara tersebut bukan

termasuk ne bis in idem dan dan dapat digugat kembali untuk kedua kalinya;

Secara Yuridis , suatu gugatan dapat dikatakan nebis in idem bilamana bilamana :

1. apa yang digugat/ digugat/ diperkara diperkarakan kan sudah sudah pernah diperka diperkarakan, rakan,

2. dan telah ada ada putusan putusan yang telah telah berkekuatan berkekuatan hukum hukum tetap tetap dan bersifat bersifat positip seperti menolak gugatan atau mengabulkan. Dengan demikian putusan tersebut sudah litis finiri opportet. Kalau opportet. Kalau putusannya masih bersifat negatif, tidak mengakibatkan nebis in idem . Hal ini dapat dilihat dalam

putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1979 dalam putusan kasasi no.

878 k/ Sip/ 1977 yang menyatakan, “antara “ antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak terjadi nebis in idem, sebab putusan

Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi”

Menimbang, bahwa pelaksanaan asas ne bis in idem ini ini ditegaskan pula

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan asas nebis in idem . Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat

melaksanakan asas nebis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda (disparitas putusan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dari semua

bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini dihubungkan dengan

pengertian yuridis nebis in idem serta serta kebiasaan praktik, apakah ada pengulangan terhadap pemeriksaan pokok perkara serta pihak-pihak yang sama dalam perkara

ini, hal ini menjadi sangat penting untuk menghindari adanya disparitas putusan




terhadap hal yang sama yang tentunya akan sangat menyulitkan dalam pelaksanaan (eksekusi) putusan dikemudian hari sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa dari Bukti P – 28 yang sama dengan Bukti T – 1 dan

Bukti T – 2 berupa Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 07/ Pdt.G/2010/PN.Kdr. tanggal 10 Nopember 2010 atas perkara antara WENDY

SAPUTRA dan AGUSTIN SAPUTRA selaku Para Penggugat dengan PT. BANK RAKYAT INDONESIA

Cabang Kediri Kediri selaku Tergugat dan juga Foto Copy

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 319/PDT/2011/PT.Sby. tanggal 25 Juli

2011, maka Majelis Hakim menilai yang menjadi obyek dalam perkara 07/ Pdt.G/2010/PN.Kdr. tanggal 10 Nopember 2010 tersebut adalah mengenai tanah

SHM No.1537, SHM SHM No. 273 dan SHM No. 783 yang kesemuanya atas nama Wendy Saputra dimana kesemua SHM tersebut untuk menjamin pelaksanaan Persetujuan Penambahan fasilitas, Penambahan Jaminan dan Perjanjian Kredit

oleh PT Bank Rakyat Indonesia cabang Kediri berdasarkan Akta Notaris No 20 tahun 2006 dan Akta Notaris No. 45 tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Foto Copy Putusan Pengadilan

Negeri Kediri No. 07/Pdt.G/2010/PN.Kdr. tanggal 10 Nopember 2010 tersebut mengenai POKOK PERKARA nya telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Kediri saat itu dan dalam putusannya pada prinsipnya telah menolak

gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. Bahwa terhadap putusan Pengadilan

Negeri Kediri tersebut Para Penggugat mengajukan banding dan berdasarkan Bukti P – 28

yang sama dengan Bukti T – 2 berupa Foto Copy Putusan

Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 319/PDT/2011/PT.Sby. tanggal 25 Juli 2011,

Pengadilan Tinggi dalam putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri




Kediri yang menolak gugatan dari Para Penggugat, dan sampai saat ini perkara

tersebut masih masih dalam tahap pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa dari Bukti P – 28 yang sama dengan Bukti T – 1

berupa Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 07/Pdt.G/2010/PN.Kdr. tanggal 10 Nopember 2010 atas perkara antara WENDY SAPUTRA dan AGUSTIN

SAPUTRA

selaku Para Penggugat

dengan PT. BANK RAKYAT INDONESIA

Cabang Kediri selaku Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi obyek

dalam perkara tersebut secara prinsip adalah sama dengan obyek perkara dalam

perkara No 66/Pdt.G/2012/PN.Kdr. yang saat ini sedang diperiksa yakni mengenai

tanah SHM No.1537, SHM No. 273 273 dan SHM No. 783 yang kesemuanya atas nama Wendy Saputra yang menjadi jaminan dalam perjanjian pemberian kredit

dengan pihak dengan PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Kediri, begitu juga

dengan subyek perkaranya secara prinsip tidak ada perbedaan subyek perkara dalam perkara ini, karena hanya ada pengurangan pihak Penggugat, yang dalam perkara saat ini hanya WENDY SAPUTRA sendiri yang bertindak sebagai

Penggugat sedangkan Pihak Tergugat pada prinsipnya juga tetap sama karena

hanya Penambahan Tergugat yakni

PT. BANK RAKYAT INDONESIA

Kantor

Pusat Jakarta yang sebenarnya adalah merupakan Pihak yang sama dengan PT.

BANK RAKYAT RAKYAT INDONESIA Cabang Kediri ;

Menimbang, bahwa oleh karena secara prinsip terdapat kesamaan baik dari

subyek maupun obyek dalam perkara ini dengan perkara No. 07/Pdt.G/2010/ PN.Kdr. yang telah diputus juga oleh Pengadilan Negeri Kediri tanggal 10

Nopember 2010, dimana saat ini masih dalam pemeriksaan Kasasi di Mahkamah

Agung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat adanya suatu pengulangan perkara atau secara yuridis disebut sebagai nebis in idem dalam

perkara ini, meskipun dalam perkara sebelumnya belum terdapat suatu putusan




yang berkekuatan hukum tetap namun majelis hakim tidak akan memeriksa pokok

perkara yang mana hal ini semata-mata untuk mencegah adanya disparitas putusan terhadap obyek yang sama yang nantinya dapat menyulitkan didalam pelaksanaan putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas,

Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat adanya suatu pengulangan perkara dalam perkara ini sehingga gugatan penggugat ini dapat dikatakan nebis

in Idem ; ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini nebis in idem maka majelis

Hakim tidak akan memeriksa lebih lanjut mengenai hal yang menjadi pokok

perkara,

oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat

diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat

diterima, maka Penggugat berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di

bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Ketentuan UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan

Dengan Tanah, Herziene Inlandsch Reglemen (HIR), serta ketentuan perundangundangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI : •

Menolak eksepsi Para Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA :




1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 646.000,00 ( enam ratus empat puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikian

diputuskan

dalam

rapat

permusyawaratan

Majelis

Hakim

Pengadilan Negeri Kediri pada hari Senin, tanggal 8 April 2013, oleh kami KURNIA

YANI DARMONO, SH.,MHum., selaku Hakim Ketua Majelis, JOKO SAPTONO,SH. dan RICKY FARDINAND,SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 10 April 2013, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YULI

MARSONO,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

1. JOKO SAPTONO , SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

KURNIA YANI DARMONO, SH.,MHum.

2. RICKY FARDINAND,SH.

PANITERA PENGGANTI,

YULI MARSONO,SH.,MH.


66_Pdt.G_2012_PN.Kdr..pdf

Recommend Documents