5.5.2.2. Sk Monitoring Pengelolaan Dan Pelaksanaan UkmDeskripsi lengkap
ui
hjkFull description
hjk
sk ukmFull description
akreditasi puskesmas
oke
okeFull description
monitoring
monitoringDeskripsi lengkap
5.2.3. 2 Sk Monitoring Pengelolaan Dan Pelaksanaan Kegiatan UkmDeskripsi lengkap
monitoringFull description
sk
kgkghjghggkhljl;k;lk;lk
data
monitoring
bnmFull description
a
sk pengelolaanDeskripsi lengkap
sk pengelolaan
PEMERINTAH KOTA AMBON DINAS KESEHATAN PUSKESMAS AMAHUSU
J ln.A manhus manhus e –Des a A mahus mahus u (K ode P os 97117)
KEPUTUSAN PIMPINAN PUSKESMAS AMAHUSU NOMOR: 017/010205-02/SK/V/2017
TENTANG MONITORING PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN UKM PUSKESMAS AMAHUSU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PIMPINAN PUSKESMAS AMAHUSU,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka untuk mengetahui apakah pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan UKM di Puskesmas Amahusu telah berjalan sebagaimana mestinya, perlu dilakukan monitoring;
b.
bahwa sehubungan dengan poin a di atas maka dianggap perlu untuk membuat
Surat
Monitoring
Keputusan
Pengelolaan
dan
Pimpinan
Puskesmas
Pelaksanaan
UKM
Tentang
Puskesmas
Amahusu;
Mengingat
:
1.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2006 tentang Kesehatan;
2.
Peraturan Menteri Kesehatan
No 75 Tahun 2014 Tentang
Puskesmas; 3.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 279 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
4.
Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Standar
Pelayanan
Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 Minimal
Bidang
Kesehatan
di
Kabupaten/Kota;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN
KEPALA
PENGELOLAAN
PUSKESMASAMAHUSU DAN
MONITORING
PELAKSANAAN
UKM
PUSKESMASAMAHUSU. Kesatu
:
Monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas Amahusu dilaksanakan untuk mengetahui apakah program tersebut telah berjalan dengan baik, telah sesuai dengan rencana atau tidak, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan atau pemecahan masalah jika diperlukan.
Kedua
:
Setiap pemegang program melakukan pemantauan dilapangan terhadap pelaksanaan kegiatan, mencatat masalah-masalah yang timbul dan melakukan perbaikan atau pemecahan terhadap masalah yang timbul sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana.
Ketiga
Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.
