5.4.1.3.Uraian peran lintas sektor.doc

PEMERINTAH KOTA BOGOR DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS CIPAKU Jalan Raya Cipaku no. 1, Bogor Telepon (0251) 8348076 Uraian Peran Lintas Sektor No 1

Jabatan

Camat

Peran Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah, tugas-tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat, meliputi : a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f.

Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan;

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan 2

Babinkamtibmas

pemerintahan desa/kelurahan. 1. Melaksanakan dan memberikan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat secara terus menerus sepanjang waktu di wilayah hukumnya. 2. Mengemban dan melaksnakan fungsi managemen Kepolisian

3

Babinsa

bagi terselenggaranya keamanan di wilayah hukumnya. Sebagai ujung tombak pelaksanaan Sishankamrata itu. Di dalam kerangka Sishankamrata itu (berdasarkan UU no 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dinamakan Siatem Pertahanan Semesta), Koramil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pembinaan Teritorial dan Perlawanan Rakyat yang meliputi pembinaan geografis, demografis dan kondisi sosial dalam rangka menciptakan Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang tangguh di daerahnya untuk kepentingan Pertahanan Keamanan Negara (Hankamneg).

4

Lurah

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah mempunyai wewenang : a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; b. Mengajukan rancangan peraturan Kelurahan

Ket

c. Menetapkan peraturan Kelurahan yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; d. Membina kehidupan masyarakat Kelurahan e. Membina perekonomian Kelurahan f.

Mengkoordinasikan pembangunan Kelurahan secara partisipatif;

g. Mewakili Kelurahannya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.