4. Panduan Pendataan Keluarga Tahun 2015 SDH TTD1_opt

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Panduan Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga Tahun 2015 dapat terselesaikan. Semoga Panduan ini dapat dipergunakan sebagai acuan, seluruh pihak yang terkait Pendataan Keluarga 2015. Sebagaimana diketahui Pelaksanaan Pendataan Keluarga yang dilaksanakan sejak tahun 1994 yang didasarkan pada UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, diperkuat dengan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga yang merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Manajemen Program KB Nasional, berkaitan dengan penyediaan informasi dan data keluarga untuk mendukung pelaksanaan operasional dan manajemen Program KKB Nasional. Data hasil Pendataan Keluarga sebagai sumber data dan informasi pelaksanaannya diharapkan benar-benar dapat menghasilkan data dan informasi yang berkualitas, akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya serta memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan di lapangan. Lebih lanjut perlu dipahami bahwa data dan informasi yang diperoleh dari hasil Pendataan Keluarga selama ini mempunyai ciri yang unik sebagai milik masyarakat, karena pengumpulan dan pemutakhirannya dilakukan oleh kader dari masyarakat sendiri, cukup rinci, merupakan bagian dari operasional program KB, dapat dipertanggungjawabkan dan saling melengkapi dengan data lain yang telah ada di tingkat RT/RW/Dusun atau wilayah lain yang setingkat. Oleh karena itu, data dan informasi hasil pendataan keluarga ini selain digunakan untuk keperluan operasional program KB nasional sendiri, juga telah banyak dimanfaatkan oleh sektor pembangunan lainnya, khususnya untuk menentukan sasaran program. Dengan adanya perubahan lingkungan

Panduan Pencatatan dan Pelaporan | i

strategis khususnya menyambut era Jaminan Kesehatan Nasional menuntut segera dilakukan penyesuaian/perubahan variabel. Pada Panduan ini akan dijelaskan tentang tata cara pencatatan dan pelaporan Pendataan Keluarga yang disempurnakan meliputi Latar Belakang, Tujuan, Ruang Lingkup, Batasan dan Pengertian, Kebijakan dan Strategi, Langkah Kegiatan, dan Pokok-Pokok Kegiatan dengan harapan dapat membantu para petugas dan pengelola pencatatan dan pelaporan dalam melaksanakan tugas-tugas Pendataan Keluarga di lapangan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik saran maupun koreksi terhadap terbitnya Panduan Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga Tahun 2015, kami ucapaan terima kasih.

Jakarta, 16 Maret 2015 Direktur Pelaporan dan Statistik,

Dra. Theodora Pandjaitan, M.Sc

ii | Pendataan Keluarga Tahun 2015

SAMBUTAN

Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Panduan Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga Tahun 2015 dapat terselesaikan. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, sebagai turunan dari Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengamanatkan kegiatan Pendataan Keluarga. Pendataan keluarga dimaksud bukanlah sematamata sebagai kegiatan pengumpulan data dalam urusan ketersediaan data, kita memiliki berbagai sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K) di bawah kewenangan Wakil Presiden yang secara khusus menyediakan data rumah tangga miskin meliputi 40% total penduduk Indonesia. Tugas pokok BKKBN sebagaimana tersebut pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, pada lampiran N tentang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disebutkan antara lain: 1. Membuat perkiraan pengendalian penduduk; 2. Mengelola sistem informasi keluarga (khususnya penyediaan data KB); 3. Pembinaan ketahanan keluarga (sebagai upaya membangun terwujudnya 8 fungsi keluarga. Selain tiga hal di atas ada sejumlah urusan yang semuanya mengharuskan bagi setiap petugas pengelola KB (PKB/PLKB) dan Kader KB ditingkat RT/RW/Lingkungan memiliki peta kerja, rencana intervensi program dan pemantauan kemajuan program. Oleh karena itu perlu dilakukan pendataan kepada seluruh 76 juta keluarga Indonesia tanpa membedakan strata apapun termasuk mampu atau tidak mampu/miskin.

Panduan Pencatatan dan Pelaporan | iii

Hasil pendataan yang lebih dimaksudkan sebagai pemutakhiran capaian kinerja petugas pengelola KB (PKB/PLKB) secara kontinu di uji sahih melalui konsolidasi program di tingkat Kabupaten dan Kota, dan dipaparkan pada Sarasehan yang dipimpin oleh Pemerintah Daerah, sehingga diketahui gambaran nyata kemajuan upaya Pengendalian Penduduk melalui penyediaan Program KB yang merupakan perwujudan norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. Pendataan Keluarga sangat penting karena dapat digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan berbagai program pembangunan lainnya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMN 2014-2019, serta menjadi bagian dari fondasi “Pembangunan Sumber Daya Manusia mandiri berkualitas” (cita ke 5 dari visi Nawacita Presiden RI). Dengan memperhatikan berbagai tuntutan di atas dan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi, perlu dilakukan pengembangan sistem pengumpulan serta pengelolaan data hasil Pendataan Keluarga secara desentralisasi. Pengembangan yang dilakukan tersebut adalah dengan membangun satu instrumen pengumpulan data keluarga terpadu yaitu satu lembar untuk satu keluarga, sehingga data keluarga ini dapat tercatat secara utuh dan mempermudah perekaman data keluarga ke dalam media komputer menjadi Basis Data Mikro Keluarga yang terangkum dalam Data Keluarga Indonesia. Tahun 2015 pelaksanaan Pendataan Keluarga menjadi program prioritas BKKBN karena dilaksanakan pada awal RPJMN 2015 – 2019. Keunggulan Data Keluarga adalah dapat ditelusuri by name by address , sehingga memberikan kepastian terhadap sasaran program secara tepat, akurat, relevan sesuai dengan kondisi saat ini. Pengendalian penduduk melalui peningkatan kesadaran dan peran aktif keluarga Indonesia dalam mengatur kuantitas dan kualitas keluarga, akan “mengamankan” pengendalian kinerja dan indikator pembangunan ekonomi dan sumber-sumber kesejahteraan lainnya yang diselenggarakan Pemerintah dan masyarakat, untuk mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kesejahteraan yang merupakan hakikat pencapaian tujuan proklamasi 17 Agustus 1945. Oleh karena itu dengan diterbitkannya Panduan Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga Tahun 2015 ini, maka semua para pihak terkait, khususnya penyelenggara pendataan keluarga memiliki acuan yang jelas dan tegas untuk mencapai ketersediaan informasi yang akurat, berkualitas, terpercaya dan bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

iv | Pendataan Keluarga Tahun 2015

Jakarta, 19 Maret 2015 Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi,

dr. Abidinsyah Siregar, DHSM, M.Kes

Panduan Pencatatan dan Pelaporan | v

vi | Pendataan Keluarga Tahun 2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

SAMBUTAN

iii

DAFTAR ISI

vii

DAFTAR GAMBAR

ix

SURAT EDARAN SESTAMA

xi

BAB I

PENDAHULUAN

1

A. LATAR BELAKANG B. TUJUAN C. RUANG LINGKUP D. BATASAN DAN PENGERTIAN

1 3 3 8

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

21

A. KEBIJAKAN B. STRATEGI

21 21

BAB II

BAB III LANGKAH KEGIATAN

23

A. PERSIAPAN B. PELAKSANAAN C. PEMANFAATAN & PENYEBARLUASAN INFORMASI BAB IV POKOK-POKOK KEGIATAN A. B. C. D. E. F. BAB V

SARANA & PRASARANA SUMBER DAYA MANUSIA PENDATAAN PENGORGANISASIAN PELATIHAN/ORIENTASI OPERASIONAL PENDATAAN PENGAMATAN DAN EVALUASI

PENUTUP

23 27 31 37 37 39 41 44 46 49 53

LAMPIRAN

Panduan Pencatatan dan Pelaporan | vii

viii | Pendataan Keluarga Tahun 2015

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pengorganisasian Pendataan Keluarga di Lini

43

Lapangan Gambar 2 Pelatihan/Orientasi Tata Cara Pencatatan dan

45

Pelaporan Pendataan Keluarga Tahun 2015 Gambar 3 Pengumpulan dan Pelaporan Hasil Pendataan

48

Keluarga Tahun 2015

Panduan Pencatatan dan Pelaporan | ix

x | Pendataan Keluarga Tahun 2015

Yth.

1. Para Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi 2. Kepala BPMPKB DKI Jakarta di Tempat SURAT EDARAN NOMOR : 922/HK.015/G4/2015 TENTANG PELAKSANAAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2015 Penduduk merupakan modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Memasuki era baru perkembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang semakin luas cakupan misinya, memerlukan dukungan data dan informasi yang semakin lengkap secara terus menerus, cepat, tepat, dan akurat. Penyediaan data dan informasi Program KKBPK harus dikelola secara terpadu, terkoordinasi, profesional, dan berkesinambungan. Penyediaan data dan informasi salah satunya diperoleh melalui pendataan keluarga. Pendataan Keluarga tahun 2015 merupakan tanggung jawab dan kegiatan strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Penyelenggaraan Pendataan Keluarga dimaksudkan untuk mengumpulkan cakupan data nasional dan daerah yang meliputi data Demografi, data Keluarga Berencana, data Keluarga Sejahtera dan data Anggota Keluarga. Data keluarga yang diperoleh harus akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga. Jangkauan pendataan keluarga tahun 2015 meliputi pengelola data tingkat Pusat hingga lini lapangan. Pelaksanaan Pendataan Keluarga tahun 2015 ini sesuai dengan amanat dari: 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 49, menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan,

Panduan Pencatatan dan Pelaporan | xi

mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga melalui sensus, survei, dan pendataan keluarga; 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran I huruf N, menetapkan pembagian urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas Sub Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Standardisasi dan Sertifikasi. Sub Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menjadi tugas Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota sesuai kewenangan. Sedangkan untuk Urusan Standardisasi dan Sertifikasi menjadi tugas Pemerintah Pusat. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Pasal 53 ayat (1) menyatakan Pendataan keluarga wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota secara serentak setiap 5 (lima) tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga. 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/7580/SJ tanggal 19 Desember 2014, perihal Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2015. Seluruh Pemerintah Daerah diminta untuk: a. Memberikan dukungan untuk mensukseskan pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2015 dimasing-masing daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan akan diberikan petunjuk oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 5. Surat Deputi bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi nomor 768/RC.001/G4/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Pelaksanaan Pendataan Keluarga 2015. Untuk kelancaran penyelenggaraan Pendataan Keluarga tahun 2015 agar dapat terlaksana dengan sukses dan menghasilkan data yang berkualitas, dengan ini menghimbau kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia:

xii | Pendataan Keluarga Tahun 2015

1. Mengerahkan seluruh sumber daya dan upaya untuk mensukseskan Pendataan Keluarga tahun 2015 agar menghasilkan data mikro keluarga by name by address yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai basis data keluarga nasional dalam rangka membangun Sistem Informasi Keluarga. 2. Menggalang komitmen bersama para pembina hubungan struktrural dan fungsional Pusat dan Provinsi untuk mengendalikan pelaksanaan Pendataan Keluarga tahun 2015 sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat, dan akan membentuk Pos Koordinasi (Posko) Pendataan Keluarga di setiap tingkatan wilayah serta melakukan monitoring secara berjenjang. 3. Membentuk Tim Pendataan Keluarga Provinsi yang terdiri dari unsur Perwakilan BKKBN Provinsi, Koalisi Kependudukan, Dinas Dukcapil / Biro Pemerintahan/Biro Tata Pemerintahan Pemprov, PKK, Karang Taruna, dan seluruh mitra kerja terkait lainnya sesuai kondisi dan situasi daerah masing-masing. 4. Menjalin komunikasi program lintas sektoral secara intensif dan berkesinambungan untuk mensukseskan Pendataan Keluarga tahun 2015, serta melakukan pendekatan substansial kepada seluruh SKPD KB Kabupaten dan Kota di wilayahnya. 5. Bekerjasama dengan Unit Layanan Pengadaan Perwakilan BKKBN Provinsi untuk melaksanakan pengadaan dan distribusi formulir, sarana dan prasarana Pendataan Keluarga serta memastikan seluruh kader pendata sudah menerima. 6. Menugaskan di jajaran Saudara untuk menjadi trainer yang akan mendapatkan Training of Trainer (TOT ) Pendataan Keluarga tahun 2015. Orientasi dan pelatihan pendataan keluarga akan dilaksanakan secara berjenjang, hingga seluruh kader pendata yang akan terlibat dalam pendataan keluarga. 7. Menyiapkan media dan sarana advokasi, sosialisasi, promosi, dan KIE untuk mensukseskan Pendataan Keluarga tahun 2015 baik melalui media cetak, elektronik, media luar ruang, media kelompok, media jaringan sosial, dan media tradisional dengan pendekatan kearifan lokal. 8. Melakukan advokasi kepada gubernur, bupati dan walikota, anggota dewan serta kepala dinas/badan/kantor, budayawan, tokoh agama/adat/ masyarakat di wilayah kerja masing-masing untuk mensukseskan Pendataan Keluarga tahun 2015.

Panduan Pencatatan dan Pelaporan | xiii

9. Mengupayakan cakupan data hasil Pendataan Keluarga dapat mencapai 100%, serta memastikan seluruh hasil Pendataan Keluarga dikumpulkan dan dilaporkan secara berjenjang sampai ke Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi paling lambat 30 Juni 2015. 10. Pengolahan data hasil Pendataan Keluarga tahun 2015 dapat selesai paling lambat minggu ke-2 Agustus 2015. 11. Melaksanakan Sarasehan awal Pendataan Keluarga di tingkat Dusun/RW dan Desa/Kelurahan pada minggu ke-3 dan ke-4 Mei 2015. 12. Hasil Pendataan Keluarga tahun 2015 secara dipublikasikan pada tanggal 17 Agustus 2015.

nasional

akan

13. Melaksanakan Sarasehan lanjut Pendataan Keluarga di tingkat Dusun/RW dan Desa/Kelurahan pada minggu ke-3 Agustus 2015 serta Diseminasi Hasil Pendataan Keluarga mulai minggu ke-4 Agustus 2015. 14. Meningkatkan pemanfaatan data hasil Pendataan Keluarga dan pemetaan keluarga, tidak hanya oleh pemerintah pusat tapi juga oleh pemerintah daerah sebagai basis data perencanaan dan operasional program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK), serta program pembangunan lainnya. 15. Melakukan analisis kuadran menggunakan data hasil Pendataan Keluarga tahun 2015 sehingga dapat mengetahui sasaran kerja dan permasalahan spesifik yang ada di kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing. Berkenaan dengan pelaksanaan Pendataan Keluarga tahun 2015, diminta semua pihak yang terlibat untuk menggunakan Panduan Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga Tahun 2015 sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

xiv | Pendataan Keluarga Tahun 2015

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2015 SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

IR. AMBAR RAHAYU, MNS

Tembusan Yth: 1. Para Pejabat Eselon I 2. Para Pejabat Eselon II 3. Para Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia

Panduan Pencatatan dan Pelaporan | xv

xvi | Pendataan Keluarga Tahun 2015

LAMPIRAN SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR : 922/HK.015/G4/2015 TANGGAL : 31 MARET 2015 TENTANG : PELAKSANAAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pendataan Keluarga yang dilaksanakan sejak tahun 1994 yang didasarkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Manajemen Program KB Nasional, berkaitan dengan penyediaan informasi dan data keluarga untuk mendukung pelaksanaan operasional dan manajemen Program Kependudukan dan KB Nasional. Data hasil Pendataan Keluarga sebagai sumber data dan informasi diharapkan pelaksanaannya benar-benar dapat menghasilkan data dan informasi yang berkualitas, akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya serta memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan di lapangan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mekanisme Pendataan Keluarga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi yang berkaitan dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di semua tingkatan wilayah. Undang-Undang tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, sehingga kegiatan Pendataan Keluarga sangat penting untuk Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan berbagai program bantuan bagi keluarga Indonesia. Dipertegas kembali dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran: I huruf N. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sub Urusan 2. Keluarga Berencana, poin d: Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga.

Panduan Pencatatan dan Pelaporan | 1

Pengembangan variabel dan indikator serta mekanisme pelaksanaan Pendataan Keluarga bersifat dinamis mengikuti perkembangan kelembagaan Program KB Nasional yang didasari oleh Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah berkali-kali dirubah terakhir Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2013. Perkembangan kelembagaan dan lingkungan strategis seperti desentralisasi, demokratisasi, debirokratisasi, globalisasi, hak asasi manusia, pengarusutamaan gender, dan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, menuntut perlu segera dilakukan penyesuaian/ perubahan variabel dan indikator Pendataan Keluarga, sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap variabelvariabel dalam Pendataan Keluarga. Tahun 2015 pelaksanaan Pendataan Keluarga menjadi program prioritas BKKBN karena dilaksanakan pada awal RPJMN 2015 – 2019. Selain itu, Pendataan Keluarga Tahun 2015 mendapatkan dukungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/7580/SJ Tanggal 19 Desember 2014, yang dilanjutkan dengan Instruksi Gubernur serta Bupati dan Walikota tentang Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2015. Memperhatikan berbagai tuntutan di atas dan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi, perlu dilakukan pengembangan sistem pengumpulan serta pengelolaan data hasil Pendataan Keluarga secara desentralisasi. Pengembangan yang dilakukan adalah dengan membangun satu instrumen pengumpulan data keluarga terpadu yaitu satu lembar untuk satu keluarga, sehingga data keluarga ini dapat tercatat secara utuh dan mempermudah perekaman data keluarga ke dalam media komputer menjadi Basis Data Mikro Keluarga Indonesia. Hasil Pendataan Keluarga tahun 2015 harus menjadi primadona untuk menjawab kebutuhan data dan informasi pembangunan keluarga yang dibutuhkan oleh program intervensi Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019. Keunggulan hasil Pendataan Keluarga adalah dapat ditelusuri by name by address , sehingga memberikan kepastian terhadap sasaran program yang tepat, akurat, relevan sesuai dengan kondisi saat ini dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan data sektor lain.

2 |Pendataan Keluarga Tahun 2015

1. Umum

Tersedianya Panduan Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga Tahun 2015 yang merupakan panduan umum dan acuan bagi pengelola data tingkat Pusat hingga lini lapangan dan setiap tingkatan wilayah dalam rangka penyelenggaraan Pendataan Keluarga sehingga terwujud basis data keluarga Indonesia. 2. Khusus

Panduan ini secara khusus menjelaskan langkah-langkah Pendataan Keluarga yang meliputi persiapan, pelaksanaan, penyebarluasan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi hasil Pendataan Keluarga di setiap tingkatan wilayah dari tingkat RT, dusun/RW, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi, dan nasional, agar: a. Tersedia Basis Data Kependudukan termasuk di dalamnya basis data individu anggota keluarga; b. Tersedia Basis Data Keluarga Berencana; c. Tersedia Basis Data Pembangunan Keluarga.

1. Jangkauan

Adalah pengelola data tingkat Pusat hingga lini lapangan yang memanfaatkan panduan ini, dengan rincian sebagai berikut: a. Tingkat Pusat 1) Unit kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2) Mitra Kerja Terkait Pemerintah; Non Pemerintah.  

b. Tingkat Provinsi 1) Perwakilan BKKBN Provinsi. 2) Mitra Kerja Terkait Pemerintah; Non Pemerintah.  


c. Tingkat Kabupaten dan Kota 1) SKPD-KB Kabupaten dan Kota. 2) Mitra Kerja Terkait Pemerintah; Non Pemerintah.  

d. Tingkat Lini Lapangan: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Kepala UPT/PPLKB/Koordinator PLKB; PLKB/PKB; PPKBD; Sub PPKBD; Kader Pendata; Mitra Kerja Terkait.

2. Sasaran

Sasaran pada pendataan keluarga adalah keluarga, data yang dikumpulkan terdiri dari: a. Data Kependudukan terdiri dari data wilayah dan data individu anggota keluarga : 1) Data Wilayah merupakan wilayah keluarga bertempat tinggal yang terdiri dari : a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Kode Provinsi; Kode Kabupaten dan Kota; Kode Kecamatan; Kode Desa/Kelurahan; Kode Dusun/Rukun Warga (RW); Kode Rukun Tetangga (RT); Nomor Rumah; Nomor Urut Keluarga (diisi oleh kader sesuai dengan urutan Kepala Keluarga yang didata); Nomor Kendali Referensi (diisi untuk jumlah anggota keluarga yang lebih dari 7 orang).

2) Data Individu Anggota Keluarga merupakan data per masing-masing individu keluarga terkait dengan : a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Nomor Induk Kependudukan (NIK); Nama; Tanggal, Bulan Dan Tahun Lahir; Umur; Hubungan Dengan Kepala Keluarga; Jenis Kelamin; Agama; Pendidikan; Pekerjaan;


j) Status Perkawinan; k) Kesertaan Dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

b. Data Keluarga Berencana 1) Usia kawin pertama suami dan istri; 2) Jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup dan masih hidup berdasarkan jenis kelamin; 3) Kesertaan dalam ber-KB; 4) Metode kontrasepsi menurut jenisnya: a) b) c) d) e) f) g) h)

yang

sedang/pernah

digunakan

IUD; MOW; MOP; Implant; Suntik; Pil; Kondom; Tradisional.

5) Bila sedang ber-KB, sudah berapa lama menggunakan metode kontrasepsi tersebut (tahun dan bulan); 6) Keinginan untuk memiliki anak; 7) Alasan tidak ber-KB: a) b) a) b) c) d) e) f)

Sedang hamil; Alasan fertilitas; Tidak menyetujui KB; Tidak tahu tentang KB; Takut efek samping; Pelayanan KB jauh; Tidak mampu/mahal; Lainnya.

8) Tempat pelayanan KB: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)

RSUP/RSUD; RS TNI; RS POLRI; RS SWASTA; Klinik Utama; Puskesmas; Klinik Pratama; Praktek Dokter; RS Pratama; Pustu/Pusling/Bidan Desa; Poskesdes/Polindes; Praktek Bidan;


m) Pelayanan Bergerak; n) Lainnya.

c. Data Pembangunan Keluarga 1) Keluarga membeli satu stel pakaian baru untuk seluruh anggota keluarga minimal setahun sekali; 2) Seluruh anggota keluarga makan minimal 2 kali sehari; 3) Seluruh anggota keluarga bila sakit berobat ke fasilitas kesehatan; 4) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, r umah, bekerja/sekolah bekerja/sekolah dan bepergian; 5) Seluruh anggota keluarga minimal seminggu sekali;

makan

daging/ikan/telur

6) Seluruh anggota keluarga menjalankan ibadah agama sesuai ketentuan agama yang dianut; 7) Pasangan usia subur dengan dua anak atau lebih menjadi peserta KB; 8) Keluarga memiliki tabungan dalam bentuk uang/emas/tanah/hewan uang/emas/tanah/hewan minimal senilai Rp 1.000.000,-; 9) Keluarga memiliki kebiasaan seluruh anggota keluarga;

berkomunikasi

dengan

10) Keluarga ikut dalam kegiatan sosial di lingkungan RT; 11) Keluarga memiliki akses informasi kabar/majalah/radio/tv/lainnya;

dari

surat

12) Keluarga memiliki anggota yang menjadi pengurus kegiatan sosial; 13) Keluarga mempunyai balita ikut kegiatan Posyandu; 14) Keluarga mempunyai balita ikut kegiatan BKB; 15) Keluarga mempunyai remaja ikut kegiatan BKR; 16) Ada anggota keluarga masih remaja ikut PIK-R/M; 17) Keluarga lansia atau mempunyai lansia ikut kegiatan BKL; 18) Keluarga mengikuti kegiatan UPPKS; 19) Jenis 19) Jenis atap rumah rumah terluas; 20) Jenis 20) Jenis dinding dinding rumah terluas; 21) Jenis 21) Jenis lantai rumah rumah terluas; 22) Sumber penerangan utama; 23) Sumber air minum;


24) Bahan bakar utama untuk memasak; 25) Fasilitas tempat buang air besar; 26) Status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal; 27) Luas rumah/bangunan keseluruhan (m 2); 28) Jumlah 28) Jumlah orang yang rumah/bangunan.

tinggal

dan

menetap

di

3. Manfaat

Data Keluarga yang dikumpulkan melalui Pendataan Keluarga, bermanfaat untuk: a. Pengolahan Data 1) Mempermudah dan mempercepat proses perekaman hasil Pendataan Keluarga menjadi basis data keluarga. 2) Mempercepat pengolahan data untuk dimanfaatkan dimanfaatkan dan didayagunakan. didayagunakan.

lebih

mudah

3) Mempermudah pemeliharaan dan pemutakhiran basis data keluarga di lini lapangan.

b. Peta Sasaran 1) Penentuan sasaran yang lebih tajam berdasarkan kondisi, potensi dan kebutuhan aktual dari masing masing keluarga yang ada di setiap tingkatan wilayah. 2) Pembuatan peta keluarga berdasarkan tingkat kesertaan KB, dan tahapan Keluarga Sejahtera tiap keluarga di suatu wilayah tertentu.

c. Program Dukungan dan Sarana Motivasi 1) Penentuan program dukungan dukungan yang yang sesuai untuk setiap setiap keluarga dan setiap wilayah tertentu. tertentu. 2) Peningkatan kualitas kesertaan ber-KB untuk penggunaan metode kontrasepsi yang lebih efektif, aman, dan nyaman. 3) Sarana motivasi untuk mendorong setiap meningkatkan tahapan keluarga sejahteranya.

keluarga

d. Program lainnya Pemanfaatan hasil pendataan keluarga untuk kepentingan pembangunan keluarga melalui keterlibatan sektor lain, antara lain seperti :


1) Bidang Pendidikan; 2) Bidang Kesehatan Dasar; 3) Bidang Perumahan Rakyat; 4) Bidang Penyuluhan Agama; 5) Bidang Administrasi Kependudukan; 6) Bidang Sosial Kemasyarakatan; 7) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kebudayaan; 8) Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga diberikan pengertian/batasan terhadap beberapa istilah yang berkaitan dengan pelaksanaan Pendataan Keluarga, sebagai berikut: 1. Umum

a. Pendataan Keluarga Adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data Kependudukan, data Keluarga Berencana, data Pembangunan keluarga dan data Anggota Keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah (BKKBN) secara serentak pada waktu yang telah ditentukan dan selanjutnya akan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali melalui kunjungan ke keluarga dari rumah k e rumah. Setiap tahun dilakukan pemutakhiran data Kependudukan, data Keluarga Berencana, data Pembangunan keluarga dan data Anggota Keluarga secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. b. Basis Data Keluarga Adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil Pendataan Keluarga di setiap wilayah pendataan (RT, Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi, dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan file cetak. c. Rumah Tangga Adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur, atau seorang yang


mendiami sebagian atau seluruh bangunan serta mengurus keperluan sendiri. Dalam pendataan ini, rumah tangga dapat disamakan dengan rumah. d. Keluarga Adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Diluar definisi di atas dianggap sebagai keluarga khusus. e. Keluarga Khusus Adalah keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga, namun memiliki hubungan keluarga sesama anggotanya, misalnya kakak dan adik tanpa orang tua, seorang kakek/nenek dan cucunya, atau seorang diri (sebatang kara). f.

Kepala Keluarga Adalah laki laki atau perempuan yang berstatus kawin, atau janda, atau duda, atau tidak kawin, yang mengepalai suatu keluarga yang anggotanya terdiri dari istri/suaminya dan atau anak-anaknya.

g. Anak Adalah anak kandung atau anak tiri atau anak angkat yang belum menikah, serta masih dalam pengasuhan dan tanggung jawab kepala keluarga. h. Keluarga Sejahtera Adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. i.

Formulir Pendataan Keluarga (F/I/PK/15) Adalah formulir yang digunakan untuk mencatat data keluarga yang dilakukan oleh kader pendata. Formulir ini mencatat secara lengkap data kepala keluarga beserta seluruh anggota keluarganya yang meliputi informasi tentang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.


j.

Formulir Data Keluarga Indonesia Adalah formulir print out hasil pengolahan Basis Data Keluarga, yang dapat digunakan memutakhirkan data keluarga, karena terjadinya mutasi/perubahan dari data keluarga dan individu anggota keluarga tersebut.

k. Program Aplikasi Pendataan Keluarga Adalah suatu program aplikasi komputer yang digunakan untuk melakukan perekaman dan pengolahan formulir Pendataan Keluarga (F/I/PK/15) menjadi basis data keluarga. l.

Sarasehan hasil Pendataan Keluarga Adalah pertemuan yang dilakukan oleh pengelola/petugas KB dengan pimpinan wilayah/pihak-pihak yang berkepentingan setempat, untuk melakukan verifikasi dan validasi data keluarga, pada tingkat dusun/RW sampai desa/kelurahan untuk membahas dan menyepakati hasil Pendataan Keluarga.

m. Diseminasi hasil Pendataan Keluarga Adalah suatu upaya kegiatan penyebarluasan hasil Pendataan Keluarga kepada pihak atau kelompok/individu yang berkepentingan dengan data informasi laporan hasil Pendataan Keluarga, agar mereka mengetahui, memahami dan memanfaatkan data informasi keluarga tersebut dalam penggarapan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. n. Sosialisasi hasil Pendataan Keluarga Adalah suatu upaya memasyarakatkan data hasil Pendataan Keluarga, sehingga data tersebut dikenal, dipahami, dihayati oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan atau masyarakat umum. 2. Kependudukan

a. Agama Adalah keyakinan yang dianut oleh masing masing keluarga/anggota keluarga, terdiri dari : Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, dan lainnya.


b. Pendidikan Adalah pendidikan formal (baik melalui sekolah umum, swasta, homeschooling , ataupun kejar paket). c. Tidak/belum sekolah Adalah status sekolah bagi mereka yang sama sekali belum pernah sekolah, termasuk mereka yang telah tamat atau belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak/belum melanjutkan ke Sekolah Dasar. Selain itu juga, status sekolah bagi mereka yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, tetapi pada saat pendataan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif. d. Masih bersekolah Adalah status sekolah bagi mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal. e. Pekerjaan Adalah keadaan ketenagakerjaan yang meliputi kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu, bidang usaha/pekerjaan utama, dan status/kedudukan dalam pekerjaan utama. f.

Status Perkawinan Adalah keadaan yang menyatakan ada atau tidaknya ikatan perkawinan pada lelaki dan perempuan, yang dinyatakan sah berdasarkan hukum/agama/adat.

g. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Adalah semua asuransi kesehatan yang terdapat di Indonesia yang memberikan jaminan kesehatan perorangan ataupun badan. h. Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran (BPJS – PBI) Adalah individu atau anggota keluarga yang menjadi peserta jaminan Kartu BPJS atau program jaminan kesehatan lainnya yang diterima melalui bantuan iuran pemerintah atau pemerintah daerah secara gratis, dan berlaku pada program BPJS. i.

Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Penerima Bantuan Iuran (BPJS – Non PBI)

Sosial

Bukan


Adalah individu atau anggota keluarga yang menjadi peserta jaminan Kartu BPJS atau program jaminan kesehatan lainnya yang diterima dari mendaftarkan sendiri-sendiri ataupun kolektif dengan pembiayaan premi secara mandiri, dan berlaku pada program BPJS. j.

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional bukan Peserta BPJS (Non BPJS) Adalah individu atau anggota keluarga yang menjadi peserta jaminan kartu asuransi kesehatan lainnya diluar program BPJS, yang diterima dari mendaftarkan sendiri-sendiri ataupun kolektif dengan pembiayaan premi secara mandiri.

k. Tidak Punya Asuransi Adalah individu atau anggota keluarga yang tidak memiliki jaminan kesehatan apapun, baik yang dimiliki secara gratis maupun dengan membayar/mendaftar secara mandiri. 3. Keluarga Berencana

a. Pasangan Usia Subur (PUS) Adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 10 sampai dengan 49 tahun. b. Usia Kawin Pertama Adalah usia suami dan istri pada saat pertama kali menikah. Jika sudah menikah dua kali, maka yang dicatat adalah umur saat pertama kali kawin. c. Jumlah Anak Yang Pernah Dilahirkan Hidup Adalah banyaknya anak yang pernah dilahirkan berdasarkan jenis kelamin, dalam kondisi hidup atau menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti bernafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusat atau gerakan-gerakan otot. Jika anak pada saat dilahirkan dalam kondisi hidup kemudian meninggal pada waktu masih bayi tetap dikatakan anak lahir hidup (ALH). d. Peserta Keluarga Berencana (KB) Adalah pasangan usia subur yang suami atau istrinya sedang menggunakan/pernah menggunakan salah satu metode kontrasepsi modern/tradisional. Metode Kontrasepsi Modern adalah IUD, MOP, MOW, Kondom, Implant, Suntik, dan Pil. Metode Kontrasepsi


Tradisional adalah kalender, obat tradisional, senggama terputus dan MAL atau cara tradisional lainnya. e. Bukan Peserta Keluarga Berencana (KB) Adalah pasangan usia subur (suami ataupun istri) yang tidak sedang menggunakan salah satu metode kontrasepsi modern/tradisional atau karena alasan lainnya pada saat pendataan (sedang hamil; alasan fertilitas, tidak menyetujui KB; tidak tahu tentang KB; takut efek samping; pelayanan KB jauh; tidak mampu/mahal; dan lainnya). Sedangkan, untuk alasan lainnya misalnya alasan agama, dilarang suami. f. Tempat Pelayanan KB Adalah tempat pelayanan KB milik pemerintah maupun swasta yang meliputi: RSUP/RSUD; RS TNI; RS POLRI; RS SWASTA; Klinik Utama; Puskesmas; Klinik Pratama; Praktek Dokter; RS Pratama; Pustu/Pusling/Bidan Desa; Poskesdes/Polindes; Praktek Bidan; Pelayanan Bergerak; dan lainnya. g. RSUP/RSUD Adalah rumah sakit yang berada dalam satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. h. Rumah Sakit TNI Adalah rumah sakit yang dikelola oleh TNI. i.

Rumah Sakit POLRI Adalah rumah sakit yang dikelola oleh POLRI.

j.

Rumah Sakit Swasta Adalah rumah sakit yang dikelola oleh swasta, baik pribadi ataupun lembaga.

k. Klinik Utama Adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik. l.

Puskesmas Adalah fasilitas kesehatan pemerintah di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan.


m. Klinik Pratama Adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. n. Praktek Dokter Adalah dokter yang melaksanakan praktik secara mandiri/perorangan, termasuk didalamnya dokter umum maupun dokter spesialis. o. Rumah Sakit Pratama Adalah rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya. p. Pustu/Pusling/Bidan Desa Adalah layanan puskesmas pembantu, puskesmas keliling maupun bidan desa. q. Poskesdes/Polindes Adalah layanan pos kesehatan desa ataupun pos bersalin desa. r. Praktek Bidan Adalah bidan yang mandiri/perorangan.

melaksanakan

praktik

secara

s. Pelayanan Bergerak Adalah fasilitas kesehatan yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain di daerah tertinggal, terpencil, kepulauan dan daerah perbatasan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan selama 24 jam melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat/pelayanan darurat. 4. Pembangunan Keluarga

a. Keluarga Membeli Minimal Satu Stel Pakaian Baru Untuk Seluruh Anggota Keluarga Setahun Sekali Adalah keluarga yang mampu membeli pakaian baru untuk seluruh anggota keluarganya paling kurang satu kali dalam


satu tahun. Pengertian pakaian baru adalah pakaian layak pakai (baru ataupun bekas). b. Seluruh Anggota Keluarga Makan Minimal 2 (Dua) Kali Sehari Pengertian makan adalah makan menurut kebiasaan keluarga atau masyarakat setempat. Keluarga mampu menyediakan makanan bersumber karbohidrat (misalnya makan nasi, sagu, singkong (ubi kayu), ubi (ubi jalar), jagung, dan sumber karbohidrat lainnya) dua kali sehari untuk seluruh anggota keluarganya. Dikatakan tidak berlaku bila terdapat anggota keluarga tidak makan minimal 2 kali sehari karena alasan lain, bukan karena alasan ekonomi, seperti sedang diet. c. Seluruh Anggota Keluarga Bila Sakit Berobat Ke Fasilitas Kesehatan Adalah keluarga mengakses fasilitas kesehatan dan pengobatan modern pada saat dibutuhkan untuk mengobati anggota keluarga yang sakit. d. Seluruh Anggota Keluarga Memiliki Pakaian Yang Berbeda Untuk Di Rumah, Bekerja/Sekolah dan Bepergian Adalah pemilikan pakaian yang tidak hanya satu pasang, sehingga tidak terpaksa harus memakai pakaian yang sama dalam kegiatan hidup yang berbeda-beda. Misalnya pakaian untuk di rumah (untuk tidur atau beristirahat di rumah) lain dengan pakaian untuk ke sekolah atau untuk bekerja (ke sawah, ke kantor, berjualan dan sebagainya) dan lain pula dengan pakaian untuk bepergian (seperti menghadiri undangan perkawinan, piknik, ke rumah ibadah dan sebagainya). e. Seluruh Anggota Keluarga Minimal Seminggu Sekali

Makan

Daging/Ikan/Telur

Adalah memakan daging yang berasal dari hewan ternak (hewan potong), ikan dan telur sebagai lauk pada waktu makan, dengan kata lain kebutuhan protein dan asupan gizi terpenuhi oleh seluruh anggota keluarga. Indikator ini tidak berlaku untuk keluarga vegetarian. f. Seluruh anggota keluarga menjalankan ibadah agama sesuai ketentuan agama yang dianut Adalah kegiatan seluruh anggota keluarga untuk melaksanakan ibadah, sesuai dengan ajaran agama yang dianut.


g. Pasangan usia subur dengan dua anak atau lebih menjadi peserta KB Adalah pasangan suami istri, yang istrinya berumur 10 - 49 tahun dengan dua anak atau lebih dan pada saat pendataan suami atau istrinya menggunakan salah satu alat kontasepsi modern/tradisional. h. Keluarga Memiliki Tabungan Dalam Bentuk Uang/Emas/Tanah/Hewan Minimal Senilai Rp.1.000.000,Adalah untuk mengetahui apakah sebagian penghasilan keluarga disisihkan untuk ditabung baik berupa uang maupun berupa barang (misalnya dibelikan emas/barang perhiasan, hewan ternak, sawah, tanah, rumah sewaan dan sebagainya), dan jika diuangkan minimal senilai Rp.1.000.000,i. Keluarga Memiliki Kebiasaan Seluruh Anggota Keluarga

Berkomunikasi

Dengan

Adalah kebiasaan seluruh anggota keluarga untuk berkumpul dan bersama-sama membahas persoalan yang dihadapi dalam satu minggu atau untuk berkomunikasi dan bermusyawarah antar seluruh anggota keluarga paling kurang seminggu sekali. j.

k.

Keluarga Ikut dalam Kegiatan Sosial Di Lingkungan RT Adalah keikutsertaan seluruh atau sebagian dari anggota keluarga dalam kegiatan masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga (RT) di tempat tinggal sekitarnya yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti gotong royong, ronda malam, rapat RT, arisan, pengajian, kegiatan PKK, kegiatan kesenian, olah raga dan sebagainya. Keluarga Memiliki Akses Informasi Kabar/Majalah/Radio/TV/Lainnya

Dari

Surat

Adalah tersedianya kesempatan bagi anggota keluarga untuk memperoleh informasi baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional, melalui media cetak (seperti surat kabar, majalah, bulletin) atau media elektronik (seperti radio, televisi). Media massa tersebut tidak perlu hanya yang dimiliki atau dibeli sendiri oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi dapat juga yang dipinjamkan atau dimiliki oleh orang/keluarga lain, ataupun yang menjadi milik umum/milik bersama. l.

Keluarga Memiliki Anggota Yang Menjadi Pengurus Kegiatan Sosial


Adalah adanya anggota keluarga yang menjadi pengurus pada berbagai organisasi/kepanitiaan di lingkungan tempat tinggal (seperti pengurus pada yayasan, organisasi adat, kesenian, olah raga, keagamaan, kepemudaan, institusi masyarakat, pengurus RT/RW, LKMD/LMD dan sebagainya). m. Keluarga Mempunyai Balita Ikut Kegiatan Posyandu Adalah keluarga yang mempunyai anak balita yang berumur 1-5 tahun yang mengikuti kegiatan di Posyandu di lingkungan tempat tinggalnya, pada tahun pelaksanaan Pendataan Keluarga. Anak lebih dari 5 tahun atau lebih dari 59 bulan tidak termasuk balita.

Posyandu adalah “pos tempat pelayanan terpadu” sebagai wahana mendekatkan pelayanan kesehatan dan KB oleh Puskesmas/Pustu setempat untuk memberikan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan dan KB bagi ibu dan anak balita di daerah setingkat desa/dusun/RW/RT. n. Keluarga Mempunyai Balita Ikut Kegiatan BKB Adalah keluarga yang mempunyai anak berusia di bawah lima tahun, yang aktif mengikuti kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di lingkungan tempat tinggalnya, pada tahun pelaksanaan Pendataan Keluarga. Bina Keluarga Balita (BKB) adalah upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita. o.

Keluarga Mempunyai Remaja Ikut Kegiatan BKR Adalah keluarga yang mempunyai anak remaja (anak usia 10- 24 tahun), yang aktif mengikuti kegiatan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di lingkungan tempat tinggalnya, pada tahun pelaksanaan Pendataan Keluarga. Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah upaya untuk peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran orang tua dalam mendidik anak remaja dengan benar, agar anak remaja terhindar dari perilaku seks bebas, HIV-AIDS, dan narkoba.


p.

Ada Anggota Keluarga Masih Remaja Ikut PIK R/M Adalah anak remaja berusia 10-24 tahun yang ada di keluarga mengikuti kegiatan PIK-Remaja (Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja), baik PIK-Remaja di sekolahnya maupun PIK-Remaja di organisasi tempat tinggalnya, pada tahun pelaksanaan Pendataan Keluarga. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) adalah suatu wadah kegiatan Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja, guna memberikan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta perencanaan kehidupan berkeluarga.

q.

Keluarga Lansia Kegiatan BKL

atau

Masih

Mempunyai

Lansia

Ikut

Adalah keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang berusia 60 tahun keatas (lansia), yang aktif mengikuti kegiatan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) di lingkungan tempat tinggalnya, pada tahun pelaksanaan Pendataan Keluarga. Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah upaya untuk peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan anggota keluarga yang lansia. r.

Keluarga Mengikuti Kegiatan UPPKS Adalah keluarga yang aktif menjadi pengurus/anggota UPPKS di lingkungan tempat tinggalnya, pada tahun pelaksanaan Pendataan Keluarga. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah kegiatan usaha ekonomi produktif keluarga, terutama kaum ibu para peserta KB dari Keluarga Pra Sejahtera serta keluarga tahapan lainnya, dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan keluarga.

s. Jenis Atap Rumah Terluas Adalah digunakan untuk mengetahui jenis atap rumah terluas yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga, apakah terbuat dari: daun/rumbia; seng/asbes; genteng/sirap; lainnya. t. Jenis Dinding Rumah Terluas Adalah digunakan untuk mengetahui jenis dinding rumah terluas yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga, apakah terbuat dari: tembok; kayu/seng; bambu; lainnya.


u. Jenis Lantai Rumah Terluas Adalah digunakan untuk mengetahui jenis lantai rumah terluas yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga, apakah terbuat dari: ubin/keramik/marmer; semen/papan; tanah; dan lainnya. v.

Sumber Penerangan Utama Adalah keluarga yang memiliki sumber penerangan listrik dari PLN atau non PLN, diesel/genset (yang dimaksud adalah adalah diesel/genset pribadi), lampu minyak dan lainnya.

w. Sumber Air Minum Adalah sumber air minum yang digunakan oleh seluruh anggota keluarga apakah berasal dari: ledeng/kemasan; sumur terlindung/pompa/mata air; air hujan/air sungai; dan lainnya. x.

Bahan Bakar Utama Untuk Memasak Adalah bahan bakar utama yang digunakan oleh anggota keluarga untuk memasak sehari-hari, apakah menggunakan: listrik/gas; minyak tanah; arang/kayu; lainnya.

y.

Fasilitas Tempat Buang Air Besar Adalah ketersediaan jamban/kakus yang dapat digunakan oleh seluruh anggota keluarga. Fasilitas tempat buang air besar dibedakan menjadi: jamban sendiri bila hanya digunakan oleh seluruh anggota saja; jamban bersama bila digunakan oleh seluruh anggota keluarga dengan beberapa orang lainnya diluar anggota keluarga; jamban umum bila fasilitas tempat buang air besar dapat digunakan oleh setiap orang; dan lainnya.

z.

Status Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal Adalah status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga, apakah milik sendiri/sewa/kontrak/lainnya. Jika rumah tempat tinggal adalah milik sendiri atau bukan menumpang tinggal dengan orang lain/sewa/mengontrak, harus dan dibuktikan menurut bukti kepemilikan tanah tempat tinggal.

aa. Luas Rumah/Bangunan Keseluruhan (m2) Adalah keseluruhan luas bangunan, baik tingkat atas, maupun tingkat bawah, termasuk bagian dapur, kamar mandi, paviliun, garasi dan gudang yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga dalam (m2).


bb. Orang Yang Biasa Tinggal dan Menetap di Bangunan ini

Rumah/

Adalah keseluruhan jumlah orang yang biasa tinggal di rumah yang ditempati.


BAB II

KEBIJAKAN & STRATEGI

Dalam pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga diperlukan kebijakan dan strategi agar dapat mencapai sasaran sebagaimana yang telah di tetapkan, sebagai berikut:

Pendataan Keluarga Tahun 2015 diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi tentang Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan keluarga, secara akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung kebijakan nasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga; Pendataan Keluarga Tahun 2015 digunakan untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

a. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan Pendataan Keluarga; b. Mendayagunakan sumber daya yang ada di lini lapangan; c. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia pelaksana Pendataan Keluarga; d. Menggalang kemitraan dengan stakeholder Pendataan Keluarga;

berbagai

mitra

kerja

dan

e. Menyediakan sarana dan prasarana Pendataan Keluarga sesuai dengan kebutuhan;


f. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala; g. Menyiapkan dukungan anggaran untuk Pendataan Keluarga.


BAB III

LANGKAH KEGIATAN

Pendataan Keluarga adalah kegiatan mengumpulan data primer keluarga, tentang data kependudukan, data keluarga berencana dan pembangunan keluarga, dan data individu anggota keluarga, yang dilakukan oleh para kader pendata/masyarakat dan PLKB/PKB bersama pemerintah secara serentak pada waktu yang telah ditentukan (1-31 Mei) melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah dan observasi. Dalam proses pencatatan data keluarga, dikembangkan formulir yang lebih sederhana yang disebut F/I/PK/15, yaitu satu lembar formulir untuk mencatat data keluarga dan individu anggota keluarga, sehingga memudahkan para kader pendata.

1. TINGKAT PUSAT

a. BKKBN (c.q. Direktorat Pelaporan dan Statistik) menyiapkan Panduan Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga Tahun 2015 yang berisi tentang mekanisme pelaksanaan pendataan di setiap tingkatan wilayah, serta mendistribusikan kepada Perwakilan BKKBN Provinsi. b. BKKBN (c.q. Direktorat Pelaporan dan Statistik) menerbitkan Instruksi Kepala BKKBN dan dukungan surat dari Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga kepada Perwakilan BKKBN Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi, serta SKPD-KB Kabupaten dan Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. c. Membentuk Pos Koordinasi (Posko) sebagai pusat rujukan yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga, baik menyangkut pelaksanaan administrasi, sarana dan prasarana, kesiapan


petugas pendata maupun pemecahan masalah yang terjadi di lapangan. d. BKKBN (c.q. Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi) menyiapkan Data Center dan sistem aplikasi untuk kebutuhan monitoring dan operasional pengumpulan dan pengolahan data serta pemanfaatan data hasil Pendataan Keluarga secara online dan offline , terdiri dari: 1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga; 2) Monitoring posko pengumpulan formulir dan pengolahan data; 3) Data entry offline ; 4) Database keluarga indonesia online ;

5) Manajemen wilayah. e. BKKBN (cq. Pusdiklat Tenaga Program bekerja sama dengan Direktorat Pelaporan dan Statistik) menyelenggarakan pelatihan atau orientasi kepada petugas pengelola data dan informasi di tingkat pusat dan provinsi. f.

BKKBN (cq. Direktorat Advokasi dan KIE) melakukan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan di tingkat nasional melalui media elektronik atau cetak yang mempunyai jangkauan jaringan nasional.

g. BKKBN (cq. Deputi Advokasi, Penggerakan dan Informasi bekerjasama dengan BPMPKB Provinsi DKI Jakarta) menyiapkan pencanangan perdana Pendataan Keluarga, dengan terlebih dahulu mendata keluarga pejabat pemerintah di tingkat nasional/tokoh nasional/tokoh masyarakat/tokoh agama.

2. TINGKAT PROVINSI

a. Perwakilan BKKBN Provinsi (cq. Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi) menerbitkan Instruksi Gubernur berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga kepada bupati dan walikota di wilayahnya. b. Perwakilan BKKBN Provinsi (cq. Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi) menyiapkan sarana dan prasarana pendataan keluarga berupa : 1)

Formulir F/I/PK/15 dan Stiker Tanda Pendataan;

2)

Blanko Peta Keluarga dan Kupon Keluarga;


3)

Formulir Rek.RT/F/I/PK/15;

4)

Formulir Rek.Dus/F/I/PK/15;

5)

Formulir Rek.Des/F/I/PK/15;

6)

Formulir Rek.Kec/F/I/PK/15;

7)

Formulir Rek.Kab/F/I/PK/15.

c. Perwakilan BKKBN Provinsi (cq. Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi) membentuk Tim Pos Koordinasi di tingkat provinsi serta penetapan sekretariatnya untuk memantau perkembangan pelaksanaan Pendataan Keluarga. d. Perwakilan BKKBN Provinsi (c.q. Bidang Pelatihan dan Pengembangan bekerjasama dengan Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi) menyelenggarakan pelatihan atau orientasi kepada petugas pengelola data dan informasi di tingkat provinsi serta kabupaten dan kota. e. Perwakilan BKKBN Provinsi (cq. Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi) melakukan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan di tingkat nasional melalui media elektronik atau cetak yang mempunyai jangkauan jaringan provinsi. f. Perwakilan BKKBN Provinsi (cq. Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi bekerjasama dengan SKPD-KB ibu kota provinsi) menyiapkan pencanangan perdana Pendataan Keluarga, dengan terlebih dahulu mendata keluarga pejabat pemerintah di tingkat provinsi/tokoh nasional/tokoh masyarakat/tokoh agama.

3. TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA

a. SKPD-KB Kabupaten dan Kota meneruskan Instruksi Kepala BKKBN, Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Gubernur ini menjadi Instruksi Bupati/Walikota tentang pelaksanaan Pendataan Keluarga kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa di wilayahnya. b. SKPD-KB Kabupaten dan Kota melakukan sosialisasi atau orientasi kepada Manajer PK tingkat kecamatan dan Manajer PK tingkat desa di wilayahnya untuk pelaksanaan Pendataan Keluarga. Selain itu, SKPD-KB Kabupaten dan Kota melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta advokasi dan KIE melalui berbagai media, misalnya di radio, berita di surat kabar di wilayahnya. c. SKPD-KB Kabupaten dan Kota melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk perhitungan kebutuhan tenaga pelaksana Pendataan Keluarga dengan sasaran/beban tugas.


d. SKPD-KB Kabupaten dan Kota mendistribusikan formulir Pendataan Keluarga melalui para petugas manajer PK tingkat kecamatan kepada para manajer PK di tingkat desa untuk dibagikan kepada para supervisor dan kader pendata di wilayahnya. e. Pembentukan Tim Pendataan dan Tim Pos Koordinasi serta penetapan sekretariatnya untuk memantau perkembangan pelaksanaan pendataan di wilayahnya. f.

Pencanangan perdana Pendataan Keluarga, dengan terlebih dahulu mendata keluarga pejabat pemerintah di tingkat kabupaten dan kota kepada tokoh masyarakat/tokoh agama, seperti Bupati, Walikota, Kapolres, dan lain-lain.

g. Meyiapkan daftar dan kode wilayah dari tingkat kecamatan, tingkat desa/kelurahan, tingkat dusun/RW, dan tingkat RT.

4. TINGKAT KECAMATAN dan DESA/KELURAHAN

a. Manajer PK tingkat kecamatan mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan Pendataan Keluarga dengan Camat dan Kepala Desa/Lurah beserta manajer PK tingkat desa/kelurahan. b. Manajer PK tingkat desa/kelurahan membentuk Tim Pos Koordinasi di tingkat kecamatan dan Tim Pendata serta menetapkan sekretariat untuk memantau perkembangan pelaksanaan Pendataan Keluarga. c. Menyiapkan daftar dan kode wilayah dari tingkat desa/ kelurahan, tingkat dusun/RW, dan tingkat RT. d. Manajer PK tingkat kecamatan bersama manajer PK tingkat desa/kelurahan memberi pelatihan cara pengisian formulir Pendataan Keluarga kepada Tim Pendata. e. Manajer PK tingkat kecamatan dan manajer PK tingkat desa/kelurahan mendistribusikan sarana dan prasarana pendataan keluarga kepada Tim Pendata. f.

Manajer PK tingkat kecamatan dan manajer PK tingkat desa/kelurahan bersama Tim Pendata menyusun jadwal waktu pelaksanaan pengumpulan data Pendataan Keluarga di wilayah kerjanya.


5. TINGKAT DUSUN/RW dan TINGKAT RT

a. Tim Pendata yang terdiri dari Supervisor dan Kader Pendata, menerima sarana dan prasarana pendataan keluarga terdiri dari : 1) Formulir F/I/PK/15 dan Stiker Tanda Pendataan, sejumlah Kepala Keluarga yang ada; 2) Blanko Peta Keluarga dan Kupon Keluarga, sejumlah RT yang ada; 3) Formulir Rek.RT/F/I/PK/15, sejumlah RT yang ada; 4) Formulir Rek.Dus/F/I/PK/15, sejumlah dusun/RW yang ada.

b. Kader Pendata didampingi Supervisor membuat sket peta keluarga sesuai dengan lokasi dan posisi rumah tangga dan keluarga yang akan didata. c. Setiap rumah tangga dan keluarga yang akan didata diberi nomor urut rumah tangga dan nomor urut keluarga pada sket peta keluarga.

1. KADER PENDATA TINGKAT RT

a. Berdasarkan sket peta keluarga, Kader Pendata melakukan kunjungan rumah ke rumah dengan melakukan wawancara dan observasi untuk mencatat data keluarga tersebut menggunakan Formulir Data Keluarga F/I/PK/15 selama bulan Mei 2015. b. Kader pendata menempelkan stiker tanda pendataan keluarga pada setiap rumah tangga yang sudah dikunjungi untuk setiap keluarga yang sudah didata. c. Kader Pendata menandai rumah tangga dan keluarga yang sudah didata pada sket peta keluarga hingga seluruh rumah tangga dan keluarga yang menjadi sasaran pendataan selesai didata seluruhnya. d. Kader Pendata membuat dan menandatangani Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat RT menggunakan Formulir Rek.RT/F/I/PK/15, dengan melampirkan bendel seluruh F/I/PK/15. e. Kader Pendata menyampaikan hasil Pendataan Keluarga kepada Ketua RT. f.

Ketua RT melakukan verifikasi dan validasi hasil Pendataan Keluarga di wilayahnya dan menandatangani pada Formulir Rek.RT/F/I/PK/15.


g. Kader Pendata menyampaikan hasil Pendataan Keluarga yang sudah disetujui Ketua RT setempat kepada Supervisor Pendataan Keluarga. h. Supervisor Pendataan Keluarga melakukan verifikasi dan validasi hasil Pendataan Keluarga di wilayahnya dengan melakukan pemeriksaan setiap lembar formulir data keluarga dengan mencentang (√ ) setiap butir pemeriksaan yang sudah benar dan memenuhi ketentuan yang berlaku. i. Supervisor Pendataan Keluarga menandatangani pada Formulir Rek.RT/F/I/PK/15 dan menyerahkan lembar 2 dan lembar 3 kepada Kader Pendata dan Ketua RT.

2. SUPERVISOR DUSUN/RW

PENDATAAN

KELUARGA

TINGKAT

a. Supervisor Pendataan Keluarga membuat dan menandatangani Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Dusun/RW menggunakan Formulir Rek.Dus/F/I/PK/15, dengan melampirkan seluruh Rek.RT/F/I/PK/15 beserta bendel F/I/PK/15. b. Supervisor Pendataan Keluarga menyampaikan hasil Pendataan Keluarga kepada Kepala Dusun/Ketua RW setempat. c. Kepala Dusun/Ketua RW bersama Tim Pendata melakukan sarasehan awal untuk memverifikasi dan memvalidasi hasil Pendataan Keluarga di wilayahnya dan menandatangani pada Formulir Rek.Dus/F/I/PK/15. d. Supervisor Pendataan Keluarga menyampaikan hasil Pendataan Keluarga yang sudah disetujui Kepala Dusun/Ketua RW setempat kepada Manajer Pendataan Keluarga tingkat Desa/Kelurahan. e. Manajer Pendataan Keluarga tingkat Desa/Kelurahan menandatangani pada Formulir Rek.Dus/F/I/PK/15 dan menyerahkan lembar 2 dan lembar 3 kepada Supervisor Pendataan Keluarga dan Kepala Dusun/Ketua RW.


3. MANAJER PENDATAAN KELURAHAN

KELUARGA

TINGKAT

DESA/

a. Manajer Pendataan Keluarga tingkat Desa/Kelurahan membuat dan menandatangani Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Desa/Kelurahan menggunakan Formulir Rek.Des/F/I/PK/15, dengan melampirkan seluruh Rek.Dus/F/I/PK/15 beserta bendel F/I/PK/15 . b. Manajer Pendataan Keluarga tingkat Desa/Kelurahan menyampaikan hasil Pendataan Keluarga kepada Kepala Desa/Lurah setempat. c. Kepala Desa/Lurah bersama Manajer Pendataan Keluarga tingkat Desa/Kelurahan dan Tim Pendata melakukan sarasehan awal untuk memverifikasi dan memvalidasi hasil Pendataan Keluarga di wilayahnya dan menandatangani pada Formulir Rek.Des.F/I/PK/15. d. Manajer Pendataan Keluarga tingkat Desa/Kelurahan menyampaikan hasil Pendataan Keluarga yang sudah disetujui Kepala Desa/Lurah setempat kepada Manajer Pendataan Keluarga tingkat Kecamatan. e. Manajer Pendataan Keluarga tingkat Kecamatan menandatangani pada Formulir Rek.Des/F/I/PK/15 dan menyerahkan lembar 2 dan lembar 3 kepada Manajer Pendataan Keluarga tingkat Desa/Kelurahan dan Kepala Desa/Lurah.

4. MANAJER PENDATAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN

a. Manajer Pendataan Keluarga tingkat Kecamatan membuat dan menandatangani Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Kecamatan menggunakan Formulir Rek.Kec/F/I/ PK/15, dengan melampirkan seluruh Rek.Des/F/I/PK/15 beserta bendel F/I/PK/15. b. Manajer Pendataan Keluarga tingkat Kecamatan menyampaikan hasil Pendataan Keluarga kepada Camat setempat. c. Camat melakukan verifikasi dan validasi hasil Pendataan Keluarga di wilayahnya dan menandatangani pada Formulir Rek.Kec/F/I/PK/15.


d.

Manajer Pendataan Keluarga tingkat Kecamatan menyampaikan hasil Pendataan Keluarga yang sudah disetujui Camat setempat kepada Kepala Unit Pengelola Data dan Informasi SKPD-KB Kabupaten dan Kota.

e.

Kepala Unit Pengelola Data dan Informasi SKPD-KB Kabupaten dan Kota menandatangani pada Formulir Rek.Kec/F/I/PK/15 dan menyerahkan lembar 2 dan lembar 3 kepada Manajer Pendataan Keluarga tingkat Kecamatan dan Camat.

5. KEPALA UNIT PENGELOLA DATA DAN INFORMASI SKPD-KB TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA

a.

Kepala Unit Pengelola Data dan Informasi SKPD-KB Kabupaten dan Kota membuat dan menandatangani Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Kabupaten dan Kota menggunakan Formulir Rek.Kab/F/I/PK/15, dengan melampirkan seluruh Rek.Kec/F/I/PK/15 beserta bendel F/I/PK/15 .

b.

Kepala Unit Pengelola Data dan Informasi SKPD-KB Kabupaten dan Kota menyampaikan hasil Pendataan Keluarga kepada Kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota setempat.

c.

Kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota melakukan verifikasi dan validasi hasil Pendataan Keluarga di wilayahnya dan menandatangani pada Formulir Rek.Kab/F/I/PK/15.

d.

Kepala Unit Pengelola Data dan Informasi SKPD-KB Kabupaten dan Kota menyampaikan hasil Pendataan Keluarga yang sudah disetujui Kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota setempat kepada Kepala Bidang Adpin Perwakilan BKKBN Provinsi.

e.

Kepala Bidang Adpin Perwakilan BKKBN Provinsi menandatangani pada Formulir Rek.Kab/F/I/PK/15 dan menyerahkan lembar 2 dan lembar 3 kepada Kepala Unit Pengelola Data dan Informasi SKPD-KB Kabupaten dan Kota dan Kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota.


6. KEPALA BIDANG ADPIN PERWAKILAN BKKBN TINGKAT PROVINSI

a.

Kepala Bidang Adpin Perwakilan BKKBN Provinsi memproses klaim pembayaran untuk biaya operasional pendataan sesuai dengan Rek.Kab/F/I/PK/15 yang sudah ditandatangani Kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota.

b.

Kepala Bidang Adpin Perwakilan BKKBN Provinsi melaksanakan kegiatan perekaman dan pengolahan data keluarga dengan memanfaatkan jasa pihak ketiga dengan metode data capture atau data entry .

c.

Kepala Bidang Adpin Perwakilan BKKBN Provinsi melaksanakan kegiatan pencetakan dan pendistribusian output data keluarga kepada seluruh Tim Pendata dengan memanfaatkan jasa pihak ketiga.

1. PEMANFAATAN

a. Pelayanan KB : 1) Ketersediaan Alkon Keluarga Pra Sejahtera 2) Menurunkan Unmet Need 3) Meningkatkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 4) Daerah Sasaran Khusus

b. Perencanaan Program Ketahanan Keluarga 1) Bina Keluarga Balita 2) Bina Keluarga Remaja 3) Bina Keluarga Lansia 4) UPPKS 5) PIK-R/M

c. Berbagai program bantuan atau subsidi yang diperlukan Keluarga Pra Sejahtera

2. PENYEBARLUASAN INFORMASI

a. Sarasehan di tingkat Desa/Kelurahan Rekapitulasi hasil Pendataan Keluarga digunakan untuk melaksanakan sarasehan di tingkat desa. Dalam sarasehan di tingkat desa ini membahas dan mendiskusikan


permasalahan keluarga (khususnya Keluarga Pra Sejahtera) untuk dicarikan solusinya. Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat desa/kelurahan dan memerlukan dukungan tingkat kecamatan, maka permasalahan dan solusinya dilaporkan ke tingkat kecamatan untuk mendapatkan dukungan bantuan penyelesaiannya. b. Diseminasi di tingkat Kecamatan Rekapitulasi hasil Pendataan Keluarga digunakan untuk melaksanakan diseminasi di tingkat kecamatan. Dalam diseminasi ditingkat kecamatan ini membahas dan mendiskusikan permasalahan keluarga (khususnya Keluarga Prasejahtera) di tingkat kecamatan (kompilasi seluruh desa/kelurahan) untuk dicarikan solusinya. Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kecamatan dan memerlukan dukungan tingkat kabupaten dan kota, maka permasalahan dan solusinya dilaporkan ke tingkat SKPD-KB Kabupaten dan Kota untuk mendapatkan dukungan bantuan penyelesaiannya. c. Diseminasi di tingkat Kabupaten dan Kota Rekapitulasi hasil Pendataan Keluarga digunakan untuk melaksanakan diseminasi di tingkat kabupaten dan kota. Dalam diseminasi di tingkat kabupaten dan kota ini membahas dan mendiskusikan permasalahan keluarga (khususnya Keluarga Pra Sejahtera) di tingkat kabupaten dan kota (kompilasi seluruh kecamatan) untuk dicarikan solusinya. Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dan memerlukan dukungan tingkat provinsi, maka permasalahan dan solusinya dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi untuk mendapatkan dukungan bantuan penyelesaiannya. d. Diseminasi di tingkat Provinsi Rekapitulasi hasil Pendataan Keluarga digunakan untuk melaksanakan diseminasi Pendataan Keluarga di tingkat provinsi dengan sektor terkait. e. Seminar di tingkat Pusat Rekapitulasi hasil Pendataan Keluarga digunakan untuk melaksanakan seminar Pendataan Keluarga di tingkat pusat dengan sektor terkait.


f. Publikasi melalui Website BKKBN Standar pengamanan dalam melakukan publikasi data hasil Pendataan Keluarga disajikan secara online dalam bentuk tabulasi pada website dengan alamat http:www.bkkbn.go.id, sedangkan untuk kepentingan intervensi program pembangunan secara khusus kepada keluarga dan anggota keluarga tertentu dapat diakses dengan password tertentu.

3. PELAKSANAAN SARASEHAN

Sarasehan Hasil Pendataan Keluarga dilakukan sebagai berikut: a.

Sarasehan Awal Adalah pertemuan untuk melakukan VERIFIKASI dan VALIDASI hasil Pendataan Keluarga di tingkat dusun/RW atau tingkat desa/kelurahan. Untuk pelaksanaannya dilakukan setelah para kader selesai melakukan Pendataan Keluarga di tingkat dusun/RW atau desa/kelurahan dengan menyajikan:

b.



Analisis Sederhana Seperti : cakupan pendataan, jumlah kepala keluarga, jumlah Jiwa, jumlah PUS, jumlah peserta KB dan jumlah bukan peserta KB;



Rencana Tindak Pelayanan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga.

Sarasehan Lanjutan Adalah pertemuan yang diselenggarakan setelah menerima pengolahan hasil Pendataan Peluarga, yang dilakukan di tingkat dusun/RW atau desa/kelurahan dengan menyajikan: 

  

Analisis Lanjut, seperti : tahapan keluarga sejahtera berdasarkan karateristiknya, kesertaan ber-KB berdasarkan metode kontrasepsi dan alasan tidak ber-KB menurut karakteristiknya, dan lain-lain. Analisis lanjut disesuaikan dengan kepentingan pembangunan program wilayah setempat. Materi dapat ditampilkan dalam bentuk tabulasi, grafik, chart dan lain-lain (Terlampir beberapa contoh tampilan tabel analisis); Profil Hasil Pendataan Keluarga tingkat Desa/Kelurahan; Peta Keluarga; Rencana Tindak Pelayanan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga.


Peserta Sarasehan Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2015 adalah sebagai berikut:  Tingkat

dusun/RW: Kader Pendata, Supervisor, Ketua RT, dan Kepala Dusun/Ketua RW;

 Tingkat

desa/kelurahan: Supervisor, Ketua RW/Kepala Dusun, Manajer PK tingkat Desa/Kelurahan, dan Kepala Desa/Kelurahan.

c.

Diseminasi Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Sarasehan Hasil Pendataan Keluarga, maka dapat dilakukan penyajian hasil Pendataan Keluarga pada tingkatan wilayah kecamatan, kabupaten dan kota, serta provinsi, dengan menyajikan : 

Analisis Lanjut, seperti : tahapan keluarga sejahtera berdasarkan karateristiknya, kesertaan ber-KB berdasarkan metode kontrasepsi dan alasan tidak ber-KB menurut karakteristiknya, dan lain-lain. Analisis lanjut disesuaikan dengan kepentingan pembangunan program wilayah setempat. Materi dapat ditampilkan dalam bentuk tabulasi, grafik, chart, dan lain-lain (Terlampir beberapa contoh tampilan tabel analisis);



Profil Hasil Pendataan Keluarga;



Rencana Tindak Pelayanan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga.

Peserta Diseminasi Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2015 adalah sebagai berikut:  Tingkat

kecamatan: Camat, Kepala Desa/Kelurahan, Manajer PK tingkat Desa/Kelurahan, serta sektor dan mitra kerja terkait;

 Tingkat

kabupaten dan kota: Bupati/Walikota, SKPD-KB Kabupaten dan Kota, Camat, Manajer PK tingkat Kecamatan, serta sektor dan mitra kerja terkait;

 Tingkat

provinsi: Gubernur, Perwakilan BKKBN Provinsi, SKPD-KB Kabupaten dan Kota, serta sektor dan mitra kerja terkait.

Penyajian materi Sarasehan dan Diseminasi Hasil Pendataan Keluarga dapat dilakukan dengan metode antara lain:




Paparan evaluasi perkembangannya;



Diskusi panel, intervensi;



Publikasi melalui media cetak dan atau elektronik.

hasil

serta

Pendataan

rencana

program

Peluarga

dan

dukungan

dan

4. LAPORAN PENYELENGGARAAN

Laporan penyelenggaraan Sarasehan Hasil Pendataan Keluarga dibuat segera setelah sarasehan dilaksanakan dengan batas waktu maksimal seminggu. Laporan disampaikan kepada para pengambil kebijakan sesuai tingkatan wilayah kerja masing-masing melalui berita acara hasil penyelenggaraan pelaksanaan Sarasehan.



BAB IV

POKOK-POKOK KEGIATAN

Pokok-pokok kegiatan Pendataan Keluarga pada dasarnya adalah pengumpulan data primer tentang keluarga yang meliputi data kependudukan, data Keluarga Berencana, dan data Pembangunan Keluarga dengan format formulir Pendataan Keluarga yang ditentukan, dilaksanakan di tingkat RT. Data hasil Pendataan Keluarga menjadi acuan untuk pembuatan peta keluarga di tingkat RT dan rekapitulasi hasil Pendataan Keluarga yang dilakukan secara berjenjang dari lini lapangan (tingkat RW) hingga ke Pusat, untuk mendapatkan gambaran secara nasional. Waktu pelaksanaan secara serempak pada tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hasil Pendataan Keluarga tersebut dilakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam proses pengumpulan Pendataan Keluarga digunakan formulir yang disebut F/I/PK/15, yaitu satu lembar formulir Pendataan Keluarga untuk mencatat data setiap keluarga, sehingga memudahkan para kader pendata dan PLKB/PKB untuk mengumpulkannya.

1. F/I/PK/15

Formulir ini digunakan untuk mencatat secara lengkap data keluarga yang meliputi data Kependudukan, data Keluarga Berencana, data Pembangunan Keluarga dan Individu Anggota Keluarga melalui kunjungan dari rumah ke rumah. 2. Stiker Tanda Pendataan Keluarga

Stiker ini digunakan untuk memantau dan memonitor pelaksanaan Pendataan Keluarga agar bisa diketahui rumah tangga dan keluarga yang sudah ataupun belum terdata.


3. Peta Keluarga

Peta keluarga adalah alat bantu untuk operasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga berdasarkan kesertaan ber-KB, tahapan keluarga sejahtera masing masing keluarga, yang dibuat di tingkat RT atau RW/Dusun. Pada peta ini tergambarkan posisi tempat tinggal keluarga. 4. Stiker Kupon Keluarga

Stiker kupon dengan warna-warna tertentu untuk membedakan status tahapan keluarga sejahtera, PUS peserta KB berdasarkan metode kontrasepsi, alasan tidak ber-KB bagi PUS bukan peserta KB, bukan PUS, keluarga khusus, dan belum terdata. 5. Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga

Rekapitulasi hasil Pendataan Keluarga terdiri dari beberapa macam sesuai dengan tingkat wilayah sebagai berikut: a. Rekapitulasi Hasil (Rek.RT/F/I/PK/15)

Pendataan

Keluarga

Tingkat

RT

berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan jumlah hasil Pendataan Keluarga yang ada di wilayah tersebut dan telah didata. b. Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Dusun/RW (Rek.Dus/F/I/PK/15) berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan jumlah (rekapitulasi) hasil Pendataan Keluarga menurut RT atau wilayah yang setingkat dalam satu dusun/RW. c. Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Desa/Kelurahan (Rek.Des/F/I/PK/15)

Tingkat

berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan jumlah (rekapitulasi) hasil Pendataan Keluarga menurut dusun/RW atau wilayah yang setingkat dalam satu desa/kelurahan. d. Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Kecamatan (Rek.Kec/F/I/PK/15) berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan jumlah (rekapitulasi) hasil Pendataan Keluarga menurut desa/kelurahan yang ada di wilayah kecamatan.


e. Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Kabupaten dan Kota (Rek.Kab/F/I/PK/15) berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan jumlah (rekapitulasi) hasil Pendataan Keluarga menurut kecamatan yang ada di wilayah kabupaten dan kota.

1. STRUKTUR

a. Tingkat Pusat : 1) BKKBN 2) Mitra Kerja Terkait :  

Pemerintah Non Pemerintah

b. Tingkat Provinsi : 1) Perwakilan BKKBN Provinsi 2) Mitra Kerja Terkait :  


c. Tingkat Kabupaten dan Kota : 1) SKPD-KB Kabupaten dan Kota 2) Mitra Kerja Terkait :  


d. Tingkat Lini Lapangan: 1) Kepala UPT/PPLKB/ Koordinator PLKB 2) PLKB/PKB 3) PPKBD 4) Sub PPKBD 5) Kader Pendata 6) Mitra Kerja Terkait


2. FUNGSI

a. Pelaksana Pengumpulan Data/Pewawancara Terdiri dari para kader masyarakat, seperti kader KB, kader Posyandu, kader Dasa Wisma/PKK, Karang Taruna, Saka Kencana/Pramuka dan tokoh tokoh masyarakat setempat. b. Pembina Pengumpulan Data Terdiri dari para Penyuluh KB/PLKB atau petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, yang membina RT, RW/dusun, desa/kelurahan yang bersangkutan. c. Penanggung jawab Pengumpulan Data Tanggung jawab pelaksanaan pengumpulan data berada pada para Ketua RT, para Ketua Dusun/RW, dan para Kepala Desa/Kelurahan setempat. Penanggung jawab kegiatan pendataan di tingkat desa/kelurahan ke bawah adalah PLKB atau petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang di desa/kelurahan dan pelaksanaannya dibantu oleh PPKBD/Sub PPKBD, LKMD, PKK, Generasi Muda, petugas-petugas dari instansi pemerintah, dan para tokoh dan kader dari institusi masyarakat lain yang terkait dalam Program Keluarga Berencana Nasional serta perangkat desa/kelurahan. d. Pengawas Pengumpulan Data Pengawas pelaksanaan Pendataan Keluarga berada pada para Pengendali PLKB atau petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang di masing-masing kecamatan, melalui pengamatan Pendataan Keluarga. Pengamatan pelaksanaan Pendataan Keluarga di suatu kecamatan dilakukan oleh Pengendali PLKB atau petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Di samping itu, petugas dari SKPD-KB Kabupaten dan Kota, Perwakilan BKKBN Provinsi, dan BKKBN Pusat perlu melakukan pengamatan/bimbingan terhadap pelaksanaan Pendataan Keluarga. Pengamatan dilakukan secara acak (simple random sampling ) dengan menggunakan formulir LS/F/I/PK/15. e. Petugas Pembuat Peta Keluarga/Skets Peta Untuk memudahkan dalam pembuatan skets Peta Keluarga serta agar jangan sampai ada keluarga yang terlewat didata,


maka kunjungan kepada keluarga yang ada dilakukan secara berurutan menurut susunan/lokasi tempat tinggal mereka masing-masing. Jadi, tidak meloncat-loncat dari satu tempat/lokasi ke tempat/lokasi lainnya. Pembuatan Peta Keluarga sesuai hasil pendataan dilakukan oleh PPKBD/Sub PPKBD dengan bantuan para kader pendata dan di bawah bimbingan Penyuluh KB/PLKB atau petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang setempat. Skets peta digunakan untuk memudahkan kader dalam melakukan Pendataan Keluarga melalui kunjungan dari rumah ke rumah. Skets Peta tersebut dilengkapi dengan tanda-tanda situasi wilayah RT atau RW/dusun yang bersangkutan, misalnya tempat ibadah, sungai, jalan, dan bangunan penting lainnya.

Dalam pengorganisasian pelaksanaan Pendataan Keluarga perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang akan terlibat, terutama di lini lapangan. Pengorganisasian tingkat lini lapangan meliputi tingkat kecamatan sampai Rukun Tetangga (RT), antara l ain: 1. Manajer PK Tingkat Kecamatan

adalah Kepala UPT/PPLKB/Koordinator PLKB, dengan Camat sebagai penanggung jawabnya. Adapun kriteria seorang manajer PK adalah mampu menggerakkan tim pendata dan mampu mengelola administrasi keuangan. Tugas dari Manajer PK tingkat Kecamatan adalah: a. Melaksanakan orientasi/ pelatihan; b. Mendampingi dan membimbing Manajer PK tingkat Desa; c. Mendistribusikan logistik pendataan; d. Membuat rekapitulasi hasil pendataan tingkat kecamatan; e. Memintakan persetujuan hasil Pendataan Keluarga kepada Camat; f.

Menyerahkan bundel hasil Pendataan Keluarga kepada manajer PK SKPD-KB Kabupaten dan Kota;

g. Menyelenggarakan Diseminasi; h. Membantu penyelesaian jawaban keuangan.

administrasi

dan

pertanggung-


2. Manajer PK Tingkat Desa/Kelurahan

adalah PKB/PLKB, dengan Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawabnya. Adapun tugas dari Manajer PK tingkat Desa/Kelurahan adalah: a. Mendampingi dan membimbing Supervisor; b. Mendistribusikan logistik pendataan; c. Membuat rekapitulasi kelurahan;

hasil

pendataan

tingkat

desa/

d. Memintakan persetujuan hasil Pendataan Keluarga kepada Kepala Desa/Lurah; e. Menyerahkan bundel hasil Pendataan Keluarga kepada Manajer PK tingkat Kecamatan; f.

Menyelenggarakan Sarasehan;

g. Membantu penyelesaian jawaban keuangan.

3.

administrasi

dan

pertanggung-

Tim Pendata

Terdiri dari 3 orang, yaitu: 1 orang Supervisor dan 2 orang kader pendata, dengan Kepala Dusun/Ketua RT sebagai penanggung jawabnya. Kriteria seorang supervisor adalah mampu mengolah hasil Pendataan Keluarga dan mampu memimpin kader pendata.

4.

Supervisor

a. Mendampingi dan membimbing kader pendata; b. Mendistribusikan logistik pendataan; c. Memverifikasi dan memvalidasi hasil pendataan dari kader pendata; d. Membuat rekapitulasi dusun/RW/setara;

hasil

pendataan

tingkat

e. Memintakan persetujuan hasil Pendataan Keluarga kepada Kepala Dusun/RW; f.

Menyerahkan bundel hasil Pendataan Keluarga kepada Manajer PK tingkat Desa/Kelurahan;

g. Menghadiri dan memberikan masukan dalam sarasehan.


5.

Kader Pendata

Berada di tingkat dusun/RW/setara atau RT/setara, dengan kriteria: a. Minimal SLTP; b. Mengenal dan dikenal masyarakat; c. Mampu berkomunikasi dengan baik; d. Menguasai wilayah kerja; e. Memahami tata cara pencatatan data keluarga. Kader pendata memiliki tugas sebagai berikut: a. Melakukan kunjungan rumah ke rumah mewawancarai dan mencatat data keluarga;

untuk

b. Menempelkan stiker tanda pendataan pada setiap keluarga yang sudah di data; c. Membuat rekapitulasi hasil pendataan; d. Memintakan persetujuan hasil Pendataan Keluarga kepada ketua RT/setara; e. Menyerahkan bundel hasil Pendataan Keluarga kepada supervisor. Pengorganisasian pendataan keluarga di lini lapangan secara rinci terlihat dalam gambar berikut: PENGORGANISASIAN PENANGGUNG JAWAB

PELAKSANA

Manajer PK KECAMATAN

Camat

Manajer PK DESA/KELURAHAN

Kepala Desa/Lurah

Kepala Dusun/ Ketua RW

Ka. UPT/PPLKB/Koordinator PLKB

TIM PENDATA

TIM PENDATA

RT

RT

PKB/PLKB

TIM PENDATA

Supervisor Kader Pendata

RT

Satu TIM PENDATA Maksimal 3 orang (1 Supervisor) Maksimal mendata 5 RT atau Maksimal mendata 300 KK • • •

Gambar 1: Pengorganisasian Pendataan Keluarga Di Lini Lapangan


Sebelum melaksanakan Pendataan Keluarga secara serentak pada tanggal 1-31 Mei 2015, akan dilaksanakan pelatihan baik di tingkat pusat sampai dengan lini lapangan yaitu dari bulan Maret sampai dengan April 2015. Adapun materi yang disampaikan dalam pelaksanaan orientasi/pelatihan SDM dalam Pendataan Keluarga adalah: a. Sikap positif tim pendataan keluarga; b. Manajemen operasional dan keuangan pendataan keluarga; c. Mekanisme dan tata cara pendataan keluarga; d. Pemetaan keluarga sejahtera; e. Pengolahan dan analisis data; f. Teknik fasilitasi; g. Persiapan praktik fasilitasi; h. Praktik fasilitasi; i. j.

Praktik lapangan; Penyajian hasil praktik lapangan;

k. Rencana tindak lanjut; l.

Postes, evaluasi, penyelenggaran review.

Skema mengenai jadwal pelatihan/orientasi tergambar sebagai berikut:


PELATIHAN/ORIENTASI

1 Maret 2015

Tingkat

Peserta 3 orang dari setiap Provinsi (Kabid ADPIN, Kasubid Datin & Staf Datin)

PUSAT

10 Maret 2015

Tingkat PROVINSI

20 Maret 2015

Tingkat KABUPATEN & KOTA

1 April 2015

Tingkat KECAMATAN

10 April 2015

Tingkat DESA/KELURAHAN

20 April 2015

Supervisor

Peserta 2-3 orang dari setiap Kabupaten/Kota (SKPD Kab/Kota)

Peserta 2-3 orang dari setiap Kecamatan (Ka. UPT/PPLKB)

Peserta 2-3 orang dari setiap Desa/Kelurahan (PLKB/PKB)

Seluruh Supervisor (PPKBD/Sub PPKBD)

Seluruh Kader Pendata

Kader Pendata

Gambar 2 : Pelatihan/Orientasi Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga Tahun 2015


1. PEMETAAN KELUARGA DAN PUS

Berdasarkan kesertaan ber-KB dan tahapan keluarga sejahtera masing masing keluarga, dibuat peta di tingkat RT atau RW/dusun. Pada masing masing peta ditempelkan stiker berwarna sesuai dengan tahapan keluarga sejahtera (merah, kuning dan biru) serta status PUS beserta kesertaan ber-KB dari masing-masing PUS pada posisi tempat tinggal keluarga yang bersangkutan bersangkutan di di dalam peta tersebut. tersebut. Peta tersebut ditempatkan di rumah ketua RT, Ketua RW/ Kepala Dusun, atau dapat pula ditempelkan di kantor desa, sehingga mudah dilihat dan dimanfaatkan untuk melakukan dukungan program oleh pihak pihak yang bersangkutan. a. Penjelasan Umum 1) Peta Keluarga dibuat pada tingkat Sub PPKBD, datanya berdasarkan (F/I/PK/15). 2) Peta Keluarga dibuat oleh Sub PPKBD/PPKBD dengan bantuan para kader, dan PLKB/PKB bertanggung jawab atas pelaksanaannya. 3) Peta Keluarga Sejahtera ditempel atau digantung pada dinding rumah Sub PPKBD atau atau di tempat-tempat lain yang dirasa lebih tepat. Data yang menyangkut KB diperbaharui setiap saat sesuai dengan perkembangan jumlah PUS maupun kesertaan dalam ber-KB, sedangkan untuk data kependudukan dan tahapan keluarga sejahtera baru diperbaharui setelah ada hasil Pendataan Keluarga berikutnya. 4) Di dalam peta terdapat stiker kupon dengan warna-warna dan nomor-nomor tertentu untuk membedakan status tahapan keluarga sejahtera, status PUS beserta kesertaan ber-KB atau alasan jika bukan peserta KB, dan keterangan lain seperti keluarga khusus dan belum terdata. 5) Kupon dibedakan menjadi 2 bagian dan dipisahkan garis tengah lurus (sama besar), yang sebelah kiri untuk tahapan keluarga sejahtera dan yang sebelah kanan untuk status PUS dan kesertaan KB (pemakaian alat/cara kontrasepsi). 6) Tiap lembar "kertas alas" memuat + 336 kupon. Kupon kupon ini nantinya akan ditempelkan pada Peta Keluarga


sesuai dengan keadaan keluarga dengan arti warna dan nomor masing masing.

b. Penjelasan Khusus 1)

Peta Keluarga diberi judul dengan mencantumkan nama RT dan dusun/RW, dan dituliskan dengan angka atau menggunakan huruf KAPITAL (huruf besar).

2)

Peta Keluarga berisi petak-petak lokasi rumah yang dilengkapi dengan rambu rambu geografis misalnya: jalan raya, rel kereta api, sungai, batas wilayah, bangunan bangunan penting seperti gedung sekolah, kantor kecamatan, rumah ibadah, dan sebagainya. Tiap lembar peta keluarga memuat sebanyak-banyaknya 150 petak lokasi rumah keluarga, dan tiap petak berukuran berukuran 2 x 1 Cm.

3)

Pada Peta Keluarga, di bagian atas/samping setiap petak lokasi rumah keluarga dicantumkan nomor urut keluarga, sesuai dengan nomor urut keluarga yang ada pada Formulir F/I/PK/15.

4)

Pada tiap petak lokasi rumah keluarga pada peta, ditempelkan kupon yang arti warna dan nomornya sesuai dengan tahapan keluarga sejahtera dan status kesertaan ber-KB menurut cara/alat kontrasepsi yang digunakan.

2. PENGUMPULAN DAN PELAPORAN

Pengumpulan dan pelaporan hasil Pendataan Keluarga merupakan kegiatan yang dilakukan mulai dari Kader Pendata menggunakan formulir rekapitulasi tingkat RT hingga ke tingkat provinsi. Setelah pendataan di tingkat RT dinyatakan selesai kader pendata segera menyusun rekapitulasi hasil pendataan keluarga menggunakan formulir Rek.RT.F/I/PK/15 kemudian menanda tangani setelah seluruh data keluarga terisi dengan lengkap dan benar sesuai tatacara pengisian data keluarga, kemudian kader pendata melaporkan kepada ketua RT setempat bahwa pendataan sudah selesai dilakukan dan meminta persetujuan. Selanjutnya kader pendata melaporkan kepada supervisor dengan menyerahkan bundel hasil pendataan keluarga yang berisi seluruh data keluarga, kemudian supervisor melakukan verfikasi dan validasi terhadap data keluarga yang sudah diterima, berdasarkan cakupan, kelengkapan dan konsistensi antar variabel, juga terhadap tata cara pengisian data keluarga.


Untuk mengantisipasi seluruh laporan hasil pendataan keluarga bisa terkumpul secara lengkap dan tepat waktu, maka menjelang batas akhir pengumpulan tiba, laporan belum juga diterima, bisa dilakukan penjemputan laporan hasil pendataan secara berjenjang satu tingkat ke bawahnya, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan para penanggung jawab pendataan keluarga disetiap tingkatan. Proses pengumpulan dan pelaporan ini sekaligus juga berfungsi sebagai alur klaim biaya operasional pendataan keluarga tahun 2015, setiap rekap yang sudah dibuat menjadi dokumen untuk pengajuan klaim secara berjenjang mulai dari kader pendata hingga ke Perwakilan BKKBN Provinsi, untuk selanjutnya diproses pencairan dana operasional pendataan berdasarkan klaim yang sudah diajukan.

BIDANG ADPIN

Rek.Prov/F/I/PK/15 + Bundel DATA KELUARGA per KABUPATEN

30 Juni 2015

Unit Pengelola Data dan Informasi

Rek.Kab/F/I/PK/15 + Bundel DATA KELUARGA per KECAMATAN

23 Juni 2015

Manajer Kecamatan

Rek.Kec/F/I/PK/15 + Bundel DATA KELUARGA per DESA/KEL

16 Juni 2015

Manajer Desa/Kelurahan

Rek.Des/F/I/PK/15 + Bundel DATA KELUARGA per DUSUN/RW

09 Juni 2015

Supervisor

Rek.Dus/F/I/PK/15 + Bundel DATA KELUARGA per RT

31 Mei 2015

Kader Pendata

Rek.RT/F/I/PK/15 + Bundel DATA KELUARGA

KETERANGAN : Pengumpulan Hasil Pendataan Keluarga Penjemputan Hasil Pendataan Keluarga

Gambar 3 : Pengumpulan dan Pelaporan Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2015


3. PENGOLAHAN DAN UMPAN BALIK /PENCETAKAN

OUTPUT

Pengolahan hasil Pendataan Keluarga menggunakan metode Data Capture atau Data Entry dengan Alih Daya memanfaatkan jasa pihak ketiga, hal ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan tenaga dan sarana yang dimiliki. Setelah pengolahan hasil pendataan selesai dilakukan, maka akan didapatkan basis data keluarga Indonesia secara nasional. Untuk memberikan umpan balik kepada para pengelola data dan informasi di setiap tingkatan wilayah diperlukan pencetakan output basis data keluarga tersebut, yang akan digunakan oleh kader pendata sebagai dasar pembuatan peta keluarga di tingkat RT, serta juga digunakan untuk dasar pemutakhiran data keluarga tahun berikutnya pada periode pendataan keluarga secara nasional (lihat contoh pada lampiran).

1. Pengamatan

Pengamatan kebenaran data dilakukan dengan menggunakan instrumen lembar supervisi LS/F/I/PK/15, sekaligus untuk melakukan verifikasi dan validasi dari data yang telah dilaporkan dalam format F/I/PK/15. a. Pengamatan hasil Pendataan Keluarga dilakukan oleh pengelola data dari tingkat atas ke tingkat di bawahnya. b. Pengamatan dapat dilakukan segera setelah pelaksanaan Pendataan Keluarga. c. Tujuan pengamatan ini adalah untuk mengetahui permasalahan/hambatan yang terjadi di lapangan dan menguji kebenaran dan cara pengisian formulir F/I/PK/15. d. Pengamatan di setiap wilayah dilakukan sebagai berikut: 1) Tingkat pusat ke provinsi sampai desa/kelurahan

Pengamatan dilakukan oleh BKKBN Pusat (Direktorat Pelaporan dan Statistik). 2) Tingkat provinsi desa/kelurahan

ke

kabupaten

dan

kota

sampai

Pengamatan dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi (Bidang Adpin/Sub Bidang Data dan informasi).


3) Tingkat kabupaten desa/kelurahan

dan

kota

ke

kecamatan

sampai

Pengamatan dilakukan oleh SKPD-KB Kabupaten dan Kota (Unit Pengelola Data dan Informasi). 4) Tingkat kecamatan RT/RW/dusun

Pengamatan PLKB/PKB.

dan

dilakukan

desa/kelurahan

oleh

ke

tingkat

PPLKB/Ka.UPT

dan

e. Variabel data yang diamati adalah : 1) Data Kependudukan yang terdiri dari data kepala keluarga dan setiap anggota keluarga meliputi NIK, nama, tanggal lahir, umur, hubungan dengan kepala keluarga, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, status kawin, dan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. 2) Data Keluarga Berencana yang terdiri dari usia kawin pertama, jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup, kesertaan ber-KB, metode kontrasepsi yang sedang/pernah digunakan, sudah berapa lama menggunakan kontrasepsi, keinginan punya anak lagi, alasan tidak ber-KB, dan tempat pelayanan KB. 3) Data Pembangunan Keluarga yang terdiri dari indikatorindikator tahapan keluarga sejahtera.

f.

Sebagai sampel wilayah untuk masing-masing provinsi dipilih 4 (empat) kecamatan, sedangkan pada tiap kecamatan diambil 2 (dua) dengan desa/kelurahan yang berbeda.

g. Penentuan sampel wilayah berdasarkan pada : 1) Kecamatan dengan peserta aktif tinggi, sedang dan rendah; 2) Setiap bundel F/I/PK/15 yang dipilih diusahakan berasal dari Kader Pendata yang berlainan.

h. Populasi sampel yang diambil adalah sebagai berikut : 1) Untuk F/I/PK/15 dengan jumlah kepala keluarga (KK) < 150 diambil sampelnya sebanyak 10 KK. 2) Untuk F/I/PK/15 dengan sampelnya sebanyak 10%.

jumlah

KK

>150

diambil

Penentuan sampel menggunakan metode sampling acak sederhana (simple random sampling ), yaitu suatu teknik sampling yang dipilih secara acak, jadi setiap unsur populasi harus memiliki kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel.


i. Cara pengamatan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

2.

1)

Ditentukan terlebih dahulu jumlah keluarga yang terpilih sebagai sampel pengamatan sesuai dengan ketentuan tersebut di atas.

2)

Ditentukan keluarga yang akan menjadi sampel pengamatan dengan dipilih secara acak dari bundel F/I/PK/15.

3)

Setelah itu dilakukan kunjungan rumah kepada keluarga yang terpilih sebagai sampel untuk dilakukan pengamatan dengan cara mengecek tingkat kebenaran dari pendataan yang telah dilakukan sebelumnya. Pengecekan dilakukan dengan cara wawancara dan menggunakan formulir LS.F/I/PK/15.

4)

Untuk hasil wawancara yang sesuai diberi tanda centang (√) pada kolom B dan yang tidak sesuai diberi tanda centang (√) pada kolom S formulir LS.F/I/PK/15. Begitu seterusnya sampai semua sampel dikunjungi.

Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan Pendataan Keluarga dilakukan setelah semua langkah kegiatan terlaksana, yaitu mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyebarluasan informasi hasil Pendataan Keluarga. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan terhadap berbagai aspek. Aspekaspek yang perlu dievaluasi yaitu : a. Aspek Sumber Daya Manusia Aspek yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang terlibat secara langsung maupun tak langsung dalam Pendataan Keluarga, mulai dari pengetahuan, pengalaman, pelatihan, dan sebagainya. b. Aspek Sarana dan Prasarana Aspek berkaitan dengan peralatan dan perlengkapan, teknologi serta sarana formulir untuk mendukung proses Pendataan Keluarga, seperti: formulir, peta keluarga dan kupon, stiker tanda pendataan, alat tulis, dan sebagainya. c. Aspek Metode Aspek yang berkaitan dengan sistem dan mekanisme Pengumpulan dan Pelaporan hasil Pendataan Keluarga serta penggunaan petunjuk pengisian data keluarga, tata cara pelaksanaan anggaran, dan sebagainya.



BAB V

Panduan ini merupakan panduan umum bagi pengelola data di tingkat Pusat hingga lini lapangan dalam rangka menyiapkan sasaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Nasional. Variabel yang dikumpulkan diharapkan menghasilkan data dan informasi yang bermanfaat dalam menetapkan sasaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di semua tingkatan wilayah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi di daerah, panduan ini dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Data yang tersedia adalah sebagaimana tertuang dalam intrumen yang digunakan, meliputi data demografi, keluarga berencana, tahapan keluarga sejahtera. Untuk dapat dimanfaatkannya data dan informasi hasil Pendataan Keluarga, maka kualitas hasil Pendataan Keluarga harus menjadi perhatian bersama, baik oleh para pengumpul dan pengelola data disetiap tingkatan wilayah hingga Pusat. Oleh karena itu, untuk menghasilkan data yang berkualitas maka norma, standard, prosedur dan kriteria kerja dalam Pendataan Keluarga harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman ini. Menyadari keterbatasan dalam penyusunan buku pedoman ini maka diperlukan suatu penyesuaian dengan situasi dan kondisi di lapangan.



LAMPIRAN 1. FORMULIR PENDATAAN KELUARGA DAN PETUNJUK PENGISIAN 2. FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENDATAAN KELUARGA 3. FORMULIR PENGAMATAN PENDATAAN KELUARGA DAN PETUNJUK PENGISIAN 4. CONTOH PETA KELUARGA SEJAHTERA 5. CONTOH KUPON KELUARGA 6. CONTOH STIKER TANDA PENDATAAN KELUARGA 7. CONTOH OUTPUT DATA KELUARGA INDONESIA 8. CONTOH TABEL TABULASI SEDERHANA UNTUK SARASEHAN


56 | Pendataan Keluarga Tahun 2015

FORMULIR PENDATAAN KELUARGA DAN PETUNJUK PENGISIAN





PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR F/I/PK/15 BAGI KADER PENDATA Sasaran responden adalah kepala keluarga atau istri yang dianggap mampu menjawab setiap pertanyaan yang ada pada formulir F/I/PK/15.

Bena r

1.

Sa la h

Gunakan HURUF KAPITAL untuk pengisian dengan huruf.

2. Jangan melampaui KOTAK pengisian, tulisan di luar kotak tidak akan terbaca. 3.

Gunakan alat tulis yang berwarna HITAM dan pastikan TIDAK TEMBUS ke halaman belakangnya.

4.

Kepala Keluarga menandatangani setelah data keluarga terisi dengan lengkap.

5.

Kader Pendata menandatangani setelah semua data sudah terisi dengan lengkap dan benar.

Data wilayah adalah data yang menunjukkan lokasi keluarga tersebut berada dari tingkat provinsi sampai dengan nomor rumah/rumah tangga bahkan nomor keluarga. Kode wilayah (provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, dan desa/kelurahan) yang digunakan berdasarkan kode wilayah kementerian Dalam Negeri. 1.

KODE PROVINSI, diisi dengan DUA ANGKA kode provinsi.

2.

KODE KABUPATEN/KOTA, diisi dengan DUA ANGKA kode kabupaten/kota.

3.

KODE KECAMATAN, diisi dengan DUA ANGKA kode kecamatan.

4.

KODE DESA/KELURAHAN, diisi dengan EMPAT ANGKA kode desa/kelurahan.

5.

KODE DUSUN/RW, diisi dengan TIGA ANGKA kode dusun/RW.

6.

KODE RT, diisi dengan TIGA ANGKA kode RT.

7.

NOMOR RUMAH/RUMAH TANGGA, diisi dengan EMPAT ANGKA nomor rumah yang dilakukan oleh pemerintah setempat.


Bila nomor rumah tidak ada, maka Kader Pendata dapat mengurutkan penomoran rumah/rumah tangga mulai dari nomor 0001 sampai dengan total jumlah rumah tangga di wilayah tersebut.

8.

NOMOR URUT KELUARGA, diisi dengan TIGA ANGKA nomor urut keluarga yang didata. Nomor urut keluarga ditetapkan oleh Kader Pendata sebagai sasaran. Bila belum mempunyai, maka Kader Pendata dapat mengurutkan dari nomor 001 sampai dengan total jumlah keluarga di wilayah tersebut.

9.

NOMOR KENDALI REFERENSI, hanya diisi bila formulir data keluarga adalah sambungan dari formulir sebelumnya, yang disebabkan jumlah anggota keluarga lebih dari tujuh jiwa, diisi dengan nomor kendali formulir sebelumnya. Contoh : Keluarga A didata menggunakan formulir F/I/PK/15 dengan nomor formulir 00000001 (nomor formulir berada sebelah kiri bawah), ternyata memiliki anggota keluarga 10 orang (lebih dari 7 orang). Maka, untuk anggota keluarga yang belum tercatat pada F/I/PK/15 dengan nomor formulir 00000001 dapat dicatat dengan formulir F/I/PK/15 selanjutnya dengan nomor formulir 00000002. Pada formulir F/I/PK/15 dengan nomor formulir 00000002, untuk Nomor Kendali Referensi ditulis dengan angka 00000001.

1.

NIK, diisi dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai yang tertera di Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk atau Akte Kelahiran.

2.

NAMA, diisi dengan nama lengkap. Bila ada titel pendidikan atau adat dituliskan dibelakang setelah nama. Bila mempunyai nama 2 kata atau lebih, maka diantara dua nama diberikan spasi. Maksimal 27 huruf. Nama dapat menggunakan tanda petik.

3. TANGGAL LAHIR, diisi dengan dua angka TANGGAL LAHIR, dua angka BULAN LAHIR, dan dua angka TAHUN LAHIR. 4.

UMUR, data umur ini hanya perlu diisi bila tanggal lahir TIDAK DIKETAHUI, diisi dengan dua angka UMUR. Bila umur lebih dari 100 tahun, maka diisi dengan DUA ANGKA tahun lahir, kemudia n diberi tanda ‘ * ‘, misal untuk tahun kelahiran 1915, diisi dengan 1 5 *.

5.

HUBUNGAN DENGAN KK, diisi dengan tanda centang ( √) pada salah satu kolom sesuai hubungannya dengan Kepala Keluarga.


Bila didapatkan dua istri, maka dicatat dalam formulir pendataan keluarga yang berbeda. Untuk pilihan “ Lain -l ain” adalah semua yang tidak tercantum dalam hubungan dengan kepala keluarga. Misal pembantu rumah tangga yang sudah sendiri, anak asuh yang sendiri dan seterusnya.

6. JENIS KELAMIN, diisi dengan tanda centang (√ ) pada salah satu kolom sesuai jenis kelamin. 7.

AGAMA, diisi dengan tanda centang ( √ ) pada salah satu kolom sesuai agama yang dianut. Bila agamanya adalah kepercayaan maka dapat dimasukkan di dalam lainnya.

8.

PENDIDIKAN, diisi dengan tanda centang ( √ ) pada salah satu kolom sesuai pendidikan terakhir. Contoh : Saat didata, sudah putus sekolah SMP. Maka dicatatkan sebagai tamat SD. Dikatakan putus sekolah bila saat did ata sudah tidak masuk sekolah lagi selama 1 bulan tanpa alasan yang jelas.

9.

PEKERJAAN, diisi dengan tanda centang ( √ ) pada salah satu kolom sesuai jenis pekerjaan saat ini.

10. STATUS KAWIN, diisi dengan tanda centang ( √) pada salah satu kolom sesuai status kawin individu keluarga. Bila terdapat pasangan bercerai dan belum mendapatkan surat perceraian dari pengadilan agama atau adat, maka ditetapkan sebagai kawin. Bila terdapat pasangan yang berkumpul secara bersama dan tidak mengganggu lingkungan sosialnya atau mendapat pengakuan secara sosial diakui sebagai pasangan kawin.

11. JKN, diisi dengan tanda centang (√) pada salah satu kolom sesuai dengan kesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

1.

USIA KAWIN PERTAMA, diisi dengan DUA ANGKA yang menunjukkan umur Suami dan Istri saat pertama kali menikah. Bila terdapat janda/duda cukup mengisi salah satu saja. Bila sudah menikah dua kali, maka yang dicatat adalah umur saat pertama kali kawin.

2. JUMLAH ANAK YANG PERNAH DILAHIRKAN HIDUP, diisi dengan DUA ANGKA yang menunjukkan jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup berdasarkan jenis kelamin. JUMLAH ANAK YANG MASIH HIDUP, diisi dengan DUA ANGKA yang


menunjukkan jumlah anak yang masih hidup sampai saat ini berdasarkan jenis kelamin. Pertanyaan ini hanya bisa diisi bila terdapat istri atau janda.

3.

KESERTAAN BER-KB, diisi dengan tanda centang ( √) pada salah satu kotak jawaban yang sesuai, bila jawaban: a) Sedang , maka lanjut ke pertanyaan nomor 4, 5, 6, dan 8. b) Pernah, maka lanjut ke pertanyaan nomor 4, 6, dan 7 saja. c) Tidak Pernah, maka lanjut ke pertanyaan nomor 6 dan 7 saja. Dikatakan sedang, bila pada saat pendataan masih menggunakan kontrasepsi tersebut. Dikatakan pernah, bila saat pendataan sudah tidak menggunakan kontrasepsi tetapi sebelumnya pernah menggunakan kontrasepsi.

4.

METODE KONTRASEPSI YANG SEDANG atau PERNAH DIGUNAKAN, diisi dengan tanda centang ( √) pada salah satu kotak jawaban yang sesuai dengan metode kontrasepsi yang sedang atau pernah digunakan. Bila menggunakan 2 alat KB, maka pilih salah satu yang paling ef ektif. Keefektifan kontrasepsi dari yang paling tinggi sampai ke yang paling rendah yaitu MOP, MOW, IUD, Implant, Suntik, Pil, Kondom dan Tradisional.

Contoh : 



“Kesertaan ber -KB = Sedang” dan responden sedang menggunakan kontrasepsi IUD dan Pil. Maka, “Metode kontrasepsi yang sedang/pernah digunakan = IUD ”. “Kesertaan ber -KB = Pernah” dan responden sebelumnya menggunakan IUD 5 tahun, kemudian menggunakan Pil 3

bulan, dan sekarang tidak menggunakan. Maka, “Metode kontrasepsi yang sedang/pernah digunakan = Pil”. 5.

BILA SEDANG BER-KB, SUDAH BERAPA LAMA MENGGUNAKAN METODE KONTRASEPSI TERSEBUT, diisi dengan DUA ANGKA tahun dan DUA ANGKA bulan yang menunjukkan lamanya menggunakan metode kontrasepsi tersebut.

6.

APAKAH INGIN PUNYA ANAK LAGI, diisi dengan tanda centang (√) pada salah satu kotak jawaban yang sesuai dengan keinginan memiliki anak. Hanya ditanyakan kepada pasangan usia subur, baik yang sedang/pernah ataupun tidak pernah ber-KB.


7.

ALASAN TIDAK BER-KB, diisi dengan tanda centang ( √ ) pada salah satu kotak jawaban yang sesuai dengan alasan tidak berKB.

8. TEMPAT PELAYANAN KB, diisi dengan tanda centang (√) pada salah satu kotak jawaban yang sesuai dengan tempat pelayanan KB yang biasa digunakan untuk mendapatkan alat/pelayanan kontrasepsi.

1.

Pada pertanyaan Nomor 1 s/d 18, diisi dengan tanda centang (√) pada salah satu kolom jawaban Ya, Tidak, atau Tidak Berlaku : a) Jawaban Ya, diisi bila keluarga Pembangunan Keluarga tersebut.

MEMENUHI

Indikator

b) Jawaban Tidak, diisi bila keluarga TIDAK MEMENUHI Indikator Pembangunan Keluarga tersebut. c) Jawaban Tidak Berlaku, diisi bila keluarga TIDAK MEMENUHI disebabkan Indikator Pembangunan Keluarga itu TIDAK BERLAKU pada keluarga tersebut. 2.

Pada pertanyaan Nomor 19 s/d 26, diisi dengan tanda centang (√) pada salah satu kotak jawaban yang sesuai.

3.

Pada pertanyaan Nomor 27 dan 28, diisi dengan ANGKA yang menunjukkan luas rumah/bangunan tempat tinggal keluarga dan jumlah jiwa yang tinggal dan menetap di rumah tersebut.

Jumlah Jiwa diisi dengan DUA ANGKA yang menunjukkan jumlah jiwa yang ada dalam keluarga. Jumlah Laki-laki diisi dengan DUA ANGKA yang menunjukkan jumlah laki-laki dalam keluarga. Jumlah Perempuan diisi dengan DUA ANGKA yang menunjukkan jumlah perempuan dalam keluarga, SESUAI DATA KEPENDUDUKAN. Jumlah PUS, diisi dengan angka SATU bila terdapat istri yang berusia antara 10-49 tahun, atau angka NOL bila tidak terdapat istri dengan usia antara 10-49 tahun. Bila Jumlah PUS = 1, Peserta KB diisi dengan angka SATU bila sedang menggunakan salah satu metode kontrasepsi, atau diisi dengan angka NOL bila tidak sedang menggunakan metode kontrasepsi.


Bila Jumlah PUS = 0, Peserta KB dan Bukan Peserta KB diisi dengan angka NOL.


FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENDATAAN KELUARGA








FORMULIR PENGAMATAN PENDATAAN KELUARGA DAN PETUNJUK PENGISIAN






PETUNJUK PENGISIAN PENGAMATAN PENDATAAN KELUARGA A. FORMULIR PENGAMATAN (LS/F/I/PK/15)

PENDATAAN

KELUARGA

PENJELASAN PENGISIAN PENGENALAN WILAYAH Berurutan agar diisi dengan huruf dan angka yang menunjukan nama kepala keluarga, RT, Dusun/RW, desa/kelurahan, nama petugas pengamat, tanggal pengamatan, dan tanda tangan petugas pengamat.

PENJELASAN PENGISIAN KOLOM 1) Data Kependudukan : diisi tanda centang (√) pada kolom B (benar) jika keadaan sesuai antara hasil pendataan yang telah dilakukan sebelumnya dengan hasil pengamatan/wawancara terhadap sampel keluarga yang terpilih dalam pengamatan, dan diisi tanda

centang (√) pada kolom S (salah) bila hasil pendataan dan pengamatan tidak sesuai. Selanjutnya, pada sub total I diisi dengan jumlah hasil pengamatan yang benar (B) dan salah (S) pada masing-masing variabel. 2) Data Keluarga Berencana : diisi tanda centang (√) pada kolom B (benar) jika keadaan sesuai antara hasil pendataan yang telah dilakukan sebelumnya dengan hasil pengamatan/wawancara terhadap sampel keluarga yang terpilih dalam pengamatan, dan

diisi tanda centang (√) pada kolom S (salah) bila hasil pendataan dan pengamatan tidak sesuai. Selanjutnya, pada sub total II diisi dengan jumlah hasil pengamatan yang benar (B) dan salah (S). 3) Data Pembangunan Keluarga : diisi tanda centang (√) pada kolom B (benar) jika keadaan sesuai antara hasil pendataan yang telah dilakukan sebelumnya dengan hasil pengamatan/wawancara terhadap sampel keluarga yang terpilih dalam pengamatan, dan diisi tanda centang (√) pada kolom S (s alah) bila hasil pendataan dan pengamatan tidak sesuai. Selanjutnya, pada sub total III diisi dengan jumlah hasil pengamatan yang benar (B) dan salah (S).


B. REKAPITULASI PENGAMATAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2015 TINGKAT DESA/KELURAHAN (REK.DES.LS.F/I/PK/15)

PENJELASAN UMUM 1) Rek.Des.LS/F/I/PK/15 diisi bersumber dari data yang tercantum pada LS/F/I/PK/15, kolom penjumlahan masing-masing keluarga pada desa/kelurahan bersangkutan. 2) Rek.Des.LS/F/I/PK/15 dibuat oleh petugas yang melaksanakan pengamatan segera setelah LS/F/I/PK/15 terisi semua atau keluarga terpilih sebagai sampel selesai dikunjungi semua pada desa/kelurahan bersangkutan. PENJELASAN PENGISIAN PENGENALAN WILAYAH Berurutan agar diisi dengan huruf dan angka yang menunjukan jumlah keluarga yang ada, RT, Dusun/RW, desa/kelurahan, kecamatan, nama petugas pengamat, tanggal pengamatan, dan tanda tangan petugas pengamat.

PENJELASAN PENGISIAN KOLOM 1) Nama kepala keluarga : diisi dengan nama kepala keluarga yang terpilih sebagai sampel pengamatan. 2) Kependudukan : data ini diambil dari baris penjumlahan (baris paling bawah) untuk masing-masing variabel Data Kependudukan pada LS/F/I/PK/15. 3) Keluarga Berencana : data ini diambil dari sub total II pada LS/F/I/PK/15. 4) Pembangunan Keluarga : data ini diambil pada sub total III pada LS/F/I/PK/15.

C. REKAPITULASI PENGAMATAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2015 TINGKAT PROVINSI (REK.PROV.LS.F/I/PK/15)

PENJELASAN UMUM 1) Rek.Prov.LS/F/I/PK/15 diisi bersumber dari data yang tercantum pada Rek.Des.LS.F/I/PK/15, kolom penjumlahan masing-masing desa/kelurahan pada provinsi bersangkutan. 2) Rek.Prov.LS/F/I/PK/15 dibuat oleh petugas yang melaksanakan pengamatan terhadap hasil pelaksanaan Pendataan Keluarga.


3) Setelah laporan secara narasi hasil pengamatan dibuat, kemudian dilampiri LS/F/I/PK/15, Rek.Des.LS/F/I/PK/15, dan Rek.Prov. LS/F/I/PK/15 untuk seterusnya dilaporkan ke tingkat yang lebih atasnya.

PENJELASAN PENGISIAN PENGENALAN WILAYAH Berurutan agar diisi dengan huruf dan angka yang menunjukan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan jumlah desa/kelurahan yang ada.

PENJELASAN PENGISIAN KOLOM 1) Nama kelurahan/desa : diisi dengan nama kelurahan/desa yang terpilih sebagai desa/kelurahan pengamatan. 2) Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga : data ini diambil dari baris penjumlahan untuk masing-masing kolom pada Rek.Des.LS/F/I/PK/15.


CONTOH PETA KELUARGA SEJAHTERA




001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

011

012

013

014

015

016

029

042

017

031

043

018

032

044

019

033

045

020

034

046

021

035

047

022

036

048

023

037

049

038

050

026

039

051

027

040

052

028

041

053

024

030

025




CONTOH KUPON KELUARGA





CONTOH STIKER TANDA PENDATAAN KELUARGA





CONTOH OUTPUT DATA KELUARGA INDONESIA



DATA KELUARGA INDONESIA Nomor Urut Kelua rga

:

0 1 1

Nomor Rumah /Rumah Tangga

:

0 1 8 4

RT

:

0 0 2

Dusun/RW

:

0 0 7

I.

No. KKI : 3275051001-00001

1

KUNING

BIRU

Provinsi

:

JAWA BARAT

Kabupaten/Kota

:

BEKASI KOTA

3 2 7 5

Kecamatan

:

RAWALUMBU

0 5

Desa/Kelurahan

:

BOJONG RAWALUMBU

1 0 0 1

KEPENDUDUKAN 1

2

3

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF!

No

NIK

Nama

Tanggal Lahir

Umur

1

3

1.

2 3275052103650017

SUBONO

4 21-03-1965

2.

3275055708710010

SRI SULASTRI

3.

3275054201950008

TRESNO LENGGONO

4.

3275050206960003

TIWUK PRIHATINI

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

1

2

3

4

5

6

7

8

Pendidikan

9

10

Hu bu ng an de nga n K K

J en is Ke la mi n

A ga ma

5 50

6 KEPALA KELUARGA

7 LAKI-LAKI

8 ISLAM

17-08-1971

44

ISTERI

PEREMPUAN

ISLAM

TAMAT SLTA

02-01-1995

20

ANAK

LAKI-LAKI

ISLAM

TAMAT PT/AKADEMIK

02-06-1996

19

ANAK

PEREMPUAN

ISLAM

MASIH PT/AKADEMI

-

9 TAMAT PT/AKADEMIK

11

12

13

14

Pekerjaan

15

16

17

18

Status Kawin

10 PNS/TNI/POLRI

JKN

11 KAWIN

12 BPJS-PBI

-

KAWIN

BPJS-PBI

-

BELUM KAWIN

-

BELUM KAWIN

-

5. 6. 7. 8. 9. 10.

II.

KELUARGA BERENCANA

:

1. Usia Kawin Pertama

:

III. SUAMI

2 9

Tahun

ISTERI

2 3

Tahun

PEMBANGUNAN KELUARGA A. INDIKATOR KEBUTUHAN DASAR KELUARGA : SEJAHTERA B. INDIKATOR PENGEMBANGAN KELUARGA

2. Jumlah Anak

a. Yang pe rnah di lah irkan hi dup

Laki-laki :

b. Yang masih hidup 3. Kesertaan ber-KB 4. Metode Kontrasepsi yang sedang/

: :

Perempuan

0 1

Orang

0 2

Orang

0 1

Orang

0 1

Orang

SEDANG

C. INDIKATOR KESERTAAN KELUARGA DALAM : KELOMPOK KEGIATAN D. INDIKATOR RUMAH KELUARGA SEHAT

IUD

:

SEJAHTERA

E. TAHAPAN KELUARGA SEJAHTERA

: :

*

a

a

a

1

2

3

a

a





a





6

7

8

9

10

11

12

pd

a

a

a

pp

4

5

*

*





*

13

14

15

16

17

18

a

a

a

a

a

a

a

a



19

20

21

22

23

24

25

26

27

*



pd1 pp1

a

a

28

KELUARGA SEJAHTERA I

Pernah digunakan 5. Bila Sedang, Lamanya Penggunaan

:

0 5

Tahun

0 2

Bulan

KETERANGAN : a

Metode Kontrasepsi Tersebut 6. Keinginan Punya Anak Lagi

:

7. Alasan Tidak Ber-KB

:

8. Tempat Pelayanan KB

:

Ya, KEMUDIAN (lebih dari 2 tahun)

Memenuhi/ layak



Tidak memenuhi / kurang layak

*

Tidak Berlaku

PUSKESMAS Nomor Kendali :


3 2

1 2 3 4 5 6 7 8


CONTOH TABEL TABULASI SEDERHANA UNTUK SARASEHAN



CAKUPAN LAPORAN HASIL PENDATAAN KELUARGA

KODE

WILAYAH

(1)

(2)

1

A

2

B

3

C

4

D

5

E

6

F

7

G TOTAL


SUB WILAYAH ADA

LAPOR

%

(3)

(4)

(5=4/3)

JUMLAH KELUARGA DAN KK BERDASARKAN JENIS KELAMIN HASIL PENDATAAN KELUARGA

KODE

WILAYAH

(1)

(2)

1

A

2

B

3

C

4

D

5

E

6

F

7

G

JUMLAH KEPALA KELUARGA ADA

DIDATA

%

(3)

(4)

(5=4/3)

JUMLAH KEPALA KELUARGA MENURUT JENIS KELAMIN LAKI-LAKI (6)

%

PEREMPUAN

%

(7=6/4)

(8)

(9=8/4)

TOTAL


JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA HASIL PENDATAAN KELUARGA

KODE

WILAYAH (2)

(1)

1

A

2

B

3

C

4

D

5

E

6

F

7

G

JUMLAH KEPALA KELUARGA

JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA

RATA-RATA JUMLAH JIWA PER KK

(3)

(4)

(5=4/3)

TOTAL


JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA LAKI-LAKI

PEREMPUAN

SEX RATIO

(6)

(7)

(8=6/7)

JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA MENURUT KELOMPOK UMUR HASIL PENDATAAN KELUARGA JUMLAH JIWA KODE

WILAYAH

(2)

(1)

1

A

2

B

3

C

4

D

5

E

6

F

7

G

JIWA DALAM KELUARGA MENURUT KELOMPOK UMUR (TAHUN)

DALAM KELUARGA

0-<1

1-4

5-9

10 - 14

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

15 - 19 (8)

20 - 24 (9)

25 - 29 (10)

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

TOTAL


64+ (18)

JUMLAH KEPALA KELUARGA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN HASIL PENDATAAN KELUARGA KEPALA KELUARGA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN SEKOLAH KODE

SD/MI

WILAYAH

(2)

(1)

1

A

2

B

3

C

4

D

5

E

6

F

7

G

SLTP/MTSN

TIDAK TAMAT SD/MI

MASIH SD/MI

TAMAT SD/MI

(3)

(4)

(5)

TOTAL


SLTA/MA

MASIH TAMAT MASIH SLTP/MTSN SLTP/MTSN SLTA/MA (6)

(7)

(8)

JUMLAH TIDAK/ JUMLAH MASIH PT/ TAMAT PT/ BERSEKOLA BELUM SEKOLAH H AKADEMI AKADEMI PT/AKADEMI

TAMAT SLTA/MA (9)

(10)

(11)

(12)

(13)

TOTAL

(14)

JUMLAH DAN PERSENTASE ANAK USIA SEKOLAH (7-15 TAHUN) HASIL PENDATAAN KELUARGA ANAK USIA 7 - 15 TAHUN OD

LAKI - LAKI

WILAYAH

(1 )

(2 )

1

A

2

B

3

C

4

D

5

E

6

F

7

G

JUMLAH USIA 7 - 15 TAHUN PEREMPUAN

SEKOLAH

%

TIDAK/BELU M SEKOLAH

%

SEKOLAH

%


%

(3 )

(4 = 3/11)

(5 )

(6 = 5/11)

(7 )

(8 = 7/13)

(9 )

(10 =9/13)

LAKI - LAKI

%

PEREMPUAN

%

JUMLAH

(11 )

(12 = 11/15)

(13 )

(14 = 13/15)

(15 )

TOTAL


JUMLAH DAN PERSENTASE ANAK ANAK USIA SEKOLAH (16-18 TAHUN) TAHUN) HASIL PENDATAAN KELUARGA ANAK US IA 16 - 18 TA HUN KOD

LAKI - LAKI

WILAYAH

(1 )

(2 )

1

A

2

B

3

C

4

D

5

E

6

F

7

G

JUMLAH US IA 7 - 15 TAHUN P E R EM P U A N

S EKOLAH

%


%

S EKOLAH

%


%

(3 )

(4 = 3/11)

(5 )

(6 = 5/11)

(7 )

(8 = 7/13)

(9 )

(10 =9/13)

TOTAL


LA KI - LAKI

%

P E R EM P U A N

(11 )

(12 = 11/15)

(13 )

%

(14 = 13/ 15)

JUMLAH

(15 )

JUMLAH KEPALA KELUARGA BERDASARKAN STATUS PERKAWINAN HASIL PENDATAAN KELUARGA STATUS PERKAWINAN KODE

PROVINSI


(1)

(2)

(3)

1

A

2

B

3

C

4

D

5

E

6

F

7

G

BELUM KAWIN

%

KAWIN

%

JANDA/ DUDA

%

(4)

(5 =4/3)

(6)

(7=6/3)

(8)

(9=8/3)

TOTAL


JUMLAH DAN PERSENTASE KEPALA KELUARGA MENURUT STATUS PUS HASIL PENDATAAN KELUARGA

KODE

WILAYAH

(1 )

PUS

%

BUKAN PUS

%

(3 )

(4 )

(5=4 /3 )

(6 )

(7=6 /3 )

(2 )

1

A

2

B

3

C

4

D

5

E

6

F

7

G

S T A TU S K E L UA R GA


TOTAL


JUMLAH PUS BERDASARKAN KELOMPOK UMUR ISTRI HASIL PENDATAAN KELUARGA JUMLAH KODE

WILAYAH

(1)

(2)

1

A

2

B

3

C

4

D

5

E

6

F

7

G

MENURUT KELOMPOK UMUR ISTRI

PUS

(3)

< 20 TH

20 - 29 TH

30 - 49 TH

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

(4)

(5=4/3)

(6)

(7=6/3)

(8)

(9=8/3)

TOTAL


PUS BERDASARKAN USIA KAWIN PERTAMA HASIL PENDATAAN KELUARGA ISTRI KODE

WILAYAH

(2)

(1)

1

A

2

B

3

C

4

D

5

E

6

F

7

G

PUS

(3)

SUAMI

< 16 TAHUN

%

16 - 19 TAHUN

%

(4)

(5=4/3)

(6)

(7=6/3)

TOTAL


≥

20 TAHUN (8)

%

< 19 TAHUN

%

19 - 24 TAHUN

%

(9=8/3)

(10)

(11=10/3)

(12)

(13=12/3)

≥

25 TAHUN (14)

% (15=14/3)

JUMLAH PUS PESERTA KB BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI YANG SEDANG DIGUNAKAN HASIL PENDATAAN KELUARGA METODE KONTRASEPSI MODERN KODE

PUS PESERTA KB PER METODE KONTRASEPSI

WILAYAH

(1)

(2)

1

A

2

B

3

C

4

D

5

E

6

F

7

G

IUD

MOW

MOP

KONDOM

IMPLANT

SUNTIK

PIL

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

PUS PESERTA KB PUS PESERTA PUS PESERTA KB PRIA KB WANITA MKJP (10)

(11)

(12)

TOTAL

(13)

METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL (14)

TOTAL


4. Panduan Pendataan Keluarga Tahun 2015 SDH TTD1_opt

Recommend Documents