KEBIJAKAN KEUANGAN .A PE PEN NDAHU DAHULU LUA AN 1. Kebijakan keuangan yang diuraikan dalam bab ini mengacu pada siklus yang terjadi di rumah sakit, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, dan didetilkan sesuai dengan kondisi di rumah sakit. Kebijakan kan akunta akuntansi nsi yang yang terka terkaitit erat erat denga dengann perla perlakua kuann akunta akuntansi nsi,, khusus khususnya nya pengak pengakuan uan,, 2. Kebija pengukura pengukuran, n, penyajia penyajian, n, dan pengungka pengungkapan, pan, diuraika diuraikann dalam dalam bab Laporan Laporan Posisi Posisi Keuangan Keuangan (Neraca) pada Bagian Tiga tentang Pedoman kuntansi. KEBIJAKAN KEBIJAKA N PENDAPA P ENDAPAT TAN A. Kebija Kebijakan kan Pela Pelayan yanan an Keseh Kesehata atan n 1. Pelayanan kesehatan rumah sakit menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh bupati sesuai dengan ke!enangannya dan diusulkan oleh rumah sakit. 2. "tandar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud dalam butir # harus mempertimbangkan kual kualititas as laya layana nan, n, peme pemera rata taan an dan dan kese keseta tara raan an laya layana nan, n, biay biayaa sert sertaa kemu kemuda daha hann untu untukk mendapatkan layanan. B. Kebija Kebijakan kan Pendap Pendapata atan n 1. Pendapatan Pelayanan #. Pendap Pendapata atann yang yang dipero diperoleh leh dari pelaya pelayanan nan yang diber diberika ikann kepada kepada masyar masyaraka akatt merupa merupakan kan pendapatan operasional rumah sakit. $. Pendapat Pendapatan an rumah sakit sakit terdiri terdiri dari dari pendapat pendapatan an pasien pasien umum dan dan pihak ketiga. ketiga. #) Pendapat Pendapatan an pasien umum umum adalah pendapat pendapatan an yang diperoleh diperoleh dari dari pembayaran pembayaran langsung langsung pasien. $) Pendapat Pendapatan an pihak ketiga ketiga adalah adalah pendapat pendapatan an yang diperole diperolehh dari pembayaran pembayaran pasien pasien yang dijamin oleh pihak ketiga, yang terdiri dari a) %ami %amina nann sosi sosial al sepe sepert rtii (#) suran suransi si Keseha Kesehatan tan (skes (skes), ), ($) %amina %aminann Kesehata Kesehatann &asyarak &asyarakat at (%amkes (%amkesmas mas), ), (') %amina %aminann Keseha Kesehata tann Bali Bali &andar &andaraa (%KB&) (%KB&) () %amina %aminann Keseha Kesehata tann lainn lainnya ya b) %aminan %aminan perusaha perusahaan an s!asta s!asta dan atau Badan Badan saha saha &ilik &ilik Negara*+ae Negara*+aerah rah (B&N*+). (B&N*+). '. Pendapat Pendapatan an rumah rumah sakit dibag dibagii lagi menjad menjadii empat empat kelompok, kelompok, yaitu yaitu #) Pendapat Pendapatan an Pasien Pasien -a!at %alan, %alan, yaitu semua pendap pendapatan atan yang dipero diperoleh leh dan timbul timbul dari kegiatan pada instalasi ra!at jalan $) Pendapat Pendapatan an Pasien Pasien -a!at /nap, yaitu yaitu semua pendapat pendapatan an yang diperole diperolehh dan timbul dari dari kegiatan atau pelayanan yang diberikan kepada pasien di instalasi ra!at inap ') Pendapat Pendapatan an Penunjang Penunjang &edis, &edis, yaitu semua semua pendapat pendapatan an yang diperoleh diperoleh dan dan timbul dari dari kegiatan atau pelayanan yang diberikan kepada pasien di instalasi penunjang. ) Pendapat Pendapatan an lain0lain lain0lain,, yaitu semua pendapa pendapatan tan yang diperol diperoleh eh dan timbul timbul dari kegiatan kegiatan atau pelayanan selain dari pasien ra!at jalan, pasien ra!at inap, dan penunjang medis. Penerimaann anggaran anggaran yang bersumber bersumber dari PB+*N yang berupa berupa kas diberlaku diberlakukan kan sebagai sebagai 2. Penerimaa pendapatan rumah sakit. . Pendapatan hibah terdiri dari pendapatan hibah terikat dan tidak terikat berupa kas yang diperoleh
langsung dari masyarakat atau badan lain dan merupakan pendapatan rumah sakit yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya. !. 1asil kerja sama rumah sakit dengan pihak lain dan*atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan rumah sakit.
". Kebijakan Pen#el$laan Pi%tan# 1. Piutang rumah sakit dikelola dan diselesaikan secara tertib, e2isien, ekonomis, transparan, dan bertanggung ja!ab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang0undangan. 2. Penagihan Piutang a. Penagihan Pasien Pulang Paksa (Pulang atas permintaan sendiri) #) Penagihan pasien pulang paksa adalah penagihan yang dilakukan kepada pasien yang pulang atas inisiati2 sendiri dan pada saat pulang pasien belum melakukan pembayaran terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. $) Penagihan terhadap pasien pulang paksa ini menjadi tanggung ja!ab "ub Bidang Keuangan. b. Penagihan Pihak Ketiga 1& Penagihan skes skes adalah jaminan kesehatan yang dikeluarkan oleh PT suransi Kesehatan (persero) dan diberikan kepada pega!ai negeri sipil, penerima pensiun, 3eteran dan perintis kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan. %aminan pelayanan tersebut juga diperuntukkan bagi keluarga peserta yang meliputi isteri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai peraturan perundang0undangan yang berlaku. a) Pelayanan dan pemeliharaan kesehatan meliputi (#) ra!at jalan tingkat lanjutan, ($) ra!at inap lanjutan, (') pelayanan # (satu) hari (4one day care5), () pelayanan kesehatan penunjang, (6) pelayanan obat, (7) rehabilitasi medis, (8) pelayanan ga!at darurat (4 emergency 5) dan (9) persalinan. Pelayanan dan pemeliharaan kesehatan tersebut berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan baik di Puskesmas maupun rumah sakit yang telah ditunjuk di !ilayah dan diberikan secara cuma0cuma dengan atau tanpa iuran biaya. b)
%aminan yang diperoleh berupa pelayanan kesehatan yang diperlukan dalam upaya pencegahan, penanggulangan, pengobatan dan pemulihan gangguan kesehatan, dia!ali dengan pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas beserta jaringannya. pabila diperlukan, jaminan tersebut dilanjutkan dengan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit berdasarkan rujukan dari Puskesmas. c) Penagihan terhadap skes dilakukan kepada PT skes sesuai dengan peraturan PT skes. 2) Penagihan %amkesmas
a)
%amkesmas adalah jaminan kesehatan yang diberikan +epartemen Kesehatan kepada masyarakat miskin berupa pelayanan kesehatan yang diperlukan dalam upaya
penanggulangan, pengobatan, dan pemulihan gangguan kesehatan, dia!ali dengan pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas beserta jaringannya. pabila diperlukan, jaminan dilanjutkan dengan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit berdasarkan rujukan dari Puskesmas. b) Pelayanan dan pemeliharaan yang diberikan meliputi keseluruhan pelayanan rumah sakit. Pelayanan dan pemeliharaan kesehatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan baik di Puskesmas maupun rumah sakit yang telah ditunjuk di Kabupaten , dan diberikan secara cuma0cuma dengan atau tanpa iuran biaya c) Penagihan terhadap %amkesmas ini dilakukan merujuk kepada peraturan yang dikeluarkan oleh kementrian kesehatan. 3) Penagihan %aminan Kesehatan Bali &andara
a) %aminan Kesehatan Bali &andara adalah jaminan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Pro3insi Bali kepada masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan berupa pelayanan kesehatan yang diperlukan dalam upaya penanggulangan, pengobatan, dan pemulihan gangguan kesehatan, dia!ali dengan pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas beserta jaringannya. pabila diperlukan, jaminan dilanjutkan dengan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit berdasarkan rujukan dari Puskesmas. b) Pelayanan dan pemeliharaan yang diberikan meliputi (#) ra!at jalan tingkat lanjutan ($) ra!at inap tingkat lanjutan (') pelayanan kesehatan penunjang () pelayanan obat (6) pelayanan ga!at darurat (4emergency5) kecuali kecelakaan lalu lintas dan (7) persalinan 4) Penagihan jaminan perusahaan atau jaminan lainnya a) %aminan perusahaan adalah jaminan kesehatan yang diberikan perusahaan kepada karya!annya melalui kontrak kerja sama antara perusahaan selaku penjamin dengan rumah sakit selaku pemberi pelayanan kesehatan. b) Penagihan jaminan perusahaan dilakukan kepada perusahaan yang karya!annya mendapatkan pelayanan dari rumah sakit dan didasarkan pada kontrak kerja sama yang disepakati. 5) tas piutang yang sulit ditagih, diakui sebagai kerugian piutang tak tertagih.
2& Penghapusan Piutang #. Piutang rumah sakit dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang ber!enang setelah memperhatikan penyisihan kerugian piutang yang diuraikan di bab Laporan Posisi Keuangan (Neraca), khususnya pembahasan piutang. $. Ke!enangan penghapusan piutang secara berjenjang ditetapkan dengan peraturan Bupati sesuai dengan ke!enangannya dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang0 undangan yang berlaku
KEBIJAKAN PEN'ELUA(AN A. Kebijakan U)%) Pen#el%a*an
1& Belanja rumah sakit terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam -B (-encana Bisnis nggaran), Penetapan nggaran atau dokumen lain yang telah disahkan Pemerintah +aerah . 2& Pengelolaan belanja rumah sakit diselenggarakan secara 2leksibel berdasarkan kesetaraan antara 3olume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran dan mengikuti praktik bisnis yang sehat. & :leksibilitas pengelolaan belanja berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam -B dan dokumen anggaran yang telah disahkan. !& Belanja rumah sakit yang melampaui ambang batas 2leksibilitas harus mendapat persetujuan Bupati atas usulan kepala rumah sakit sesuai dengan ke!enangannya. +& +alam hal terjadi kekurangan anggaran, rumah sakit dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari PB+ kepada Pejabat Pengelola Keuangan +aerah atau PPK+, yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. ,& sulan tambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada butir 6 di atas dilakukan melalui kepala "atuan Kerja Perangkat +aerah atau "KP+ (instansi pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bertanggung ja!ab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu unit) sesuai dengan ke!enangannya. -& Belanja rumah sakit dilaporkan sebagai belanja barang dan atau jasa "KP+*pemerintah daerah.
B. Kebijakan Belanja Pe#aai 1& ;aji a. ;aji Pega!ai Negeri "ipil (PN") 1) ;aji PN" adalah jumlah total yang dibayarkan kepada karya!an yang merupakan Pega!ai Negeri "ipil selama satu periode tertentu. 2) Prosedur pembayaran gaji PN" harus berdasarkan peraturan pemerintah. 3) Pembayaran gaji terhadap PN" dilakukan dengan melibatkan bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah +aerah b. ;aji Pega!ai -umah "akit Non PN" #) ;aji pega!ai rumah sakit non PN" adalah jumlah total yang dibayarkan kepada karya!an rumah sakit non PN" selama satu periode tertentu $) Prosedur pembayaran gaji pega!ai rumah sakit non PN" harus berdasarkan surat ijin kerja dari Bupati dan surat tugas dari Kepala -" ') Pembayaran terhadap gaji pega!ai rumah sakit non PN" dilakukan dengan melibatkan bank yang ditunjuk oleh -umah "akit.
2& Tunjangan a. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan kepada seluruh pega!ai karena mendapatkan tugas khusus sesuai dengan surat keputusan Bupati dan Kepala rumah sakit. b. Pembayaran tunjangan dilakukan dengan melibatkan bank yang ditunjuk oleh Pemerintah daerah & /nsenti2 a. /nsenti2 adalah pembayaran yang dilakukan kepada seluruh pega!ai atas pelayanan yang telah diberikan disesuaikan dengan tugas dan 2ungsi b. Ketentuan terhadap pembayaran insenti2 diatur berdasarkan surat keputusan Bupati dan Kepala rumah sakit. !& Tambahan Penghasilan
a. Tambahan penghasilan adalah jumlah total yang dibayarkan kepada karya!an atas kegiatan tertentu, misalnya shi2t kerja dan anggota tim kerja, dan mencakup juga premi dokter dan pera!at yang sudah memberikan pelayanan dalam suatu periode tertentu b. Ketentuan pembayaran tambahan penghasilan diatur berdasarkan surat keputusan Bupati berdasarkan usul dan beban kerja dari Kepala rumah sakit dengan ditetapkan dengan keputusan Bupati. c. Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan dengan melibatkan bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah +aerah.
". Kebijakan Belanja Ba*an# dan Jasa 1& Pengadaan barang*jasa oleh rumah sakit dilakukan berdasarkan prinsip e2isiensi dan ekonomis sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. 2& Ke!enangan pengadaaan barang*jasa, termasuk pelaksanannya, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor << tahun $=<< dan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun $=#= dan peraturan perubahannya. & Pengadaan barang*jasa harus sesuai dengan -B yang telah disusun oleh "ub Bidang Penyusunan Program dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten . !& Pembayaran pengadaan barang*jasa dilakukan dengan melibatkan bank yang telah ditunjuk oleh kepala rumah sakit.
D. Kebijakan Belanja Pe*jalanan Dinas 1& Belanja perjalanan dinas adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas pega!ai. 2& >ang termasuk dalam belanja perjalanan dinas adalah pengeluaran untuk transportasi, akomodasi, dan lumsump & Pengeluaran terhadap belanja perjalanan dinas harus berdasarkan surat keputusan Bupati kabupaten dan kepala rumah sakit E. Kebijakan Belanja Pe)eliha*aan 1& Belanja pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai pemeliharaan atau pera!atan aset yang termasuk di dalamnya sarana dan prasarana rumah sakit. 2& >ang termasuk dalam aset yang disebutkan di atas adalah semua aset tetap dan aset lainnya yang dimiliki oleh rumah sakit. & Pengeluaran terhadap belanja pemeliharaan harus berdasarkan surat keputusan Bupati dan kepala rumah sakit. /. Kebijakan Pen#el$laan Utan# 1& Peman2aatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional. 2& Peman2aatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk in3estasi atas persetujuan kepala daerah. & Perikatan peminjaman dilakukan oleh pejabat yang ber!enang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman. !& Pembayaran kembali utang merupakan tanggung ja!ab rumah sakit.
KEBIJAKAN PEN'EL0LAAN PE(EDIAAN A. Pen#el$laan Pe*sediaan edis 1& Persediaan adalah a. aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan pelayanan rumah sakit b. aset dalam proses pelayanan dan c. aset yang tersedia dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam pemberian pelayanan, proses pelayanan, dan mendukung kegiatan administrati2 2& >ang termasuk dalam persediaan medis di antaranya adalah obat, alat kesehatan habis pakai, dan bahan medis habis pakai & Pengelolaan persediaan medis berada di ba!ah tanggung ja!ab /nstalasi :armasi dan bidang pelayanan medis !& Pengeluaran untuk pemakaian persediaan medis berdasarkan :ormulir Permintaan Barang &edis (:PB&) yang disetujui oleh /nstalasi :armasi ? Bidang Pelayanan &edis +& Pemeriksaan 2isik (stock opname) persediaan medis dilakukan oleh petugas gudang setiap bulan untuk depo 2armasi dan ' bulan sekali untuk instalasi* gudang 2armasi. B. Pen#el$laan Pe*sediaan N$n edis 1& Persediaan non medis terdiri atas barang cetakan, alat tulis kantor, persediaan rumah tangga, linen, bahan makanan kering*basah, alat listrik, bahan bangunan, dan persediaan bahan bakar. 2& Pengelolaan persediaan non medis melibatkan seluruh pengguna ( user ), sub bagian rumah tangga dan perlengkapan, serta bagian umum & Pengeluaran untuk pemakaian persediaan non medis harus berdasarkan :ormulir Permintaan Barang Non &edis (:PBN&) yang setujui oleh Kepala "eksi !& :PBN& menjadi dasar pengeluaran barang yang dilakukan oleh bagian gudang. "elanjutnya, pengurus barang melakukan 3eri2ikasi terhadap :PBN&. +& Pemeriksaan 2isik (stock opname) persediaan non medis dilakukan oleh petugas gudang setiap bulan. ". Pe)%snahan Pe*sediaan 1& Pemusnahan persediaan dilakukan terhadap persediaan yang sudah tidak layak untuk digunakan, baik karena sudah kadaluarsa ( expired ) atau pun rusak dan tidak bisa dikembalikan lagi ke supplier . 2& Pemusnahan persediaan medis harus dilakukan berdasarkan surat keputusan kepala rumah sakit dan diketahui oleh Badan Penga!asan @bat dan &akanan (BP@&) +epartemen Kesehatan. & Pemusnahan persediaan non medis harus dilakukan berdasarkan surat keputusan direktur rumah sakit. !& Pemusnahan persediaan harus dilengkapi dengan Berita cara Pemusnahan.
KEBIJAKAN PEN'EL0LAAN AET TETAP A. Kebijakan U)%) Pen#el$laan Aset Tetap 1& set tetap adalah aset ber!ujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasional rumah sakit dalam rangka kegiatan normal rumah sakit, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa man2aat lebih dari satu tahun
2& set tetap yang dimiliki rumah sakit harus diin3entarisasi secara berkala dan dibuatkan kode aset. & Barang in3entaris dan*atau aset tetap milik rumah sakit dapat dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis dan atas persetujuan kepala daerah !& Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan 2ungsi rumah sakit harus mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten c.A. Kepala Bagian mum dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang0undangan. B. Kebijakan Pe)e*$lehan Aset Tetap 1& Tanah a. Tanah rumah sakit diserti2ikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten . b. Tanah yang tidak digunakan oleh rumah sakit untuk penyelenggaraan tugas pokok dan 2ungsinya dapat dialihgunakan oleh direktur B-" terkait dengan persetujuan Bupati sesuai dengan ke!enangannya. 2& Bangunan a. Bangunan rumah sakit diserti2ikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten . b. Bangunan yang tidak digunakan rumah sakit untuk penyelenggaraan tugas pokok dan 2ungsinya dapat dialihgunakan oleh direktur B-" terkait dengan persetujuan bupati sesuai dengan ke!enangannya & Kendaraan bermotor Kendaraan bermotor rumah sakit diin3entarisasikan atas nama Pemerintah Kabupaten !& :urnitur dan Komputer >ang termasuk dalam 2urnitur dan komputer rumah sakit adalah 2urnitur dan komputer yang diin3entarisasikan atas nama Pemerintah Kabupaten +& Peralatan * &esin >ang termasuk dalam kategori peralatan*mesin adalah peralatan medis dan peralatan non medis. ". Kebijakan Pe)eliha*aan3 Pe*aatan3 Pe*baikan Aset Tetap 1& set tetap milik rumah sakit dipelihara dan dira!at secara berkala, e2isien, e2ekti2 dan ekonomis. 2& Perbaikan aset tetap milik rumah sakit dilakukan jika aset tetap tersebut dalam kondisi rusak dengan mempertimbangkan asas e2isiensi dan e2ekti3itas. D. Kebijakan Peny%s%tan Aset Tetap Penyusutan aset tetap mengacu pada bagian Pedoman kuntansi, khususnya Bab Laporan Posisi Keuangan (Neraca) yang mengupas penjelasan atas aset tetap.
E. Kebijakan Pen#hap%san Aset 1& Penghapusan aset tetap dilakukan bila aset yang dimaksud sudah habis masa man2aat (telah habis penyusutan) atau sudah tidak dapat digunakan lagi 2& Penghapusan aset tetap dilakukan dengan membentuk tim panitia penghapusan dan harus berdasarkan surat keputusan direktur rumah sakit & set tetap yang telah diusulkan untuk dihapuskan dinilai oleh tim penghapusan bupati dan dituangkan dalam berita acara penghapusan yang ditandatangani oleh direktur rumah sakit dan tim penghapusan barang untuk disahkan oleh Bupati . KEBIJAKAN PEN'EL0LAAN KA
A. Kebijakan U)%) Pen#el$laan Kas 1& Pengelolaan kas rumah sakit dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang sehat. 2& Penarikan dana yang bersumber dari PBN*PB+ menggunakan "urat Perintah &embayar ("P&) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang0undangan. & "etiap penerimaan kas harus disetorkan ke rekening rumah sakit di bank paling lambat $ jam berikutnya. !& Peman2aatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan dilakukan sebagai in3estasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan risiko rendah. B. Kebijakan Kas Ha*ian 4UULAN KEBIJAKAN& 1& >ang termasuk dalam kas harian adalah pengelolaan kas kecil untuk kebutuhan non rutin. 2& Tujuan kebijakan ini adalah untuk menciptakan pengelolaan kas kecil yang sehat & Pengelolaan kas kecil melibatkan bendahara pengeluaran. dengan nilai kas maksimal yang tersimpan di brankas rumah sakit sebesar -p #=.===.===,== (sepuluh juta rupiah). !& Pembayaran dengan menggunakan kas harian maksimal penggunaan belum ditentukan +& Pengisian kembali kas kecil didasarkan pada imprest fund system, yaitu pemegang kas harian mempertahankan saldo kas kecil sesuai dengan butir ' di atas. KEBIJAKAN PELAP0(AN KEUAN'AN A. Kebijakan U)%) Pelap$*an Ke%an#an 1& -umah sakit menerapkan sistem in2omasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat. 2& "etiap transaksi keuangan rumah sakit harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib. & kuntansi dan laporan keuangan rumah sakit diselenggarakan sesuai dengan "tandar kuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi pro2esi akuntansi /ndonesia dan "tandard kuntansi Pemerintahan yang diterbitkan oleh Komisi "tandard kuntansi Pemerintahan (K"P) !& +alam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada butir ' di atas, rumah sakit dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesi2ik +& -umah sakit mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya ,& Laporan keuangan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam butir ' di atas setidak0tidaknya meliputi a. Laporan yang sesuai dengan "tandard kuntansi Keuangan, terdiri atas #. laporan posisi keuangan (neraca) $. laporan operasional '. laporan aliran kas, dan . catatan atas laporan keuangan. b. Laporan yang sesuai dengan "tandard kuntansi Pemerintahan, terdiri atas #. laporan posisi keuangan (neraca) $. laporan realisasi anggaran (L-) dan '. catatan atas laporan keuangan. B. Kebijakan Pelap$*an Ke%an#an Unit Pelayanan 1& Laporan keuangan unit0unit pelayanan yang diselenggarakan oleh rumah sakit dikonsolidasikan
dalam laporan keuangan rumah sakit setiap bulannya. 2& Laporan pendapatan didasarkan pada transaksi yang terjadi mulai pukul ==== s.d. pukul $==. & Perbedaan antara laporan penerimaan kas dengan saldo bank dituangkan dalam rekonsiliasi bank yang disusun setiap bulan.
". Kebijakan Penya)paian Lap$*an Ke%an#an 1& Laporan keuangan rumah sakit disampaikan secara berkala kepada Bupati sesuai ke!enangannya, untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan pemerintah daerah. 2& Laporan keuangan rumah sakit terdiri dari #. Laporan keuangan tri!ulanan berupa laporan operasional dan aliran kas $. Laporan keuangan tengah tahun*semester '. Laporan keuangan tahunan & Laporan keuangan disampaikan kepada Pimpinan PPK BL+ serta Bupati sesuai ke!enangannya, paling lambat # (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir. !& Laporan keuangan rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungja!aban keuangan pemerintah daerah. +& Penggabungan laporan keuangan rumah sakit pada laporan keuangan pemerintah dilakukan sesuai dengan "tandar kuntansi Pemerintahan.
dengan
dengan laporan daerah
D. Kebijakan Pe)e*iksaan 1& Laporan pertanggungja!aban keuangan rumah sakit diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang0undangan. 2& Pemeriksaan internal rumah sakit dilaksanakan oleh satuan penga!as internal yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di ba!ah kepala rumah sakit. KEBIJAKAN K0NT(0L INTE(NAL A. Kebijakan U)%) K$nt*$l Inte*nal 5 Pen#aasan Inte*nal 1& Kebijakan kontrol internal berkaitan dengan kebijakan pemeriksaan pada kebijakan Pelaporan Keuangan. 2& Pemeriksaan internal didasarkan pada norma pemeriksaan internal yang ditetapkan oleh direktur rumah sakit. & Proses penga!asan transaksi meliputi enam kelompok akti3itas penga!asan internal, yaitu a. @torisasi Transaksi Tujuan otorisasi transaksi adalah untuk memastikan bah!a semua materi transaksi yang diproses dalam sistem in2ormasi akuntansi rumah sakit 3alid dan sesuai dengan tujuan manajemen. b. Pemisahan Tugas Pokok dan :ungsi Tujuan pemisahan tugas pokok dan 2ungsi adalah meminimalkan 2ungsi bertentangan agar penyimpangan dapat ditekan. c. "uper3isi Tujuan super3isi adalah untuk melakukan penga!asan kepada karya!an yang mempunyai potensi untuk melakukan sesuatu yang tidak selaras dengan prosedur sehingga rumah sakit dapat melakukan antisipasi dalam sistemnya. d. atatan kuntansi atatan akuntansi bertujuan untuk membantu auditor independen menelusuri setiap transaksi dari proses pencatatan sampai dengan penyusunan laporan keuangan.
e. Pengendalian kses Kontrol akses atau pengendalian akses bertujuan untuk memastikan bah!a hanya pega!ai tertentu yang memiliki otorisasi untuk mengakses aset rumah sakit. 2. Ceri2ikasi /ndependen Ceri2ikasi independen bertujuan untuk mengidenti2ikasi guna meningkatkan dan mem3eri2ikasi kebenaran dan kelengkapan dari prosedur yang dilaksanakan oleh sistem lainnya. !& kti3itas penga!asan internal yang disebutkan di atas harus terlaksana pada setiap prosedur yang ada di rumah sakit.
B. Kebijakan Pe)e*iksaan Inte*nal 1& -uang lingkup pemeriksaan menyangkut perencanaan, pelaksanaan dari prosedur pemeriksaan internal. 2& "atuan Penga!as /nternal harus mempunyai jad!al untuk program penga!asan yang bersi2at internal di rumah sakit. & "atuan Penga!as /nternal dalam pelaksanaan tugasnya harus berdasarkan perundang0undangan yang berlaku. !& "atuan Penga!as /nternal terdiri atas a. Ketua "atuan Penga!as /nternal, yang bertugas dan bertanggung ja!ab secara keseluruhan terhadap perencanaan dan proses pemeriksaan (audit) serta pelaporan dari hasil pemeriksaan b. Tim udit, yang bertugas dan bertanggung ja!ab terhadap pelaksanaan pemeriksaan +& "atuan Penga!as /nternal melaporkan hasil pemeriksaan kepada direktur rumah sakit ,& "atuan Penga!as /nternal melakukan koreksi dan saran perbaikan bila diminta oleh kepala rumah sakit.
