MUSYARAKAH Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Fiqih Muamalah II
Dosen
Pembimbing : Bpk. Muh. Harfin Zuhdi Kelompok III : Adriansyah ( 108046100174 ) Ema Febriani ( 108046100154 ) Qurratul Ainy ( 108046100155 )
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2009 DAFTAR ISI 1
Daftar isi…………………………………………………… isi…………………………………………………………… ……… 1 Latar Belakang…………………………………………………….. 2 Pembahasan………………………………………………………... 3 Kesimpulan …………………………… ……………………………………………………… ………………………….... 18 Daftar Pustaka…………………………… Pustaka………………………………………………………19 …………………………19
LATAR BELAKANG
Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syari’ah dapat dilakukan empat akad utama yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzhara’ah, al- musaqah. Namun prinsip yang paling banyak dipakai adalah musyarakah dan mudharabah, sedangkan muzara’ah dan musaqah dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank islam. Adapun akad yang dipakai dalam prinsip bagi hasil ini adalah akad tijarah ( mu’awadhah ) yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction, berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya. Akad tijarah pun dapat kita bagi jadi dua kelompok besar yaitu natural certainty contracts ( NNC ) dan natural uncertainty contracts ( NUC ) Dalam makalah ini akan dibahas musyarakah yang termasuk kedalam natural uncertainty contracts dimana dalam musyrakah atau yang disebut syirkah pihak-pihak yang yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya ( baik real assets maupun financial asset ) menjadi suatu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama untuk mendapatkan keuntungan . Banyak masyarakat umum yang tidak memahami definisi dari musyarakah sendiri dan banyak juga masyrakat yang menganggap sama antara musyarakah dan mudharabah. Inilah salahsatu alas an yang melatarbelakangi kami menyajikan makalah ini yaitu untuk mengetahui secara jelas definisi dari musyarakah serta syarat-syarat dan rukun-rukun serta ketentuan berlaku. Sehingga pembaca dapat mengetahui lebih jela tentang musyarakah yang melatarbelakangi makalah ini, juga sebagai bahan tanbahan untuk fiqih muamalah.
PEMBAHASAN
A. Pengertian
3
•
Pengertian menurut bahasa Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata syirkah dalam bahasa arab berasal dari kata syarika (fi’il madhi),
yashruku
(fi’il
mudhari’)
syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al Munawar) Menurut arti asli bahasa arab, syirkah berarti mencampurkan dua bahagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bahagian dengan bahagian lainnya, (An-Nabhani). •
Pengertian secara terminologi Menurut Ulama Malikiyah, syirkah adalah : Suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. Menurut Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, syirkah aadlah : Hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. Menurut Ulama Hanafiyah, syirkah adalah : Akad yang dilakukan oleh orang – orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.
•
Pengertian secara fiqih Adapun menurut makna syara’, syirkah adalah suatu akad antara 2 pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan. (An-Nabhani). Secara keseluruhan definisi syirkah yaitu, kerjasama antara dua
orang
atau
lebih
dalam
berusaha
,
yang
keuntungan
dan
kerugiannya ditanggung bersama.
B. Landasan Hukum •
Al-Qur’an
ôMßgsù âä!%2uà° Îû Ï]è=W9$# 4 “ . . .maka berserikat pada sepertiga . . . “ ( an-Nissa:12 )
صلحتعملوا ا نوا ء ا ذ يا ض إب عل هب غ ءخلطا راكث إ “ Dan sesungguhnya kebnyakan dari orang – oang yang berserikat iu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh” ( Shaad:24 ) •
Hadits
ه مدأ يخ شر يا أ يقو ا إ ف ر يرة أ ب ع Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda “ Sesungguhnya Allha Azza wa Jalla berfirman, ‘ Aku piha ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah
satunya
tidak
mengkhianati
lainnya.’ “ ( HR Abu Dawud no. 2936 dalam kitab al-Buy, dan Hakim ) •
Ijma Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, telah berkata, “ Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarah secara global walaupunterdapat perbedaan pendapat dalam beberapa eleven darinya.”1
1 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke praktek.Gema Insani
5
C. Rukun dan Syarat •
Rukun syirkah yaitu : 1) ijab-kabul yang juga disebut sighah. 2) dua
pihak
yang
berakad
(‘aqidani),
dan
memiliki
kecakapan melakukan pengelolaan harta. 3) objek aqad(mahal) yang disebut juga ma’qud alaihi, yang mencakup modal atau pekerjaan
•
Syarat Syirkah menurut Hanafiah : 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu: i.Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan. ii.Yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan yang jelas dan diketahui orang pihak-pihak yang bersyirkah.
2) Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal ( harta ) dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu: i.Bahwa modal yang dijadikan objek akad perss.Jakarta.2001.hal 91
syirkah adalah dari alat pembayaran (nuqud). ii.Yang dijadikan modal ( harta pokok ) ada ketika akad syirkah dilakukan. Syarat Syirkah menurut Malikiyah : 1) Merdeka 2) Baligh 3) Pintar Syarat – syarat syirkah uqud secara umum, adalah : 1) Perserikatan merupakan
transaksi yang bisa diwakilkan,
menurut Iman Hanafi, semua jeis syirkah mengandung arti perwakilan. Berarti salah satu pihak diperbolehkan untuk menerima atau mengirimkan wakilnya untuk bertindak hukum terhadap objek perserikatan sesuai dengan izin pihak – pihak lainnya. 2) Presentase pembagian keuntunagn untuk masing-masing pihak
yang
berserikat
hendaknya
diketahui
ketika
berlangsungnya akad. 3) Keuntungan untuk masing – masing pihka ditentukan secara global berdasarkan presentase tertentu sesuai kesepakatan, tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu/pasti.
D. Macam – Macam Syirkah •
Syirkah Amlak
Ialah bahwa lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad. 7
Adakalanya bersifat ikhtiyariyah ( sukarela ) atau jabari ( terpaksa ). 1) Syirkah Ikhtiariyah Persekutuan atau kerjasama terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak pihak yang berserikat. 2) Syirkah Ijbariyah Persekutuan yang terjadi tanpa adanya perbuatan dan kehendak pihka yang berserikat (perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan yang berserikat).
•
Syirkah Uqud Ialah bahwa dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan 1) Syirkah al-‘inan Kontrak
antara
dua
memberikan suatu
orang
porsi
atau
lebih. Setiap
dari keseluruhan
pihak
dana dan
berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam
keuntungan
dan
kerugian
sebagaimana
yang
disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masingmasing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai kesepakatan mereka.
Mayoritas
ulama
membolehkan
jenis
al-
musyarakah ini. 2) Syirkah Muwafadah Kontrak
antara
dua
memberikan suatu
orang
porsi
atau
lebih. Setiap
dari keseluruhan
pihak
dana dan
berpartisipasi
dalam
kerja.
Setiap
pihak
membagi
keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikan, syarat
utama
dari
jenis
al-musyarakah
ini
kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung
adalah jawab,
dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. 3) Syirkah A’mal/Abdan Kontrak kerja sama dua orang yang seprofesi untuk menerima
pekerjaan
secara
bersama
dan
bebagi
keuntungan dari pekerjaan itu. 4) Syirkah Wujuh Kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai.
Mereka berbagi
dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyulpai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis almusyarakah
ini
tidak
memerlukan
modal
karena
pemebelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya
kontrak
ini
pun
lazim
disebut
sebagai
musyarakah piutang. 5) Syirkah al-Mudharabah2
E. Ketentuan – Ketentuan yang Terkait 1) Semua modal dijadikan satu untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama – sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijaksanaan usaha yang dijalankan oleh pelaksana 2 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke praktek.Gema Insani perss.Jakarta.2001.hal 92-93
9
proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh : i.Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi ii.Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lain iii.Memberi pinjaman kepada pihak lain iv.Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau diganti oleh pihak lain 2) Biaya yangg timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka
waktu
proyek
harus
diketahui
bersama.
Keuntungan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. 3) Proyek yang dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama
bagi hasil
yang
umutuk Bank.3
F. Berakhirnya Akad Musyarakah •
Proyek / usaha telah selesai
•
Salah satu pihak mundur
•
Salah satu pihak meninggal dunia
•
Salah satu pihak hilang kecakapan hukum
•
Modal atau proyek / usaha hilang total 4
Manfaat al-musyarakah terdiri dari: 3 Adiwarman Karim,Bank Islam analisis fiqih dan keuangan.PT.Raja Grafindo.Jakarta.2007.hal 4 http://www.slideshare.net/zudin/produk-produk-perbankan-syariah
telah
disepakati
a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha meningkat. b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usahabaik, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread. c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. d. Bank akan lebih efektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah atau musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga. Tetapi berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Risiko: a. Side steaming nasabh menggunakan dana itu bukan seperti yang
disebut kontrak. b. Lalai dan kesalahan yang disengaja. c. Penyembuhan keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak
Jujur.5
5 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke praktek.Gema Insani perss.Jakarta.2001.hal 93-94
11
G. Aplikasi Dalam Bank Syariah •
Pembiayaan proyek Al-Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan Bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati oleh Bank.
•
Modal ventura Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi
dalam
kepemilikan
perusahaan,
al-musyarakah
diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu Bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya abaik secara singkat.6
H. Fatwa Dewan Syariah Nasional Pada Pembiayaan Musyarakah FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
Menimbang
:
Mengingat
:
Memperhatikan
:
MEMUTUSKAN
:
Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH Pertama : Beberapa Ketentuan: 1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan 6 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke praktek.Gema Insani perss.Jakarta.2001.hal 93
kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut: a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. 3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) a. Modal i.Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, 13
dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. ii.Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. iii.Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. b. Kerja i.Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. ii.Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. c. Keuntungan i.Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. ii.Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. iii.Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
iv.Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. d. Kerugian Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 4. Biaya operasional dipersengketakan a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelaesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah No.08 DSN-MUI/IV/20007
PERSYARATAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK MUAMALAT Pembiayaan Konsumtif dengan pengajuan minimal Rp, 50 juta (plafond)
Usia 21-54 tahun (tidak melebihi usia pensiun) Masa kerja minimal dua tahun Foto kopi KTP suami istri sebanyak dua buah Foto kopi Kartu Keluarga Foto kopi Surat Nikah Surat persetujuan suami/istri
7 http://www.pkesinteraktif.com/download/fatwadsn/08.pdf
15
Slip gaji asli selama 3 bulan terakhir Surat keterangan/rekomendasi dari perusahaan Foto kopi NPWP (bagi pengajuan diatas Rp. 100 juta) Rekening bank selama 3 bulan terakhir Foto kopi jaminan (tanah, bangunan atau kendaraan yang dibeli) Angsuran tidak melebihi 40% dari gaji pokok
Pembiayaan Koperasi
Surat Permohonan Foto kopi NPWP Foto kopi SIUP Foto kopi TDP AD/ART Koperasi dan perubahannya Surat pengesahan dari Departemen Koperasi
Susunan pengurus koperasi yang disahkan oleh Departemen Koperasi Laporan Keuangan 2 tahun terakhir Laporan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) selama 2 tahun terakhir Cash flow projection selama masa pembiayaan Data jaminan Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat
Pembiayaan Korporasi (PT/CV)
Surat Permohonan Foto kopi NPWP Foto kopi SIUP Foto kopi TDP dan kelengkapan izin usaha lainnya Foto kopi KTP Direksi
17
Company Profile Akta pendirian dan perubahannya Surat pengesahan dari Departemen Kehakiman Foto kopi rekening koran 3 bulan terakhir Laporan Keuangan 2 tahun terakhir Cash flow projection selama masa pembiayaan Data jaminan Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat
PERSYARATAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI
PERSYARATAN PEMBIAYAAN Keterangan
Konsumtif
Produktif
Pegawai Wirausaha
Badan Usaha
Perorangan
Identitas diri dan pasangan
v
v
-
v
Kartu keluarga dan surat nikah
v
v
-
v
Slip gaji 2 bulan terakhir
v
-
-
-
SK Pengangkatan terakhir
v
-
-
-
terakhir
v
-
-
-
Akte pendirian usaha
-
-
v
-
Identitas pengurus
-
-
v
-
Legalitas usaha
-
v
v
v
Laporan keuangan 2 tahun terakhir
-
v
v
v
Copy rekening bank 3 bulan
19
Past performance 2 tahun terakhir
-
v
v
v
Rencana usaha 12 bulan yang akan datangs
-
v
v
v
Data obyek pembiayaan
v
v
v
v
Ada beberapa perbedaan mendasar antara syarat yang diberlakukan Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri pada pembiayaan musyarakah. Persyaratan pembiayaan musyarakah yang diberlakukan Bank Muamalat ternyata lebih banyak dan lebih kompleks atau mendetail dibandingkan dengan persyaratan yang diberlakukan oleh Bank Syariah Mandiri. Hal ini terjadi mungkin saja dikarenakan Bank Muamalat yang memang dari awalnya adalah Bank yang berasaskan syariah Islam sedangkan Bank Syariah Mandiri adalah sebuah Bank yang awalnya satu fondasinya adalah Bank Konvesional yang kemudian mengkonversi kan diri dengan membentuk pula Bank yang berasakan Syariah, hal ini lah yang mungkin mempengaruhi adanya perbedaan yang cukup signifikan dari syarat – syarat dari akad musyarakah ini. Dapat kita lihat bahwa syarat yang mesti diajukan oleh calon ‘aqidani pada Bank Muamalat untuk perseorangan yaitu harus mengajukan persetujuan dari suami atau istri , untuk lembaga koperasi dan perusahaan harus adanya persetujuan atua pengesahan dari dewan kopersai dan dewan kehakiman serta harus juga menyerahkan beberapa dokumen tambahan yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan , sedangkan pada Bank Syariah Mandiri syarat yang harus diajukan tidak serumit dan sekomplek itu , hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Muamalat benar – benar memikirkan betul pihak – pihak lain yang dapat mendukung usaha tersebut dan juga memikirkan secara mendetail hal – hal yang dapat menjelaskan usaha – usaha yang dilaksanakan sehingga usaha yang dijalankan dapat diketahui betul oleh Bank, sedangkan pada Bank Syariah Mandiri syarat – syarat yang diajukan hanya secara umumnya saja tidak secara mendetail seperti yang dilakukan Bank Muamalat. Syarat yang paling membedakan antara kedua Bank tersebut adalah pada Bank Muamalat seluruh Nasabah yang akan melaksanakan akad syirkah harus memutasikan seluruh dananya pada Bank Muamalat , sehingga seluruh tabungan modal untuk akad syirkah ditabung pada Bank tersebut sedangkan pada BSM hal ini tidak masuk dalam persyaratan , sehingga dana dapat berasal dari mana saja sedangkan pada Bank Muamalat memikirkan sumber dana juga dengan
mengharuskan adanya permutasian dana sehingga dana jelas darimana berasal dan tidak tercampur dengan riba atau sumber dana lain yang dilarang oleh syariat Islam.
KESIMPULAN
Syirkah atau Musyarakah merupakan kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih yang terikat hukum yang berkaitan dengan modal , jasa dan keuntungan. Keuntungan dan kerugian yang terjadi pada akad Syirkah ditanggung bersama. Penerapan Syirkah pada akad perbankan sangat membantu sekali bagi para penanam modal karena dapat memanfaatkan modal nya yang ada dengan melakukan kerjasama yang telah sesuai dengan syariat Islam, Penerapan syirkah pada Perbankan Syariah pun telah dilaksanakan dengan baik terlihat dari jelasnya pesyaratan – persyaratan untuk melaksanakan akad syirkah yang setelah dilihat sudah sesuai dengan rukun dan syarat dari Syirkah itu sendiri. Namun tidak seragamnya persyaratan antara Bank Syariah satu dengan Bank Syariah laiinya dirasa membuat kerancuan karena kami rasa pada akhirnya akan menimbulkan satu masalah berkaitan dengan perbedaan syarat – syarat Syirkah tersebut, adanya penyesuaian persyaratan pokok kami rasa perlu agar terlaksana nya akad Syirkah yang baik dan akhirnya tidak menimbulkan masalah dari persyaratan itu sendiri. Pendapat kami penerapan persyaratan akad Syirkah pada Bank Muamalat sangat sangatlah sesuai dan benar-benar mendetail bagi calon Nasabah yang memang mengharapkan akad Syirkah yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari syariat Islam melihat juga bahawa Bank Muamalat adalah Bank yang memang fondasi dasarnya berdasarkan pada Syariah , namun apabila calon Nasabah menginginkan kemudahan dalam persyaratan Bank Syariah Mandiri data menjadi solusinya.
21
DAFTAR PUSTAKA Antonio, Muhammad Syafi’i.2001. Bank Syariah Dari Teori ke Praktik ,Jakarta:Gema Insani Press. Karim, Adiwarman.A.2007. BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan ,Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada. Lathif, AH . Azharudin.2005. Fiqh Muamalat ,Jakarta:UIN Jakarta Press. Saeed, Abdullah.2006 .Menyoal bank syariah .jakarta: paramadina http://ekonomiislamkita.blogspot.com/2008/08/musyarakah-dan-prakteknya-dalam.html http://hitsuke.blogspot.com/2009/05/syirkah-makalah.html http://www.slideshare.net/zudin/produk-produk-perbankan-syariah http://www.syariahmandiri.co.id/produkdanjasa/pembiayaan/persyaratanpembiayaan.php http://www.muamalatbank.com/index.php/home/produk/bagihasil_musyarakah
23
