KUMPULAN REGULASI SNARS 2018 ED1. (di bawah Medis)
NO
STANDAR ARK.1
ARK.1.1 ARK.1.2 ARK.1.3 ARK.2
ARK .2.2 ARK.2.3
ARK.3
ARK.3.1
ARK.3.2
ARK3.3 ARK.4
ARK.4.3
ARK.4.3 ARK.4.3 ARK.4.4
ARK.4.4.1 ARK.5 ARK.5 ARK.6
REGULASI Proses skrining baik di dalam maupun di luar rumah sakit termasuk pemeriksaan penunjang yang diperlukan/ spesifik untuk menetapkan apakah pasien diterima atau dirujuk. Proses triase berbasis bukti Skrining pasien masuk rawat inap untuk menetapkan kebutuhan pelayanan preventif, paliatif, kuratif, rehabilitatif. Penundaan dan kelambatan pelayanan di rawat jalan maupun rawat inap yang harus disampaikan kepada pasien. Proses pendaftaran pasien rawat jalan, pasien rawat inap, pasien gawat darurat, proses penerimaaan pasien gawat darurat ke unit rawat inap, menahan pasien untuk observasi dan mengelola pasien bila tidak tersedia tempat tidur pada unit yang dituju maupun di seluruh rumah sakit. Proses untuk mengatur alur pasien di rumah sakit termasuk elemen a) sampai g) di maksud dan tujuan. Kriteria masuk dan keluar intensive care unit (ICU), unit spesialistik lain, ruang perawatan paliatif termasuk bila digunakan untuk riset atau program-program lain untuk memenuhi kebutuhan pasien berdasar atas kriteria prioritas, diagnostik, parameter objektif, serta kriteria berbasis fisiologi dan kualitas hidup (quality of life). Proses penyusunan perencanaan pemulangan pasien (P3), dimulai pada asesmen awal rawat inap dan menetapkan kriteria pasien yang membutuhkan P3. Proses dan pelaksanaan untuk mendukung kesinambungan dan koordinasi asuhan, termasuk paling sedikit i) sampai dengan m) di dalam maksud dan tujuan, sesuai regulasi rumah sakit. Dokter penanggung jawab pasien (DPJP) yang bertanggung jawab melakukan koordinasi asuhan dan bertugas dalam seluruh f ase asuhan rawat inap pasien serta terindentifikasi dalam rekam medis pasien Transfer pasien antar unit pelayanan di dalam rumah sakit dilengkapi dengan form transfer pasien. Pemulangan pasien disertai kriteria pemulangan pasien dan pasien yang rencana pemulangannya kompleks ( discharge planning) untuk kesinambungan asuhan sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pelayanan pasien. Kriteria pasien dengan rawat jalan dengan asuhan yang kompleks atau yang diagnosisnya kompleks diperlukan Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) yang sesuai dengan regulasi rumah sakit. Proses PRMRJ mudah ditelusur (easy to retrieve) dan mudah di review. Informasi pernting yang dimasukkan ke PRMRJ diidentifikasi oleh DPJP. Untuk mengelola pasien rawat jalan dan rawat inap yang menolak rencana asuhan medis termasuk keluar rumah sakit atas permintaan sendiri dan pasien yang menghendaki penghentian pengobatan. Mengatur pasien rawat inap dan rawat jalan yang meninggalkan rumah sakit tanpa pemberitahuan (melarikan diri). Rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kerjasama rumah sakit yang merujuk dengan rumah sakit yang menerima rujukan yang sering dirujuk. Proses transportasi pasien sesuai dengan kebutuhannya yang meliputi asesmen kebutuhan transportasi, obat, bahan medis habis pakai, serta alat kesehatan dan peralatan medis sesuai dengan kebutuhan pasien.
KETERANGAN
Lihat TKRS.10
No.
STANDAR HPK.1
REGULASI Hak dan kewajiban pasien dan keluarga
HPK.1.2
Kewajiban simpan rahasia pasien dan menghormati kebutuhan privasi pasien. Penyimpanan barang milik pasien yang dititipkan dan barang milik pasien karena pasiennya tidak dapat menjaga harta miliknya. RS memastikan barang tersebut aman dan menetapkan tingkat tanggung jawabnya atas barang milik pasien tersebut. Regulasi untuk melakukan identifikasi populasi pasien yang rentan terhadap risiko kekerasan dan melindungi semua pasien dari kekerasan Rumahs sakit mendorong partisipasi pasien dan keluarga dalam proses asuhan dan memberi kesempatan pasien utnuk melaksanakan second opinion tanpa rasa khawatir akan mempengaruhi proses asuhannya. Hak pasien untuk mendapatkan informasi tentang kondisi, diagnosis pasti, rencana asuhan, dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta diberitahu tentang hasil asuhan termasuk kemungkinan hasil yang tidak terduga. Regulasi yang mengatur pelaksanaan proses untuk menjawab pertanyaan informasi kompetensi dan kewenangan dari PPA. Regulasi rumah sakit saat pasien menolak pelayanan resusitasi, menunda atau melepas bantuan hidup dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, norma agama, dan budaya masyarakat. Regulasi tentang asesmen dan manajemen nyeri. Regulasi tentang pelayanan pasien pada akhir kehidupan. Regulasi yang mendukung konsistensi pelayanan dalam menghadapi keluhan, konflik, atau beda pendapat. Setiap pasien serta keluarga mendapatkan informasi tentang hak dan kewajiban pasien. Regulasi tentang persetujuan umum dan pendokumentasiannya dalam rekam medis pasien di luar tindakan yang membutuhkan persetujuan khusus (informed consent ) tersendiri. Regulasi yang dijabarkan dengan jelas mengenai persetujuan khusus (informed consent ). Persetujuan khusus (informed consent ) yang harus diperoleh sebelum operasi atau prosedur invasif, sebelum anestesi (termasuk sedasi), pemakaian darah dan prosduk darah, serta pengobatan risiko tinggi lainnya. Regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menetapkan proses dan siapa yang menandatangani persetujuan khusus (informed consent ) bila pasien tidak kompeten. Regulasi menetapkan pimpinan rumah sakit bertanggung jawab atas perlindungan terhadap pasien yang menjadi subjek peserta penelitian, mempromosikan kode etik, dan peilaku profesional, serta mendorong kepatuhan terhadap kode etik profesi dan perilaku profeisonal termasuk dalam penelitian serta menyediakan sumber daya yang layak agar program penelitian berjalan dengan efektif. Regulasi bahwa pimpinan rumah sakit bersama komite memahami dan menyusun mekanisme untuk memastikan ketaatan terhadap semua peraturan perundang-undangan dan persyaratan profesi yang berkaitan dengan penelitian.
HPK.1.3
HPK.1.4
HPK.2
HPK.2.1`
HPK.2.2 HPK.2.4
HPK.2.5 HPK.2.6 HPK.3 HPK.4 HPK.5
HPK.5.1 HPK.5.2
HPK.5.3
HPK.6
HPK.6.1
KETERANGAN Lihat TKRS 12.1 dan TKRS 12.2
Lihat pap.1 s/d 3.9
Lihat KKS.9, KKS.13 & KKS.16
HPK.6.2
HPK.6.4 HPK.7
HPK.8
HPK.8.1
HPK.8.2
NO
STANDAR AP.1 AP.1.2 AP.1.3 AP.1.4 AP.1.4.1 AP.1.5 AP.1.6 AP.2
AP.2.1
AP.3 AP.5 AP.5.1
AP.5.2 AP.5.3 AP.5.3.2 AP.5.4
Regulasi yang mengarahkan informasi dan proses pengambilan keputusan untuk penelitian/uji klinis ( clinical trial ), serta pasien dan keluarganya yang tepat diidentifikasi dan diberi informasi tentang bagaimana cara mendapatkan akses ke penelitian/uji klinis (clinical trial ) yang relevan dengan kebutuhan pengobatan mereka. Regulasi tentang persetujuan yang didokumentasikan dalam rekam medis pasien disertai tanda tangan persetujuan. Komite atau mekanisme lain yang ditetapkan oleh rumah sakit yang melibatkan perwakilan masyarakat untuk mengawasi seluruh kegiatan penelitian di rumah sakit, termasuk pernyataan yang jelas mengenai maksud dari pengawasan kegiatan. Regulasi yang mendukung pasien serta keluarga untuk memberikan donasi organ atau jaringan lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. Regulasi yang menetapkan proses donasi organ dan jaringan serta memastikan bahwa proses sesuai dengan peraturan perundangundangan, agama, dan nilai-nilai budaya setempat. Ada regulasi yang menjadi acuan untuk pengawasan proses dalam mendapatkan dan mendonasi organ atau jaringan serta proses transplantasi.
REGULASI Penentuan isi, jumlah, dan jenis asesmen awal pada disiplin medis dan keperawatan sesuai d) sampai dengan n) di maksud dan tujuan. Penetapan kerangka waktu penyelesaian asesmen awal pasien rawat jalan. Penetapan kerangka waktu penyelesaian asesmen awal pasien gawat darurat. Penetapan kriteria risiko nutrisional yang dikembangkan bersama staf yang kompeten dan berwenang. Penetapan kriteria asesmen kebutuhan fungsional dan resiko jatuh, yang dikembangkan bersama staf yang kompeten dan berwenang. Penetapan regulasi pasien diskrining untuk rasa nyeri. Penetapan regulasi tentang asesmen tambahan untuk populasi tertentu. Asesmen ulang oleh DPJP, perawat, dan PPA lainnya untuk evaluasi respon pasien terhadap asuhan yang diberikan sebagai tindak lanjut. Pengaturan urutan penyimpanan lembar2 RM agar mudah dicari kembali, diakses dan terstandar, PPA dapat menemukan dan mencari kembali hasil asesmen di rekam medis Penetapan PPA yang kompeten dan berwenang melakukan asesmen, asesmen ulang dan asesmen gawat darurat. Pengorganisasian dan pengaturan pelayanan laboratorium secara terintegrasi. Penetapan seorang (atau lebih) tenaga profesional untuk memimpin pelayanan laboratorium terintegrasi disertai uraian t ugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai butir a) sampai dengan e) dalam maksud dan tujuan. Pelaksanaan supervisi pelayanan laboratorium di rumah sakit. Program manajemen resiko menangani potensi risiko di laboratorium sesuai regulasi rumah sakit. Hasil laboratorium yang kritis, pelaporan oleh siapa dan kepada siapa serta tindak lanjutnya (disusun secara kolaboratif) Penetapan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium
KETERANGAN
Lihat PAP.6
Lihat ARK.3, PAP.5, PAB.6.1, PKPO.7 Masukkan ke MIRM
AP.5.5 AP.5.6
AP.5.7 AP.5.8 AP.5.9 AP.5.11 AP.5.11.1 AP.5.11.2 AP.6 AP.6.1
AP. 6.3
AP.6.3.1
AP.6.4 AP.6.5 AP.6.6 AP.6.6 AP.6.7 AP.6.8
NO
STANDAR PAP.1
PAP.2 PAP.2.1 PAP.2.2 PAP.2.3 PAP.3
Regulasi dan program untuk pengelolaan peralatan laboratorium yang meliputi butir a) sampai dengan h) dalam maksud dan tujuan. Penetapan pengelolaan logistik laboratorium, reagensia esensial, bahan lain yang diperlukan, termasuk kondisi bila terjadi kekosongan sesuai peraturan perundangan. Pengambilan, pengumpulan, identifikasi, pengerjaan, pengiriman, pembuangan spesimen. Penetapan dan evaluasi rentang nilai normal untuk interpretasi, pelaporan hasil lab klinis. Penetapan program mutu laboratorium klinismeliputi a) sampai dengan e) di maksud dan tujuan. Penyediaan dan pelayanan darah meliputi a) sampai dengan d) di maksud dan tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penetapan seorang profesional yang kompeten dan berwenang yang bertanggung jawab untuk pelayanan darah dan transfusi. Penetapan program kendali mutu. Pengorganisasian dan pengaturan pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional secara terintegrasi. Penetapan seorang (atau lebih) tenaga profesional untuk memimpin pelayanan radiodiagnostik, imajing, dan radiologi intervensional terintegrasi disertai uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai butir a) sampai dengan e) dalam maksud dan tujuan. Penetapan program manajemen resiko menangani potensi risiko keamanan radiasi di pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) sesuai butir a) sampai dengan e) di maksud dan tujuan. Penetapan regulasi sebelum dilakukan pemeriksaan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) harus ada penjelasan dari radiolognya dan harus ada persetujuan dari pasien atau keluarga. Penetapan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR). Regulasi dan program untuk pengelolaan peralatan pelayanan RIR yang meliputi butir a) sampai dengan h) di maksud dan tujuan. Penetapan film x-ray dan bahan lain yang diperlukan. Pengelolaan logistik film x-ray, reagens, dan bahan lainnya, termasuk kondisi bila terjadi kekosingan sesuai peraturan perundangan. Penetapan program mutu pelayanan RIR meliputi a) sampai dengan e) di maksud dan tujuan. Bukti ijin atau sertifikasi radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional rujukan.
REGULASI Pentepan regulasi bagi pimpinan unit pelayanan untuk bekerjasama memberikan proses asuhan seragam dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan dan asuhan terintegrasi di- dan antar berbagai unti pelayanan. Asuhan untuk setiap pasien direncanakan oleh DPJP, perawat, dan PPA lainnya dalam waktu 24 jam sesudah pasien masuk rawat inap. Regulasi tatacara pemberian instruksi. Tindakan klinis dan diagnostik serta pencatatannya di rekam medis. Proses identifikasi pasien resiko tinggi dan pelayanan resiko tinggi sesuai dengan populasi pasiennya serta penetapan resiko tambahanyang mungkin berpengaruh pada pasien resiko tinggi dan pelayanan resiko tinggi.
Lihat MFK.5
Lihat PAP.3.3 dan TKRS.9
Lihat MFK.4
Lihat MFK.5 Lihat MFK.5 Lihat TKRS.11
KETERANGAN
PAP.3.1 PAP.3.2
PAP.3.3 PAP.3.4 PAP.3.5 PAP.3.6 PAP.3.7 PAP.3.8
PAP.3.9 PAP.4 PAP.5 PAP.6 PAP.7 PAP.7.1
NO
STANDAR PAB.1 PAB.2
PAB.2.1 PAB.3
PAB.3.1
PAB.3.1
PAB.5 PAB.5.1 PAB.6
PAB.6.1
PAB.7
Pelaksanaan early warning system. Pelayanan resusitasi yang tersedia dan diberikan selama 24 jam setiap hari di seluruh area rumah sakit, serta peralatan medis untuk resusitasi dan obat untuk bantuan hidup dasar terstandar sesuai dengan kebutuhan populasi pasien. Pelayanan darah dan produk darah meliputi butir a) sampai dengan f) pada maksud dan tujuan. Asuhan pasien dengan alat bantu hidup dasar atau pasien koma. Asuhan pasien penyakit menular dan immuno-supressed . Asuhan pasien dialisis (cuci darah). Pelayanan penggunaan alat penghalang (restraint ). Pelayanan khusus terhadap pasien lemah, lanjut usia, anak, dan yang dengan ketergantungan bantuan, serta populasi yang beresiko disiksa dan resiko tinggi lainnya termasuk pasien dengan resiko bunuh diri. Pelayanan khusus terhadap pasian yang mendapat kemoterapi atau pelayanan lain yang beresiko tinggi. Regulasi yang berkaitan dengan pelayanan gizi. Regulasi terapi gizi terintegrasi. Pelayanan pasien untuk mengatasi nyeri. Asesmen awal dan ulang pasien dalam tahap terminal meliputi butir a) sampai dengan i) pada maksud dan tujuan. Pelayanan pasien dalam tahap terminal meliputi butir a) sampai dengan f) pada maksud dan tujuan.
REGULASI Regulasi pelayanan anestesi, serta sedasi moderat dan dalam yang memenuhi standar profesi serta peraturan perundang-undangan. Regulasi yang mengatur pelayanan anestesi, serta sedasi moderat dan dalam seragam di seluruh rumah sakit dan berada di bawah tanggung jawab seorang dokter anestesi sesuai peraturan perundang-undangan. Program mutu dan keselamatan pasien dalam pelayanan anestesi, serta sedasi moderat dan dalam. Penetapan pemberian sedasiyang seragam di semua tempat di rumah sakit sesuai dengan peraturan perundangan ditetapkan dan dilaksanakan sesuai elemen a) sampai dengan d) seperti yang dinyatakan pada maksud dan tujuan PAB 3. PPA yang bertanggung jawab memberikan sedasi adalah orang yang kompeten dalam hal paling sedikit butir a) sampai dengan d) pada maksud dan tujuan PAB.3.1. PPa yang bertanggung jawab melakukan pemantauan selama diberikan sedasi adalah orang yang kompeten dalam hal paling sedikit buitir e) sampai dengan h) pada maksud dan tujuan PAB.3.1. Pelayanan anestesi setiap pasien yang direncanakan dan didokumentasikan di rekam medis. Dokter spesialis anestesi melaksanakan proses edukasi dan juga mendokumentasikannya. Jenis dan frekuensi pemantauan selama anestesi dan operasi dilakukan berdasarkan atas status pasien pra-anestesi, metode anestesi yang dipakai, dan tindakan operasi yang dilakukan. Pasien dipindahkan dari ruang pemulihan (atau jika monitoring pemulihan dihentikan)sesuai dengan alternatif butir a) sampai dengan c) pada maksud dan tujuan PAB.6.1. Asuhan setiap pasien bedah direncanakan berdasar atas informasi dari hasil asesmen.
Lihat PAB.3
Lihat AP.5.11
KETERANGAN
Lihat PAP.1 dan TKRS.5 Lihat PMKP.2.1
PAB.7.2 PAB.7.3 PAB.7.4
PAB.8 PAB.8.1
Regulasi laporan operasi yang meliputi sekurang-kurangnya butir a) sampai dengan h) pada maksud dan tujuan. Regulasi rencana asuhan pasca operasi dibuat oleh DPJP, perawat dan PPA lainnyauntuk memenuhi kebutuhan segera pasien pasca operasi. Regulasi yang mengatur asuhan pasien operasi yang menggunakan implan dan harus memperhatikan pertimbangan khusus tentang tindakan yang dimodifikasi meliputi butir a) sampai dengan h) pada maksud dan tujuan Penetapan jenis pelayanan bedah yang dapat dilaksanakan. Penetapan program mutu dan keselamatan pasien dalam pelayanan bedah.
