MAKALAH PENDIDIKAN KEPERAWATAN KEPERAWATAN Disusun guna memenuhi mata kuliah Konsep Keperawatan Dasar
Disusun oleh: 1.Merdika Silvyanan R (14.0601.0016) 2.Febrianti Fitria P
(14.0601.0018)
3.Enggar R
(14.0601.0025)
4.Sita Sari Indah P
(14.0601.0034)
5.Putri Heras (14.0601.00
PROGRAM STUDI D3-KEPERAWATAN TAHUN AJARAN 2014/2015 1
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada tuhan yang maha esa, karena atas berkat dan limpahan rahmatnyalah maka saya boleh menyelesaikan sebuah karya tulis dengan tepat waktu. Berikut ini kami mempersembahkan sebuah makalah pendidikan keperawatan di luar negeri dan di Indonesia , yang menurut kami dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita untuk mempelajari sistem pendidikan di Indonesia. Melalui kata pengantar ini kami lebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang kami buat kurang tepat. Dengan ini kami mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan semoga Allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat.
2
Daftar Isi
Kata pengantar
…………………………………………………
1
Daftar isi
…………………………………………………
2
BAB 1
…………………………………………………
3
BAB 2
…………………………………………………
4
BAB 3
…………………………………………………
10
Daftar Pustaka
…………………………………………………
11
3
PENDIDIKAN KEPERAWATAN DI INDONESIA DAN DI LUAR NEGERI BAB I PENDAHULUAN
1 LATAR BELAKANG
Dalam peningkatan profesionalisme, perawat akan memberikan konstribusi upaya dalam memajukan pelayanan masyarakat akan kesehatan di negeri ini. Tentunya dalam meningkatkan pelayanan tersebut Profesionalisme seorang tenaga perawat harus ditingkatkan. Peningkatan profesionalisme dapat dicapai dengan den gan membentuk suatu Sistem S istem Pendidikan Tinggi Keperawatan, Kepe rawatan, yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas seperti yang diamanatkan UUD 1945 pasal 28 H. Dalam melaksanakan hal ini tentunya dibutuhkan sumber daya pelaksana kesehatan termasuk di dalamnya terdapat tenaga keperawatan yang baik dan memiliki skill, personallity, serta body of knowledge yang jelas sehingga mampu bersaing dengan negeri lain. Namun pada kenyataannya saat ini, kebanyakan pendidikan Keperawatan di Indonesia masih merupakan pendidikan yang bersifat vokasional, yang merupakan pendidikan keterampilan, sedangkan
idealnya
pendidikan
keperawatan
harus
bersifat
profesionalisme,
yang
menyeimbangkan antara teori dan praktik. Oleh karena itu diperlukan adanya penerapan Sistem Pendidikan Tinggi Keperawatan, yaitu dengan didirikannya lembaga-lembaga Pendikan Tinggi Keperawatan. Hal ini telah dilakukan oleh Indonesia dengan membentuk sebuah lembaga Pendidikan Tinggi Keperawatan yang dimulai sejak tahun 1985, yang kemudian berjalan berdampingan dengan pendidikan-pendidikan vokasional. Selain dari segi pendidikan, dari segi karir juga turut membedakan profesionalisme tenaga keperawatan didalam negeri dibandingkan diluar negeri.
4
2
MAKSUD DAN TUJUAN
Adapun tujuan dari makalah ini adalah untuk membandingkan pendidikan keperawatan yang ada di dalam negeri ( Indonesia ) dengan pendidikan di luar negeri, dan untuk mengetahui hal yang membedakan antara keperawatan dalam negeri dengan luar negeri
BAB II ISI
1. Pendidikan Keperawatan di Luar negeri
Di luar negeri tepatnya di USA telah terdapat 1500 program pendidikan keperawatan dengan 3 tipe program training yaitu: 1.
Bachelor of Science in Nursing (BSN), dengan program 4 tahun di Universitas,
2. Associate Degree of Nursing (AND), program 2 tahun pada junior college atau komunitas. Beberapa pendidikan keperawatan di rumah sakit dan Universitas menyelenggarakan program AND ini, 3. Diploma untuk rumah sakit, program 2-3 tahun berdasarkan setting rumah sakit. Banyak pendidikan diploma bergabung dengan junior college di mana pelajarnya mengambil ilmu dasar dan English sesuai kebutuhan.
2. Pendidikan Keperawatan di Indonesia.
Keperawatan adalah sebuah profesi, di mana di dalamnya terdapat sebuah body of knowledge yang jelas. Profesi Keperawatan memiliki dasar pendidikan yang kuat, sehingga dapat dikembangkan setinggi-tingginya. Hal ini menyebabkan Profesi Keperawatan selalu dituntut untuk mengembangkan dirinya dan berpartisipasi aktif dalam Sistem Pelayanan Kesehatan di Indonesia. Perkembangan pendidikan keperawatan sungguh sangat panjang dengan berbagai dinamika perkembangan pendidikan di Indonesia, tetapi sejak tahun 1983 saat deklarasi dan kongres Nasional pendidikan keperawatan indonesia yang dikawal oleh PPNI dan diikuti oleh seluruh komponen keperawatan indonesia, serta dukungan penuh dari pemerintah Kemendiknas Kemendiknas dan 5
Kemkes saat itu serta difasilitasi oleh Konsorsium Pendidikan Ilmu kesehatan saat itu, sepakat bahwa pendidikan keperawatan Indonesia adalah pendidikan profesi dan oleh karena itu harus berada pada pendidikan jenjang tinggi dan sejak itu pulalah mulai dikaji dan dirangcang suatu bentuk pendidikan keperawatan Indonesia yang pertama yaitu di Universitas Indonesia yang program pertamannya dibuka tahun 1985. Dalam mewujudkan body of knowledge yang knowledge yang jelas, pendidikan keperawatan di indonesia mengacu kepada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jenis pendidikan keperawatan di Indonesia mencakup : 1.
Pendidikan Vokasional ; yaitu jenis pendidikan diploma sesuai dengan jenjangnya untuk memiliki keahlian ilmu terapan keperawatan yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia,
2.
Pendidikan Akademik ; yaitu pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu,
3.
Pendidikan Profesi; Profesi; yaitu pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus,
4.
Sedangkan jenjang pendidikan keperawatan mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor.
Sesuai dengan amanah UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 tersebut Organisasi P rofesi yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Asosiasi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI), bersama dukungan dari Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), telah menyusun dan memperbaharui kelengkapan sebagai suatu profesi untuk meningkatkan knowledge, skill, personality yang personality yang lebih baik. Sejak 2008, PPNI, AIPNI dan dukungan serta bekerjasama dengan Kemendiknas melalui melalui project Health Profession Educational Quality (HPEQ), Quality (HPEQ), menperbaharui dan menyusun kembali Standar Kompetensi Perawat Indonesia, Naskah Akademik Pendidikan Keperawatan Indonesia, Standar Pendidikan Ners, standar borang akreditasi pen didikan ners Indonesia dan semua standar tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan saat ini sudah diselesaikan menjadi dokumen negara yang berkaitan dengan arah dan kebijakan tentang pendidikan keperawatan Indonesia. Standar-standar yang dimaksudkan sebelumnya juga mengacu pada perkembangan keilmuan keperawatan, perkembangan dunia kerja yang selalu berubah, dibawah ini sekilas kami sampaikan beberapa hal yang tertulis dalam dokumen Naskah Akademik Pendidikan Keperawatan, yang berkaitan dengan Jenis, Jenjang, Gelar Akademik dan Level KKNI. Untuk Jenis Pendidikan Keperawatan Indonesia, meliputi :
6
1.
Pendidikan Vokasi; yaitu pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan dan penguasaan keahlian keperawatan tertentu sebagai perawat,
2.
Pendidikan Akademik; yaitu pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu keperawatan yang mencangkup beberapa program ( Sarjana, Magister, Doktor ),
3.
Pendidikan Profesi; yaitu pendidikan yang diarahkan untuk mencapai kompetensi profesi perawat. Dan berikut ini untuk Jenjang Pendidikan Tinggi Keperawatan Indonesia dan sebutan Gelar antara lain : A. pendidikan untuk jenjang SMK ( SPK ) a. Pendidikan untuk jenjang DIII ( Diploma Tiga ) keperawatan lulusannya mendapat sebutan Ahli Madya Keperawatan (AMD.Kep), b. Pendidikan untuk jenjang Ners (Nurse) yaitu ( Sarjana + Profesi ),lulusannya mendapat sebutan Ners ( Nurse ), sebutan gelarnya ( Ns.), c. Pendidikan untuk jenjang Magister Keperawatan, Lulusannya Lulusannya mendapat gelar ( M.Kep ), d. Pendidikan untuk jenjang Spesialis Sp esialis Keperawatan, terdiri dari:
·
Spesialis Keperawatan Medikal Bedah, lulusannya ( Sp.KMB ),
·
Spesialis Keperawatan Maternitas, Lulusannya ( Sp.Kep.Mat ),
·
Spesialis Keperawatan Komunitas, Lulusannya ( Sp.Kep.Kom ),
·
Spesialis Keperawatan Anak, Lulusannya ( Sp.Kep.Anak ), e). Spesialis Keperawatan Jiwa, Lulusannya ( Sp.Kep.Jiwa ).
·
Pendidikan jenjang Doktor Keperawatan, Lulusannya ( Dr.Kep ).
a.
Pendidikan untuk jenjang DIII ( Diploma Tiga ) keperawatan lulusannya mendapat sebutan Ahli Madya Keperawatan (AMD.Kep),
b.
Pendidikan untuk jenjang Ners (Nurse) yaitu ( Sarjana + Profesi ), lulusannya mendapat sebutan Ners ( Nurse ), sebutan gelarnya ( Ns. ),
c.
Pendidikan untuk jenjang Magister Keperawatan, Lulusannya mendapat gelar ( M.Kep ),
d.
Pendidikan untuk jenjang Spesialis Keperawatan, terdiri dari: 7
·
Spesialis Keperawatan Medikal Bedah, lulusannya ( Sp.KMB ),
·
Spesialis Keperawatan Maternitas, Lulusannya ( Sp.Kep.Mat ),
·
Spesialis Keperawatan Komunitas, Lulusannya ( Sp.Kep.Kom ),
·
·
Spesialis Keperawatan Anak, Lulusannya ( Sp.Kep.Anak ), e). Spesialis Keperawatan Jiwa, Lulusannya ( Sp.Kep.Jiwa ). Pendidikan jenjang Doktor Keperawatan, Lulusannya ( Dr.Kep ).
Sedangkan lulusan pendidikan tinggi keperawatan sesuai dengan level KKNI, adalah sebagai berikut: 1)
DIII ( Diploma tiga ) Keperawatan - Level KKNI 5,
2)
Ners ( Sarjana + Ners ) - Level KKNI 7,
3)
Magister keperawatan - Level KKNI 8,
4)
Ners Spesialis Keperawatan - Level KKNI 8,
5)
Doktor keperawatan - Level KKNI 9.
3. LANDASAN HUKUM PROFESI PERAWAT
Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu senantiasa berhubungan dengan manusia lain dalam masyarakat, senantiasa diatur diantaranya norma agama, norma etik dan norma hukum. Ketiga norma tersebut, khususnya norma hukum dibutuhkan untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Dengan terciptanya ketertiban, ketentraman dan pada kahirnya perdamaian dalam berkehidupan, diharapkan kepentingan manusia dapat terpenuhi. Kesehatan, sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang, pangan, papan dan pendidikan, perlu diatur dengan berbagai piranti hukum. Sebab pembangunan di bidang kesehatan diperlukan tiga faktor: 1. perlunya perawatan kesehatan diatur dengan langkah-langkah tindakan konkrit dari pemerintah 2. perlunya pengaturan hukum di lingkungan sistem perawatan kesehatan 3. perlunya kejelasan yang membatasi antara perawatan kesehatan dengan tindakan tertentu. Ketiga faktor tersebut memerlukan piranti hukum untuk melindungi p emberi dan penerima jasa kesehatan, agar ada kepastian hukum dalam melaksanakan tugas profesinya. Dalam pelayanan kesehatan (Yan-Kes), pada dasarnya merupakan hubungan “unik”, karena hubungan tersebut bersifat interpersonal. Oleh karena itu, tidak saja diatur oleh hukum tetapi juga oleh etika dan moral. Di dalam konteks ini, saya mencoba memberikan pemahaman kepada kawan-
8
kawan perawat tentang arti penting peraturan hukum di bidang kesehatan dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan. I.
Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
1. BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 3 Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 2. Pasal 1 Ayat 4 Sarana Kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. II.
Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1239/MENKES/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat (sebagai revisi dari SK No. 647/MENKES/SK/IV/2000) 1. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 : Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan : a. Perawat adalah orang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Surat Izin Perawat selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh Indonesia (garis bawah saya). c. Surat Ijin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia (garis bawah saya).
ketentuan Pidana yang diatur dalam Pasal 359, 360, 351, 338 bahkan bisa juga dikenakan pasal 340 KUHP. Salah satu contohnya adalah pelanggaran yang men yangkut Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Pelanggaran atas pasal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1a) Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan : “barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenagan dengan sengaja : melakukan pengobatan dan atau peraywatan sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.00 0,00 (seratus juta rupiah).”perorangan/berkelompok (garis bawah saya) saya)
9
Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik 2.
BAB III Perizinan, Pasal 8 : 1. Perawat dapat melaksanakan praktek keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan, praktek perorangan/atau berkelompok. 2. Perawat yang melaksanakan praktek keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan harus memiliki SIK (garis bawah saya). 3. Perawat yang melakukan praktek p raktek perorangan/berkelompok harus memiliki SIPP (garis bawah saya). Pasal 9 Ayat 1 SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 2 diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Pasal 10 SIK hanya berlaku pada 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan. Pasal 12 (1).SIPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2).SIPP hanya diberikan kepada perawat yang memiliki pendidikan ahli madya keperawatan atau memiliki pendidikan keperawatan dengan kompetensi yang lebih tinggi. (3) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. (4). Surat Ijin Praktek Perawat selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan perawat untuk menjalankan praktek perawat Pasal 13 Rekomendasi untuk mendapatkan SIK dan/atau SIPP dilakukan melalui penilaian kemampuan keilmuan dan keterampilan bidang keperawatan, kepatuhan terhadap kode etik profesi serta kesanggupan melakukan praktek keperawatan. Pasal 15 Perawat dalam melaksanakan praktek keperawatan berwenang untuk : a. melaksanakan asuhan keperawatan meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi keperawatan. b. Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada butir a meliputi : intervensi keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan. c. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dmaksud huruf a dan b harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan organisasi profesi.
10
d. Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari dokter (garis bawah saya). Pengecualian pasal 15 adalah pasal 20; (1). Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa pasien/perorangan, perawat berwenang untuk melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2). Pelayanan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditujukan untuk penyelamatan jiwa. Pasal 21 (1).Perawat yang menjalankan praktek perorangan harus mencantumkan SIPP di ruang prakteknya. (garis bawah saya). (2).Perawat yang menjalankan praktek perorangan tidak diperbolehkan memasang papan praktek (garis bawah saya). Pasal 31 (1). Perawat yang telah mendapatkan SIK aatau SIPP dilarang : a. menjalankan praktek selain ketentuan yang tercantum dalam izin tersebut. b. melakukan perbuatan bertentangan dengan standar profesi. (2). Bagi perawat yang memberikan pertolongan dalam keadaan darurat atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada tenaga kesehatan lain, dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) butir a.
11
BAB III PENUTUP
Kesimpulan
Keperawatan adalah sebuah profesi, di mana di dalamnya terdapat sebuah “body of knowledge’ yang jelas. Profesi Keperawatan memiliki dasar pendidikan yang kuat, seh ingga dapat dikembangkan setinggi- tingginya. Hal ini menyebabkan Profesi Keperawatan selalu dituntut untuk mengembangkan dirinya untuk be rpartisipasi aktif dalam Sistem Pelayanan Kesehatan di Indonesia dalam upaya meningkatakan profesionalisme Keperawatan agar dapat memajukan pelayanan masyarakat akan kesehatan di negeri ini.
12
DAFTAR PUSTAKA
Retnasiska. “ standar pendidikan keperawatan.” keperawatan.” Retnasiska.wordpress.com/2012/12/10/standar pendidikan-keperawatan/ (diakses tanggal 10 september 2013) Rahmadania, wa ode. “pendidikan dalam keperawatan.” Dhanwaode.wordpress.com/2011/01/26/pendidikan-dalam keperawatan (diakses tanggal 10 september 2013)
13
