337993653-Buku-Dpjp-Oke-Mei-15.pdf

Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dan Case Manager

Edisi 1 April 2015

KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT


KATA PENGANTAR KETUA KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT (Dr. dr. Sutoto, M.Kes)

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat RahmatNya Panduan Pelaksanaan Dokter Penangung Jawab Pelayanan (DPJP) dan Case Manager selesai disusun sebagai acuan persiapan akreditasi rumah sakit versi 2012. Rumah Sakit sebagai institusi tempat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan tujuan penyembuhan penyakit serta terhindar dari kematian dan kecacatan, dalam melaksanakan fungsinya rumah sakit harus meminimalkan risiko baik klinis maupun non klinis yang mungkin terjadi selama proses pelayanan kesehatan berlangsung sehingga terlaksana pelayanan yang aman bagi pasien. Oleh karena itu keselamatan pasien menjadi prioritas utama dalam semua bentuk kegiatan di rumah sakit. Untuk mencapai kondisi pelayanan yang efektif, efisien dan aman bagi pasien diperlukan komitmen dan tanggung jawab dari seluruh personil pemberi pelayanan di rumah sakit. Salah satu elemen dalam asuhan kepada pasien (patient care) adalah asuhan medis. Asuhan medis diberikan oleh dokter yang dalam standar keselamatan pasien disebut DPJP Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) & Case Manager

i


(Dokter Penanggung Jawab Pelayanan). Asuhan pasien yang dilaksanakan oleh Profesional Pemberi Asuhan dibantu dan didukung oleh Case Manager. Buku ini bertujuan untuk memudahkan rumah sakit dalam penyelenggaraan asuhan medis oleh DPJP dalam rangka memenuhi standar akreditasi rumah sakit versi 2012.

Jakarta, April 2015 Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit

Dr. dr. Sutoto, M.Kes

ii

Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) & Case Manager


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................

i

DAFTAR ISI ....................................................................................

iii

BAB I

: PENDAHULUAN ...................................................

1

BAB II : RUANG LINGKUP .................................................

4

BAB III : DASAR .....................................................................

5

BAB IV : PENGERTIAN ........................................................

8

BAB V : PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT ...

10

BAB VI : PELAYANAN BERFOKUS PADA PASIEN DAN ASUHAN TERINTEGRASI ...................................

11

BAB VII : KEWENANGAN KLINIS DAN EVALUASI KINERJA .................................................................. 19 BAB VIII : PENUNJUKAN DPJP DAN PENGELOMPOKKAN STAF MEDIS .................

20

BAB IX : TATA LAKSANA DPJP .........................................

22

BAB X

: SUPERVISI ............................................................... 27

BAB XI : CASE MANAGER / MANAJER PELAYANAN PASIEN .................................................................... 30 BAB XI : PENUTUP ................................................................ 36 Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) & Case Manager

iii


Editor: Dr. dr. Sutoto, M.Kes

Kontributor Utama: dr. Nico A. Lumenta, K.Nefro, MM, MHKes

Kontributor: 1. dr. Djoti Atmodjo, Sp.A, MARS 2. dr. Luwiharsih, M.Sc 3. Dra. M. Amatyah S, M.Kes 4. dr. Djoni Darmadjaja, Sp.B, MARS 5. dr. H. Muki Reksoprodjo, Sp.OG 6. dr. Mgs. Johan T. Saleh, M.Sc 7. dr. Nina Sekartina, MHA 8. dr. Achmad Hardiman, Sp.KJ, MARS 9. Dra. Pipih Karniasih, S.Kp, M.Kep 10. dr. Isi Mularsih, MARS 11. dr. Henry Boyke Sitompul,Sp.B,FICS iv



BAB

I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG Rumah sakit adalah institusi tempat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan tujuan penyembuhan penyakit serta terhindar dari kematian atau kecacatan. Dalam melaksanakan fungsinya rumah sakit harus pula mengendalikan atau meminimalkan risiko baik klinis maupun non klinis yang mungkin terjadi selama proses pelayanan kesehatan berlangsung, sehingga terlaksana pelayanan yang aman bagi pasien. Oleh karena itu keselamatan pasien di rumah sakit merupakan prioritas utama dalam semua bentuk kegiatan di rumah sakit. Untuk mencapai kondisi pelayanan yang efektif, efisien dan aman bagi pasien, diperlukan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dari seluruh personil pemberi pelayanan di rumah sakit sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Selanjutnya pelayanan berfokus pada pasien, patient centered care, dengan elemen utama asuhan terintegrasi merupakan standar dalam akreditasi. Untuk penerapannya diperlukan kolaborasi interprofesional para Profesional Pemberi Asuhan (PPA) karena merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan tersebut dan dilengkapi dengan kompetensi praktek kolaborasi termasuk komunikasi Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) & Case Manager

1


yang baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa peranan dokter sebagai ketua tim (Clinical Leader) sangat besar dan sentral dalam menjaga keselamatan pasien, karena semua proses pelayanan berawal dan ditentukan oleh dokter. Sebagai instrumen monitoring dan evaluasi maka tidak kalah pentingnya faktor catatan medis yang lengkap dan baik, dimana semua proses pelayanan terhadap pasien direkam secara real time dan akurat. Apabila terjadi sengketa medis maka rekam medis ini benar benar dapat menjadi alat bukti bagi rumah sakit bahwa proses pelayanan telah dijalankan dengan benar dan sesuai prosedur, atau kalau terjadi sebaliknya dapat pula berfungsi sebagai masukan untuk memperbaiki proses pelayanan yang ada. Salah satu elemen dalam pemberian asuhan kepada pasien (patient care) adalah asuhan medis. Asuhan medis diberikan oleh dokter yang dalam standar keselamatan pasien disebut DPJP : Dokter Penanggung Jawab Pelayanan. Pengaturan tentang DPJP sangat diperlukan dalam pelaksanaan asuhan medis di rumah sakit untuk menghindari kemungkinan terjadinya pelayanan yang kurang baik karena terjadinya duplikasi, interaksi obat yang kurang terkontrol, kontra indikasi, ketidak jelasan peranan dokter bila hanya diminta pendapat saja, dll. Panduan ini disusun untuk memudahkan rumah sakit mengelola penyelenggaraan asuhan medis oleh DPJP dalam rangka memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit versi 2012.

2



TUJUAN Tujuan Umum : Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit. Tujuan Khusus : 1. Memberikan perlindungan kepada pasien agar memperoleh asuhan medis yang terbaik. 2. Memberikan kemudahan kepada rumah sakit untuk mengelola penyelengggaraan asuhan medis oleh DPJP dalam rangka memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit versi 2012. 3. Memberikan panduan dan kejelasan tentang peranan DPJP. 4. Memberikan panduan dan kejelasan tentang mekanisme koordinasi, kolaborasi interprofesional dan kerjasama tim dalam memberikan asuhan kepada pasien di rumah sakit . 5. Memberikan panduan pelaksanaan Case Manager.

SASARAN 1.

Para Direktur Rumah Sakit dan Para Manajer Pelayanan di Rumah sakit 2. Komite Medis 3. Para dokter pemberi asuhan medis di rumah sakit 4. Kelompok profesi medis / Kelompok staf medis.


3


BAB

II

RUANG LINGKUP

Pedoman ini berlaku pada semua lini pelayanan rumah sakit yang meliputi : emergensi, rawat jalan, rawat inap, ruang tindakan, ruang perawatan khusus (ICU, HCU, Hemodialisis) dsb.

4



BAB

III

DASAR

1. UU no 44/2009 tentang Rumah Sakit pasal 5 : Rumah Sakit mempunyai fungsi : huruf b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis 2. UU no 44/2009 tentang Rumah Sakit pasal 29 Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban : huruf r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws) 3. Penjelasan Pasal 29 huruf r : Yang dimaksud dengan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (corporate by laws) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (medical staff by law) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance). Dalam peraturan staf medis Rumah Sakit (medical staff by law) antara lain diatur kewenangan klinis (Clinical Privilege). 4. UU no 29/2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 3 Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk 1. memberikan perlindungan kepada pasien; 2. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) & Case Manager

5


3. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi 5. UU no 44/2009 tentang Rumah Sakit pasal 43 menyatakan rumah sakit wajib menerapkan Standar Keselamatan Pasien. 6. Permenkes 1691/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 7. Pasal 7 Permenkes 1691/2011 mengatur hal berikut : a. Setiap Rumah Sakit wajib menerapkan Standar Keselamatan Pasien b. Standar Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : I. Hak pasien; II. Mendidik pasien dan keluarga; III. Keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan; IV. Penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien; V. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien; VI. Mendidik staf tentang keselamatan pasien; dan VII. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. 8. Pada Lampiran Permenkes 1691/2011 pengaturan tentang Standar I. Hak pasien, adalah sebagai berikut : Standar : Pasien dan keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadinya insiden. Kriteria: 1.1. Harus ada dokter penanggung jawab pelayanan. 1.2. Dokter penanggung jawab pelayanan wajib membuat rencana pelayanan. 6



1.3. Dokter penanggung jawab pelayanan wajib memberikan penjelasan secara jelas dan benar kepada pasien dan keluarganya tentang rencana dan hasil pelayanan, pengobatan atau prosedur untuk pasien termasuk kemungkinan terjadinya insiden. 9. Permenkes 755/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit 10. Permenkes 1438/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran 11. Standar Akreditasi Rumah Sakit versi 2012, Komisi Akreditasi Rumah Sakit 12. Kode Etik Kedokteran Indonesia, PB IDI, 2012 13. SK Pengurus Besar IDI no 111/PB/A.4/02/2013 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia 14. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia no 21A/KKI/KEP/ IX/2006 tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter dan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia no 23/KKI/KEP/ XI/2006 tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter Gigi 15. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia no 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesi 16. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia no 48/KKI/PER/XII/2010 tentang Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter Gigi 17. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia no 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi 18. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia no 19/KKI/KEP/IX/2006 tentang Buku Kemitraan Dalam Hubungan Dokter – Pasien 19. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia no 18/KKI/KEP/ IX/2006 tentang Buku Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik di Indonesia 20. Konsil Kedokteran Indonesia : Komunikasi Efektif Dokter Pasien, 2006 Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) & Case Manager

7


BAB

IV

PENGERTIAN

1. DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) : adalah seorang dokter, sesuai dengan kewenangan klinisnya terkait penyakit pasien, memberikan asuhan medis lengkap (paket) kepada satu pasien dengan satu patologi / penyakit, dari awal sampai dengan akhir perawatan di rumah sakit, baik pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Asuhan medis lengkap artinya melakukan asesmen medis sampai dengan implementasi rencana serta tindak lanjutnya sesuai kebutuhan pasien. 2. Pasien dengan lebih dari satu penyakit dikelola oleh lebih dari satu DPJP sesuai kewenangan klinisnya, dalam pola asuhan secara tim atau terintegrasi, maka harus ada DPJP Utama. Contoh : pasien dengan Diabetes Mellitus, Katarak dan Stroke, dikelola oleh lebih dari satu DPJP : Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Mata dan Dokter Spesialis Saraf. 3. DPJP Utama : bila pasien dikelola oleh lebih dari satu DPJP, maka asuhan medis tsb dilakukan secara terintegrasi dan secara tim diketuai oleh seorang DPJP Utama. Peran DPJP Utama adalah sebagai koordinator proses pengelolaan asuhan medis bagi pasien ybs (“Ketua Tim”), dengan tugas menjaga terlaksananya asuhan medis komprehensif - terpadu - efektif, demi keselamatan pasien melalui komunikasi efektif dengan 8



4.

5.

6.

7.

membangun sinergisme dan mencegah duplikasi serta mendorong penyesuaian pendapat (adjustment) antar anggota / DPJP, mengarahkan agar tindakan masing – masing DPJP bersifat kontributif (bukan intervensi). Dokter yang memberikan pelayanan interpretatif, misalnya memberikan uraian / data tentang hasil laboratorium atau radiologi, tidak dipakai istilah DPJP, karena tidak memberikan asuhan medis yang lengkap. Profesional Pemberi Asuhan – PPA adalah tenaga kesehatan yang secara langsung memberikan asuhan kepada pasien, antara lain. dokter, perawat, bidan, ahli gizi, apoteker, psikolog klinis, penata anestesi, terapis fisik dsb. Asuhan pasien terintegrasi dan Pelayanan berfokus pada pasien (Patient Centered Care – PCC) adalah istilah yang saling terkait, yang mengandung aspek pasien merupakan pusat pelayanan, PPA memberikan asuhan sebagai tim interdisiplin/klinis dengan DPJP sebagai ketua tim klinis - Clinical Leader, PPA dengan kompetensi dan kewenangan yang memadai, yang antara lain. terdiri dari dokter, perawat, bidan, nutrisionis / dietisien, apoteker, penata anestesi, terapis fisik dsb. Case Manager / Manajer Pelayanan Pasien : adalah professional di rumah sakit melaksanakan manajemen pelayanan pasien, berkoordinasi dan kolaborasi dengan DPJP serta PPA lainnya, manajemen rumah sakit, pasien dan keluarganya, pembayarnya, mengenai asesmen, perencanaan, fasilitasi, koordinasi asuhan, evaluasi dan advokasi untuk opsi dan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan pasien dan keluarganya yang komprehensif, melalui komunikasi dan sumber daya yang tersedia sehingga memberi hasil (outcome) yang bermutu dengan biaya-efektif selama dan pasca rawat inap.


9


BAB

V

PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

Dalam UU 44/2009 pasal 5 huruf b, dinyatakan bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. Pada penjelasan pasal 5 huruf b, disebutkan : yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik. Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan paripurna tingkat ketiga adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialistik. Dengan demikian asuhan medis di rumah sakit kepada pasien diberikan oleh dokter spesialis.

10



BAB

VI

PELAYANAN BERFOKUS PADA PASIEN (PATIENT CENTERED CARE) DAN ASUHAN TERINTEGRASI

Asuhan pasien dalam standar akreditasi rumah sakit versi 2012 harus dilaksanakan berdasarkan pola Pelayanan Berfokus pada Pasien (Patient Centered Care), asuhan diberikan berbasis kebutuhan pelayanan pasien. Pasien adalah pusat pelayanan, dan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) diposisikan mengelilingi pasien. PPA adalah tenaga kesehatan yang secara langsung memberikan asuhan kepada pasien, a.l. dokter, perawat, bidan, nutrisionis / dietisien, apoteker, penata anestesi, terapis fisik dsb., dengan kompetensi yang memadai, sama pentingnya pada kontribusi profesinya, masing-masing menjalankan tugas mandiri, kolaboratif dan delegatif. PPA memberikan asuhan yang terintegrasi dalam satu kesatuan sebagai tim interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional. DPJP dalam tim adalah sebagai ketua tim klinis (Clinical leader), melakukan koordinasi, kolaborasi, interpretasi, sintesis, review dan mengintegrasikan asuhan pasien. PPA melaksanakan asuhan pasien dalam 2 proses, Asesmen pasien dan Implementasi rencana termasuk monitoring. Asesmen pasien terdiri dari 3 langkah (IAR) : 1. Informasi dikumpulkan, antara lain anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lain / penunjang, dsb (I) 2. Analisis informasi, menghasilkan kesimpulan antara lain masalah, kondisi, diagnosis, untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan pasien (A) 3. Rencana pelayanan / Care Plan dirumuskan, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pasien (R) Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) & Case Manager

11



Implementasi rencana rencana serta serta monitoring monitoring adalah pemberian Implementasi adalah pemberian pelayanannya. Pencatatannya Pencatatannya dilakukan dilakukan dengan pelayanannya. dengan metode metode SOAP SOAP pada Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi. pada Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi. Profesional Pemberi Asuhan PPA DPJP Perawat / Bidan Psikologi Klinis

Apoteker

Pasien Keluarga

Penata Anestesi

Nutrisionis/ Dietisien

Terafis Fisik Lainnya

PPA  Masing-masing PPA memberikan asuhan melalui tugas mandiri, delegatif dan kolaboratif dengan pola IAR.  Menggunakan Pola IAR dan penulisan SOAP / ADIME (untuk GIZI)  Berkolaborasi interprofesional  Meningkatkan kompetensi untuk praktik kolaborasi interprofesional dalam 4 ranah : o Nilai dan etika praktik interprofesional o Peran dan tanggung jawab o Komunikasi interprofesional o Kerjasama dalam tim klinis / interdisiplin  Edukasi untuk kolaborasi interprofesional PanduanDokter Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan 12 Panduan Pelaksanaan Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) (DPJP) & Case Manager 13



Proses Asuhan Pasien  oleh PPA  tugas mandiri

1. Asesmen Pasien : IAR 1.

Informasi dikumpulkan : Anamnesa, pemeriksaan, pemeriksaan lain / penunjang, dsb

2.

Analisis informasi :dihasilkan Diagnosis / Masalah / Kondisi, untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan pelayanan pasien

3.

Rencana Pelayanan / Care Plan :dirumuskan untuk memenuhi Kebutuhan Yan Pasien

2. Pemberian Pelayanan/ *Implementasi Rencana/ *Monitoring

Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)13


14


ASUHAN MEDIS Asuhan medis di rumah sakit diberikan oleh dokter spesialis, disebut sebagai DPJP. Di unit / instalasi gawat darurat dokter jaga yang bersertifikat kegawat-daruratan, antara lain ATLS, ACLS, PPGD, General Emergency Life Support (GELS) menjadi DPJP pada saat asuhan awal pasien gawat-darurat. Saat pasien dikonsul / rujuk ke dokter spesialis dan memberikan asuhan medis, maka dokter spesialis tsb menjadi DPJP pasien tsb menggantikan DPJP sebelumnya, yaitu dokter jaga IGD tsb diatas. Pemberian asuhan medis di rumah sakit agar mengacu kepada Buku Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik di Indonesia (Kep Konsil no 18/KKI/KEP/IX/2006). Penerapan panduan ini selain menjaga mutu asuhan dan keselamatan pasien, juga dapat menghindari pelanggaran disiplin. Asas, Dasar, Kaidah dan Tujuan Praktik Kedokteran di Indonesia intinya adalah sbb : • Asas : nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien • Kaidah dasar moral : o Menghormati martabat manusia (respect for person) o Berbuat baik (beneficence) o Tidak berbuat yang merugikan (non-maleficence) o Keadilan (justice). • Tujuan : o memberikan perlindungan kepada pasien o mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medik o memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter,dan dokter gigi. 14



Tumpuan dasar kompetensi dokter mengacu kepada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) (Perkonsil No 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia) yang adalah : 1. Profesionalitas yang Luhur 2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri 3. Komunikasi Efektif 4. Pengelolaan Informasi 5. Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran 6. Keterampilan Klinis 7. Pengelolaan Masalah Kesehatan

ASUHAN PASIEN CENTERED CARE

TERINTEGRASI

DAN

PATIENT

Asuhan pasien terintegrasi dan pelayanan/asuhan berfokus pada pasien (patient centered care) adalah elemen penting dan sentral dalam asuhan pasien di rumah sakit. Konsep inti (core concept) asuhan berfokus pada pasien terbagi dalam 2 perspektif :  Perspektif Pasien : 1. Martabat dan Respek. o Profesional pemberi asuhan mendengarkan, menghormati dan menghargai pandangan serta pilihan pasien – keluarga. o Pengetahuan, nilai-nilai, kepercayaan, latar belakang kultural pasien – keluarga dimasukkan dalam perencanaan pelayanan dan pemberian pelayanan kesehatan. 2. Berbagi informasi. o Profesional pemberi asuhan mengkomunikasikan dan Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) & Case Manager

15


berbagi informasi secara lengkap kepada pasien – keluarga. o Pasien – keluarga menerima informasi tepat waktu, lengkap, dan akurat. 3. Partisipasi. o Pasien – keluarga didorong dan didukung untuk berpartisipasi dalam asuhan, pengambilan keputusan dan pilihan mereka. 4. Kolaborasi / kerjasama. o Rumah sakit bekerjasama dengan pasien – keluarga dalam pengembangan, implementasi dan evaluasi kebijakan dan program. Pasien – keluarga adalah mitra PPA.  Perspektif PPA : 1. Tim Interdisiplin • Profesional pemberi asuhan diposisikan mengelilingi pasien • Kompetensi yang memadai • Berkontribusi setara dalam fungsi profesinya • Tugas mandiri, kolaboratif, delegatif, bekerja sebagai satu kesatuan memberikan asuhan yang terintegrasi 2. Interprofesionalitas • Kolaborasi interprofessional • Kompetensi pada praktik kolaborasi interprofesional • Termasuk bermitra dengan pasien 3. DPJP adalah ketua tim klinis / clinical leader. • DPJP melakukan koordinasi, kolaborasi, interpretasi, sintesis, review dan mengintegrasikan asuhan pasien 4. Personalized Care • Keputusan klinis selalu diproses berdasarkan juga nilai16



nilai pasien • Setiap dokter memperlakukan pasiennya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan Dalam Standar Akreditasi Rumah Sakit versi 2012, konteks asuhan tsb terdiri dari unsur-unsur inti antara lain : • Pasien dan keluarganya adalah pusat pelayanan / asuhan • DPJP – Dokter Penanggung Jawab Pelayanan sebagai clinical leader / ketua tim klinis mengintegrasikan asuhan. • PPA – Profesional Pemberi Asuhan diposisikan mengelilingi pasien, memberikan asuhan secara tim interdisiplin, dengan tugas mandiri dalam pola IAR, juga tugas kolaboratif dan tugas delegatif, dengan motto asuhan : BPIS – bila pasien itu (adalah) saya. • Kolaborasi interprofesional dalam tim dengan kompetensi untuk praktek kolaborasi. • Case Manager / MPP – Manajer Pelayanan Pasien berperan dalam menjaga kontinuitas pelayanan dan asuhan. • Rekam medis terintegrasi dalam bentuk form CPPT – Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi diisi oleh semua tenaga kesehatan yang memberikan asuhan pasien – PPA, dengan pola IAR. • CPPT – Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi dalam rekam medis tempat PPA mendokumentasikan perkembangan pasien dalam proses pemberian asuhan. • Standar akreditasi dalam bab HPK – Hak Pasien dan Keluarga antara lain tentang rumah sakit termasuk PPA bertanggung jawab untuk memberikan proses yang mendukung hak pasien dan keluarganya selama dalam pelayanan, pelayanan yang dilaksanakan dengan penuh perhatian dan menghormati nilai-nilai pribadi dan kepercayaan pasien, menghormati Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) & Case Manager

17


kebutuhan privasi pasien, mendukung hak pasien dan keluarga untuk berpartisipasi dalam proses pelayanan termasuk dalam keputusan pelayanan, memberitahu pasien dan keluarganya tentang bagaimana mereka akan dijelaskan tentang hasil pelayanan dan pengobatan, termasuk hasil yang tidak diharapkan dan siapa yang akan memberitahukan, dsb. • Discharge planning / Rencana Pemulangan Pasien yang terintegrasi, dilakukan secara multidisiplin sejak awal rawat inap dengan tujuan menjaga keberhasilan asuhan dan pelayanan selama rawat inap maupun pasca rawat inap / dirumah.

DPJP sebagai Clinical Leader • Dalam asuhan/pelayanan berfokus pada pasien (patient centered care) para PPA memberikan asuhan sebagai tim interdisiplin, masing-masing PPA melakukan tugas mandiri, tugas delegatif dan tugas kolaboratif dengan pola IAR. • Asuhan pasien terintegrasi “dimotori” oleh DPJP dalam fungsi sebagai ketua tim klinis (clinical leader) yang melakukan koordinasi, kolaborasi, interpretasi, sintesis. DPJP melakukan review rencana PPA lainnya dan memverifikasinya, lihat standar PP 2.1. elemen penilaian 5. • Proses review dilakukan oleh DPJP dengan membaca rencana para PPA dan memberikan catatan/notasi pada CPPT (Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi).

18



BAB

VII

KEWENANGAN KLINIS DAN EVALUASI KINERJA

1. Setiap dokter yang bekerja di rumah sakit yang melakukan asuhan medis, termasuk pelayanan interpretatif (antara lain DrSp PK, DrSp PA, DrSp Rad dsb), harus memiliki SK dari Direktur / Kepala Rumah Sakit berupa Surat Penugasan Klinis / SPK (Clinical appointment), dengan lampiran Rincian Kewenangan Klinis / RKK (Delineation of Clinical Privilege). Penerbitan SPK dan RKK tsb harus melalui proses kredensial dan rekredensial yang mengacu kepada Permenkes 755/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit. 2. Regulasi tentang evaluasi kinerja profesional DPJP ditetapkan Direktur dengan mengacu ke Permenkes 755/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit dan Standar Akreditasi Rumah Sakit versi 2012, khususnya Bab KPS (Kualifikasi dan Pendidikan Staf, Standar KPS 11).


19


BAB

VIII

PENUNJUKAN DPJP DAN PENGELOMPOKAN STAF MEDIS

1. Regulasi tentang penunjukan seorang DPJP untuk mengelola seorang pasien, pergantian DPJP, selesainya DPJP karena asuhan medisnya telah tuntas, ditetapkan Direktur / Kepala Rumah Sakit. Penunjukan seorang DPJP dapat antara lain berdasarkan permintaan pasien, jadwal praktek, jadwal jaga, konsul/rujukan langsung. Pergantian DPJP perlu pengaturan rinci tentang alih tanggung jawabnya. Tidak dibenarkan pergantian DPJP yang rutin, contoh : pasien A ditangani setiap minggu dengan pola hari Senin oleh DrSp PD X, hari Rabu DrSp PD Y, hari Sabtu DrSp PD Z; karena hal tersebut akan mengakibatkan tidak adanya kontinuitas pelayanan. 2. Regulasi tentang pelaksanaan asuhan medis oleh lebih dari satu DPJP dan penunjukan DPJP Utama, tugas dan kewenangannya ditetapkan Direktur / Kepala Rumah Sakit. 3. Kriteria penunjukan DPJP Utama untuk seorang pasien dapat digunakan butir-butir sbb : a. DPJP Utama dapat merupakan DPJP yang pertama kali mengelola pasien pada awal perawatan b. DPJP Utama dapat merupakan DPJP yang mengelola pasien dengan penyakit dalam kondisi (relatif) menonjol atau terparah 20



c. DPJP Utama dapat ditentukan melalui kesepakatan antar d. para DPJP terkait e. DPJP Utama dapat merupakan pilihan dari pasien f. Pada pelayanan ICU maka DPJP Utama adalah Intensivis. 4. Pengaturan tentang pengelompokan Staf Medis ditetapkan / diorganisir oleh Direktur sesuai kebutuhan, disebut KSM (Kelompok Staf Medis). Pengelompokan dapat dilakukan antara lain dengan pola disiplin ilmu / spesialisasi (Kelompok Staf Medis Bedah, Penyakit Dalam, Radiologi, Mata dsb), kategori penyakit (KSM Diabetes, KSM Onkologi) kategori organ (KSM Ginjal, KSM Gastro-entero Hepatologi) Kategori Usia (KSM Geriatri) dan Kategori interes tertentu/lainnya (KSM Sel Punca,dll).


21


BAB

IX

TATA LAKSANA DPJP

1. Setiap pasien yang mendapat asuhan medis di rumah sakit baik rawat jalan maupun rawat inap harus memiliki DPJP 2. Pada unit / instalasi gawat darurat, dokter gawat darurat, dokter jaga (dengan sertifikat kegawatdaruratan, antara lain PPGD, ATLS, ACLS, GELS) menjadi DPJP pada pemberian asuhan medis awal / penanganan kegawat-daruratan. Kemudian selanjutnya saat dilakukan konsultasi / rujuk ditempat (on side) atau konsultasi lisan kepada dokter spesialis, dan dokter spesialis tsb memberikan asuhan medis (termasuk instruksi secara lisan) maka dokter spesialis tsb telah menjadi DPJP pasien ybs, sehingga saat itulah DPJP telah berganti dari dokter gawat darurat/dokter jaga IGD kepada dokter spesialis tsb. 3. Apabila pasien mendapat asuhan medis lebih dari satu DPJP, maka harus ditunjuk DPJP Utama yang berasal dari para DPJP pasien terkait. Kesemua DPJP tsb bekerja secara tim dalam tugas mandiri maupun kolaboratif, berinteraksi dan berkoordinasi (dibedakan dengan bekerja sendiri-sendiri). 4. Peran DPJP Utama adalah sebagai koordinator proses pengelolaan asuhan medis bagi pasien ybs (sebagai “Ketua Tim”), dengan tugas menjaga terlaksananya asuhan medis komprehensif - terpadu - efektif, demi keselamatan pasien 22



5.

6.

7.

8.

9.

melalui komunikasi yang efektif dan membangun sinergisme dengan mendorong penyesuaian pendapat (adjustment) antar Anggota / DPJP, mengarahkan agar tindakan masing-masing DPJP bersifat kontributif (bukan intervensi), dan juga mencegah duplikasi serta interaksi obat. Tim membuat keputusan melalui DPJP Utama, termasuk keinginan DPJP mengkonsultasikan ke dokter spesialis lain agar dikoordinasikan melalui DPJP Utama. Kepatuhan DPJP terhadap jadwal kegiatan dan ketepatan waktu misalnya antara lain kehadiran atau menjanjikan waktu kehadiran, adalah sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan pasien serta untuk kepentingan koordinasi sehari-hari. Dibawah koordinasi DPJP Utama, sekurang-kurangnya ada rapat Tim yang melibatkan semua DPJP ybs beserta profesi terkait lainnya sesuai kebutuhan pasien; rumah sakit diharapkan menyediakan ruangan untuk rapat Tim di tempat-tempat pelayanan, misalnya di Rawat Inap, ICU, UGD, dll. DPJP Utama juga bertugas untuk menghimpun komunikasi / data tentang pasien. Setiap penunjukan DPJP harus diberitahu kepada pasien dan/ keluarga, dan pasien dan / keluarga dapat menyetujuinya ataupun sebaliknya. Rumah sakit berwenang mengubah DPJP bila terjadi pelanggaran prosedur. Koordinasi dan transfer informasi antar DPJP dilakukan secara lisan dan tertulis sesuai kebutuhan. Bila ada pergantian DPJP pencatatan di rekam medis harus jelas tentang alih tanggung jawabnya. Harap digunakan Formulir Daftar DPJP (Contoh Formulir Daftar DPJP terlampir). Pada unit pelayanan intensif DPJP Utama adalah dokter intensifis. Koordinasi dan tingkatan keikut-sertaan para DPJP


23


terkait, tergantung kepada sistem yang ditetapkan dalam kebijakan rumah sakit misalnya sistem terbuka / tertutup/ semi terbuka. Bila rumah sakit memakai sistem terbuka, gunakan kriteria tsb diatas (lihat Bab VIII). 10. Pada kamar operasi DPJP Bedah adalah ketua dalam seluruh kegiatan pada saat di kamar operasi tsb. 11. Pada keadaan khusus misalnya seperti konsul saat diatas meja operasi / sedang dioperasi, dokter yang dirujuk tsb melakukan tindakan / memberikan instruksi, maka otomatis menjadi DPJP juga bagi pasien tsb. 12. Dalam pelaksanaan pelayanan dan asuhan pasien, bila DPJP dibantu oleh dokter lain (antara lain dokter ruangan, residen) dimana ybs boleh menulis/ mencatat di rekam medis, maka tanggung jawab adalah tetap ada pada DPJP, sehingga DPJP yang bersangkutan harus memberikan supervisi, dan melakukan validasi berupa pemberian paraf/tandatangan pada setiap catatan kegiatan tsb di rekam medis setiap hari. 13. Asuhan pasien dilaksanakan oleh para professional pemberi asuhan yang bekerja secara tim (“Tim Interdisiplin”) sesuai konsep Pelayanan Fokus pada Pasien (Patient Centered Care), DPJP sebagai ketua tim (Clinical / Team Leader) harus proaktif melakukan koordinasi dan mengintegrasikan asuhan pasien, serta berkomunikasi intensif dan efektif dalam tim. Termasuk dalam kegiatan ini adalah perencanaan pulang (discharge plan) yang dapat dilakukan pada awal masuk rawat inap atau pada akhir rawat inap (Standar Akreditasi Rumah Sakit versi 2012, Bab APK - Akses ke Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan dan Bab AP - Asesmen Pasien). 14. DPJP harus aktif dan intensif dalam pemberian edukasi / informasi kepada pasien dan keluarganya. Gunakan dan 24



kembangkan tehnik komunikasi yang berempati. Komunikasi merupakan elemen yang penting dalam konteks Pelayanan Fokus pada Pasien (Patient Centered Care), selain juga merupakan kompetensi dokter dalam area kompetensi ke 3 (Standar Kompetensi Dokter Indonesia, KKI 2012; Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik di Indonesia, KKI 2006) 15. Pendokumentasian yang dilakukan oleh DPJP di rekam medis harus mencantumkan nama dan paraf / tandatangan. Pendokumentasian tsb dilakukan antara lain di form asesmen awal medis, catatan perkembangan pasien terintegrasi / CPPT (Integrated note), form asesmen pra anestesi/sedasi, instruksi pasca bedah, form edukasi/informasi ke pasien dsb. Termasuk juga pendokumentasian keputusan hasil pembahasan tim medis, hasil ronde bersama multi kelompok staf medis / departemen, dsb. (contoh Formulir Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi dan contoh Formulir Perintah Lisan terlampir). 16. Pada kasus tertentu DPJP sebagai ketua tim dari para professional pemberi asuhan bekerjasama erat dengan Manajer Pelayanan Pasien (Hospital Case Manager), sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Manajer Pelayanan Pasien (dari KARS, edisi I 2014), agar terjaga kontinuitas pelayanan baik waktu rawat inap, rencana pemulangan, tindak lanjut asuhan mandiri dirumah, kontrol dsb. 17. Pada setiap rekam medis harus ada pencatatan (kumulatif, bila lebih dari satu) tentang DPJP, dalam bentuk satu formulir yang diisi secara periodik sesuai kebutuhan / penambahan / pengurangan / penggantian, yaitu nama dan gelar setiap DPJP, tanggal mulai dan akhir penanganan pasien, DPJP Utama nama dan gelar, tanggal mulai dan akhir sebagai DPJP Utama. Daftar Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) & Case Manager

25


ini bukan berfungsi sebagai daftar hadir. (Formulir Daftar DPJP, terlampir). 18. Rumah sakit yang terletak jauh dari kota besar, atau di daerah terpencil, penetapan kebijakan tentang asuhan medis yang sifatnya khusus agar dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan antara lain Komite Medis, Fakultas Kedokteran ybs bagi residen, Organisasi Profesi, IDI, Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Rumah Sakit Propinsi, Kolegium dsb. 19. Keterkaitan DPJP dengan Panduan Praktek Klinis / Alur Perjalanan Klinis / Clinical Pathway, setiap DPJP bertanggung jawab mengupayakan proses asuhan pasien (baik asuhan medis maupun asuhan keperawatan atau asuhan lainnya) yang diberikan kepada pasien patuh pada Panduan Praktek Klinis / Alur Perjalanan Klinis / Clinical Pathway yang telah ditetapkan oleh RS. Tingkat kepatuhan pada Panduan Praktek Klinis / Alur Perjalanan Klinis / Clinical Pathway ini akan menjadi objek Audit Klinis dan Audit Medis. 20. Apabila dokter tidak mematuhi Alur Perjalanan Klinis / Clinical Pathway/ Panduan Praktek Klinik maka harus memberi penjelasan tertulis dan dicatat di rekam medis.

26



BAB

X

SUPERVISI

1. Pada proses asuhan medis dimana dilaksanakan oleh DPJP yang dibantu oleh Staf Medis non DPJP, misalnya Residen (PPDS), Dokter Ruangan (DR) dsb, maka diperlukan supervisi klinis medis untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap asuhan pelayanan klinis yang dilaksanakan. Supervisi sangat diperlukan untuk memastikan asuhan pasien aman dan memastikan bahwa koordinasi dan kerjasama tim yang baik adalah pengalaman belajar bagi para profesional pemberi asuhan, bahwa pelayanan telah diberikan dengan cara yang efektif, dan juga untuk kepastian hukum bagi pemegang kewenangaklinisnya. 2. Diperlukan tingkat pengawasan yang konsisten dengan tingkat pelatihan dan tingkat kompetensi para staf medis yang membantu asuhan medis. 3. Seluruh staf medis yang terlibat dalam asuhan medis memahami proses supervisi klinis: siapa supervisor dan frekuensi supervisinya termasuk penandatanganan harian dari semua catatan dan perintah, penandatanganan rencana asuhan dan kemajuan catatan harian, atau membuat entri terpisah dalam catatan pasien. Demikian juga, jelas tentang bagaimana bukti pengawasan yang didokumentasikan, termasuk frekuensi dan lokasi dokumentasi. 4. Rumah sakit memiliki prosedur mengidentifikasi dan Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) & Case Manager

27

KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT

4. Rumah sakit memiliki prosedur mengidentifikasi dan memonitor proses supervisi klinis, klinis, monitoring dan memonitorkeseragaman keseragaman proses supervisi monitoring evaluasi pelayanan asuhan klinis . dan evaluasi pelayanan asuhan klinis . 5. Apabila dilaksanakan dengan baikbaik makamaka 5. Apabila supervisi supervisiklinis klinistidak tidak dilaksanakan dengan akan terjadinya kejadian yangyang tidaktidak akan menimbulkan menimbulkanpotensi potensiuntuk untuk terjadinya kejadian diharapkan, atau menurunnya mutu asuhan medis. diharapkan, atau menurunnya mutu asuhan medis. 6. Supervisi dan umpan balik yang dihasilkan penting untuk 6. Supervisi dan umpan balik yang dihasilkan penting untuk mengakuisisi dan mengembangkan keterampilan klinis dan mengakuisisi dan mengembangkan keterampilan klinis dan profesionalisme seluruh staf medis yang terlibat dalam asuhan profesionalisme seluruh staf medis yang terlibat dalam asuhan medis. Supervisi dilakukan secara bertahap meningkatkan medis. Supervisi dilakukan secara bertahap meningkatkan otoritas dan kemandirian, pengawasan dan umpan balik . otoritas dan kemandirian, pengawasan umpan balik. 7. Supervisi yang berlebihan dapatdan menghambat perkembangan 7. para Supervisi yang berlebihan dapat yang menghambat perkembangan staf untuk menjadi praktisi kompeten dalam disiplinpara staf untuk menjadi praktisi yang kompeten dalam disiplin mereka. mereka. 8. menetapkan kebijakan kebijakantentang tentangtingkatan tingkatan supervisi 8. RS harus harus menetapkan supervisi masing-masing masing-masingstaf stafmedis medisnon nonDPJP. DPJP. 9. Tingkatan Supervisi bagi PPDS dan 9. Tingkatan Supervisi bagi PPDS dan DR DR:: Supervisi Tinggi Untuk PPDS: Asesmen dari PPDS belum dianggap sahih  Proses keputusan Rencana Asuhan / Tindakan oleh DPJP





DPJP melakukan tindakan sendiri, PPDS memperhatikan,mem bantu pelaksanaan tindakan

Supervisi Moderat Tinggi Untuk PPDS:  Asesmen dari PPDS dianggap sahih, namun pertimbanganya (judgment) belum sahih  Proses keputusan Rencana Tindakan disupervisi oleh DPJP

Supervisi Moderat

Supervisi Rendah

Untuk PPDS:  Asesmen dari PPDS dianggap sahih, namun pertimbanganya (judgment) belum sahih  Proses keputusan Rencana Asuhan dilaporkan untuk persetujuan DPJP, sebelum tindakan, kecuali kasus gawat darurat

Untuk PPDS:  Asesmen dan pertimbangan dari PPDS dianggap sahih namun belum punya legitimasi  Proses keputusan Rencana oleh PPDS  PPDS melakukan tindakan, supervis DPJP melalui komunikasi per telpon,

Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)

28

29





Pencatatannya di rekam medis ttd DPJP dan PPDS

-


 PPDS melakukan tindakan, DPJP mensupervisi langsung (onsite)  Pencatatannya di rekam medis ttd PPDS dan DPJP

 PPDS melakukan tindakan, DPJP mensupervisi tidak langsung, sesudah tindakan, evaluasi laporan tindakan  Pencatatannya di rekam medis ttd PPDS dan DPJP

-

Untuk DR:  Proses Asesmen Pasien (IAR) : Pengumpulan Informasi, Analisis informasi, Penyusunan Rencana) dan Implementasinya dilakukan dengan komunikasi segera dengan DPJP  Pencatatannya di rekam medisttd DR, validasi oleh DPJP

 

melalui laporan per telpon, laporan tertulis di rekam medis dgn ttd DPJP Pencatatannya di rekam medis harus divalidasi Pada keadaan khusus, PPDS berada di tempat terpencil tanpa DPJP terkait, ttg proses validasi dibuat kebijakan khusus oleh RS.

Untuk DR:  Proses Asesmen Pasien (IAR) : Pengumpulan Informasi, Analisis informasi, Penyusunan Rencana) dan Implementasinya dilakukan dengan komunikasi dengan DPJP  Pencatatannya di rekam medis ttd DR, validasi oleh DPJP

Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) &Jawab Case Manager 30 Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Pelayanan (DPJP)

29


BAB

XI

CASE MANAGER / MANAJER PELAYANAN PASIEN

1. PERKEMBANGAN CASE MANAGER / CASE MANAGEMENT • Case manager dapat hadir di pelayanan kesehatan di komunitas, di rumah sakit, di perusahaan antara lain asuransi, perusahaan besar • Case Manager dari profesi perawat (Nurse CM), pekerja sosial, kemudian juga profesi kesehatan lainnya 2. RUANG LINGKUP • Kontinuitas Pelayanan Menjaga kontinuitas pelayanan dalam pola asuhan terintegrasi dan pelayanan berfokus pada pasien. • Koordinasi dan Kolaborasi MPP berkoordinasi dan kolaborasi dengan DPJP dan PPA lainnya, serta manajemen rumah sakit. • Hubungan dengan Pasien Penting bagi MPP untuk membangun dan memiliki relasi yang kondusif dengan pasien – keluarga agar proses pelayanan dapat memenuhi kebutuhan mereka. MPP merupakan “laison” pasien – keluarga dengan PPA, manajemen rumah sakit, pembayar • Skrining pasien Untuk penanganan pasien, MPP melakukan skrining pasien, kelompok : anak, usia lanjut, pasien dengan penyakit kronis, risiko tinggi, kasus kompleks dengan hasil asuhan yang tidak mudah. 30



3. KUALIFIKASI DAN PELATIHAN TAMBAHAN 1. Perawat dengan pendidikan ners atau Dokter (Umum) 2. Pengalaman minimal 3 – 5 tahun dalam pelayanan klinis di rumah sakit a. Dokter : sebagai dokter ruangan b. Perawat : sebagai kepala ruangan Pelatihan Tambahan 1. Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan klinis terkait dengan penyusunan dan penerapan SPO Pelayanan Kedokteran yang terdiri dari Panduan Praktik Klinis, Alur Klinis (Clinical Pathway), Algoritme, Protokol, Standing order. 2. Pelatihan Pelayanan Fokus pada Pasien / PCC 3. Pelatihan ttg perasuransian, jaminan kesehatan nasional, INA-CBG’s 4. Pelatihan ttg Perencanaan pulang (Discharge planning) untuk kontinuitas pelayanan 5. Pelatihan Manajemen Risiko 6. Pelatihan untuk meningkatkan soft skil ( pengetahuan aspek psiko-sosial, hubungan interpersonal, komunikasi, dsb) 4. FUNGSI – TUGAS CASE MANAGER / MPP Fungsi MPP a.l. adalah • Asesmen utilitas • Perencanaan • Fasilitasi dan Advokasi • Koordinasi Pelayanan • Evaluasi • Tindak Lanjut Pasca Discharge 1. Asesmen Utilitas : mampu mengakses semua informasi dan data untuk mengevaluasi manfaat/utilisasi, untuk kebutuhan Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) & Case Manager

31


manajemen pelayanan pasien 1.1. Melakukan asesmen diperluas dan lengkap terhadap pasien dan keluarga yang diperlukan pada saat admisi, termasuk asesmen psikososial-ekonomi lengkap 2. Perencanaan : menyusun rencana utk pelaksanaan manajemen pelayanan pasien. Perencanaan tsb mencerminkan kelayakan / kepatutan, mutu dan efektivitas biaya dari pengobatan klinis serta kebutuhan pasien, termasuk Discharge Planning 2.1. Perencanaan proses asuhan pasien (yang “personalized” / unik) selama rawat inap sampai kembali ke komunitas / rumah dengan outcome yang terbaik. 2.2. Rencana pemulangan (Discharge planning) pasien adalah salah satu fungsi manajemen pasien (case-management) 3. Fasilitasi dan Advokasi : fungsi ini mencakup interaksi antara MPP dan para anggota PPA, perwakilan pembayar, serta pasien / keluarga untuk menjaga kontinuitas pelayanan. Mewakili kepentingan pasien adalah inti dari peran MPP, namun peran ini juga menjangkau pemangku kepentingan lain. MPP melakukan advokasi untuk opsi pengobatan yang dapat diterima setelah berkonsultasi dengan DPJP, termasuk rencana pemulangan yang aman. 3.1. Memastikan bahwa pemeriksaan2 pasien adalah tepat dan perlu serta dilakukan dalam kerangka waktu yang sudah ditetapkan 3.2. Berkomunikasi dengan DPJP-PPA secara berkala selama rawat inap dan mengembangkan suatu hubungan kerja yang efektif. Membantu para DPJP untuk menjaga biaya dan hasil pasien yang diharapkan 3.3. Mempromosikan utilisasi sumber2 klinis agar efektif dan efisien 3.4. Menawarkan bentuk-bentuk asuhan alternatif kepada pasien sesuai kebutuhannya, baik karena pasien sudah mau dipulangkan atau membutuhkan asuhan jangka panjang yang rentan terhadap peraturan keuangan RS. 32



3.5. Memberikan advokasi kepada pasien, meningkatkan hubungan kolaboratif untuk memaksimalkan kemampuan pasien dan keluarga untuk membuat keputusan-keputusan medis. 3.6. Bekerja dengan para manajer rumah sakit dan para DPJP, memberikan advokasi atas-nama pasien untuk menentukan pelaksanaan layanan terbaik bagi pasien sambil mengkomunikasikan kepada pasien sarana bermutu yg tersedia. 3.7. Memberikan informasi klinis kepada para pembayar, mencarikan otorisasi asuhan yang perlu. 3.8. Membantu pasien dan keluarga mengembangkan suatu discharge plan, termasuk koordinasi dengan pelayanan medis di komunitas dan, bila perlu, admisi ke fasyankes asuhan pasca ranap, antara lain. pelayanan rehabilitasi, atau fasilitas perawatan-trampil. 4. Koordinasi Pelayanan : koordinasi pelayanan untuk kontinuitas pelayanan dan pemenuhan kebutuhan asuhan pasien. 4.1. Melakukan koordinasi dan integrasi pelayanan sosial / fungsi case-management ke dalam asuhan pasien, discharge planning, proses pemulangannya. 4.2. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan sosial kepada pasien, keluarga, dan orang2 lain yang penting untuk memampukan mereka menghadapi dampak penyakit terhadap fungsi keluarga pasien dan untuk memperoleh manfaat maksimum dari pelayanan kesehatannya. 5. Evaluasi : Evaluasi utilisasi pelayanan, pelaksanaan Clinical Pathway, termasuk evaluasi kendali mutu dan biaya. 5.1. Melakukan telaah utilisasi (utilization review), melalui tugas evaluasi Clinical Parthway. Telaah utilisasi mencakup mekanisme kendali biaya, dan ketepatan, kebutuhan dan mutu pelayanan kesehatan yang dimonitor oleh para pembayar dan provider. 5.2. Melaksanakan telaah atas utilisasi pelayanan secara tepat Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) & Case Manager

33


sejak admisi sampai discharge. Mengevaluasi kepuasan pasien dan mutu layanan yg diberikan. 5.3. Memantau length of stay. KOMISI AKREDITASI 6. Tindak Lanjut RUMAH PascaSAKIT Discharge : pemantauan dan tindak lanjut menjaga kontinuitas pelayanan. 6. Tindak Lanjut Pasca Discharge : pemantauan dan tindak lanjut 6.1. Tindak lanjut, pemantauan, pelayanan dan asuhan pasca menjaga kontinuitas pelayanan. 6.1. Tindak lanjut, pemantauan, pelayanan dan asuhan pasca discharge discharge 6.2. Reimbursement 6.2. Reimbursement Case Manager / MPP Manajer Pelayanan Pasien

Perawat/ Bidan

Psikologi Klinis

DPJP

Pasien, Keluarga

Apoteker

Nurisionis/ Dietisien

Terapis Fisik

Penata Anestesi Lainnya Yan Kes / RS Lain

Dokter Keluarga

34

Case Manager MPP Asuransi Perusahaan/ Employer

BPJS

Yan Keuangan/ Billing

Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) 35 Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) & Case Manager


5. TATA LAKSANA • MPP melakukan skrining pasien yang membutuhkan manajemen pelayanan pasien, pada waktu admisi, atau bila dibutuhkan pada waktu di ruang rawat inap, berdasarkan pasien yang meliputi : 1. Risiko tinggi 2. Biaya tinggi 3. Potensi komplain tinggi 4. Kasus dengan penyakit kronis 5. Kemungkinan sistem pembiayaan yang komplek 6. Kasus yang melebihi rata-rata lama dirawat 7. Kasus yang diidentifikasi rencana pemulangannya penting atau yang membutuhkan kontinuitas pelayanan 8. Kasus kompleks / rumit • Setelah pasien ditentukan sebagai klien MPP, maka penanganan pasien dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi pada butir 4 tsb diatas.


35


BAB

XI

PENUTUP

Untuk dapat memenuhi standar akreditasi rumah sakit versi 2012, maka rumah sakit memerlukan regulasi yang adekuat tentang DPJP dalam pelaksanaan asuhan medis, dan panduan ini merupakan acuan utama bagi rumah sakit. Diperlukan pengaturan yang spesifik untuk setiap rumah sakit karena keunikan budaya, situasi dan kondisi setiap rumah sakit, termasuk juga keunikan budaya tenaga medis. Regulasi harus mencerminkan pengelolaan risiko klinis dan pelayanan berfokus kepada pasien (patient centered care). Regulasi tsb diatas agar dapat diterapkan oleh para pemberi asuhan, termasuk DPJP, sehingga terwujud asuhan pasien yang bermutu dan aman.

36




Lampiran :

Lampiran :

Beberapa formulir terkait DPJP Beberapa formulir terkait DPJP Contoh Form DPJP Untuk setiap Pasien (Std APK 2.1.) Diagnosa

DPJP Nama

Tgl Mulai

DMT2

Dr A SpPD

1/2/14

Sinusitis

Dr B SpTHT

3/2/14

Ateroma

Dr C SpB

6/2/14

Stroke H

Dr D SpS

9/2/14

38

DPJP Utama Tgl Akhir

Ket

Nama

Tgl Mulai

Tgl Akhir

Dr A SpPD

3/2/14

10/2/14

Dr D SpS

10/2/14

12/2/14

Dr E SpAn, KIC

12-2-14

8/2/14

(Masuk ICU 122-14)



37



Contoh CPPT Ruangan : ….. CATATAN PERKEMBANGAN PASIEN TERINTEGRASI

Tanggal Profesional - Jam Pemberi Asuhan

HASIL ASESMEN – IAR

INSTRUKSI PPA

VERIFIKASI DPJP

PENATALAKSANAAN PASIEN

TERMASUK PASCA BEDAH

(Tulis Nama, beri Paraf, Tgl, Jam)

(Tulis dengan format SOAP/ADIME, disertai Sasaran. Tulis Nama, beri Paraf pada akhir catatan)

2/2/2015 Jm 8.00

2/2/2015 Jm 8.30

Perawat

Dokter

S : Nyeri akut lutut kiri sejak 1-2 jam O : skala nyeri NRS: 7 TD 165/90, N 115/m, Frek Nafas : 30/m A : Nyeri akut arthritis gout P : Mengatasi nyeri dalam 2 jam dgn target VAS <4 Paraf.. S : Nyeri lutut kiri akut sejak pagi O : Lutut kiri agak merah, nyeri tekan, skala NRS 7-8, hangat pd palpasi. A : Gouty Arthritis - flare Genu Sinistra P : inj steroid xx mg , tab colchicine 2 X 0,6 mg/hari. Paraf …

(Instruksi ditulis dengan rinci dan jelas)

(DPJP harus membaca/mereview seluruh Rencana Asuhan)

- Monitoring nyeri tiap 30’ - Lapor DPJP - Kolaborasi pemberian anti inlamasi & analgesic

*Lapor 2 jam lagi skala nyeri *Foto Ro Lutut hari ini bila nyeri mereda/toleransi cukup

Dst….

38


39



KEPUSTAKAAN

1. Permenkes no 1691/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit 2. UU no 44/2009 tentang Rumah Sakit 3. UU No 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran 4. Perkonsil no 11/2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia 5. Perkonsil no 48/2010 tentang Kewenangan Tambahan Dokter Dokter Gigi 6. Permenkes no 1438/2010 Standar Pelayanan Kedokteran 7. Manual Komunikasi Efektif, KKI, 2006 8. KepKonsil no 18/2006 Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik di Indonesia 9. KepKonsil no 19/2006 Kemitraan Dalam Hubungan Dokter – Pasien 10. Kode Etik Kedokteran Indonesia, 2012 11. SK PB IDI no 111/2013 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia 12. Johnson, B et al. : Partnering with Patients and Families to Design a Patient and Family-Centered Health Care System, Institute for Family-Centered Care 2008


39


13. Mullahy, C.M. : The Case Manager’s Hanbook, 5th ed. Jones & Bartlett Learning, 2014 14. Zander, K : Hospital Case Management Models. HC Pro, 2008 15. Accredited Case Manager, Candidate Handbook : American Case Management Association, 2012 16. Cesta, T and Cunningham, B : Core Skills for Hospital Case Managers. HC Pro, 2009. 17. Interprofessional Education Collaborative Expert Panel : Core competencies for interprofessional collaborative practice. 18. Report of an expert panel. Washington, D.C.: Interprofessional Education Collaborative, 2011.

40




41

337993653-Buku-Dpjp-Oke-Mei-15.pdf

Recommend Documents