Contoh Soal dan Jawaban Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Berikut adalah contoh soal beserta jawaban dan pembahasannya yang saya kumpulkan dari berbagai sumber.. hehe *jika ada kesalahan mohon koreksinya, saya juga sedang belajar...semoga bisa lolos, dan jadi PNS yang baik ehehehe :)
Pancasila 1. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam... Pembukaan UUD 1945 2. Tata cara mengucapkan Pancasila pada upacara-upacara resmi ditetapkan pada...TAP MPR No.I/MPR/1983 3. Pancasila sebagai Dasar Negara kita tedapat dalam pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal...18 Agustus 1945 UUD 1945 1. UUD 45 dirancang oleh suatu badan yang dibentuk oleh bala tentara jepang pada tahun 1945 yaitu BPUPKI 2. kondisi dinamik suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional, disebut dengan ketahanan nasional 3. tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 45 4. sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 pada hakekatnya merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yang kekuasaan dan tanggung jawabnya ada pada Presiden 5. kekuasaan kehakiman menurut UUD 45 Amandemen tercantum pada Pasal 24 6. kekuasaan kehakiman menurut UUD 45 Amandemen adalah Mahkamah Agung 7. yang dimaksud undang-undang dasar menurut UUD 45 adalah konvensi 8. UUD 45 telah di amandemen 4 kali 9. UUD 45 pasal 26 (1), warga negara adalah o
yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara
10. pasal yang tidak pernah diamandemen adalah pasal 35 mengenai bendera negara 11. Badan Pom dipimpin oleh kepala (sumber http://jdih.pom.go.id/showpdf.php?u=146)
12. DPD bersidang minimal berapa kali dalam setahun? sekali dalam setahun (pasal 22c ayat 3) 13. indonesia bergaul dengan bangsa-bangsa diseluruh dunia atas dasar persamaan martabat dan derajat merupakan penerapan pancasila sila ke 2 (kemanusiaan yang adil dan beradab) 14. Bunyi Alinea Pertama UUD o
bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1. kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom diatur dalam PP No.25 Tahun 2000 2. Menurut seorang ahli, James R. Anderson(1978) yang dimaksud dengan perilaku dari sejumlah aktor pemain kelompok instansi pemerintah atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu adalah kebijakan 3. Langkah kebijakan energi yang dilakukan dengan meningkatkan efisiensi pemakaian energi dengan mengembangkan dan memanfaatkan teknologi hemat energi baik di sisi hulu meupun di sisi hilir yaitu konversi 4. Siapa yang menyusun PROPENAS? Presiden dan DPR 5. Kebijakan Pemerintah sehubungan dengan upaya privatisasi BUMN pada saat ini apabila dikaji secara mendalam dapat dipahami bahwa tujuan utamanya adalah mewujudkan efisiensi birokrasi 6. Pergerakan Budi Utomo sebagai tonggak awal sejarah perjuangan nasional didirikan pada 20 mei 1908 7. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam hal ihwal kegentingan memaksa adalah Perpu 8. Menurut UU nomor 22 tahun 1999 diantara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan adalah Pertahanan 9. jumlah anggota komisi yudisial adalah 7 orang 10. desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan apirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 11. prinsip otonomi ? 1. Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah.
2. Bertanggungjawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air. 3. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju. 12. Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (pilihan ganda yg lain -> lembaga negara, kedaulatan rakyat, MPR) 13. Pemerintah berdasar atas sistim konstitusi(hukum dasar), tidak bersifat absolutisme, yang dimaksud absolutisme adalah kekuasaan yang tidak terbatas 14. presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawahnya MPR 15. presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi, sehingga menjalankan roda pemerintahan dengan cara consentration of power and responsibility upon the president. apa yang dimaksud istilah diatas dalam menjalankan pemerintahan negara kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden 16. meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab terhadap DPR, ia bukan diktator. artinya kekuasaan tidak tak terbatas 17. presiden ialah kepala kekuasaan executif dalam negara. untuk itu presiden memiliki pouvoir reglementair. apa maksudnya kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah 18. kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah 19. Prof L J Van Apeldoommenyatakan bahwa dalam istilah negara terkandung berbagai pengertian, antara lain penguasa, yang menyatakan lembaga-lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan dalam arti luas 20. Bentuk Negara monarki konstitusional lahir dari perjanjian masyarakat berdarkan pikiran yang dilontarkan John Locke 21. Rakyat sebagai salah satu unsur dari negara pada hakikatnya adalah sekumpulan orang yg menurut hukum menjadi warga negara
