PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN JALAN GAJAH MADA NO 101 TELEPON/FAXIMILE BATAUGA
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) STUDI KELAYAKAN LOKASI TPA A.
Latar Belakang
Sampah sebagai hasil samping dari berbagai aktifitas/ kegiatan dalam kehidupan manusia maupun sebagai hasil dari suatu proses alamiah, yang sering menimbulkan permasalahan serius diberbagai wilayah di dunia. Permasalahan sampah di berbagai perkotaan tidak saja mengancam aspek keindahan dan kebersihan kota tersebut, namun lebih jauh akan memberikan dampak negative bagi kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat apabila tidak ditangani secara baik. Pada suatu perubahan pembangunan suatu wilayah tentuakan menimbulkan dampak bagi wilayah tersebut. Dengan bertambahnya populasi penduduk suatu wilayah maka, sudah tentu akan menghasilkan produk-produk sampah yang memangharus dihadapi oleh wilayah tersebut. Oleh sebab itu maka, produk sampah yang dihasilkan oleh masyarakat mestinya harus ditangani dengan baik agar tidak menimbulkan masalah diatas masalah. Permasalahan tentang sampah sudah sangat sering terjadi di berbagai wilayah. Pengelolaan sampah yang kurang baik dan terbatasnya tempat pembuangan sampah menjadi salah satu factor penyebabnya. Semakin bertambahnya jumlah
penduduk penduduk
yang tidak
diimbangi diimbangi
dengan penambahan penambahan
jumlah
tempat
pembuangan akan menyebabkan masalah lingkungan. Dalam proses penanganan persampahan terdapat tahapan yang akan dilalui yaitu dari rumah tangga, tempat pembuangan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA). Permasalahan yang kerap terjadi adalah lokasi penempatan keberadaan TPA yang sesuai dengan standar yang berlaku, pengelolaan secara berkelanjutan dan keseimbangan lingkungan.
Kabupaten Buton Selatan berada di
Provinsi Sulawesi Tenggara, hasil
pemekaran dari Kabupaten Buton pada pertengahan tahun 2014 menjelang akhir kepengurusan DPR RI periode 2009-2014. Sebagai wilayah yang baru, maka Kabupaten Buton Selatan harus memiliki infrastruktur yang mendukung kebutuhan masyarakat. Salah satu infrastruktur yang memiliki peranan sangat penting adalah Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Hal ini disebabkan karena setiap penduduk akan menghasilkan sampah sebanyak 2,5 liter/ hari sehingga diperlukan penanganan yang cepat dan baik terkait dengan persampahan. Berdasarkan pertimbangan yang telah dipaparkan diatas maka diperlukan uji kelayakan atau Feasibility Study untuk wilayah yang akan dijadikan Tempat Pembuangan Akhir di Kabupaten Buton Selatan. Hal ini kemudian diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih signifikan baik dalam kelayakan wilayah terhadap keberadaan tempat pembuangan akhir sampah maupun keseimbangan lingkungan pada wilayah tersebut.
B.
Maksud danTujuan
Dalam melakukan uji kelayakan atau Feasibility Study Tempat Pembuangan Akhir Kabupaten Buton Selatan adalah dengan maksud untuk dapat menguji tingkat kelayakan wilayah untuk keberadaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kabupaten Buton Selatan. Tujuan dari diadakannya uji kelayakan atau Feasibility Study secara prinsip adalah:
Menguji tingkat kelayakan lokasi keberadaan Rencana Tempat Pembuangan Akhir Kabupaten Buton Selatan ditinjau dari karakteristik fisik wilayah, keseimbangan lingkungan.
Melakukan kajian dalam memperhitungkan tingkat volume sampah yang dihasilkan di Kabupaten Buton Selatan.
Merumuskan langkah dan stratategi dalam perencanaan Tempat Pembuangan Akhir secara berkelanjutan
Melakukan perhitungan biaya operasional dan investasi terhadap perencanaan tempat pembuangan akhir.
C.
Landasan Hukum
Penyusunan uji kelayakan atau Feasibility Study terhadap Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kabupaten Buton Selatan berorientasi pada ketentuan hukum yang berlaku. Adapun landasan hukum yang menjadi pedoman adalah:
Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;
Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah;
Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;
Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum
nomor
640/
kpts/
1986
tentang
Perencanaan Tata Ruang Kota;
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
SNI nomor 03-3241-1994 tentang Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah;
SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbunan dan Komposisi Sampah Perkotaan;
D.
Rencana Tata Ruang yang berlaku.
Output
Kegiatan Penyusunan uji kelayakan atau Feasibility Study ini berupa dokumen yang menunjukkan tingkat kelayakan Tempat Pembuangan Akhir di Kabupaten Buton Selatan yang ditinjau dari karakteristik fisik wilayah, sosial, ekonomi, lingkungan dan pembiayaan.
E.
Outcome Outcome yang diperoleh atas tersusunnya uji kelayakan atau Feasibility Study
Tempat Pembuangan Akhir Kabupaten Buton Selatan, bagi pemerintah adalah: a. Sebagai pedoman dalam melakukan perencanaan lebih lanjut terkait dengan Perencanaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kabupaten Buton Selatan. F.
SumberPendanaan
1. Pekerjaan ini memiliki sumber dana yang berasaldari APBD Daerah 2. Untuk pelaksanaan pekerjaan Uji Kelayakan atau Feasibility Study Tempat Pembuangan Akhir Kabupaten Buton Selatan memiliki anggaran sebesar Rp 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah). 3. Tata cara biaya pekerjaan konsultan perencanaakan diatur secara kontraktual setelah tahapan proses pengadaan konsultan perencana sesuai dengan peraturan yang berlaku. G. LingkupPekerjaan 1.
Lingkup Wilayah
Lingkup Wilayah uji kelayakan atau Feasibility Study Tempat Pembuangan Akhir berada di Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. 2.
Lingkup Substansi
Lingkup Substansi berisikan tentang pengkajian uji kelayakan atau Feasibility Study Tempat Pembuangan akhir yang terkait dengan: a. Tahap persiapan
Kompilasi Data Primer (Observasi Lapangan dan Potensi yang ada)
Kompilasi
Data
Sekunder
(Standardan
literature) b. Tahap AnalisisSituasi
Karakteristik Fisik Wilayah Kebijakan atau peraturan yang berlaku Teknologi Demografi Sosial Budaya Lingkungan
Ketentuan
serta
sasaran,
c. Tahap Analisis Tingkat Permintaan
Kajian Timbulan dan Karakteristik Sampah
Kajian Teknologi dan Sumber daya Setempat
Keterjangkauan Pengoperasian dan Pemeliharaan
Aksesbilitas Penjangkauan Lokasi
d. Tahap Analisis Kebutuhan
Teknik Operasional
Kebutuhan Lahan
Kebutuhan air dan energy
Kebutuhan sarana dan prasarana
Gambaran umum pengoperasian dan pemeliharaan
Masalayan system
Sumber Daya Manusia
Organisasi dan UraianTugas
e. Tahap Analisis Keuangan
Rencana Investasi dan Sumber Dana
Proyeksi Pembiayaan dan Pemeliharaan
Biaya Operasional
Perkiraan Pendapatan
f. Kesimpulan dan Rekomendasi Kelayakan
H.
Tanggung Jawab Konsultan
Secara umum tanggung jawab konsultan adalah sebagai berikut: 1. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standard hasil karya perencanaan yang berlaku mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 2. Hasil karya perencana yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasanbatasan yang telah diberikan oleh penyedia jasa dan memenuhi TOR.
3. Hasil karya perencana yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standard dan pedoman teknis yang telah diterapkan khususnya mengenai Tempat Pembuangan Akhir (TPA). I.
Jangka Waktu Pelaksanaan
Jangka waktu pelaksanaan penyusunan uji kelayakan atau Feasibility Study Tempat Pembuangan Akhir Kabupaten Buton Selatan selama 3 (Tiga) bulan atau 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak terbitnya SPMK. J.
Tenaga Ahli
Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Pihak konsultan harus menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi konsultan untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam TOR ini yang bersertifikasi. 1. Ketua Tim (Team Leader)
Sarjana (S1) Teknik Pengembangan Wilayah Kota, lulusan Universitas/ Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi.
Memiliki NPWP & Sertifikat Keahlian (SKA) dari LPJK.
Berpengalaman sebagai Koordinator Perencanaan Wilayah minimal 5 tahun.
2. Ahli Tata Perkotaan (Planologi)
Sarjana (S1) Teknik Planologi lulusan Universitas / Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi.
Memiliki NPWP & Sertifikat Keahlian (SKA) dari LPJK.
Berpengalaman dalam bidang Perencanaan Penataan Kawasan minimal 4 tahun.
3. Ahli Sipil
Sarjana (S1) Teknik Sipil lulusan Universitas / Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi.
Memiliki NPWP & Sertifikat Keahlian (SKA) dari LPJK.
Berpengalaman minimal 4 tahun.
4. Ahli Arsitektur
Sarjana (S1) Teknik Arsitektur lulusan Universitas / Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi.
Memiliki NPWP & Sertifikat Keahlian (SKA) dari LPJK.
Berpengalaman minimal 4 tahun.
5. Ahli Lingkungan
Sarjana (S1) Teknik Lingkungan lulusan Universitas / Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi.
Memiliki NPWP & Sertifikat Keahlian (SKA) dari LPJK.
Berpengalaman minimal 4 tahun.
6. Ahli Ekonomi
Sarjana (S1) Ilmu Ekonomi lulusan Universitas / Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi.
Memiliki NPWP dan sertifikat keahlian (SKA)
Berpengalaman dalam melakukan analisis estimasi biaya minimal 4 tahun
Sedangkan tenaga teknisi / pendukung lapangan dan lain-lain :
Tenaga Administrasi
Juru gambar/ Cad Operator
Surveyor
Operator Computer/ Typist
Daftar Kualifikasi Tenaga Ahli No.
Posisi
Jumlah Orang
Jumlah Bulan
1 2 3 4
Kebutuhan Personil Team Leader Ahli Planologi Ahli Sipil Ahli Arsitektur
1 1 1 1
3 3 3 3
5 6
Ahli Lingkungan Ahli Ekonomi
1 1
3 3
7
Tenaga Administrasi
1
3
8
Juru Gambar/ Cad Operator
1
3
9 10 11
Estimator Engineering Surveyor Oprerator Komputer
1 2 1
3 3 3
K. Pelaporan
Pelaporan yang dihasilkan oleh konsultan perencanaan berdasarkan TOR ini adalah sebagai berikut: 1. Laporan Pendahuluan Studi pendahuluan yang berisikan metodologi pekerjaan, hasil studi lapangan dan studi literature. Laporan pendahuluan dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap dalam format A4/ F4. 2. Laporan Antara Laporan antara merupakan pengembangan laporan pendahuluan berupa analisa untuk memenuhi usulan pemecahan. Laporan Antara dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap dalam format A4/ F4. 3. Laporan Draft Akhir Laporan Draft Akhir merupakan pengembangan lebih lanjut dari laporan antara dan laporan sebelumnya dengan analisa yang lebih mengerucut kepada hasil rekomendasi.Laporan Draft Akhir dibuat sebanyak 10 (sepuluh) rangkap dalam format A4/F4. 4. Laporan Akhir Lapora Akhir berisi rekomendasi berdasarkan analisa-analisa dari laporan terdahulu. Laporan Akhir dibuat sebanyak 10 (sepuluh) rangkap dalam format A4/F4. 5. Gambar Peta Situasi/ Existing Condition, detail dan lain-lain dibuat 10 (sepuluh) rangkap dalam format A3. 6. Seluruh Dokumen Perencanaan dan Laporan juga diserahkan dalam bentuk Soft Copy yang disimpan dalam Hardisk Eksternal.
L. Penutup
Kerangka acuan kegiatan ini sudah diupayakan rinci. Namun demikian, demi sempurnanya hasil kegiatan ini maka dimungkinkan adanya perubahan-perubahan berdasarkan masukan dan hasil pembahasan pada saat proses pelaksanaannya. Semua perubahan yang bertujuan mendapatkan hasil yang terbaik akan dicatat sesuai kesepakatan pihak-pihak bersangkutan.
Batauga, 03 Mei 2016 PENGGUNA ANGGARAN, Dinas PU, Tata Ruang, Kebersihan dan Damkar Kabupaten Buton Selatan,
ttd Ir. Sunaryo Mulyo, ST, MT Nip. 19620714 199103 1 009
