BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Di setiap Negara tidak dapat lepas dari tindakan-tindakan melanggar hukum baik secara pidana maupun perdata. Namun yang menjadi keresahan masyarakat adalah maraknya tindakan pidana.Tindakan yang dapat mengganggu menggang gu kepentingan orang lain ini dapat terjadi kapan saja dan dimana dimana saja. Bahkan Bahkan tindak tindakan an ini dapat dapat
menghil menghilang angkan kan nyawa orang lain dan menganc mengancam am
stabilitas Negara. Beberapa tahun terakhir, Indonesia dikejutkan dengan maraknya kasus bom yang terjadi di restoran, hotel, bahkan kedutaan besar pun tak luput dari serangan bom. Hal ini dikategorikan sebagai kasus pidana terorisme dan mulai menjadi trademark bagi Indonesia sebagai Negara teroris. Dengan dalih menjalankan syariat Islam, terror demi terror dilakukan. Tragedi bom Bali I yang terjadi pada ! "ktober !##! di kecamatan $uta, Bali. Telah menewas menewaskan kan !!# orang orang dan menced mencedera erakan kan !#% orang orang lainny lainnyaa yang yang kebany kebanyakan akan merupak merupakan an orang asing. &eristiwa ini ini dianggap sebagai kasus pidana terorisme terorisme terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Beberapa warganegara asing yang tengah berlibur di Bali menjadi korban dari aksi ini, antara lain 'ustralia,Britania (aya, 'merika )erikat, *erman, )wedia, Belanda, &erancis, Denmark, )elandia Baru,)wiss, Brasil, $anada, serta beberapa Negara lainnya. Tindakan cepat segera diambil oleh kepolisian guna mengungkap sindikat yang ada di balik tragedi berdarah ini. Ditetapkan + pelaku utama, yakni Imam )amudra, 'mroi, dan 'li uron diikuti oleh anak buah mereka. Dengan Dengan adanya adanya kejadia kejadian n ini, ini, Indones Indonesia ia dirundu dirundung ng masala masalah h yang yang berat berat terkai terkaitt dengan dengan masalah keamanan. )ebagai dampaknya kecaman terus berdatangan dari negara- negara lainnya dengan mengeluarkan tra/el warning dan secara tegas melarang warganya untuk datang ke Indonesia.
1
"leh sebab itu, dalam makalah ini akan dianalisa mengenai Tragedi Bom Bali secara menyel menyeluruh uruh,, dengan dengan meniti menitikbe kberat ratkan kan pada pada pelaku pelaku bom Bali Bali yakni yakni Trio Trio Bom Bali, Bali, dengan dengan keputusan-keputusan akhir yang membawa mereka pada hukuman mati. Namun setelah di/onis hukuman hukuman mati masih terdapat terdapat permintaan permintaan terdakwa trio trio bom Bali untuk peninjauan peninjauan kembali terhadap eksekusi hukuman mati yang akan dijalankan terpidana.
1.2 Rumusan Masalah
0engapa 0$ menerima &$ 1&eninjauan $embali2 yang diajukan tim kuasa hukum Trio Bom Bali sehingga berpengaruh pada jangka waktu eksekusi mati yang harus dilaksanakan dan bagaimana pula keputusan akhirnya3
1.3 Tuuan Tuuan Penel!t!an Penel! t!an
)eperti yang telah dibahas pada latar belakang , bahwa tindakan pemboman yang terjadi di Indo Indones nesia ia khus khusus usny nyaa di Bali Bali pada pada tangg tanggal al ! "kto "ktobe berr !##! !##! yang yang tela telah h menew menewas askan kan masyarakat pribumi maupun wisatawan asing merupakan salah satu tindakan pidana , yang para terpidana terdiri dari 4 Imam )amudera , 'mroi , dan 'li uron yang telah dijatuhkan hukuman mati. mati. $emudian $emudian timbul enomena baru mengenai &$ 1&eninjauan 1&eninjauan $embali $embali 2 yang diajukan diajukan tim kuasa hukum terpidana Trio Bom Bali karena dianggap eksekusi mati yang berlaku di Indonesia bertentangan dengan 55 pasal !6 I ayat 55D %78. 'dapun tujuan dari kami dalam memilih topik ini , karena 4 -
5ntuk meninjau lebih lanjut apa alasan 0$ menerima peninjauan kembali 1&$2 yang diajukan diajukan oleh tim kuasa hukum trio Bom Bali sehingga sehingga berpengaruh berpengaruh pada jangka waktu eksekusi yang harus dilaksanakan3
-
5ntuk mengetahui keputusan akhir dari 0$ mengenai &$ yang diajukan oleh tim kuasa trio Bom Bali.
2
1." Man#aat Penel!t!an
.7. 'kademik 5ntuk memperkaya pengetahuan mengenai kasus hukum dalam hal ini mengenai kasus pidana Bom Bali I dimana menitikberatkan pada peninjauan kembali 1&$2 oleh 0$ mengenai tata cara eksekusi mati terpidana. .7.! &raktis 5ntuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai prosesi peninjauan kembali oleh 0$ mengenai tata cara eksekusi terpidana mati.
1.$ %!stemat!ka Penul!san
B'B I &9ND'H5:5'N Dalam bab pendahuluan ini, tim penulis akan membahas latar belakang dari kasus pidana Bom Bali I dengan sudut pandang ;&eninjauan $embali 0ahkamah $onstitusi terhadap 9ksekusi 0ati Bom Bali I <. )elain itu dijelaskan pula alasan dari tim penulis memilih topik ini dan manaat serta sistematika penulisan dari makalah ini, B'B II $9('N$' T9"(ITI) Dalam Bab II ini akan dijabarkan teori hukum pidana beserta 55 yang berkaitan dengan kasus pidana Bom Bali ini dengan teori-teori terkait lainnya. B'B III 'N':I)I) D'N &90B'H')'N Dalam Bab III ini akan dianalisa dan dibahas secara mendalam mengenai hal-hal berkaitan yang dapat menjawab daripada rumusan masalah yang telah dibentuk oleh tim penulis berdasarkan teori hukum pidana dan teori terkait lainnya.
3
B'B I= $9)I0&5:'N D'N )'('N &ada Bab ke- I= ini akan diulas kesimpulan dan saran di mana diharapkan dapat memberikan inormasi dan manaat bagi masyarakat. D'>T'( &5)T'$' :'0&I('N
4
BAB II &ERAN'&A TE(RITI%
2.1 HU&UM PIDANA
!.. &engertian Hukum &idana Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang
pelanggaran-pelanggaran dan
kejahatan-kejahatan terhadap ke)ent!ngan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu )en*er!taan atau s!ksaan +keistimewaan dan unsur yang terpenting dalam hukum pidana2. 'dapun yang termasuk dalam pengertian kepentingan umum ialah 4 . Badan dan peraturan perundangan Negara, seperti Negara, lembaga-lembaga Negara,pejabat Negara, pegawai negeri, 55 peraturan pemerintah dan sebagainya. !. $epentingan hukum tiap manusia yaitu 4 jiwa, raga?tubuh, kemerdekaan, kehormatan dan hak milik?harta benda.
&erbedaan antara pelanggaran dan kejahatan 4
-
&elanggaran adalah mengenai hal-hal kecil atau ringan yang diancam hukuman denda
-
$ejahatan ialah mengenai soal-soal yang besar
0enurut $5H& pasal # hukuman atau pidana terdiri atas 4 5
. &idana pokok 1utama2 4 a. &idana mati b. &idana penjara
&idana seumur hidup
&idana penjara selama waktu tertentu1setinggi-tingginya !# tahun dan sekurang-kurangnya tahun 2
c. &idana kurungan sekurang-kurangnya hari dan setinggi-tingginya tahun. d. &idana denda e. &idana tutupan !. &idana tambahan a. &encabutan hak-hak tertentu b. &erampasan 1penyitaan barang-barang tertentu2 c. &engumuman keputusan hakim.
!..! &embagian Hukum &idana Hukum pidana dapat dibagi sebagai berikut 4 . Hukum &idana "byekti 1*us &unale 2, yang dapat dibagi ke dalam 4 a.
Hukum &idana 0aterial 'dalah peraturan-peraturan yang menegaskan 4 1a2
&erbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum
1b2
)iapa yang dapat dihukum 6
1c2
Dengan hukuman apa menghukum seseorang.
Hukum &idana 0aterial membedakan adanya 4 1a2 Hukum &idana 5mum 1b2 Hukum &idana $husus b.
Hukum &idana >ormal 1 Hukum 'cara &idana2 'dalah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana merupakan pelaksanaan dari Hukum &idana 0aterial.
!. Hukum pidana subyekti 1*us &uniendi2 'dalah hak Negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan Hukum &idana "byekti +. Hukum pidana umum 'dalah Hukum &idana yang berlaku terhadap setiap penduduk1berlaku terhadap siapa pun juga di seluruh Indonesia2 kecuali anggota ketentaraan. 7. Hukum pidana khusus, 'dalah Hukum &idana yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu. Hukum &idana dibagi ke dalam 4
2.2
a.
Hukum pidana militer
b.
Hukum pidana pajak 1iscal2
MAH&AMAH &(N%TITU%I
7
)etelah reormasi, Negara $esatuan (epublik Indonesia memiliki satu lembaga tinggi Negara, yaitu 0ahkamah $onstitusi, tetapi disisi lain menghapuskan Dewan pertimbangan 'gung yang dianggap tidak eekti. 0ahkamah $onstitusi merupakan salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman disamping 0ahkamah 'gung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata 5saha Negara. 0ahkamah $onstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersiat inal untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara, yang kewenangannya diberikan 55D, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 0ahkamah $onstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat D&( mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden menurut 55D. 0ahkamah $onstitusi mempunyai % orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden yang diajukan masing-masing + orang yang masing-masing diajukan 0ahkamah 'gung, + orang diusulkan oleh Dewan &erwakilan (akyat, + orang diusulkan &residen.
2.3
PR(%EDUR DAN PR(%E% PEN,ELE%AIAN PER&ARA PENIN-AUAN &EMBALI +P&
8
!.+. &(")9D5( :angkah langkah yang harus dilakukan &emohon &eninjauan $embali 1&$24 . 0engajukan permohonan &$ kepada 0ahkamah 'gung secara tertulis atau lisan melalui &engadilan 'gama?0ahkamah )yar@iyah. !. &engajuan &$ dalam tenggang waktu 6# hari sesudah penetapan atau putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak di ketemukan bukti adanya kebohongan atau bukti baru, dan bila alasan pemohon &$ berdasarkan bukti baru 1No/um2 maka bukti baru tersebut di nyatakan di bawah sumpah dan di sahkan oleh pejabat yang berwenang 1&asal A% 55 No. 7 tahun %68, yang telah di ubah dengan 55 No. 8 tahun !##72. +. 0embayar biaya perkara &$ 1&asal # 55 No. 7 tahun %68, yang telah di ubah dengan 55 No. 78 tahun !##7, pasal 6% dan %# 55 No. tahun %6%2. 7. &anitera &engadilan tinggi tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori &$ kepada pihak lawan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 7 19mpat Belas2 hari. 8. &ihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori &$ dalam tenggang waktu +# 1Tiga &uluh2 hari setelah tanggal di terima salinan permohonan &$. A. &anitera &engadilan tingkat pertama mengirimkan berkas &$ ke 0ahkamah 'gung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu +# 1Tiga &uluh2 hari. . &anitera 0ahkamah 'gung menyampaikan salinan putusan &$ kep ada pengadilan 'gama?0ahkamah )yar@iyah. 6. &engadilan 'gama?0ahkamah )yar@iyah menyampaikan salinan putusan &$ kepada para pihak selambat-lambatnya dalam tenggang waktu +# 1tiga puluh2 hari. %. )etelah putusan di sampaikan kepada para pihak maka panitera 4 a. 5ntuk perkara cerai talak 4 . 0emberitahukan tentang penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil &emohon dan Termohon !. 0emberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 1Tujuh2 hari b. untuk perkara cerai gugat 4 9
. 0emberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 1Tujuh2 hari.
!.+.! &(")9) &9NC9:9)'I'N &9($'(' 4
. &ermohonan &$ di teliti kelengkapan berkasnya oleh 0ahkamah 'gung, kemudian dicatat dan di beri nomor register &$. !. 0ahkamah 'gung memberitahukan kepada &emohon dan Termohon &$ bahwa perkaranya telah di registerasi. +. $etua 0ahkamah 'gung menetapkan tim dan selanjutnya $etua tim menetapkan 0ajelis Hakim 'gung yang akan memeriksa perkara &$. 7. 0enyerahkan berkas perkara oleh asisten koordinator 1'skor2 kepada &enitera &engganti yang membantu menangani perkara tersebut. 8. &anitera &engganti mendistribusikan berkas perkara ke 0ajelis Hakim 'gung masing-masing 1&embaca ,! dan +2 untuk di beri pendapat. A. 0ajelis Hakim 'gung memutus perkara. . 0ahkamah 'gung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui &engadilan tingkat pertama yang menerima permohonan &$.
10
BAB III PEMBAHA%AN DAN ANALI%A
+. &90B'H')'N Tragedi Bom Bali terjadi tanggal ! "ktober !##! di jalan :egian, $uta, Bali telah menewaskan !#! orang dan mencederai !#% jiwa lainnya yang kebanyakan adalah turis asing yang tengah berlibur di Bali. 'ksi ini dikecam oleh banyak pihak sebagai aksi teroris terparah dalam sejarah Indonesia. $ewarganegaraan para korban antara lain adalah4 •
'ustralia 1662
•
Indonesia 1+62 kebanyakan Bali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Brasil 1!2
•
$anada1 !2
•
*epang 1!2
•
'rika )elatan 1!
•
$orea )elatan 1!2
•
9kuador 12
•
Cunani 12
•
Italia 12
•
&olandia 12
•
&ortugal 12
•
Taiwan 12
Britania (aya 1!A2 'merika )erikat 12 *erman 1A2 )wedia 182 Belanda172 &erancis 172 Denmark 1 +2 )elandia Baru 1+2 )wiss 1+2
11
Ditetapkan + tersangka utama dalam kasus ini, yaitu Imam )amudra, 'mroi, dan 'li uron beserta sekelompok anak buah yang mengatasnamakan )yariat Islam dalam aksi Bom ini.
+..
'mroi bin Nurhasyim 'mroi bin Nurhasyim ditangkap kepolisian pada tanggal No/ember !##! karena diduga terlibat dalam merencanakan aksi pemboman Bali dan berperan sebagai pengangkut bom. )idang perdana 'mroi berlangsung pada ! 0ei !##+ di edung Nari raha, Denpasar yang dipimpin oleh ketua majelis hakim &N Denpasar, I 0ade $arna. *aksa penuntut umum dalam dakwaan dibacakan 5rip Tri unawan mendakwa 'mroi melanggar )asal 1" / )asal 0 Per)u N/ 1 Tahun 22 / )asal 1 UU N/ 1$ Tahun 23 / )asal 1 Per)u N/ 2 Tahun 22 / )asal 1 UU N/ 10 Tahun 23 tentang Pemberantasan T!n*ak P!*ana Ter/r!sme . Ia juga
dipersalahkan melanggar )asal $$ aat 1 ke +1 &UHP , karena dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban secara massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. Dalam sidang yang dihadiri 0enkeh dan H'0 Cusril Iha 0enhendra ini, 'mroi didampingi enam penasihat hukumnya, yakni 0ahendradata, 0ade (ahman 0arasabessi, adar >aisal, 'hmad 0ihdan, >ahmi, dan Eirawan 'dnan. *aksa 5rip Tri unawan, dalam dakwaannya merinci secara detail bagaimana peran 'mroi dalam kasus bom Bali. &ada >ebruari !##!, telah mengikuti pertemuan di Bangkok Thailand bersama 'li uron, )ulkili, 0aruki, Ean 0in 0uhamad, dan Dr 'shari.
12
Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang operasi pengeboman terhadap kepentingan 'merika )erikat. 'li uron alias 0uklas dalam pertemuan itu bertindak sebagai orang yang dituakan. )elanjutnya terdakwa 'mroi ikut pertemuan di )urakarta. Dalam dakwaannya, *&5 juga menyebutkan bahwa 'mroi ikut pertemuan di 0asjid 'gung )urakarta, yang membahas rencana mengeboman $onsulat ') di Denpasar dan pembagian tugas. 'mroi, lanjut 5rip mendapat tugas menyiapkan bahan peledak,
sedangkan
Idris
mempersiapkan
transportasi
dan
Imam
)amudra
menyiapkan dana dan menentukan sasaran. &ada tanggal 'gustus !##+, hakim menyatakan 'mroi terbukti bersalah karena turut merencanakan dan berperan sebagai pengangkut bom dalam aksi bom Bali I dan ia dijatuhi hukuman mati. +..!
Imam )amudra alias 'bdul 'i 'bdul 'i alias Imam )amudra ditangkap pada tanggal ! No/ember !##! ketika hendak menyebrang ke )umatera melalui kapal eri. &olisi meyakini Imam )amudra berperan sebagai ;komandan lapangan< bom Bali I. Dalam persidangan pada tanggal ! *uni !##+, Imam )amudra juga dijerat pasal berlapis. &asal-pasal tersebut yakni primer )asal 1" / )asal 0 Per)u N/ 1 Tahun 22 / )asal 1 UU N/ 1$ Tahun 23 / )asal 1 Per)u N/ 2 Tahun 22 / )asal 1 UU N/ 10 Tahun 23 / )asal $$ aat +1 ke 1 &UHP.
)edangkan dakwaan subsider, jaksa menggunakan yakni )asal 0 Per)u N/ 1 Tahun 22 / )asal 1 UU N/ 1$ Tahun 23 / )asal 1 Per)u N/ 2 Tahun 22 / )asal 1 UU N/ 10 Tahun 23 / )asal $$ aat +1 ke 1 &UHP.
Dakwaan lebih subsidair akn! )asal 1$ / )asal 0 Per)u N/ 1 Tahun 22 / )asal 1 UU N/ 1$ Tahun 23 / )asal 1 Per)u N/ 2 Tahun 22 / )asal 1 UU N/ 10 Tahun 23. )edangkan dakwaan lebih subsidair akn! )asal 4 Per)u N/ 1 Tahun 22 / )asal 1 UU N/ 1$ Tahun 23 / )asal 1 Per)u N/ 2 Tahun 222
13
/ )asal 1 UU N/ 10 Tahun 23 / )asal $$ aat +1 ke 1 &UHP dengan ancaman
hukuman mati. )elain itu, Imam )amudra juga dijerat )asal 1 aat +1 UU Darurat N/ 12 tahun 14$1 / )asal $$ aat +1 ke 1 &UHP *an )asal 156 ke 1 *an 2 / )asal $$ aat +1 ke 1 / )asal 03 &UHP.
&ada tanggal # )eptember !##+, Imam )amudra dinyatakan bersalah mengatur pemboman dan dijatuhi hukuman mati.
+..+
'li uron alias 0uklas + Desember !##! 'li uron alias 0uklas alias Huda bin 'bdul HaF alias )owan ditangkap di $laten, *awa Tengah. 0uklas mulai diperiksa tim penyidik di &olda Bali, bersama-sama 'bdul 'is alias Imam )amudra dan 'mroi.Tim penyidik melimpahkan dua berkas atas tersangka 0uklas ke $ejaksaan Tinggi Bali. 0uklas diduga sebagai perencana dan pelaku, termasuk koordinator pelaksana di lapangan. Dia dituntut pasal A, , + huru a, 7 dan 8 &erpu Nomor Tahun !##! tentang &emberantasan Tindak, juncto &asal &erpu No !?!##! tentang &emberantasan Tindak &idana Terorisme pada &eristiwa &eledakan Bom di Bali dengan ancaman hukuman mati
&ada A *uni !##+, &ersidangan kasus 0uklas mulai digelar di 'ula edung Eanita Nari raha (enon, Denpasar. *aksa &enuntut 5mum &utu Indriati menuntut dengan dakwaan berlapis dalam &erpu Nomor Tahun !##! tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, yaitu sebagai perencana peledakan bom dan dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror dan korban jiwa serta kerusakan asilitas umum. Terdakwa juga terlibat pemuakatan jahat dan menyediakan dana untuk tindak pidana terorisme. 0uklas juga didakwa melanggar &asal 'yat 55 Darurat No !?%8 tentang senjata api dan bahan 14
peledak karena terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api tanpa iin, yaitu pistol jenis >N 5) 'rmy dan delapan butir peluru.
0ukhlas dituntut hukuman mati. *aksa &enuntut 5mum Indriyati menyatakan terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terlibat dalam peledakan bom ! "ktober !##!. Dia juga dinilai terlibat jaringan internasional *amaah Islamiyah kawasan 'sia Tenggara dan melanggar &asal A, 7, dan 8 &erpu 'ntiterorisme.
Un*ang7Un*ang N/. 28PNP%8140"
Berdasarkan 5ndang-5ndang No. !?&N&)?%A7 tentang Tata Gara &elaksanaan &idana 0ati yang dijatuhkan oleh &engadilan di :ingkungan &eradilan 5mum dan 0iliter pidana mati dilaksanakan dengan cara ditembak sampai mati. Dalam kondisi ini, tim $uasa hukum mengajukan kepada 0ahkamah 'gung untuk mengadakan peninjauan kembali terhadap 5ndang-undang No. !?&N&)?%A7 tentang Tata Gara &elaksanaan &idana 0ati. Hal ini dianggap melanggar 55D %78 &asal !6 ayat 12 dan &asal $5H& yakni siksaan yang menimbulkan rasa sakit bagi terpidana. Di dalam 5ndang-5ndang No. !?&N&)?%A7 tentang Tata Gara &elaksanaan &idana 0ati menyatakan bahwa hukuman yang berlaku di Indonesia adalah Hukuman Tembak. Dengan dalih menjalankan Hukum Islam, terpidana mati meminta dihukum secara pancung.'tas dasar itulah Tim &embela 0uslim 1T&02 selaku kuasa hukum ketiga terpidana mengajukan peninjauan kembali kepada 0ahkamah 'gung. Namun untuk &$ pertama ditolak. T&0 tetap bertahan dengan keputusannya mengajukan upaya &$ ke dua kepada 0ahkamah $onstitusi 10$2 dengan dasar yang sama mengajukan peninjauan terhadap 5ndang-undang No. !?&N&)?%A7.Dengan upaya ini T&0 juga berusaha melakukan penundaan terhadap waktu pelaksanaan eksekusi mati ketiga terpidana.
15
+.! 'N':I)' Habis sudah upaya hukum yang dilakukan ketiga terpidana mati Bom Bali untuk dieksekusi secara pancung. &ada akhirnya 0ahkamah $onstitusi 10$2 menolak &$ yang diajukan oleh tim kuasa hukum terpidana. 'tas putusan tersebut, terpidana mati bom Bali itu tetap akan dieksekusi dengan cara ditembak. Dalam sidang putusan
yang
dipimpin 0ahud 0.D. tersebut, 0$ menilai hal-hal yang diajukan pemohon mengenai pengujian tidak beralasan, sehingga harus ditolak. (asa sakit yang dialami terpidana mati merupakan konsekuensi logis yang melekat dalam pidana mati sebagai akibat pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana sesuai tata cara yang berlaku. $arena itu, eksekusi dengan ditembak tidak termasuk kategori penyiksaan terhadap diri terpidana mati,dengan dasar tersebut, seluruh permohonan pemohon, ditolak. )elain itu, penggunaan hak untuk tidak disiksa dalam pasal !6 I 55D %78 dinilai tidak tepat. Tidak ada satu pun cara yang menjamin tiadanya rasa sakit dalam eksekusi, bahkan semua mengandung risiko terjadinya ketidaktepatan dalam pelaksanaan yang menimbulkan rasa sakit. Namun, hal itu bukan penyiksaan sebagaimana dimaksud pasal !6 I 55D %78, sehingga 55 Nomor !?&nps?%A7 tentang Tata Gara &elaksanaan &idana 0ati yang dijatuhkan pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer tidak bertentangan dengan 55D %78. &asal angka 7 55 H'0 mengartikan, penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau pihak ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapa pun dan?atau pejabat publik. "leh karena itu, &$ yang diajukan ditolak karena dianggap tidak mempunyai dasar hukum yang jelas serta dianggap tidak melanggar pasal !6 ayat 55D %78. 16
)elain itu, 9ksekusi dengan tembak tetap dijalankan sesuai 5ndang-undang No. !? &N&)?%A7 tentang Tata Gara &idana 0ati. Hasilnya pada tanggal % No/ember !##% ketiga terpidana dieksekusi di Nusakambangan.
17
BAB I9 &E%IMPULAN DAN %ARAN
7. $9)I0&5:'N
Berdasarkan analisis dari kasus ini kami dapat mengambil kesimpulan ba hwa 4 . Hukum yang berlaku di Indonesia bersiat 5ni/ersal yakni berlaku bagi semua kalangan tanpa memandang )'(' !. Hukum yang berlaku luas di Indonesia adalah Hukum Negara Indonesia dan bukan Hukum )yariat Islam. +. $edudukan 0ahkamah $onstitusi di lembaga hukum Indonesia memiliki pengaruh yang kuat terhadap segala keputusan Hukum sehingga apapun yang menjadi keputusan 0$ tidak dapat diganggu gugat. Hal tersebut dialami oleh 'mroi Gs beserta kuasa Hukumnya. 0ereka menghormati semua keputusan 0$ walaupun tidak sepaham. 7. Tindakan pengajuan &$ dianggap sebagai usaha T&0 untuk mengulur waktu eksekusi walaupun mereka menyatakan tidak demikian. 8. >aktor yang melatarbelakangi penundaan eksekusi pidana mati terhadap kasus bom Bali Imam )amudra dipicu dari proses upaya-upaya hukum Terpidana. &enundaan eksekusi pidana mati terhadap Terpidana Imam )amudra alias 'bdul 'i tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia karena seorang Terpidana mati yang akan melaksanakan eksekusi, melalui proses upaya-upaya hukum sebagai penundaan pelaksanaan putusan pengadilan yang merupakan hak terpidana pada kasus yang mengakibatkan banyak korban ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan, A. 9ksekusi mati tetap berjalan sesuai dengan 5ndang-5ndang No. !?&N&)?%A7 yakni dengan tembak. . &ada waktu itu, pengajuan &$ masih diterima dan diproses oleh 0$ karena T&0 mengajukan sesuai prosedur tata cara pengajuan &$ yang disusun oleh 0$.
18
7.! )'('N
1.
0engingat kasus Bom Bali ini telah menewaskan ratusan orang, terlebih banyak orang asing yang menjadi sasaran utama dari peristiwa naas ini. Tak luput kita sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan bisa merasakan kehilangan anggota keluarga yang dicintai untuk memberikan simpati terhadap keluarga korban dari peristiwa itu. )alah satu
bentuk simpati terhadap keluarga yang
ditinggal akibat tragedi ! "ktober !##! tersebut, tidak lain dalam wujud konkret dengan perlu dibuatnya peraturan tentang penetapan waktu yang tegas dalam hal waktu menanti saatnya eksekusi mati terhadap terpidana. Ealaupun tidak ada jaminan bahwa dengan tereksekusinya para terpidana kasus bom bali ini dapat mengembalikan korban, setidaknya dengan ketepatan waktu dalam melaksanakan eksekusi mati ini dapat meringankan beban atau mengurangi perih dan duka bagi keluarga korban. 2.
&erlu adanya transparansi dan konsistensi penegak hukum di kalangan Hukum Indonesia.
LAMPIRAN 19
'mroi
Imam )amudra
'li uron
UU ang terka!t *engan kasus ter/r!sme
Hukuman Mat!
Pasal
T!n*ak P!*ana
&eterangan
Terorisme
0enggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersiat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek /ital yang strategis atau lingkungan hidup atau asilitas umum atau asilitas internasional. 0enggunakan bahan-bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikro-organisme, radioakti atau komponennya untuk melakukan terorisme. 0erencanakan dan?atau
Dalam RUU &UHP
!7!
!
!77
Terorisme menggunakan bahan bahan kimia
+
!7
&enggerakan,
20
7
!7%
Terorisme
8
!8#
&erluasan tindak pidana Terorisme
A
!8
Terorisme
&asal !6 'yat huru I berbunyi
dalam &asal !7! sampai dengan &asal !77, &asal !78, dan &asal !7A. )etiap orang di luar wilayah Negara (epublik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam &asal !7! sampai dengan &asal !77, &asal !78, dan &asal !7A. Dipidana karena terorisme setiap orang yang melaku-kan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam &asal !86 dengan pidana mati. &asal !86 adalah pasal tentang &erusakan &esawat 5dara yang 0engakibatkan 0atinya "rang atau Hancurnya &esawat. &ermuakatan jahat, persiapan, atau percobaan dan pembantuan melakukan terorisme sebagai dimaksud &asal !7!, &asal !7+ dan &asal !77 dan &asal !8# dipidana sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut.
;Hak untuk hidup,hak untuk tidak disiksa, hak
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun<
DA:TAR PU%TA&A
21
!##,$itab 5ndang-5ndang Hukum &idana. Cogyakarta 4 &ustaka Custisia
Tomasow, 0.'. !##8, Indonesian :egal )ystem. *akarta 4 :ondon )chool " &ublic (elations
)yaii, Inu $encana dan 'hari. !##8, )istem &olitik Indonesia. Bandung 4 (aika 'ditama
$ansil, dan Ghristin $ansil, % cetakan !!. &ancasila dan 5dang-5ndang Dasar %78. *akarta 4 &radnya &aramita
http4??batampos.co.id?5tama?5tama?0$Tolak&ancung'mroiGs.html
hukum.unsrat.ac.id?uu?uu;2)n)s;140".pd
22
