2.
Acuan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan bagi pemrakarsa di lapangan.
3.
Instrumen pengikat bagi pihak pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Dengan adanya pedoman ini, maka pengelolaan lingkungan dapat dilakukan dengan baik, lebih terarah, efektif dan efisien. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan perlu disusun sedemikian rupa, sehingga dapat: 1.
Langsung mengemukakan informasi penting setiap jenis rencana usaha atau kegiatan yang merupakan sifat khas proyek itu sendiri dan dapat menimbulkan dampak potensial terhadap lingkungannya
2.
Informasi komponen lingkungan yang terkena dampak.
3.
Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh pemrakarsa pada tahap prakonstruksi, konstruksi, maupun pasca konstruksi.
E.3.6
Rencana Usaha Atas Kegiatan dan Komponen Lingkungan
Menurut KEP-12/MENLH/3/94, sistematika Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan mencakup: 1.
Rencana Usaha atau Kegiatan
2.
Komponen Lingkungan
3.
Dampak-dampak Yang Akan Terjadi
4.
Upaya Pengelolaan Lingkungan
5.
Upaya Pemantauan Lingkungan
6.
Pelaporan
7.
Pernyataan Pelaksanaan
Pada bagian ini hanya akan diuraikan tentang Rencana Usaha atau Kegiatan dan Komponen Lingkungan. Dampak-dampak yang akan terjadi dan upaya Pengelolaan Lingkungan serta upaya Pemantauan Lingkungan akan diuraikan menurut komponen proyek pada bagian berikut. Pada bab terakhir akan diuraikan tentang Pelaporan dan Pernyataan Pelaksanaan.
E.3.7
Metodologi Penyusunan UKL UPL
Dalam melaksanakan
Pekerjaan“Perencanaan UKP-UPL/DPLH Pembangunan Sungai RPM di
Kec. Katingan Kuala (Dermaga Penggilingan Padi)” ini, langkah-langkah
yang
akan
dijadikan
panduan
dalam
Konsultan
menyusun
pelaksaan pekerjaan.
Langkah-langkah tersebut sesuai dengan Konsepsi Pendekatan yang telah diuraikan sebelumnya.Berikut adalah tata cara penyusunan UKL dan UPL sesuai dengan Permen LH No. 13 Tahun 2010. Penapisan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) perlu dilakukan mengingat besarnya rentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal, wajib memiliki UKL-UPL. Pasal 35 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pula bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL- UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL). Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan SPPL diatur dengan peraturan Menteri. Secara skematik, pembagian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar E-1. Skema Pembagian Amdal, UKL-UPL dan SPPL Skema tersebut di atas dalam pelaksanaannya berbeda-beda untuk setiap daerah sehingga menimbulkan perbedaan pembebanan tanggung jawab bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk daerah yang berbeda walaupun jenis usaha dan/atau kegiatannya adalah sama. Untuk menjamin bahwa UKL-UPL dilakukan secara tepat, maka perlu dilakukan
penapisan untuk menetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL. Adapun usaha dan/atau kegiatan di luar daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dapat langsung diperintahkan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai prosedur operasional standar (POS) yang tersedia bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, dan melengkapi diri dengan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL). Disamping itu, mekanisme perizinan telah berkembang ke arah lebih sempurna, sehingga dengan kondisi tersebut beban kajian lingkungan dapat didorong untuk dapat menjadi bagian langsung dari mekanisme penerbitan izin. UKL-UPL merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan penerbitan izin lingkungan, sehingga bagi usaha dan/atau kegiatan yang UKL-UPLnya ditolak maka pejabat pemberi izin wajib menolak penerbitan izin bagi usaha dan/atau kegiatan bersangkutan. UKL-UPL dinyatakan berlaku sepanjang usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong. Bagi UKL-UPL yang telah dinyatakan sesuai dengan isian formulir atau layak, maka UKL-UPL tersebut dinyatakan kadaluarsa apabila usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak rekomendasi atas UKL-UPL diterbitkan.
1) Langkah dan Kriteria Penapisan Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan UKL-UPL Penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dilakukan dengan langkah berikut: a)
Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal. i)
Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal, baik yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup atau keputusan bupati/walikota sesuai kaidah penetapan wajib amdal; Catatan: Bupati/walikota atau Gubernur atas pertimbangan ilmiah dapat menetapkan suatu jenis usaha dan/atau kegiatan menjadi wajib amdal atas pertimbangan daya dukung, daya tampung dan serta tipologi ekosistem setempat menjadi lebih ketat dari daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal dalam peraturan Menteri.
ii) Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak berlokasi di kawasan lindung; Catatan: Usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan dan/atau berlokasi di kawasan lindung wajib dilengkapi amdal. iii) Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak berlokasi di lokasi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana tata ruang kawasan setempat. Catatan: Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi tidak sesuai tata ruang wajib ditolak.
b)
Pastikan bahwa potensi dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan telah tersedia teknologi untuk menanggulangi dampak tersebut. Catatan : Jika tidak tersedia teknologi penanganan dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, maka kemungkinan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi amdal.
c)
Periksa peraturan yang ditetapkan oleh menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) tentang jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL untuk ditetapkan menjadi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL. Catatan: i)
Dalam hal menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) belum menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, maka lakukan penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL sebagaimana langkah keempat dan langkah kelima.
ii) Dalam hal menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) telah menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKLUPL tetapi tidak dilengkapi dengan skala/besaran, atau skala/besarannya ditentukan tetapi tidak ditentukan batas bawahnya, maka lakukan penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL sebagaimana langkah keempat dan langkah kelima. iii) Dalam hal terjadi perubahan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) tentang jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, maka ketentuan dalam langkah ketiga ini wajib mengikuti peraturan yang mengalami perubahan tersebut.
d)
Lakukan penapisan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut untuk memastikan bahwa dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut memerlukan UKLUPL atau SPPL dengan menjawab pertanyaan berikut:
Apakah Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Tersebut Akan Memberikan Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Dan Memerlukan UKL-UPL Berdasarkan Kriteria Berikut:
Ya/Tidak Jelaskan!
Jenis Kegiatan Skala/besaran/ukuran Kapasitas produksi Luasan lahan yang dimanfaatkan Limbah dan/atau cemaran dan/atau dampak lingkungan Teknologi yang tersedia dan/atau digunakan Jumlah komponen lingkungan hidup yang t erkena dampak Besaran investasi Terkonsentrasi atau tidaknya kegiatan Jumlah tenaga kerja Aspek sosial kegiatan kriteria tersebut, maka diindikasikan kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan UKLUPL. e)
Tetapkan jenis dan skala/besaran rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL). Catatan : Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL di luar jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL yang ditetapkan oleh menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND).
2) Manfaat UKL-UPL a)
Pada Pemerintah : i)
Sebagai alat pengambil keputusan tentang kelayakan lingkungan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
ii) Merupakan bahan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah
iii) Mencegah potensi SDA di sekitar lokasi proyek tidak rusak dan menjaga kelestarian LH. b)
Pada Masyarakat : i)
Dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya sehingga dapat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi.
ii) Mengetahui perubahan lingkungan yang akan terjadi dan manfaat serta kerugian akibat adanya suatu kegiatan. iii) Mengetahui hak dan kewajibannya di dalam hubungan dengan usaha dan/atau kegiatan di dalam menjaga dan mengelola kualitas lingkungan. c)
Pada Pemrakarsa : i)
Untuk mengetahui masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang.
ii) Sebagai bahan untuk analisis pengelolaan dan sasaran proyek. iii) Sebagai pedoman untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
E.4
METODOLOGI PENYUSUNAN UKL/UPL PEMBANGUNAN DERMAGA Berikut ini tahapan/langkah yang akan dilaksanakan oleh Konsultan dalam menyelesaikan Pekerjaan “Perencanaan UKP-UPL/DPLH Pembangunan Sungai RPM di Kec. Katingan Kuala
(Dermaga Penggilingan Padi) ” ini, yaitu : 1.
Tahap Persiapan : Persiapan,
2.
Tahap Survey : Survey Lapangan, Sampling Kualitas Air, Survey Sosial Ekonomi
3.
Tahap Analisa : Kajian terhadap Dokumen Perencanaan DED , Kajian Hasil Analisa Kualitas Air, Kajian Hasil Analisa Kualitas Udara, Kajian Hasil Survey Sosial Ekonomi, Penyusunan Dokumen UKL/UPL
4.
Tahap Akhir : Diskusi Laporan/Dokumen UKL UPL , Sosialisasi pada Masing-masing Lokasi Embung, Pembahasan di BLH Setempat
Untuk lebih jelasnya mengenai Metodologi ini dapat dilihat pada Gambar E1 berikut ini.
Start
Tahap Persiapan
Mobilisasi Personil
Mobilisasi Peralatan
Mobilisasi Bahan
Tenaga Ahli Tenaga Pendukung
Perlengkapan Kantor, Lapangan, Kendaraan
Bahan habis pakai kantor, lapangan
cek
cek
cek
Persiapan Administrasi
Survey Pendahuluan
Pengumpulan Data Awal/Literatur
Surat yang diperlukan
Orientasi lapangan, sosialisasi awal
DED masing2 embung, Rona awal
cek
cek
cek
Penyusunan Konsep Pendauhuluan
Uraian Pekerjaan, Metotologi, Rencana Kerja
cek
Diskusi Laporan Pendahuluan
Perbaikan Laporan Pendauhuluan
Perbaikan sesuai hasil diskusi
cek
A
Final Laporan Pendahuluan
A
Tahap Survey
Komponen Sosial Kemasyarakatan
Komponen Fisika Kimia Biologi
Sampling kualitas air
Kependudukan, Ekonomi, Keamanan, ketertiban, persepsi Kesehatan Masy
Sampling Kualitas udara, Kebisingan, Hidrologi, geologi
Kelas Mutu Air Kelas I – PP 82 Tahun 2001
cek
cek
cek
Tahap Analisis
Rona Lingkungan Awal
Analisis Dampak Lingkungan
Program UKL/UPL
Uji Kualitas udara, Uji Kebisingan, Uji Kualitas Air Hidrologi, Geologi, Sosial masy.
Tahap Pra Konstruksi, Konstruksi, Operasi, Pasca Operasi
Dampak penting, Program UKL/UPL, Lokasi UKL/UPL, Periode UKL/UPL
cek
cek
cek
Penyusunan Draft UKL/UPL Sosialisasi Masukan dan Persepsi Masyarakat
cek
Draft Dokumen UKL/UPL
Diskusi Draft Dokumen UKL/UPL
Perbaikan Laporan Pendauhuluan Perbaikan sesuai hasil diskusi
cek
Finish
Final Dokumen UKL/UPL
E.4.1
Tahap Persiapan
Persiapan merupakan tahap konsolidasi dari tim pelaksana dalam melaksanakan Pekerjaan “Perencanaan UKL-UPL/DPLH Pembangunan Dermaga Sungai
(Dermaga Penggilingan Padi)” ini, menyiapkan
RPM di Kec. Katingan Kuala
dan memobilisasi tenaga ahli dan staf
pendukung untuk memahami Kerangka Acuan Kerja (KAK), penyamaan menyiapkan dijadikan
dan
dasar
mengumpulkan pemikiran
data,
kegiatan
literatur,
pekerjaan
ini,
persepsi,
referensi/studi terdahulu serta
akan
menyiapkan keperluan
administrasi keuangan untuk pelaksanaan survey lapangan. Penyepakatan kembali terhadap maksud dan tujuan, serta ruang lingkup penugasan pada KAK dan catatan-catatan penjelasan pelelangan akan kami klarifikasikan terhadap rancangan pendekatan dan metodologi, mekanisme pelaksanaan, rencana kerja dan organisasi kerja yang telah kami kembangkan, yang selanjutnya bersama-sama dengan hasil penyusunan metoda survey dan format survey, serta hasil pengumpulan data sekunder berupa : Studistudi terdahulu yang berkaitan, permasalahan, potensi daerah studi, kajian terhadap harga satuan, penentuan lokasi sasaran dan alternatif proses pengolahan air limbah akan kami masukkan dalam penyusunan Laporan Pendahuluan. Pada tahapan ini juga akan dilakukan persiapan untuk pengumpulan data berupa Dokumen Perencanaan DED untuk Dermaga di Kec. Katingan Kaula tersebut. Selain itu dikumpulkan juga data dari Badan Pusat Statistik yang terbaru. Tahap Pengumpulan Data merupakan keadaan yang sangat penting karena merupakan landasan informasi yang akan digunakan pada tahapan pekerjaan selanjutnya. Data yang akurat
dan
lengkap
sangat
dibutuhkan
agar
hasil
perencanaan
dapat
dipertanggungjawabkan.
E.4.2
Tahap Survey
Setelah mendapatkan data sekunder, selanjutnya dilakukan survey lapangan untuk meninjau langsung lokasi perencanaan embung tersebut, serta mengecek apakah ada perubahan lokasi perencanaan. Selain itu juga dicek tentang status kepemilikan lahan yang akan dijadikan lokasi embung tersebut. Dalam survey lapangan ini juga dilakukan dilakukan pengambilan air/sampling kualitas air sungai yang nantinya akan menjadi sumber air baku embung yang direncanakan. Dilakukan juga pengambilan/sampling kualitas udara untuk mengetahui seperti apa kondisi udara di sekitar lokasi rencana pembangunan embung.
Analisa kualitas air dan udara akan dilakukan pada Laboratorium yang telah memiliki akreditasi. Sebagai acuan baku mutu yang akan digunakan adalah Kelas Mutu Air Kelas I – PP 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Kegiatan lain yang dilakukan dalam Tahap Survey ini adalah Survey Sosial Ekonomi. Tujuan dari Survey Sosial Ekonomi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang kegiatan yang akan dilaksanakan serta mengetahui juga sebesar apa manfaat untuk masyarakat serta keterlibatan masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan ini mulai dari pra konstruksi – konstruksi dan pasca konstruksi. Yang menjadi responden dalam Survey Sosial Eknomi ini adalah masyarakat yang akan menerima manfaat dari kegiatan, masyarakat yang terkena dampak (pembebasan lahan) dari kegiatan ini serta stake holder lainnya yang terkait dengan kegiatan ini.
E.4.3
Tahap Analisa
Dalam Tahap Analisa Pekerjaan “Perencanaan UKL-UPL/DPLH Pembangunan Dermaga
Sungai RPM di Kec. Katingan Kuala (Dermaga Penggilingan Padi)” ini, pertama-tama yang akan dianalisa adalah analisa terhadap Dokumen Perencanaan DED Embung. Dimana dari dokumen tersebut akan diperoleh beberapa informasi yang akan menjadi bagian dari Dokumen UKL/UPL, diantaranya: 1.
Rona Lingkungan Awal Pemeriksaan terhadap Rona Lingkungan Awal meliputi:
- Komponen Fisik Kimia, seperti iklim, kualitas udara dan kebisingan, fisiografi dan morfologi, geologi, hidrologi, tata ruang dan penggunaan lahan, serta keadaan tanah di lokasi pekerjaan
- Komponen Biologi, seperti flora darat, flora air, fauna darat, fauna air - Komponen Sosial, seperti kependudukan, ekonomi, kegiatan kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban, sikap dan persepsi masyarakat serta kesehatan masyarakat. 2.
Desain Teknis Embung
3.
Tahap Pelaksanaan Pekerjaan
4.
Dampak Lingkungan yang akan terjadi Dampak yang di tinjau yaitu pada komponen sosial ekomomi kemasyarakatan, komponen geo fisik kimia, komponen biologi dalam beberapa tahap proses berikut ini:
- Dampak pada tahap Pra Konstruksi - Dampak pada tahap Konstruksi
- Dampak pada tahap operasi - Dampak pada tahap Pasca-Operasi 5.
Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
6.
Pernyataan Pemrakarsa
Selanjutnya dilakukan kajian terhadap Hasil Analisa Kualitas Air dan Kualitas Udara. Dari analisa tersebut selanjutnya disusun Dokumen UKL/UPL
Pembangunan
Dermaga.
Dimana dalam hal ini akan ada 10 buah dokumen untuk masing-masing embung.
E.4.4
Tahap Akhir
Tahap Akhir dari Pekerjaan “Perencanaan UKL-UPL/DPLH Pembangunan Dermaga Sungai
RPM di Kec. Katingan Kuala (Dermaga Penggilingan Padi)”ini, terdiri dari diskusi dan sosialisasi. Adapun diskusi dilakukan baik di BWS Nusa Tenggara I sebagai pemilik pekerjaan, maupun di Badan Lingkungan Hidup setempat sebagai Institusi terkait dengan Dokumen UKL/UPL. Selain itu juga dilakukan sosialaisasi pada maisng-masing lokasi embung.
E.5 E.5.1
METODE STUDI Metode Pengumpulan dan Analisis Data
Metode studi yang digunakan dalam penyusunan dokumen UKL-UPL Pembangunan Dermaga di Kec. Katingan Kuala meliputi metode pengumpulan dan analisa data serta
metode pengambilan sampel untuk setiap parameter yang akan diukur untuk semua komponen lingkungan yang telah ditentukan. Penentuan metode studi yang digunakan mengacu pada Kerangka
Acuan
Kerja
dengan
beberapa
tambahan
untuk
lebih
menyempurnakan kualitas atau kedalaman studi ini. Data yang dikumpulkan dalam studi penyusunan dokumen UKL-UPL pembangunan Infrastruktur drainase meliputi data primer dan data sekunder yang dibutuhkan dalam melakukan analisa secara mendalam tentang semua dampak yang mungkin timbul dari setiap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Data primer dikumpulkan melalui pengukuran di lapangan secara langsung atau dengan pengambilan sampel pada lokasi yang dianggap representatif untuk selanjutnya dianalisa di laboratorium, pengamatan visual dan wawancara langsung/konsultasi publik/sosialisasi dengan masyarakat di wilayah studi. Sedangkan data sekunder dikumpulkan atau diperoleh dari dinas/instansi terkait maupun data-data dari hasil studi yang pernah dilakukan di daerah studi.
Semua data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh selanjutnya dianalisa dengan dua cara, yaitu : 1.
Metode analisa kuantitatif Metode analisa kuantitatif adalah suatu metode yang menganalisa data dari besarnya atau kuantitasnya.
2.
Metode analisa kualitatif Metode analisa kualitatif adalah suatu metode yang menganalisa data dari sifatnya.
Selanjutnya akan diuraikan metode studi untuk pengumpulan data, analisa data dan parameter apa saja yang harus diukur dalam setiap komponen lingkungan.
1) Komponen Fisik Kimia a)
Tata Ruang
- Parameter yang akan dikaji: Pada komponen tata ruang ini akan dikaji kondisi tata guna lahan dengan parameter berupa: - Jenis/fungsi dan pola penggunaan lahan - Arahan rencana pengembangan
- Metode pengumpulan data : Data tata guna lahan dapat berupa data primer dengan pengamatan visual dengan cara inventarisasi tata guna lahan. Disamping itu bisa juga berupa data sekunder yang diperoleh dari data Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang ada.
-
Metode analisa data Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji parameter tata guna lahan adalah dengan analisis peta dan analogi.
b)
Iklim
- Parameter yang akan dikaji: Data iklim yang akan dikaji adalah tipe iklim, suhu udara, curah hujan, intensitas matahari, kelembaban nisbi, tekanan udara, arah dan kecepatan angin.
- Metode pengumpulan data : Data iklim merupakan data sekunder yang bisa diperoleh dari stasiun metereologi (BMG) di sekitar lokasi kegiatan. Data iklim yang dikumpulkan dapat mencangkup rentang waktu 10 tahun terakhir.
-
Metode analisa data
Metode analisa data dengan metode trend series, metode analogi atau metode lain yang relevan seperti metode tabulasi.
c)
Hidrologi
- Parameter yang akan dikaji: Data iklim yang akan dikaji adalah tipe iklim, suhu udara, curah hujan, intensitas matahari, kelembaban nisbi, tekanan udara, arah dan kecepatan angin. Indikator hidrologi yang akan dikaji meliputi parameter fisik maupun kimia dari kualitas air permukaan dan air bawah tanah di daerah lokasi kegiatan dan sekitarnya.
Parameter yang akan ditinjau berdasarkan :
- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Kondisi perairan yang ada di sekitar lokasi. - Metode pengumpulan data : Metode pengambilan sampel/contoh air berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 37 Tahun 2003 tentang Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan.
- Metode analisa data Metode analisa data kualitas air berdasarkan :
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 37 Tahun 2003 tentang Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.
- Metode matematik d)
Kualitas Udara dan Kebisingan
- Parameter yang akan dikaji: Kualitas udara yang akan dikaji sangat tergantung pada kondisi geografis, topografi, klimatologi dan metereologi di daerah lokasi kegiatan dan rencana kegiatan yang berpotensi menurunkan kualitas udara di lokasi studi. Parameter kualitas udara yang berpotensi mengalami perubahan kualitas dengan adanya kegiatan proyek meliputi partikulat, karbon monoksida (CO), timbal (Pb), SOx, NOx. Sedangkan kebisingan dijadikan parameter yang akan dikaji karena dengan adanya kegiatan pembangunan jalan dan drainase akan menimbulkan perubahan tingkat kebisingan di lokasi studi. Atau parameter
yang akan ditinjau bisa berdasarkan Kondisi kualitas udara dan kebisingan di sekitar lokasi proyek.
- Metode pengumpulan data : Metode pengambilan sampel/contoh kualitas udara dan kebisingan dengan mengukur tinggi rendahnya tingkat kebisingan dengan alat pegukur suara.
- Metode analisa data Metode analisa data kualitas udara berdasarkan :
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 35/MenLH/10/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.
- Metode matematik e)
Fisiografi dan Geologi
- Parameter yang akan dikaji: Parameter yang akan dikaji pada indikator fisiografi dan geologi di sekitar lokasi kegiatan meliputi :
- Kondisi topografi - Geomorfologi dan jenis tanah - Metode pengumpulan data : Data topografi, geomorfologi dan jenis tanah dapat berupa data primer yang diperoleh dengan pengamatan di lapangan. Disamping itu bisa juga berupa data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait.
- Metode analisa data Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji parameter topografi, geomorfologi dan jenis tanah adalah dengan analisis grafis dan analogi oleh ahlinya.
2) Komponen Biologi a)
Keanekaragaman Flora
- Parameter yang akan dikaji: Parameter yang akan dikaji pada indikator keaneka ragaman flora atau vegetasi di sekitar lokasi kegiatan meliputi :
- populasi - jenis - sebaran jenis - manfaat/fungsi - Metode pengumpulan data :
Data keanekaragaman flora dapat berupa data primer yang diperoleh dengan pengamatan di lapangan. Disamping itu bisa juga berupa data sekunder yang diperoleh dari pihak-pihak yang mengetahui data tersebut.
- Metode analisa data Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji parameter-parameter dalam indikator keanekaragama adalah dengan analisis tabulasi dan deskriptif.
b)
Keanekaragaman Fauna
- Parameter yang akan dikaji: Parameter yang akan dikaji pada indikator keaneka ragaman fauna atau satwa di sekitar lokasi kegiatan meliputi :
- populasi - jenis - intensitas kasus - Metode pengumpulan data : Data keanekaragaman fauna dapat berupa data primer yang diperoleh dengan pengamatan di lapangan. Disamping itu bisa juga berupa data sekunder yang diperoleh dari pihak-pihak yang mengetahui data tersebut.
- Metode analisa data Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji parameter-parameter dalam indikator keanekaragaman adalah dengan analisis tabulasi dan deskriptif.
c)
Keanekaragaman Biota Air Sebagai indikator komponen keanekaragaman biota air adalah keanekaragaman plankton dan benthos.
- Parameter yang akan dikaji: Parameter yang akan dikaji pada indikator komponen keanekaragaman biota air atau satwa di sekitar lokasi kegiatan meliputi :
- jenis - keanekaragaman - kelimpahan individu - Metode pengumpulan data : Data indeks keanekaragaman plankton dan benthos berupa data primer yang diperoleh dengan pengambilan sampel di lapangan.
- Metode analisa data
Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji parameter-parameter dalam indikator keanekaragaman plankton dan benthos adalah dengan analisis matematik.
3) Komponen Sosial Ekonomi Budaya a)
Demografi/Kependudukan
- Parameter yang akan dikaji: Parameter yang akan dikaji pada indikator kependudukan meliputi :
- Jumlah penduduk - kepadatan - struktur umur - Metode pengumpulan data : Data kependudukan berupa data sekunder yang bisa diperoleh dari instansi yang terkait.
- Metode analisa data Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji parameter-parameter dalam indikator kependudukan adalah dengan analisis tabulasi dan deskriptif.
b)
Sosial Budaya
- Parameter yang akan dikaji: Parameter yang akan dikaji pada komponen sosial budaya di sekitar lokasi kegiatan meliputi :
- Jumlah pemeluk agama - Tingkat pendidikan - Persepsi dan sikap masyarakat - Tingkat keamanan dan ketertiban - Metode pengumpulan data : Data untuk parameter-parameter sosial budaya dapat berupa data primer yang diperoleh dengan survei dan wawancara. Disamping itu bisa juga berupa data sekunder yang diperoleh dari BPS atau kantor pemerintahan setempat.
- Metode analisa data Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji parameter-parameter dalam komponen sosial ekonomi adalah dengan analisis tabulasi, deskriptif, trend series maupun grafis.
c)
Sosial Ekonomi
- Parameter yang akan dikaji:
Parameter yang akan dikaji pada komponen sosial ekonomi di sekitar lokasi kegiatan meliputi :
- Komposisi lapangan pekerjaan - Jumlah dan jenis pusat kegiatan perekonomian - Metode pengumpulan data : Data untuk parameter-parameter sosial ekonomi dapat berupa data primer yang diperoleh dengan survei dan wawancara. Disamping itu bisa juga berupa data sekunder yang diperoleh dari BPS atau kantor pemerintahan setempat.
- Metode analisa data Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji parameter-parameter dalam komponen sosial budaya adalah dengan analisis tabulasi, deskriptif, trend series maupun grafis.
4) Komponen Kesehatan Masyarakat a)
Sanitasi Lingkungan
- Parameter yang akan dikaji: Parameter yang akan dikaji pada indikator sanitasi lingkungan di sekitar lokasi kegiatan meliputi :
- Sarana pembuangan sampah - Sarana penyediaan air bersih - Sarana pembuangan air limbah - Kondisi rumah tinggal - Luas dan lama genangan - Metode pengumpulan data : Data untuk parameter-parameter kesehatan lingkungan dapat berupa data primer yang diperoleh dengan survei dan wawancara. Disamping itu bisa juga berupa data sekunder yang diperoleh dari BPS atau kantor pemerintahan setempat.
- Metode analisa data Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji parameter-parameter dalam indikator kesehatan lingkungan adalah dengan analisis tabulasi dan deskriptif.
b)
Status Kesehatan
- Parameter yang akan dikaji: Parameter yang akan dikaji pada komponen statkesehatan lingkungan di sekitar lokasi kegiatan meliputi :
- Jenis penyakit yang pernah diderita
- Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan - Metode pengumpulan data : Data untuk parameter-parameter kesehatan lingkungan dapat berupa data primer yang diperoleh dengan survei dan wawancara. Disamping itu bisa juga berupa data sekunder yang diperoleh dari BPS atau dinas kesehatan setempat.
- Metode analisa data Metode analisa data yang bisa digunakan dalam mengkaji parameter-parameter dalam indikator kesehatan lingkungan adalah dengan analisis tabulasi, deskriptif, maupun trend series.
E.5.2
Metode Identifikasi Dampak
Dalam melakukan identifikasi dampak potensial, metode yang bisa dipakai atau dipilih antara lain : 1.
Metode teoritis, yaitu: ad-hoc, daftar uji, matriks, dan bagan alir.
2.
Melakukan observasi lapangan
3.
Mengadakan wawancara dengan pemuka masyarakat
4.
Mempelajari respon masyarakat terhadap rencana kegiatan
5.
Mempelajari peraturan yang berlaku
6.
Melakukan penelitian
7.
Mengadakan rapat dan lokakarya
E.5.3
Metode Identifikasi Dampak
Metode prakiraan dampak digunakan untuk memprakirakan besaran dampak dan tingkat kepentingan dampak. Untuk memprakirakan besarnya dampak, digunakan metode : 1.
Formal atau teoritis, yaitu metode perkiraan cepat, metode matematika, metode fisik, metode eksperimental.
2.
Informal, yaitu : penilaian para ahli dan analog
3.
Khusus untuk dampak sosial tersedia beberapa metode, yaitu : argument dengan analogi, studi lapangan masyarakat sejenis, Delphi, proses kelompok nominal, diskusi kelompok terfokus.
Sedangkan untuk memprakirakan tingkat kepentingan dampak digunakan Pedoman Penentuan Dampak Besar dan Penting.
E.5.4
Metode Evaluasi Dampak
Untuk mengevaluasi semua dampak yang terjadi dengan adanya kegiatan pembangunan Infrastruktur Embung digunakan metode evaluasi matriks antara daftar rencana kegiatan proyek dengan komponen lingkungan yang potensial menerima dampak dengan menentukan tingkat besaran dan pentingnya dampak.
E.6
PROGRAM KERJA
Berikut ini program kerja yang akan dilaksanakan oleh Konsultan dalam Pekerjaan “Perencanaan
UKL-UPL/DPLH Pembangunan Dermaga Sungai RPM di Kec. Katingan Kuala
(Dermaga Penggilingan Padi)”: 1.
Tahap Persiapan
- Mobilisasi Personil - Penyesuaian Metodologi dan Rencana Kerja - Koordinasi dengan Pemberi Tugas - Pengumpulan Data Awal - Penyiapan Format Pendataan - Penyiapan Kuesioner Survey Sosek 2.
Tahap Survey
- Pengamatan Kondisi Eksisting Lokasi Dermaga - Identifikasi Rona Lingkungan Awal - Sampling Kualitas Air - Sampling Kualitas Udara - Survey Sosial dan Ekonomi 3.
Tahap Analisa
- Analisa Dokumen DED Dermaga - Analisa Rona Lingkungan Awal - Analisa Hasil Laboratorium Kualitas Air - Analisa Hasil Laboratorium Kualitas Udara - Analisa Survey Sosial dan ekonomi - Penyusunan Dokumen UKL/UPL Dermaga (Konsep) 4.
Tahap Akhir
- Diskusi dengan Pihak BWS NTT 1 - Diskusi dengan BLH - Sosialisasi
