ANGGARAN DASAR PERSATUAN ORGANISASI MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2017/2018 BAB I NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN ALAT KELENGKAPAN Pasal 1 Nama Lembaga organisasi Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur selanjutnya disebut PERSATUAN ORGANISASI MAHASISWA Politeknik kesehatan Kemenenterian Kemenenterian Kesesehatan Kalimantan Timur, disingkat POM Poltekkes Kemenkes Kaltim
Pasal 2 Waktu, Tempat dan Kedudukan POM Poltekkes kemenkes kemenkes kaltim didirikan pada tanggal tanggal 07 Februari 2015 di kampus kampus Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur yang berkedudukan berkedudukan di Jl.Woltermonginsidi Jl.Woltermonginsidi No.38 Samarinda Kalimantan Timur.
Pasal 3 Alat Kelengkapan
1. Alat kelengkapan POM Poltekkes Kemenkes Kaltim adalah Lembaga Kemahasiswaan yang ada di Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Kalimantan Timur. 2. Lembaga Kemahasiswaan yang dimaksud dalam konstitusi ini adalah Badan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Prodi dan Unit Kegiatan Mahasiswa.
BAB II ASAS, PRINSIP , SIFAT, VISI DAN MISI Pasal 4 Asas
POM Poltekkes Kemenkes Kaltim berasaskan Pancasila dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Pasal 5
Prinsip
Prinsip POM Poltekkes Kemenkes Kaltim adalah dari, oleh, dan untuk mahasiswa
Politeknik
Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur.
Pasal 6 Sifat
POM Poltekkes Kemenkes Kaltim adalah organisasi kemahasiswaan yang bersifat aktif dan dinamis.
Pasal 7 Visi dan Misi
Visi : Mendorong terciptanya tenaga kesehatan yang profesional dan berakhlak mulia untuk mendukung pembangunan Kaltim untuk semua agar tercipta masyarakat sehat, mandiri dan berkeadilan.
Misi : 1. Berperan aktif dalam usaha – usaha pengembangan pendidikan dan pemberdayaan Civitas Akademik Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. 2. Menjadi fungsi kontrol dan pendukung lembaga pendidikan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur dengan saran dan ide yang bersifat konstruktif. 3. Mengaktualisasikan Tri Darma Perguruan tinggi dan tujuh budaya akademik terhadap masyarakat dengan aksi yang nyata.
BAB III KEORGANISASIAN Pasal 8
1. Struktur keorganisasian diatur melalui AD/ART POM Poltekkes Kemenkes Kaltim, dengan struktur sebagai berikut ; a. Penasehat; b. Pembina; c. Pengurus organisasi; d. Anggota. 2. Keterangan tentang struktur dijelaskan dalam ART.
BAB IV KEKUASAAN TERTINGGI Pasal 9
Kekuasaan tertinggi POM Poltekkes Kemenkes Kaltim berada pada Musyawarah besar (Permusyawaratan diatur dalam ART POM Poltekkes Kemenkes Kaltim. )
BAB V KEUANGAN Pasal 10
Sumber Keuangan )POM Poltekkes Kemenkes Kaltim berasal dari : 1.
DIPA
2.
Iuran Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan (IPK2) yang jumlahnya telah disepakati oleh kelengkapan POM Poltekkes Kemenkes Kaltim.
3. Kegiatan dan Usaha
BAB VI PEDOMAN UMUM Pasal 11
1. Pedoman umum POM Poltekkes Kemenkes Kaltim adalah AD/ART dan GBHOM POM Poltekkes Kemenkes Kaltim. 2. Perubahan pedoman umum hanya dilakukan melalui musyawarah besar atau musyawarah besar luar biasa. 3. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran termasuk penambahan dan pengurangan BAB, Pasal dan Ayat dalam AD/ART POM Poltekkes Kemenkes Kaltim akan diputuskan melalui musyawarah besar atau musyawarah besar luar biasa.
BAB VII ATURAN TAMBAHAN Pasal 12
Hal-hal yang belum tercantum dalam tubuh Anggaran Dasar POM Poltekkes Kemenkes Kaltim akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN ORGANISASI MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2015/2016 BAB I PENGERTIAN UMUM Pasal 1 Pengertian Umum POM
POM merupakan wadah penyaluran aspirasi dan pengembangan diri mahasiswa, dengan tujuan untuk
mewujudkan
karakter
mahasiswa
yang
tangguh,peduli,jujur
dan
cerdas
serta
mengimplementasikan TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI.
BAB II KEANGGOTAAN Pasal 2 Keanggotaan
Anggota POM Poltekkes Kemenkes Kaltim adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta didik dan aktif kuliah . Pasal 3 Jenis Anggota
1. Anggota pasif adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar seb agai mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. 2. Anggota aktif adalah mahasiswa yang telah diangkat menjadi pengurus dan telah dilantik oleh Direktur atau Ketua Jurusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehat an Kalimantan Timur. Pasal 4 Persyaratan Anggota
1. Anggota pasif : a. Telah terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur.
b. Aktif mengikuti perkuliahan. 2. Anggota aktif a. Telah terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. b. Aktif mengikuti perkuliahan. c. Telah mengikuti PPSM,LPKM dan LDKM. d. Bersedia berkomitmen dan berkontribusi aktif terhadap POM Poltekkes Kemenkes Kaltim e. Menyetujui dan mematuhi AD/ART POM Poltekkes Kemenkes Kaltim
BAB III RAPAT POM Pasal 5 Rapat Kepengurusan
1.
Rapat POM adalah rapat yang dihadiri oleh pengurus BPM, BEM, HMJ/HMP dan UKM untuk menyusun program kerja.
2.
Waktu pelaksanaan rapat POM diselenggarakan selambat-lambatnya 1 bulan setelah penetapan pengurus alat kelengkapan POM.
3.
Rapat evaluasi pengurus diselenggarakan 3 bulan sekali (Tri Wulan) yang dihadiri oleh seluruh pengurus alat kelengkapan POM serta dapat dihadiri oleh Penasehat dan atau Jajarannya yang dipimpin oleh ketua BPM.
4.
Rapat tiap organisasi dilakukan secara rutin sesuai jadwal yang telah disepakati. Pasal 6 Rapat Kepanitiaan Besar
1.
Rapat pembentukan kepanitiaan besar dilaksanakan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum penyelenggaraan acara.
2.
Rapat pembubaran kepanitiaan besar dilaksanakan selambat-lambatnya 1 bulan setelah penyelenggaraan acara serta penyerahan laporan pertanggung jawaban.
Rapat pembentukan dan pembubaran kepanitiaan besar dipimpin oleh presiden BEM dan atau jajarannya.
BAB IV BADAN PERWAKILAN MAHASISWA Pasal 7
Lambang Organisasi
Pasal 8
Arti Lambang 1. Warna hitam pada sisi lingkaran : Kedisiplinan dalam organisasi 2. Lingkaran mengartikan tekad dan kebulatan organisasi dalam suatu wadah BPM Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. 3. Neraca mengandung arti netral atau penyeimbang antar organisasi. 4. Gambar anak-anak berpegang tangan mengandung arti ikatan yang kuat antar organisasi. 5. Warna putih dengan tulisan “Badan Perwakilan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kaltim” : Kesucian cita-cita organisasi menuju generasi yang madani dan bermartabat serta religius. 6. Bentuk segi lima : Berkepribadian Pancasila 7. Tulisan “Politeknik Kesehatan” dengan ukiran Dayak : Menunjukkan ciri khas Kalimantan. 8. Asal lingkaran merah pada tulisan “Politeknik Kesehatan” : semangat dalam berkreasi dan pengabdian yang di landasi/dijiwai Pancasila. 9. Lilitan rotan : Ikatan yang kuat antara jurusan dalam satu institusi “Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Kalimantan Timur” 10. Warna dasar kuning : keluhuran jiwa dan cinta kasih. 11. Ukiran Berwarna merah berbentuk manusia bersemangat dengan mahkota diatasnya : kesehatan akan membuat seseorang mampu mencapai derajat yang lebih tingi diatasn ya. 12. Buku dengan tiga warna ; kuning, biru tua, dan hijau : TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
13. Gambar buku terbuka : ilmu pengetahuan 14. Lambang Bhakti Husada : lambang kementrian kesehatan RI
Pasal 9
Pengertian Badan Perwakilan Mahasiswa atau yang selanjutnya disingkat BPM adalah suatu badan perwakilan yang mempresentasikan seluruh Mahasiswa di tingkat Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Kalimantan Timur.
Pasal 10
Pengertian Keanggotaan Anggota BPM adalah mahasiswa yang dipilih sebagai perwakilan dari masing-masing program studi secara musyawarah. Pasal 11
Hak Anggota 1. Setiap anggota BPM memiliki hak untuk berbicara. 2. Setiap anggota BPM mempunyai hak memilih dan dipilih. Pasal 12
Kewajiban Anggota Setiap anggota BPM wajib menjalankan tugas dan wewenang sebagai perwakilan mahasiswa.
Pasal 13
Masa Keanggotaan Masa jabatan anggota BPM adalah satu periode setelah itu dapat dipilih kembali pada periode berikutnya. Jika anggota BPM berhenti atau diberhentikan, dapat digantikan kembali oleh anggota baru sesuai program studi berdasarkan musyawarah internal anggota BPM. Pasal 14
Sanksi Keanggotaan Seluruh anggota BPM Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Kalimantan Timur yang jelas jelas terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah di tetapkan dapat di kenakan sanksi-sanksi sebagai berikut : 1. Diperingatkan secara lisan, tertulis, dan apabila masih terbukti melanggar akan di bahas dalam Forum Internal BPM. 2. Pembekuan hak keanggotaan berdasarkan Forum Internal BPM.
3. Di nonaktifkan dari organisasi. Pasal 15
Susunan Keanggotaan Susunan keanggotaan BPM Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur terdiri dari : 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Bendahara 5. Anggota : a) Komisi A (Anggaran) b) Komisi B (Kerja) c) Komisi C (Pengembangan Organisasi) Pasal 16
Tugas dan Wewenang 1. BPM bertugas sebagai tempat menampung dan mengelola aspirasi dari mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. 2. Merancang GBHOM dan AD/ART yang akan di teta pkan. 3. BPM berkewajiban menjunjung tinggi AD/ART. 4. Melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban terhadap BEM, HMJ/HMP, s erta UKM Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur dalam kepengurusan dan kepanitiaan a. Mengadakan rapat evaluasi kepengurusan dalam interval waktu tertentu b. Berpartisipasi dalam kepanitiaan sebagai steering committee 5. BPM memiliki wewenang untuk membuat ketetapan dan peraturan yang di perlukan untuk dapat melaksanakan asas, landasan dan tujuan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. 6. Apabila BEM, HMJ/HMP dan UKM tidak melaksanakan tugas atau menyimpang dari GBHO maka BPM berwenang mengeluarkan memorandum I dengan batas waktu 7 x 24 jam. Apa bila sampai batas waktu tidak memperbaiki kesalahan maka di keluarkan memorandum II dalam batas waktu 30 x 24 jam. Apabila sampai batas waktu tidak dapat memperbaikinya maka BPM berhak untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa. 7. BPM berwenang memberikan mandate untuk melaksanakan siding pleno mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Kalimantan Timur.
8. BPM bertugas membentuk Komisi Pemilu Raya (KPR ) atau pemilu terwakilkan untuk menyiapkan dan melaksanakan rangkaian kegiatan pemilu. 9. BPM bertugas melaksanakan rapat kerja / koordinasi BPM dan BEM secara periodik sesuai aturan yang telah di sepakati. 10. BPM bertugas mengkaji laporan untuk pertanggungjawaban BEM / HMJ dan sekaligus memberikan umpan balik.
Pasal 17 SP (Surat Peringatan)
Seluruh anggota POM Poltekkes kemenkes kaltim yang jelas-jelas terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah di tetapkan serta tidak aktif dalam kepanitian suatu acara maka BPM berhak memberikan sanksi-sanksi sebagai berikut : 1. Diperingatkan secara lisan, tertulis, dan apabila masih terbukti melanggar akan di bahas dalam Forum Internal BPM dalam waktu 7 x 24 jam (SP 1) 2. Pembekuan hak keanggotaan berdasarkan Forum Internal BPM dalam waktu 30 x 24 jam (SP 2) 3. Di nonaktifkan dari organisasi (SP 3)
Pasal 18
Ketua 1. Ketua BPM di pilih dalam siding pleno oleh Delegasi dari masing-masing Jurusan. 2. Ketua BPM tidak berhak untuk mengeluarkan keputusan dan mengatas namakan mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Kalimantan Timur, kecuali hasil keputusan sidang. 3. Apabila Ketua BPM tidak melaksanakan tugasnya atau melakukan sesuatu melebihi haknya dapat diminta pertanggungjawaban sekurang-kurangnya di usulkan mengenai BPM Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Kalimantan Timur ½ + 1 anggota BPM Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Kalimantan Timur di sidang Internal BPM. Pasal 19
Pelindung Pelindung BPM Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Kalimantan Timur adalah Direktur Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Kalimantan Timur.
Pasal 20
Penasihat Penasihat BPM Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Kalimantan Timur adalah Pembantu Direktur III Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Kalimantan Timur. Pasal 21
Pembina Pembina BPM Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Kalimantan Timur adalah Kepala Urusan Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Kalimantan Timur.
BAB V BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA PASAL 21 LAMBANG ORGANISASI
BEM Poltekkes Kemenkes Kaltim Arti Lambang
1. Warna hitam pada sisi lingkaran : kedisplinan dalam organisasi. 2. Lingkaran mengartikan tekad dan kebulatan organisasi dalam suatu wadah BEM Poltekkes Kemenkes Kaltim. 3. Warna putih dengan tulisan ”Badan Eksekutif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kaltim” : kesucian cita-cita organisasi menuju generasi yang madani dan bermartabat serta religius. 4. Bentuk segi lima : berkepribadian Pancasila. 5. Tulisan ”Politeknik Kesehatan” dengan ukiran Dayak : menunjukkan ciri khas Kalimantan. 6. Asar lingkaran merah pada tulisan ”Politeknik Kesehatan” : semangat dalam berkreasi dan pengabdian yang dilandasi/dijiwai Pancasila. 7. Lilitan rotan : ikatan yang kuat antara beberapa jurusan dalam satu institusi ”Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim”. 8. Warna dasar kuning : keluhuran jiwa dan cinta kasih. 9. Ukiran berwarna merah berbentuk manusia bersemangat dengan mahkota diatasnya : kesehatan akan membuat seseorang mampu mencapai derajat yang lebih tinggi diatasnya. 10. Buku dengan tiga warna ; kuning, biru tua dan hijau : Tri Dharma Perguruan Tinggi. 11. Gambar buku terbuka : ilmu pengetahuan. 12. Lambang Bhakti Husada : Lambang Kementerian Kesehatan RI.
Pasal 22 Keanggotaan
Anggota BEM Poltekkes Kemenkes Kaltim adalah seluruh mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur Pasal 23 Hak Anggota
Setiap anggota berhak : 1. Mengemukakan pendapat, bertanya, dan mengajukan usulan, baik lisan ma upun tulisan 2. Dipilih dalam jabatan organisasi kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur 3. Berhak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh BEM Poltekkes Kemenkes Kaltim 4. Mendapatkan advokasi (pembelaan) apabila anggota memenuhi ketentuan AD/ART.
Pasal 24 Kewajiban Anggota
1. Setiap anggota berkewajiban menjaga nama baik BEM Poltekkes Kemenkes Kaltim dan Lembaga Pendidikan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur dan menaati serta melaksanakan AD/ART. 2. Setiap anggota berkewajiban menolak dan menghindari paham-paham yang bertentangan dengan visi dan misi POM Poltekkes Kemenkes Kaltim 3. Menghadiri rapat-rapat atas undangan pengurus BEM Poltekkes Kemenkes Kaltim maupun undangan atas nama institusi lain. 4. Setiap anggota wajib membayar uang IPK2 dan jika tidak membayar akan dikenakan sanksi yang berlaku Pasal 25 Sanksi Keanggotaan
Seluruh anggota BEM Poltekkes Kemenkes Kaltim yang jelas-jelas terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut: 1. Diperingatkan secara lisan dan tertulis oleh BEM Poltekkes Kemenkes Kaltim 2. Bertanggung jawab kepada Presiden BEM Poltekkes Kemenkes Kaltim
Pasal 26 Kepengurusan
1. Pengurus BEM Poltekkes Kemenkes Kaltim adalah anggota yang memenuhi syarta , serta lolos pada seleksi keanggotaan dan telah dilantik oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur 2. Masa bakti kepengurusan adalah satu periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali maksimal dua periode, jika anggota BEM berhenti atau diberhentikan dapat digantikan kembali oleh anggota baru berdasarkan mus yawarah dan berkoordinasi dengan pembina dan penasihat POM Poltekkes Kemenkes Kaltim Pasal 27 Hak Pengurus BEM
Setiap pengurus BEM berhak : 1. Meminta dan menindaklanjuti laporan kegiatan dari kepanitiaan kegiatan yang telah menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan, selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan setelah kegiatan terlaksana 2. Memberikan masukan / usulan kepada HMP,HMJ, serta UKM di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur 3. Membuat SOP internal BEM Poltekkes Kemenkes Kaltim
Pasal 28 Kewajiban Pengurus
1. Melaksanakan hasil-hasil musyawarah besar 2. Menaungi segala UKM yang ada pada BEM yang telah terdaftar di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur 3. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPM Poltekkes Kemenkes Kaltim
Pasal 29 Sanksi Pengurus
Seluruh pengurus BEM Poltekkes Kemenkes Kaltim yang jelas-jelas terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut: 1. Diperingatkan secara lisan oleh BEM Poltekkes Kemenkes Kaltim, tertulis oleh BPM Poltekkes Kemenkes Kaltim, dan apabila masih terbukti melanggar akan dibahas dalam sidang istimewa 2. Pembekuan hak kepengurusan berdasarkan sidang istimewa
3. Dinonaktifkan dari organisasi Pasal 30 Susunan Kepengurusan
1. PRESIDEN BEM 2. WAKIL PRESIDEN BEM 1 DAN WAKIL PRESIDEN BEM 2 3. SEKRETARIS 4. BENDAHARA 5. MENTERI-MENTERI 6. KETUA BIRO 7. ANGGOTA BIRO Pasal 31 Presiden BEM
1. Presiden BEM adalah anggota yang terpilih di musyawarah besar dalam pemilu raya atau pemilu terwakilkan. 2. Bila Presiden BEM berhalangan sebelum akhir jabatannya maka tugasnya akan dilimpahkan kepada wakil Presiden BEM 1 atau wakil Presiden BEM 2 3. Apabila Presiden BEM telah melanggar AD/ART serta tidak mengindahkan peringatan, teguran, dan sebagainya dari BPM dan pembina atas nama penasihat, maka penasihat dapat membekukan atau memberhentikan Presiden BEM. Presiden BEM digantikan oleh Wakil Presiden BEM atau wakil Presiden BEM 2, kemudian Wakil Presiden atau wakil Presiden BEM 2 yang menggantikan presiden BEM diputuskan pada musyawarah besar luar biasa.
Pasal 32 Tugas Dan Kewajiban Presiden BEM
1. Menjunjung tinggi dan menaati AD/ART POM Poltekkes Kemenkes Kaltim 2. Mengajukan Program kerja selambat-lambatnya 30 hari setelah ditetapkan 3. Mempertanggung jawabkan atas segala program kerja dan kegiatan BEM pada Mubes 4. Memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur 5. Melaksanakan koordinasi dengan HMJ/HMP, UKM, BPM, PUDIR 3 dan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur
Pasal 33 Hak Dan Wewenang Presiden BEM
Presiden BEM berhak : 1. Memilih wakil presiden BEM 1 dan wakil Presiden BEM 2 beserta kabinetnya 2. Membentuk struktur kepengurusan BEM Poltekkes Kemenkes Kaltim dan mengajukan surat permohonan ketetapan 3. Mengeluarkan pernyataan yang mengatas namankan mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur 4. Mengirim delegasi dan melaksanakan kegiatan yang bersifat daerah dan nasional dengan kesepakatan BPM dan Pembantu Direktur III Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur 5. Mengambil keputusan serta menentukan kebijakan di POM Poltekkes Kemenkes Kaltim
Pasal 34 Pelindung
Pelindung BEM Poltekkes Kemenkes Kaltim adalah Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur Pasal 35 Penasihat
Penasihat BEM Poltekkes Kemenkes Kaltim adalah Pudir III Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Pasal 36 Pembina Dan Wewenang
Pembina BEM Poltekkes Kemenkes Kaltim adalah Kepala Urusan Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur yang berwenang : 1. Memberi saran dan pertimbangan terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM Poltekkes Kemenkes Kaltim 2. Memberikan teguran kepada pengurus BEM Poltekkes Kemenkes Kaltim baik secara lisan maupun tertulis. 3. Meminta penjelasan kepada pengurus BEM Poltekkes Kemenkes Kaltim tentang kebijakan yang dilaksanakan.
BAB VI HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN/PRODI Pasal 37 Pengertian
1.
Himpunan Mahasiswa Jurusan/Himpunan Mahasiswa Prodi adalah lembaga yang meliputi himpunan mahasiswa dari setiap jurusan atau prodi di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur
2.
Himpunan Mahasiswa Jurusan/Himpunan Mahasiswa Prodi terdiri dari; A.
HMJ D-III Analis Kesehatan
B. HMP D-III Kebidanan Balikpapan C. HMP D-III Kebidanan Samarinda D. HMP Sarjana Terapan Kebidanan Samarinda E. HMP DIII Keperawatan F. HMP Sarjana Terapan Keperawatan Samarinda
Pasal 38 Keanggotaan Anggota HMJ/HMP adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar pada masing-masing jurusan atau prodi di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur.
Pasal 39 Jenis Anggota
1. Anggota pasif adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar pada masing-masi ng jurusan atau prodi di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur 2. Anggota aktif adalah anggota pasif yang telah diangkat menjadi pengurus dan telah dilantik oleh masing-masing ketua Jurusan atau ketua Prodi di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur.
Pasal 40 Hak Anggota
1. Hak mengajukan pendapat, bertanya, dan mengajukan usulan baik lisan atau tertulis 2. Hak dipilih dalam jabatan organisasi kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur 3. Hak untuk mendapatkan informasi, mengetahui dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh HMJ/HMP maupun BEM Poltekkes Kemenkes Kalti m 4. Setiap anggota berhak mendapat advokasi (pembelaan) apabila anggota sudah memenuhi ketentuan organisasi dan AD/ART
Pasal 41 Kewajiban anggota
1. Setiap anggota berkewajiban menjaga nama baik HMJ/HMP, menaati serta melaksanakan AD/ART dan GBHOM Poltekkes Kemenkes Kaltim dan peraturan lainnya yang berlaku di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur 2. Setiap anggota berkewajiban menolak dan menghindari paham-paham yang bertentangan dengan visi dan misi HMJ/HMP.
Pasal 42 Status Keanggotaan
Anggota HMJ/HMP Poltekkes Kemenkes Kaltim dapat kehilangan keanggotaannya apabila : 1. Permintaan pengunduran diri/berhenti dan atau diberhentikan secara tertulis dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur 2. Telah menyelesaikan studi di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur 3. Meninggal dunia
Pasal 43 Sanksi anggota
Seluruh anggota HMJ/HMP Poltekkes Kemenkes Kaltim yang jelas-jelas terbukti melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi-sanksi dengan diberi peringatan secara lisan/ dan tertulis oleh HMJ/HMP.
Pasal 44 Pengurus
1. Syarat-syarat untuk menjadi pengurus HMJ/HMP Poltekkes Kemenkes Kaltim adalah sebagai berikut; a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada masing-masing jurusan atau prodi. b. Telah mengikuti PPSM, LPKM dan LDKM. c. Telah lulus seleksi. 2. Masa bakti kepengurusan adalah satu periode keanggotaan dan dapat dipilih kembali maksimal dua periode kecuali ketua HMJ/HMP. 3. Susunan kepengurusan organisasi HMJ/HMP Poltekkes Kemenkes Kaltim adalah sebagai berikut : A. Ketua HMJ/HMP B. Wakil ketua HMJ/HMP C. Sekretaris D. Bendahara E. Koordinator Bidang F. Anggota
Pasal 45 Tugas dan wewenang
1. Menjujung tinggi AD/ART yang berlaku di POM Poltekkes Kemenkes Kaltim dalam melaksanakan tugas 2. Menjalankan program kerja yang telah di sepakati oleh anggota masing-masing HMJ/HMP yang disetujui oleh BEM dan BPM di Poltekkes Kemenkes Kaltim 3. Menampung,menyampaikan,dan memperjuangkan aspirasi masing-masing mahasiswa jurusan/prodi di Poltekkes Kemenkes Kaltim 4. Mempertanggung jawabkan hasil kerja berupa laporan program kerja kepada pihak jurusan masing-masing dan BPM Poltekkes Kemenkes Kaltim 5. Mengubah struktur kepengurusan HMJ/HMP Poltekkes Kemenkes Kaltim
Pasal 46 Bendera dan lambang
Bendera dan lambang HMJ/HMP Poltekkes Kemenkes Kaltim diatur,disepakati, dan ditetapkan oleh pihak jurusan dan prodi masing-masing.
Pasal 47 Ketua HMJ/HMP
1. Masing-masing ketua HMJ/HMP di Poltekkes Kemenkes Kaltim adalah perwakilan mahasiswa dari masing-masing jurusan/prodi tersebut yang ditetapkan melalui pemilihan. 2. Persyaratan untuk menjadi ketua dan tata cara pemilihan ketua HMJ/HMP di atur lebih lanjut oleh peraturan dari jurusan masing-masing; 3. Apabila setiap ketua HMJ/HMP di Poltekkes Kemenkes Kaltim berhenti,diberhentikan atau tidak dapat menjalankan kewajiban dalam masa periode jabatannya, maka ia digantikan oleh masing-masing WAKIL KETUA HMJ/HMP di Poltekkes Kemenkes Kaltim sampai periode habis Pasal 48 Pelindung
Pelindung HMJ/HMP Poltekkes Kemenkes Kaltim adalah Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur
Pasal 49 Penasehat
Penasehat HMJ/HMP Poltekkes Kemenkes Kaltim adalah Pembantu Direktur III Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur
Pasal 50 Pembina
Pembina HMJ/HMP Poltekkes Kemenkes Kaltim adalah koordinator II Jurusan/Prodi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur
Pasal 51 Penanggungjawab
Penanggungjawab HMJ/HMP Poltekkes Kemenkes Kaltim adalah Ketua Jurusan/Prodi dari masing- masing jurusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur
Pasal 52 Hak Otonomi
Program kerja dan aturan tambahan HMJ/HMP Poltekkes Kemenkes Kaltim merupakan hak otonomi HMJ/HMP Poltekkes Kemenkes Kaltim menurut aturan masing-masing HMJ/HMP
Poltekkes Kemenkes Kaltim yang mengacu pada aturan Anggaran Dasar dan GBHOM POM Poltekkes Kemenkes Kaltim serta Anggaran Rumah Tangga HMJ/HMP yang telah dibahas
bersama ketika Musyawarah Besar.
BAB VII UNIT KEGIATAN MAHASISWA Pasal 53 NAMA, BENTUK DAN KEDUDUKAN
1. Organisasi ini bernama Unit Kegiatan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur yang disingkat UKM Poltekkes Kemenkes Kaltim 2. UKM Poltekkes Kemenkes Kaltim adalah bentuk UKM yang berkedudukan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur dan bertangggung jawab kepada anggotanya melalui musyawarah internal setiap UKM Poltekkes Kemenkes Kaltim
Pasal 54 ASAS, TUJUAN DAN USAHA-USAHANYA
Asas UKM Poltekkes Kemenkes Kaltim dalam setiap kegiatannya berazaskan nilai Pancasila dan nilai yang telah disepakati oleh UKM terkait. Tujuan Dan Usaha-Usahanya Tujuan Organisasi:
1.
Mengembangkan
kegiatan
kreatifitas
dikalangan
mahasiswa
Politeknik
Kesehatan
Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur 2.
Meningkatkan apresiasi dalam bidang tertentu yang telah disepakati oleh UKM terkait
3.
Menumbuhkan semangat kekeluargaan dalam berorganisasi Usaha-Usaha:
Untuk
mencapai
tujuan
tersebut
UKM
Poltekkes
Kemenkes
Kaltim
mengimplementasikannya dengan berorientasi bidang kerohanian, ilmiah, seni dan olahraga. Pasal 55 Keanggotaan
Anggota UKM Poltekkes Kemenkes Kaltim yaitu mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur yang masih aktif dan telah melalui perekrutan dengan sah.
Pasal 56 Hak Dan Kewajiban Anggota Anggota penuh berhak:
1.
Memberikkan pendapat secara lisan maupun tertulis
2. Menjadi pengurus. 3. Mengikuti kegiatan-kegiatan UKM Poltekkes Kemenkes Kaltim 4. Menggunakan Fasilitas UKM Poltekkes Kemenkes Kaltim Kewajiban
1. Seluruh anggota wajib melaksanakan semua peraturan dan keputusan yang berlaku di masing – masing UKM Poltekkes Kemenkes Kaltim 2. Anggota wajib menyukseskan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing – masing UKM Poltekkes Kemenkes Kaltim 3. Seluruh anggota bertanggungjawab terhadap keutuhan UKM Poltekkes Kemenkes Kaltim 4. Anggota wajib melaporkan kegiatan UKM pada pengurus UKM Poltekkes Kemenkes Kaltim Pasal 57 Kepengurusan
1. Pengurus UKM Poltekkes Kemenkes Kaltim
Ketua umum.
Sekretaris umum.
Bendahara umum.
Managemen-managemen yang dibutuhkan.
2. Masa bakti pengurus UKM Poltekkes Kemenkes Kaltim selama satu periode dan selanjutnya dapat dipilih kembali melalui musyawarah internal masing – masing UKM Poltekkes Kemenkes Kaltim Pasal 58 Tugas dan Kewajiban Pengurus
Pengurus UKM wajib melaporkan dan mempertangggungjawabkan seluruh kegiatan UKM kepada BEM Poltekkes Kemenkes Kaltim dan diawasi oleh BPM Poltekkes Kemenkes Kaltim
Pasal 59 Rapat
Rapat UKM Poltekkes Kemenkes Kaltim terdiri dari:
Rapat anggota, yaitu rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota UKM
Rapat pengurus, yaitu rapat yang dihadiri oleh dosen pembimbing dan pengurus UKM
Pasal 60 Syarat Berdirinya UKM
1. Peserta UKM minimal terdiri dari 10 mahasiswa 2. Peserta telah mengisi dan mengumpulkan formulir kepada UKM yang telah menjadi pilihannya 3. Setiap UKM wajib melampirkan jadwal kegiatan 4. Memiliki dan melampirkan struktur kepengurusan UKM Poltekkes Kemenkes Kaltim 5. Pembina UKM merupakan dosen/staf Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur 6. Memiliki dan melampirkan program kerja
BAB VIII MUSYAWARAH BESAR Pasal 61 Pengertian Umum
1. Musyawarah besar adalah musyawarah yang dihadiri oleh perwakilan BPM, BEM, HMJ/HMP, UKM, delegasi mahasiswa dan Pembina Kemahasiswaan dari masing-masing Organisasi. 2. Musyawarah besar diadakan sekali dalam satu periode kepengurusan. 3. Musyawarah besar terdiri dari sidang pleno meliputi sidang komisi, jika diperlukan dibentuk tim perumus. Pasal 62 Wewenang
1. Menetapkan AD/ART POM Poltekkes Kemenkes Kaltim. 2. Menetapkan GBHOM Poltekkes Kemenkes Kaltim 3. Menetapkan rekomendasi yang diajukan dari sidang hasil komisi. 4. Meminta laporan pertanggungjawaban program kerja selama masa kepengurusan. 5. Menentukan Ketua BPM Poltekkes Kemenkes Kaltim 6. Menentukan Presiden BEM melalui Pemilu Raya atau Pemilu Terwakilkan (Delegasi) 7. Menentukan Ketua HMJ/HMP
Pasal 63 Peserta Peserta Musyawarah besar terdiri dari : 1. Peserta penuh adalah peserta yang mempunyai hak bicara dan hak suara, terdiri dari: a. Perwakilan BPM b. Perwakilan BEM c. Perwakilan HMJ/HMP d. Perwakilan UKM e. Delegasi mahasiswa 2. Peserta peninjau adalah peserta yang hanya mempunyai hak bicara, terdiri dari a. Undangan b. Pembina Kemahasiswaan c. Panitia pelaksana
Pasal 64 Aturan Pelaksana
1. Penyelenggaraan Musyawarah besar dilaksanakan oleh panitia pelaksana 2. Keputusan musyawarah besar dianggap sah bila disetujui ½ + 1 dari jumlah peserta musyawarah besar 3.
Setiap mahasiswa peserta musyawarah besar wajib menggunakan almamater, seragam, dan tanda peserta sesuai jurusan masing-masing.
BAB IX MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA Pasal 65
1. Musyawarah besar luar biasa adalah musyawarah yang dihadiri oleh perwakilan BPM, BEM, Pembina BEM, serta Pembina Kemahasiswaan dari masing-masing Jurusan. 2. Jika terdapat perubahan pada pedoman umum akan dilaksanakan musyawarah besar luar biasa berdasarkan hasil kesepakatan dari musyawarah besar. 3. Musyawarah besar luar biasa mempunyai hak dan kewajiban untuk menetapkan perubahan pedoman umum yang berupa AD/ART POM, GBHOM Poltekkes Kemenkes Kaltim dan Rekomendasi yang diajukan dari hasil sidang komisi. 4. Keputusan musyawarah besar luar biasa dianggap sah bila disetujui ½ + 1 dari jumlah peserta musyawarah besar luar biasa. 5. Materi musyawarah besar luar biasa dipersiapkan oleh panitia musyawarah besar luar biasa berdasarkan hasil rapat komisi. 6. Setiap peserta musyawarah besar luar biasa wajib menggunakan almamater, seragam dan tanda peserta sesuai jurusan masing-masing.
