Soal Jawab Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Lengkap SOAL TEMA TE MATIK TIK 1. Jelaskan latarbelakang pergeseran kekuasaan kekuasaan membentuk undang-undang yang semula ditangan Presiden menadi ke!enangan "P#$ Ja!aban% - Penabaran mengenai upaya mempertegas sistem presidensial dalam penyelenggaraan negara dimana bidang kekuasaan kekuasaan eksekuti&' legislati&' dan yudikati& dilaksanakan (le) (l e) lembaga sendiri. * +ntuk meletakkan se,ara tepat &ungsi lembaga negara sesuai dengan bidang tugasnya masingmasing' yakni "P# sebagai lembaga pembentuk undangundang kekuasaan legislati&/ dan Presiden sebagai lembaga l embaga pelaksana undang-undang undang-un dang kekuasaan eksekuti&/. eksekuti&/. * Praktek penyelenggaraan pemerinta)an masa lalu yang memberikan ke!enangan kepada Presiden Presiden membentuk undang-undang membuka peluang kepada teradinya penyele!engan penyelenggaraan negara karena lebi) banyak undang-undang yang dibuat untuk memperkuat kedudukan kedudukan Presiden. 0. Jelaskan bagian dan materi dalam +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un Ta)un 1234 yang tidak dapat diuba) diub a) dan mengapa ter)adap )al tersebut tidak dapat dilakuk dil akukan an peruba)an$ Ja!aban% 5agian dan materi Pasal Pasal yang tidak dapat dilakukan peruba)an -Pembukaan ++" 1234 * menggambarkan mengg ambarkan k(nsistensi ter)adap kesepakatan kesepakatan dasar MP# sebelum melakukan melakukan peruba)an ++" 1234 * Pembukaan memuat dasar 6l(s(6s dan n(rmati& yang mendasari seluru) pasal dalam ++" 1234 * mengandung staatsidee berdirinya K#I' tuuan dan dasar negara yang )arus ) arus tetap diperta)ankan. * Pasal 78 ayat 4/ yaitu tentang 5entuk egara Kesatuan Kesatuan #epublik Ind(nesia * mempertegas k(mitmen bangsa Ind(nesia ter)adap Pembukaan Pembukaan ++" 1234 dan bentuk K#I sekaligus melestarikan putusan pendiri negara seak ta)un 1234' dimana bentuk inila) yang dipandang tepat me!ada)i ide persatuan pada bangsa yang maemuk. * menggambarkan k(nsistensi ter)adap
kesepakatan kesepakatan dasar MP# sebelum melakukan peruba)an ++" 1234 7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika penegakkan )ukum yang berkeadilan sebagaimana ter,antum dalam Ketetapan MP# (m(r 9I:MP#:0;;1< Ja!aban% #umusan yang memuat tentang etika untuk menumbu)kan kesadaran tertib s(sial' ketenangan' dan keteraturan )idup bersama dapat di!uudkan dengan ketaatan ter)adap )ukum dan seluru) peraturan yang berpi)ak kepada keadilan' )al ini untuk menamin tegaknya supremasi dan kepastian )ukum . Jelaskan ,iri-,iri sistem pemerinta)an presidensil< Ja!aban% 1/ adanya masa abatan Presiden yang bersi&at pasti 6=ed term/> 0/ Presiden di samping sebagai kepala negara' sekaligus sebagai kepala pemerinta)an> 7/ adanya mekanisme saling menga!asi dan saling mengimbangi> 3/ adanya mekanisme impea,)ment. 3.Sebutkan substansi dan amanat dari Ketetapan MP# (m(r 9III:MP#:0;;1 tentang #ek(mendasi #ek(mendasi Ara) Kebiakan Pemberantasan dan Pen,ega)an K(rupsi' K(lusi' dan ep(tisme< Ja!aban% Substansi% Ketetapan ini mengamanatkan untuk memper,epat dan lebi) menamin e&ekti?itas pemberantasan KK sebagaimana diamanatkan dalam TAP TAP MP# (. @I:MP#:122 tentang Penyelenggaraan egara yang bersi) dan bebas KK' serta berbagai peraturan perundangundangan yang terkait. Amanat TAP TAP MP# (. I:MP#:0;;7% Memerinta)kan pembentukan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya untuk per,epatan dan e&ekti?itas pemberantasan dan pen,ega)an KK sampai terlaksananya seluru) ketentuan dalam ketetapan ini. 4. Jelaskan latar belakang pembentukan lembaga "e!an Per!akilan "aera) dalam sistem ketatanegaraan Ind(nesia< Ja!aban% 1/ memperkuat memperkuat ikatan daera)-daera) dalam !ada) egara Kesatuan #epublik #epublik Ind(nesia dan mempertegu) persatuan kebangsaan seluru) daera)> 0/ meningkatkan agregasi dan ak(m(dasi aspirasi dan kepentingan daera)daera) dalam perumusan kebiakan kebiakan nasi(nal berkaitan dengan negara dan daera)> 7/ mend(r(ng per,epatan dem(krasi' pembangunan dan kemauan daera) se,ara serasi dan seimbang. Sebutkan dan B. elaskan ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan MP# (m(r @9I:MP#:122 tentang P(litik Ek(n(mi "alam #angka #angka "em(krasi Ek(n(mi< Ja!aban% C Pemerinta) berke!aiban mend(r(ng keberpi)akan p(litik ek(n(mi yang lebi)
memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ek(n(mi' usa)a ke,il menenga)' dan k(perasi sebagai pilar ek(n(mi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasi(nal dalam rangka dem(krasi ek(n(mi sesuai dengan )akikat Pasal Pasal 77 ++" 1234. C Men,iptakan Men,i ptakan pengusa)a menenga) yang kuat dan besar umla)nya C Membentuk keterkaitan keterkaitan dan kemitraan kemitraan yang saling menguntungkan antar an tar pelaku ek(n(mi ek(n(mi C Tidak ada penumpukan asset dan pemusatan kekuatan kekuatan ek(n(mi pada sese(rang' sekel(mp(k' atau perusa)aan C Pengusa)a ek(n(mi lema) diberi pri(ritas dan dibantu dalam mengembangkan usa)a C Membuka akses pada sumber dana 8. Jelaskan latar belakang dibentuknya Ma)kama) K(nstitusi< Ja!aban% Implikasi dari dianutnya pa)am negara )ukum )ukum dalam ++" 1234' dimana dalam negara )ukum )u kum )arus diaga pa)am k(nstitusi(nalisme yaitu tidak b(le) +ntuk menaga menaga ada undang-undang yang bertentangan dengan ++" 1234. prinsip k(nstitusi(nalisme )ukum agar ada lembaga k)usus yang menaga kemurnian ++" sebagai )ukum dasar tertinggi dan tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan ++" 1234. . Jelaskan makna yang terkandung dalam rumusan Pasal 1 ayat 0/ +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un Ta)un 1234 yang menegaskan ba)!a' Dkedaulatan Dkedaulatan berada di tangan rakyat rakyat dan dilaksanakan dilaksanakan menurut menurut penabaran langsung pa)am kedaulatan undang-undang dasar< Ja!aban% rakyat yang se,ara tegas dinyatakan pada Pembukaan +ndang+ndang "asar menegu)kan ba)!a egara #epublik Ind(nesia Ta)un Ta)un 1234' alinea I9 kedaulatan rakyat rakyat dialankan melalui ,ara-,ara dan (le) berbagai lembaga yang ditentukan (le) ++" 1234 sebagai penabaran langsung pa)am Implikasi% Kedaulatan tidak dialankan kedaulatan rakyat se,ara tegas. (le) satu lembaga negara' yaitu MP# dan menguba) sistem ketatanegaraan dari supremasi MP# kepada sistem kedaulatan rakyat. rakyat. Ketentuan ini menegu)kan ba)!a kedaulatan tetap di tangan rakyat' sedangkan lembaga negara melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan menurut aturan ++" 1234. 2. Jelaskan kedudukan serta tugas dan !e!enang MP# sebelum peruba)an +ndang-+ndang "asar "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un Ta)un 1234< Ja!aban% Kedudukan Kedudukan MP# adala) penelmaan seluru) rakyat dan merupakan lembaga tertinggi negara pemegang dan pelaksana Tugas dan !e!enang menetapkan menetapkan
dan sepenu)nya kedaulatan kedaulatan rakyat rakyat menguba) ++" 1234 menetapkan F5G memili) dan mengangkat Presiden dan Hakil Presiden Membuat Putusan yang tidak dapat dibatalkan d ibatalkan (le) lembaga negara lainnya Memberikan penelasan:pena&siran ter)adap putusan MP# Melakukan Melakukan penguian +ndang-+ndang ter)adap +ndang-+ndang "asar dan Ketetapan MP# Meminta pertanggunga!aban Presiden Meminta lap(ran pelaksanaan tugas lembaga tinggi negara atas pelaksanaan F5G dan Ketetapan MP# lainnya sesuai dengan &ungsinya. Member)entikan Presiden. Presiden. 1;. Jelaskan makna rumusan meningkatkan keimanan dan ketak!aan ketak!aan serta ak)lak mulia dalam rangka men,erdaskan ke)idupan bangsa sebagai tuuan Mengak(m(dasi penyelenggaraan sistem pendidikan nasi(nal< Ja!aban% Selain untuk nilai-nilai dan pandangan )idup sebagai bangsa religius men,erdaskan ke)idupan ke)idupan bangsa' uga membentuk manusia yang beriman' Menunung tinggi nilai-nilai berta!a' dan berak)lak mulia. kemanusiaan kemanusiaan dan IPTEK' se)ingga !arga negara mampu menaga )arkat dan martabat' berpi)ak berpi) ak kepada kebenaran untuk men,iptakan kemasla)atan dan kemauan sesuai nilai-nilai agama dan budaya. 11. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika p(litik dan pemerinta)an sebagaimana ter,antum dalam Ketetapan MP# (m(r 9I:MP#:0;;1< Ja!aban% #umusan yang memuat tentang etika untuk me!uudkan pemerinta)an yang bersi)' e6sien' dan e&ekti&' serta menumbu)kan suasana p(litik yang dem(kratis ber,irikan keterbukaan keterbukaan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik dan mundur apabila merasa tidak mampu se)ingga di)arapkan mampu men,iptakan suasana )arm(nis antarpelaku dan antar kekuatan s(sial p(litik. 10. Sebutkan substansi dan amanat a manat dari Ketetapan MP# (m(r 9I:MP#:0;;1 tentang Etika Ke)idupan 5erbangsa< Ja!aban% Substansi% Ketetapan ini mengamanatkan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman' berta!a' dan bera)klak mulia serta berkepribadian Ind(nesia dalam ke)idupan berbangsa. P(k(k-p(k(k P(k(k-p(k(k etika ke)idupan berbangsa menga,u pada ,ita,ita persatuan dan kesatuan' keta)anan' kemandirian' kemandirian' keunggulan dan keayaan' serta kelestarian lingkungan yang dii!ai (le) nilai-nilai agama dan nilai-nilai lu)ur budaya bangsa. Amanat TAP MP# (. I:MP#:0;;7% Perlu ditegakkan Etika Ke)idupan Ke)idupan 5erbangsa yang meliputi' etika s(sial dan
budaya' etika p(litik dan pemerinta)an' etika ek(n(mi dan bisnis' etika penegakan )ukum yang berkeadilan dan berkesetaraan' etika keilmuan' dan etika lingkungan untuk diadikan a,uan dasar dalam penyelenggaraan ke)idupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan ara) kebiakan dan kaida) pelaksanaannya' serta meni!ai seluru) pembentukan undang-undang. 17. Mengapa dalam setiap pemba)asan #++ AP5 (le) Presiden dan "P# )arus untuk mengatur dengan memper)atikan pertimbangan "P"$ Ja!aban% mekanisme AP5 yang menuntut akuntabilitas dan transparansi pengel(laan keuangan negara karena muatan AP5 merupakan gambaran utu) tentang pelaksanaan dan tanggung a!ab pengel(laan keuangan negara yang Karena AP5 dituukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan sala) satu instrumen penting untuk kepentingan pembangunan nasi(nal dan ada bagian-bagian yang berkaitan dengan pembangunan daera). 13. Jelaskan mengapa MP# tidak lagi memiliki !e!enang menetapkan Implikasi Peruba)an garis-garis besar daripada )aluan negara$ Ja!aban% pasal 1 ayat 0/ +ndang-+ndang "asar 1234' MP# tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan bukan merupakan lembaga tertinggi negara. Implikasi dari Pemili)an Presiden dan Hakil Presiden yang dilakukan se,ara langsung (le) rakyat. Presiden melaksanakan pr(gram sebagaimana dituangkan dalam kampanye pada pr(ses PILP#ES. 14. Jelaskan mengapa lembaga "e!an Pertimbangan Agung di)apus$ apaka) masi) ada institusi yang melaksanakan &ungsi pertimbangan kepada Alasan% * Meningkatkan e6siensi dan e&ekti?itas Presiden$ Ja!aban% penyelenggaraan negara karena kedudukan "PA yang setara dengan Presiden tetapi pertimbangannya tidak mengikat Presiden. * Penetapan pertimbangan "PA dilakukan melalui mekanisme dan pr(sedur se)ingga membutu)kan !aktu dan )al ini dipandang kurang eekti& apabila Presiden memerlukan ungsi Pertimbangan dapat diberikan (le) pertimbangan yang ,epat. suatu de!an pertimbangan yang berkedudukan di ba!a) Presiden dan dibentuk (le) Presiden. 14. Jelaskan ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan MP#S (m(r @@9:MP#S:12BB tentang Pembubaran Partai K(munis Ind(nesia' Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluru)
Hilaya) egara #epublik Ind(nesia bagi Partai K(munis Ind(nesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan a)am atau Aaran K(munis:Mar=ismeLeninisme< Ja!aban% Seluru) ketentuan dalam Ketetapan MP#S #I (m(r @@9:MP#S:12BB ini' ke depan diberlakukan dengan 5E#KEA"ILA dan MEFGO#MATI G+K+M' P#ISIP "EMOK#ASI dan GAK ASASI 5erkeadilan dan meng)(rmati )ukum% Tidak ada d(sa turunan MA+SIA. Prinsip "em(krasi dan Gak Asasi Manusia% Tidak meng)ilangkan )ak untuk ikut dalam penyelenggaraan negara dan mendapat perlakuan yang sama dengan !arga negara lainnya yang terkait dengan )ak asasi manusia. 1B. Jelaskan latar belakang dibentuknya K(misi udisial< Ja!aban% Gakim agung (ptimalisasi pelaksaan &ungsi kekuasaan ke)akiman. merupakan 6gur dalam peruangan menegakkan )ukum dan keadilan' se)ingga menadi tumpuan bagi pen,ari keadilan. +ntuk itu' diperlukan adanya institusi k)usus yang memiliki ke!enangan untuk menaga 6gur )akim agar Merupakan bagian dari upaya dapat berlaku adil dan pr(&esi(nal. penyelenggaraan kekuasaan ke)akiman dalam rangka menegakkan negara )ukum' dimana sesuatu yang si&atnya strategis untuk menegakkan keadilan )arus senantiasa dika!al se,ara k)usus. 18. Jelaskan latar belakang penegasan perlunya negara mempri(ritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 0; dua pulu) persen/ dari AP5 dan AP5"< Ja!ab% * Implementasi dari penyelenggaraan prinsip dem(krasi pendidikan> * Merupakan sikap bangsa dan negara untuk mempri(ritaskan penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya men,erdaskan ke)idupan bangsa dan memaukan kebudayaan nasi(nal> * "alam rangka upaya pemerinta) untuk membiayai pendidikan dasar dan ke!aiban !arga negara mengikuti pendidikan dasar. 1. Sebutkan indikat(r 5ersatu dalam 9isi Ind(nesia Masa "epan sebagaimana ter,antum dalam Ketetapan MP# (m(r 9II:MP#:0;;1< Ja!ab% ( meningkatnya semangat persatuan dan kerukunan bangsa> ( meningkatnya t(leransi' kepedulian' dan tanggung a!ab s(sial> ( berkembangnya budaya dan perilaku sp(rti& serta meng)argai dan menerima perbedaan dalam kemaemukan> ( berkembangnya semangat anti kekerasan> ( berkembangnya dial(g se,ara !aar dan saling meng)(rmati antar kel(mp(k dalam masyarakat.
12. Jelaskan makna pemili)an umum dilaksanakan se,ara langsung' umum' bebas' ra)asia' uur' dan adil< Ja!ab% * Langsung% penyampaian suara dalam pemili)an umum' dilaksanakan dengan tanpa di!akilkan. * +mum % menamin kesempatan yang berlaku menyeluru) bagi semua !arga negara' tanpa diskriminasi berdasarkan suku' agama' ras' g(l(ngan' enis kelamin' kedaera)an' pekeraan' dan status s(sial. * 5ebas % seluru) !arga negara bebas menentukan pili)an tanpa ada inter?ensi dari pi)ak manapun. * #a)asia % pili)an rakyat diamin kera)asiaannya. * Juur % penyelenggara' peserta' dan rakyat menyelenggarakan pemilu dengan uur. * Adil % Pemilu dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keadilan. 0;. Jelaskan pr(ses penyusunan Anggaran Pendapatan dan 5elana egara dan bagaimana apabila "P# tidak menyetuui #AP5 yang diaukan pemerinta)$ Ja!ab% 01. Jelaskan ara) p(litik ek(n(mi nasi(nal untuk me!uudkan dem(krasi ek(n(mi dan e6siensi nasi(nal yang berdaya saing tinggi sebagaimana diatur dalam Ketetapan MP# (m(r @9I:MP#:122< Ja!aban% Men,iptakan struktur ek(n(mi nasi(nal agar ter!uud pengusa)a menenga) yang kuat dan besar umla)nya' serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ek(n(mi yang meliputi usa)a ke,il' menenga) dan k(perasi' usa)a besar s!asta' dan 5+M yang saling memperkuat. 00. Jelaskan pengertian kekuasaan ke)akiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan )ukum dan keadilan< Ja!aban% * Kekuasaan ke)akiman merupakan kekuasaan yang merdeka artinya ba)!a lembaga yang memegang kekuasaan ke)akiman' dalam menalankan tugas dan !e!enangnya bebas dari pengaru) pi)ak manapun demi me!uudkan peradilan bebas dari inter?ensi guna menegakkan )ukum dan keadilan' )al ini sealan dengan dianutnya prinsip Ind(nesia sebagai negara )ukum. * Peradilan dalam rangka menegakan )ukum dan keadilan dilaksanakan sesuai dengan )ukum yang berlaku. 07. Jelaskan apa yang dimaksud dengan amnesti dan ab(lisi' dan mengapa dalam memberikan amnesti dan ab(lisi' Presiden )arus memper)atikan Amnesti% Pengampunan pertimbangan dari "e!an Per!akilan #akyat< Ja!ab% yang diberikan kepada sese(rang atau sekel(mp(k (rang yang diduga melakukan pelanggaran )ukum dan kepadanya belum di pr(ses dalam
Ab(lisi% Peng)entian pr(ses peradilan kepada sese(rang atau peradilan. sekel(mp(k (rang yang diduga tela) melakukan pelanggaran )ukum' dan kepadanya tela) dipr(ses melalui lembaga peradilan yang kemudian Alasan% karena si&atnya lebi) ,enderung pada di)entikan. pers(alan:pertimbangan p(litik' dimana "P# merupakan lembaga yang mere&resentasikan lembaga per!akilan:lembaga p(litik.> merupakan penabaran dari prinsip ,)e,ks and balan,es system 03. Jelaskan apa yang dimaksud dengan grasi dan re)abilitasi' dan mengapa dalam memberikan grasi dan re)abilitasi' Presiden )arus memper)atikan Frasi% Pengurangan )ukuman pertimbangan dari Ma)kama) Agung< Ja!ab% atau pengampunan yang diberikan Presiden kepada sese(rang atau sekel(mp(k (rang dan kepadanya tela) memiliki putusan )ukum tetap dari #e)abilitasi% Pemuli)an nama baik dari Presiden kepada pengadilan. sese(rang atau sekel(mp(k (rang yang melanggar )ukum dan tela) memiliki putusan tetap dari pengadilan' tetapi dikemudian )ari ternyata terbukti Alasan% karena si&atnya lebi) ,enderung pada tidak bersala). pers(alan:pertimbangan )ukum' dimana MA adala) lembaga pemegang kekuasaan dibidang peradilan> merupakan penabaran dari prinsip ,)e,ks and balan,es system 04. Jelaskan latar belakang ditetapkannya Ketetapan MP#S (m(r @@9:MP#S:12BB tentang Pembubaran Partai K(munis Ind(nesia' Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluru) Hilaya) egara #epublik Ind(nesia bagi Partai K(munis Ind(nesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan a)am atau Aaran a)am atau aaran K(munisme dalam K(munis:Mar=isme-Leninisme. Ja!ab% praktek ke)idupan p(litik dan kenegaraan menelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan aNas-aNas dan sendi-sendi ke)idupan 5angsa Ind(nesia yang ber-Tu)an dan beragama yang berlandaskan a)am atau aaran &a)am g(t(ng r(y(ng dan musya!ara) untuk mu&akat. Mar= yang terkait pada dasar-dasar dan taktik peruangan yang diaarkan (le) Lenin' Stalin' Ma( Tse Tung dan lain-lain' mengandung beni)-beni) a)am dan unsur-unsur yang bertentangan dengan &alsa&a) Pan,asila. K(munisme:Mar=isme-Leninisme yang dianut (le) PKI dalam ke)idupan p(litik di Ind(nesia tela) terbukti men,iptakan iklim dan situasi yang memba)ayakan kelangsungan )idup 5angsa Ind(nesia yang ber&alsa&a)
5erdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka adala) !aar' Pan,asila. ba)!a tidak diberikan )ak )idup bagi Partai K(munis Ind(nesia dan bagi kegiatan-kegiatan untuk memperkembangkan dan menyebarkan &a)am atau aaran K(munisme:Mar=isme-Leninisme. SOAL PILIGA 1. Setela) Peruba)an +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234' MP# masi) tetap memiliki ke!enangan menetapkan garis-garis besar daripada )aluan negara. Ja!ab% Sala) 0. Jika Presiden dan Hakil Presiden mangkat' ber)enti' diber)entikan' atau tidak dapat melakukan ke!aibannya dalam masa abatannya se,ara bersamaan' maka MP# menyelenggarakan sidang untuk memili) Presiden dan Hakil Presiden dari dua ,al(n yang diusulkan (le) partai p(litik atau gabungan partai p(litik yang pasangan ,al(n Presiden dan Hakil Presidennya merai) suara terbanyak kedua dan ketiga dalam pemili)an umum sebelumnya. Ja!ab% Sala) 7. Penempatan +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234 dalam Lembaran egara #epublik Ind(nesia merupakan dasar pemberlakuannya. Ja!ab% Sala) 3. Sesuai dengan Ketetapan MP# #I (m(r 9II:MP#:0;;; tentang Peran Tentara asi(nal Ind(nesia dan Peran Kep(lisian egara #epublik Ind(nesia' praurit Tentara asi(nal Ind(nesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam )al pelanggaran )ukum' baik pelanggaran )ukum militer maupun pelanggaran )ukum pidana umum. Ja!ab% Sala) 4. Sebelum dilakukan peruba)an +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234' maka sesuai dengan Ketetapan MP# #I (m(r III:MP#:0;;; tentang Sumber Gukum dan Tata +rutan Peraturan Perundang-+ndangan' Maelis Permusya!aratan #akyat ber!enang mengui undang-undang ter)adap +ndang-+ndang "asar 1234' dan Ketetapan MP# #I. Ja!ab% 5enar B. Setela) peruba)an +ndang-+ndang "asar 1234' MP# merupakan lembaga tertinggi negara' pemegang dan pelaksana sepenu)nya kedaulatan rakyat. Ja!ab% Sala) 8. Jika Presiden mangkat' diber)entikan' atau tidak dapat melakukan ke!aibannya dalam masa abatannya' maka MP# mengadakan sidang untuk memili) Presiden. Ja!ab% Sala) . "e!an Per!akilan "aera) GA#+S mengaukan kepada "e!an Per!akilan #akyat ran,angan undang-undang yang
berkaitan dengan (t(n(mi daera)' )ubungan pusat dan daera)' pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daera)' pengel(laan sumber daya alam dan sumber daya ek(n(mi lainnya' serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daera). Ja!ab% Sala) 2. "i dalam Ketetapan MP# #I (m(r 9II:MP#:0;;; yang mengatur tentang Peran Tentara asi(nal Ind(nesia dan Peran Kep(lisian egara #epublik Ind(nesia' ditegaskan ba)!a peran Tentara asi(nal Ind(nesia sebagai alat perta)anan negara' bertugas p(k(k menegakkan kedaulatan negara' keutu)an !ilaya) egara Kesatuan #epublik Ind(nesia yang berdasarkan Pan,asila dan +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234' melindungi segenap bangsa dan seluru) tumpa) dara) Ind(nesia dari an,aman dan gangguan ter)adap keutu)an bangsa dan negara' serta memeli)ara keamanan di dalam negeri. Ja!ab% Sala) 1;. Tugas pembantuan adala) penugasan dari Pemerinta) pusat kepada daera) dan:atau desa' dari pemerinta) pr(?insi kepada kabupaten:k(ta dan:atau desa' serta dari pemerinta) kabupaten:k(ta kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Ja!ab% 5enar 11. Sala) satu persyaratan se(rang ,al(n Presiden dan ,al(n Hakil Presiden adala) mendapat dukungan dari rakyat yang dibuktikan dengan &(t(k(pi Kartu Tanda Penduduk dan tanda tangan. Ja!ab% Sala) 10. MP# !aib member)entikan Presiden dan:atau Hakil Presiden ika MK suda) memeriksa' memutus' dan mengadili ba)!a memang terbukti Presiden dan:atau Hakil Presiden tela) melakukan pelanggaran )ukum sebagaimana diatur dalam +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234. Ja!ab% Sala) 17. Jika Peraturan Pemerinta) sebagai Pengganti +ndang+ndang tidak mendapat persetuuan "P#' sedangkan Presiden menilai keadaan meng)aruskan tetap adanya peraturan tersebut' maka Peraturan Pemerinta) sebagai Pengganti +ndang-+ndang tersebut dinyatakan tetap berlaku. Ja!ab% Sala) 13. Sesuai dengan Ketetapan MP# #I (m(r 9II:MP#:0;;; tentang Peran Tentara asi(nal Ind(nesia dan Peran Kep(lisian egara #epublik Ind(nesia' Tentara asi(nal Ind(nesia dipimpin (le) se(rang Panglima yang diangkat dan diber)entikan (le)
Presiden setela) mendapat persetuuan "e!an Per!akilan #akyat. Ja!ab% 5enar 14. Angg(ta Tentara asi(nal Ind(nesia tidak menggunakan )ak memili) dan dipili). "engan demikian' angg(ta Tentara asi(nal Ind(nesia tidak dapat menduduki abatan sipil !alaupun yang bersangkutan tela) mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan. Ja!ab% Sala) 1B. Setela) peruba)an' +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234 terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal. Ja!ab% 5enar 18. al(n Presiden dan ,al(n Hakil Presiden tidak mesti se(rang !arga negara Ind(nesia seak kela)irannya' karena yang paling utama adala) tidak perna) menerima ke!arganegaraan lain karena ke)endaknya sendiri. Ja!ab% Sala) 1. +sa)a perta)anan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem perta)anan dan keamanan rakyat semesta (le) rakyat sebagai kekuatan utama' dan Tentara asi(nal Ind(nesia serta Kep(lisian egara #epublik Ind(nesia sebagai kekuatan pendukung. Ja!ab% Sala) 12. Sala) satu tuuan pembentukan Ketetapan MP# #I (m(r I:MP#:0;;7 adala) menetapkan keberadaan eksistensi/ dari Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# #I untuk saat ini dan masa yang akan datang. Ja!ab% 5enar 0;. Pa)la!an Ampera sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MP#S (m(r @@I@:MP#S:12BB adala) setiap k(rban peruangan menegakkan dan melaksanakan amanat penderitaan rakyat yang tela) gugur dalam merebut kemerdekaan bangsa Ind(nesia pada ta)un 1234. Ja!ab% Sala) 01. Sala) satu latar belakang dilakukannya peruba)an +ndang+ndang "asar 1234 adala) karena rumusan tentang semangat para penyelenggara negara belum ,ukup didukung ketentuan k(nstitusi. Ja!ab% 5enar 00. Pada saat rapat paripurna MP#' Presiden dan:atau Hakil Presiden tidak mendapat kesempatan untuk memberikan penelasan atas pendapat "P# dan putusan MK ba)!a dirinya tela) melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234. Ja!ab% Sala) 07. Peruba)an +ndang-+ndang "asar men,akup pasal-pasal' (le) sebab itu pasal-pasal yang mengatur mengenai bendera'
lagu kebangsaan' dan lambang negara dapat dilakukan peruba)an. Ja!ab% benar 03. Substansi Pasal 3 Ketetapan MP# #I (m(r I:MP#:0;;7 adala) Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# #I yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Ja!ab% Sala) 04. Ketetapan MP# #I (m(r @III:MP#:122 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Hakil Presiden #epublik Ind(nesia adala) ,(nt() Ketetapan MP# #I yang di,abut dan dinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan MP# #I tersebut tela) berak)ir masa berlakunya. Ja!ab% Sala) 0B. Pemberlakuan kembali +ndang-+ndang "asar 1234 ditetapkan melalui "ekrit Presiden tanggal 4 Juli 1242 serta dikuku)kan se,ara aklamasi pada tanggal 00 Juli 1242 (le) MP#S. Ja!ab% Sala) 08. ang ber)ak mengaukan ,al(n Presiden dan ,al(n Hakil Presiden adala) partai p(litik atau gabungan partai p(litik yang ada di Ind(nesia. Ja!ab% Sala) 0. "alam )al ran,angan undang-undang yang tela) disetuui bersama tidak disa)kan (le) Presiden dalam !aktu tiga pulu) )ari semenak ran,angan undang-undang tersebut disetuui' maka ran,angan undang-undang tersebut dinyatakan batal dan tidak b(le) diundangkan. Ja!ab% Sala) 02. Peninauan ter)adap materi dan status )ukum Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# #I dari ta)un 12B; sampai dengan ta)un 0;;0 merupakan amanat dari Pasal I Aturan Perali)an +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234. Ja!ab% Sala) 7;. Pembentukan sebua) pr(?insi dapat dilakukan dengan memiliki paling sedikitnya 4 lima/ kabupaten:k(ta. Ja!ab% 5enar 71. Kesepakatan dasar MP# untuk tetap memperta)ankan bentuk negara kesatuan yakni egara Kesatuan #epublik Ind(nesia didasari pertimbangan ba)!a negara Ind(nesia suda) lama diaa) (le) 5elanda. Ja!ab% Sala) 70. Ketentuan ba)!a ,al(n Presiden dan Hakil Presiden diusulkan (le) partai p(litik atau gabungan partai p(litik peserta pemili)an umum tidak menutup peluang mun,ulnya ,al(n Presiden dan Hakil Presiden dari kalangan n(n partai sepanang diusulkan (le) partai p(litik atau gabungan partai p(litik peserta pemili)an umum. Ja!ab% 5enar 77. akir miskin dan anak-anak terlantar dipeli)ara (le) pemerinta). Ja!ab% Sala)
73. Setela) peruba)an +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234' MP# masi) dapat mengeluarkan Ketetapan MP# yang bersi&at mengatur regeling/. Ja!ab% Sala) 74. Ketetapan MP# #I (m(r @I:MP#:122 tentang Penyelenggara egara yang 5ersi) dan 5ebas KK dikel(mp(kkan ke dalam Pasal 3 Ketetapan MP# #I (m(r I:MP#:0;;7' yaitu Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# #I yang dinyatakan masi) berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Karena suda) ada undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana K(rupsi' maka Ketetapan MP# #I (m(r @I:MP#:122 dinyatakan suda) tidak berlaku lagi. Ja!ab% Sala) 7B. ang dimaksud dengan sistem ,)e,ks and balan,es adala) saling menga!asi dan mengimbangi antarlembaga negara agar dalam pelaksanaan tugas dan !e!enangnya sesuai dengan ketentuan +ndang-+ndang "asar 1234. Ja!ab% 5enar 78. #apat MP# dinyatakan sa) !alaupun )anya di)adiri (le) angg(ta MP# yang berasal dari angg(ta "P#' sepanang ku(rum rapat tela) terpenu)i. Ja!ab% 5enar 7. #e)abilitasi adala) pemuli)an nama baik sese(rang yang tela) menalani )ukuman akibat dugaan pelanggaran )ukum yang dilakukannya tetapi di kemudian )ari ternyata yang bersangkutan dinyatakan tidak bersala). Ja!ab% benar 72. Substansi Pasal 0 Ketetapan MP# #I (m(r I:MP#:0;;7 adala) Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# #I yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Ja!ab% Sala) 3;. "i dalam Ketetapan MP# #I (m(r @9:MP#:122 tentang Penyelenggaraan Ot(n(mi "aera)> Pengaturan' Pembagian' dan Peman&aatan Sumber "aya asi(nal yang 5erkeadilan> serta Perimbangan Keuangan Pusat dan "aera) dalam Kerangka egara Kesatuan #epublik Ind(nesia' yang ber!enang mengel(la sumber daya nasi(nal dan bertanggung a!ab memeli)ara kelestarian lingkungan adala) Pemerinta) Pusat. Ja!ab% Sala) 31. Sebelum peruba)an' +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234 terdiri dari Pembukaan' 5atang Tubu)' dan Penelasan. Ja!ab% 5enar 30. Amnesti adala) pengampunan yang diberikan (le) Presiden kepada sese(rang atau sekel(mp(k (rang yang diduga tela) melakukan pelanggaran )ukum dan kepadanya tela) dilakukan
pr(ses peradilan' tetapi belum ada putusan )ukum yang bersi&at tetap. Ja!ab% sala) 37. Presiden ber!enang mensa)kan undang-undang yang tela) diba)as dan disetuui bersama antara "P# dengan Presiden menadi undang-undang. Ja!ab% 5enar 33. Ketetapan MP#S (. @@9:MP#S:12BB tentang Pembubaran Partai K(munis Ind(nesia' Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluru) Hilaya) egara #epublik Ind(nesia bagi Partai K(munis Ind(nesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan a)am atau Aaran K(munisme:Mar=isme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan' (le) karena itu mata kulia) yang mengaarkan ide(l(gi Mar=isme di Perguruan Tinggi tidak b(le) disampaikan. Ja!ab% Sala) 34. Sesuai dengan Ketetapan MP# #I (m(r 9II:MP#:0;;; tentang Peran Tentara asi(nal Ind(nesia dan Peran Kep(lisian egara #epublik Ind(nesia' Tentara asi(nal Ind(nesia memberikan bantuan kepada Kep(lisian egara #epublik Ind(nesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam undang-undang. Ja!ab% 5enar 3B. #umusan "IAT+# "ALAM +"AF-+"AF yang terdapat dalam pasal atau ayat +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234 diberi makna )al yang diatur dalam ketentuan itu )arus dirumuskan dalam sebua) undang-undang yang k)usus diterbitkan untuk kepentingan itu. Ja!ab% Sala) 38. "e!an Per!akilan "aera) dapat mengaukan usul pember)entian Fubernur' 5upati' atau Halik(ta ika "e!an Per!akilan "aera) menilai Fubernur' 5upati' atau Halik(ta tidak ,akap dalam menalankan tugas-tugas pemerinta)an dan pembangunan di daera). Ja!ab% Sala) 3. Pembentukan' penguba)an' dan pembubaran kementerian negara diatur dengan Peraturan Presiden. Ja!ab% Sala) 32. Halaupun suda) ada undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana K(rupsi' Ketetapan MP# #I (m(r @I:MP#:122 tentang Penyelenggara egara yang 5ersi) dan 5ebas KK masi) tetap berlaku karena belum seluru) amanat dari Ketetapan tersebut dilaksanakan. Ja!ab% 5enar 4;. Setela) peruba)an +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234 maka tata urutan peraturan perundangundangan adala)% +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234' Ketetapan MP#' ++' Perpu' Peraturan
Pemerinta)' Keputusan Presiden' dan Peraturan "aera). Ja!ab% Sala) 41. +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234 untuk pertama kali disa)kan pada tanggal 18 Agustus 1234 bersamaan dengan Pr(klamasi Kemerdekaan #epublik Ind(nesia. Ja!ab% Sala) 40. ang dimaksud dengan pernyataan Ind(nesia adala) negara )ukum adala) setiap sikap' kebiakan' dan perilaku alat negara dan penduduk' baik !arga negara maupun (rang asing yang berada di Ind(nesia )arus berdasar dan sesuai )ukum yang berlaku di Ind(nesia. Ja!ab% 5enar 47. Sebelum peruba)an +ndang-+ndang "asar 1234' kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan Presiden dengan persetuuan "P#. Ja!ab% 5enar 43. Putusan untuk menguba) pasal-pasal +ndang-+ndang "asar dilakukan dengan persetuuan sekurang-kurangnya lima pulu) persen ditamba) satu dari umla) angg(ta Maelis Permusya!aratan #akyat yang )adir dalam Sidang Maelis Permusya!aratan #akyat. Ja!ab% Sala) 44. Setela) peruba)an +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234' MP# )anya dapat mengeluarkan Ketetapan MP# yang bersi&at penetapan bes,)ikking/ Ja!ab% benar 4B. Sala) satu latar belakang dilakukannya peruba)an +ndang+ndang "asar 1234 adala) karena Presiden memiliki !e!enang yang sangat terbatas untuk mengatur )al-)al penting dengan undang-undang. Ja!ab% Sala) 48. Presiden menyatakan keadaan ba)aya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan ba)aya ditetapkan dengan Peraturan Pemerinta). Ja!ab% Sala) 4. egara Kesatuan #epublik Ind(nesia TE#"I#I "A#I daera)daera) pr(?insi dan daera) pr(?insi itu dibagi atas kabupaten dan k(ta' yang tiap-tiap pr(?insi' kabupaten' dan k(ta itu mempunyai pemerinta)an daera)' yang diatur dengan undangundang. Ja!ab% Sala) 42. Substansi Pasal B Ketetapan MP# #I (m(r I:MP#:0;;7 adala) Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# #I yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan )ukum lebi) lanut' baik karena bersi&at 6nal einmalig/' maupun tela) selesai dilaksanakan. Ja!ab% 5enar B;. Sesuai dengan Ketetapan MP# (m(r III:MP#:0;;;' Keputusan Presiden adala) peraturan perundang-undangan
yang bersi&at mengatur yang dibuat (le) Presiden untuk menalankan &ungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerinta)an. Ja!ab% 5enar B1. Pemberlakuan kembali +ndang-+ndang "asar 1234 ditetapkan melalui "ekrit Presiden tanggal 4 Juli 1242 serta dikuku)kan se,ara aklamasi pada tanggal 00 Juli 1242 (le) "e!an Per!akilan #akyat. Ja!ab% 5enar B0. al(n Presiden dan ,al(n Hakil Presiden )arus se(rang !arga negara Ind(nesia seak kela)irannya dan tidak perna) menerima ke!arganegaraan lain karena ke)endaknya sendiri. Ja!ab% 5enar B7. Sala) satu urusan yang tidak dilimpa)kan kepada daera) dalam rangka pelaksanaan (t(n(mi daera) adala) urusan agama. Ja!ab% 5enar B3. "engan peruba)an +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234' maka )anya Ketetapan MP#S saa yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Ja!ab% Sala) B4. Halaupun masi) ada Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# #I yang dinyatakan masi) berlaku' tetapi dengan adanya +ndang-+ndang (m(r 1; Ta)un 0;;3 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan' Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# #I tidak dapat lagi diadikan sebagai ruukan se,ara yuridis. Ja!ab% Sala) BB. +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234 yang diberlakukan kembali melalui "ekrit Presiden 4 Juli 1242 di,antumkan dalam Lembaran egara (m(r 84 Ta)un 1242. Ja!ab% 5enar B8. Sala) satu sebab Presiden dan:atau Hakil Presiden diber)entikan (le) MP# atas usul "P# adala) apabila Presiden dan:atau Hakil Presiden tela) melakukan pelanggaran )ukum berupa pengk)ianatan ter)adap negara. Ja!ab% 5enar B. Gasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan 5adan Pemeriksa Keuangan disera)kan kepada Maelis Permusya!aratan #akyat' "e!an Per!akilan #akyat' "e!an Per!akilan "aera)' dan "e!an Per!akilan #akyat "aera)' sesuai dengan ke!enangannya. Ja!ab% Sala) B2. Penempatan +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234 dalam Lembaran egara #epublik Ind(nesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya. Ja!ab% 5enar
8;. Ketetapan MP#S (. @@9:MP#S:12BB tentang Pembubaran Partai K(munis Ind(nesia' Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluru) Hilaya) egara #epublik Ind(nesia bagi Partai K(munis Ind(nesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan a)am atau Aaran K(munisme:Mar=isme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan' artinya Ketetapan ini akan selesai berlakunya ika suda) terbentuk undang-undang. Ja!ab% Sala) 81. Sala) satu kesepakatan dasar dalam melakukan peruba)an +ndang-+ndang "asar 1234 adala) memasukkan Penelasan +ndang-+ndang "asar 1234 yang memuat )al-)al n(rmati& ke dalam pasal-pasal. Ja!ab% 5enar 80. Pasangan ,al(n Presiden dan Hakil Presiden yang mendapatkan suara lebi) dari lima pulu) persen dari umla) suara dalam pemili)an umum dengan sedikitnya lima pulu) persen suara di setiap pr(?insi yang tersebar di lebi) dari setenga) umla) pr(?insi di Ind(nesia' dilantik menadi Presiden dan Hakil Presiden. Ja!ab% Sala) 87. Kekuasaan ke)akiman dilakukan (le) sebua) Ma)kama) Agung dan badan peradilan yang berada di ba!a)nya dalam lingkungan peradilan umum' lingkungan peradilan agama' lingkungan peradilan militer' lingkungan peradilan tata usa)a negara' Ma)kama) K(nstitusi' dan K(misi udisial. Ja!ab% Sala) 83. Ketetapan MP# (m(r 9:MP#:1222 tentang Penentuan Pendapat di Tim(r Timur dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. "engan demikian' Ketetapan MP# #I (m(r 9I:MP#:128 tentang Penguku)an Penyatuan Hilaya) Tim(r Timur ke dalam egara Kesatuan #epublik Ind(nesia dinyatakan masi) tetap berlaku uga. Ja!ab% Sala) 84. Sala) satu pertimbangan ditetapkannya Ketetapan MP# #I (m(r 9:MP#:0;;; yang mengatur tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan asi(nal adala) peralanan bangsa Ind(nesia tela) mengalami berbagai k(nik' baik k(nik ?ertikal maupun )(riN(ntal' sebagai akibat dari ketidakadilan' pelanggaran )ak asasi manusia' lema)nya penegakan )ukum' serta praktek k(rupsi' k(lusi' dan nep(tisme. Ja!ab% 5enar 8B. Penyebutan +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234 tela) termasuk uga peruba)annya. Ole) karena itu' tidak perlu disebutkan +ndang-+ndang "asar 1234 adala) +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234 dan Peruba)annya. Ja!ab% 5enar
88. Setela) peruba)an +ndang-+ndang "asar 1234' Presiden dan Hakil Presiden memegang abatan selama lima ta)un' dan sesuda)nya dapat dipili) kembali dalam abatan yang sama )anya untuk satu kali masa abatan. Ja!ab% 5enar 8. Pemili)an umum diselenggarakan untuk memili) angg(ta "e!an Per!akilan #akyat' "e!an Per!akilan "aera)' Presiden dan Hakil Presiden' Fubernur' 5upati' Halik(ta' dan "e!an Per!akilan #akyat "aera). Ja!ab% Sala) 82. Sala) satu !e!enang Ma)kama) K(nstitusi adala) mengadili pada tingkat pertama dan terak)ir yang putusannya bersi&at 6nal untuk mengui seluru) peraturan perundangundangan ter)adap undang-undang dasar. Ja!ab% Sala) ;. Ketetapan MP# #I (m(r 9:MP#:0;;; tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan asi(nal menugaskan kepada 5adan Pekera MP# antara lain untuk merumuskan etika ke)idupan berbangsa yang memuat rumusan tentang etika ke)idupan dalam lingkup luas' yaitu etika dalam bidang p(litik' )ukum' ek(n(mi' s(sial' budaya' pemerinta)an' dan sebagainya. Ja!ab% 5enar 1. #umusan "IAT+# "EFA +"AF-+"AF yang terdapat dalam pasal atau ayat +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234 diberi makna )al yang diatur dalam ketentuan itu )arus dirumuskan dalam sebua) undang-undang yang k)usus diterbitkan untuk kepentingan itu. Ja!ab% 5enar 0. Setela) peruba)an +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234' MP# tidak akan perna) lagi memili) Presiden dan:atau Hakil Presiden. Ja!ab% Sala) 7. egara memiliki suatu 5ank Ind(nesia yang susunan' kedudukan' ke!enangan' tanggung a!ab' dan independensinya diatur dengan undang-undang. Ja!ab% Sala) 3. "P# ber!enang mensa)kan ran,angan undang-undang yang tela) diba)as dan disetuui bersama antara "P# dengan Presiden menadi undang-undang. Ja!ab% Sala) 4. Ketetapan MP# #I (m(r 9:MP#:0;;; tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan asi(nal menugaskan kepada Presiden untuk merumuskan ?isi Ind(nesia masa depan yang kemudian )arus dis(sialisasikan melalui pr(ses pembudayaan untuk menumbu)kan kesadaran ter)adap ?isi tersebut. Ja!ab% Sala) B. Setela) peruba)an +ndang-+ndang "asar 1234' MP# merupakan lembaga negara yang berkedudukan setara dengan lembaga negara lainnya. Ja!ab% 5enar
8. Pengambilan putusan MP# berdasarkan musya!ara) untuk men,apai mu&akat bertentangan dengan rumusan Pasal 0 ayat 7/ +ndang-+ndang "asar 1234 yang menyatakan' Segala putusan MP# ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Ja!ab% Sala) . Se(rang anak yang la)ir dari (rang asing yang suda) menadi !arga negara Ind(nesia diperb(le)kan menadi ,al(n Presiden dan ,al(n Hakil Presiden sepanang persyaratan yang ditentukan +ndang-+ndang "asar 1234 dipenu)inya. Ja!ab% 5enar 2. Jika undang-undang yang mengatur tentang pemberian gelar' tanda asa' dan lain-lain tanda ke)(rmatan suda) terbentuk' maka Ketetapan MP#S (m(r @@I@:MP#S:12BB tentang Pengangkatan Pa)la!an Ampera menadi tidak berlaku lagi. Ja!ab% 5enar 2;. Sala) satu pertimbangan ditetapkannya Ketetapan MP# #I (m(r 9I:MP#:0;;; adala) Ketetapan MP# yang mengatur tentang Pemisa)an Tentara asi(nal Ind(nesia dan Kep(lisian egara #epublik Ind(nesia adala) ba)!a peran s(sial p(litik dalam d!i&ungsi A5#I menyebabkan teradinya penyimpangan peran dan &ungsi Tentara asi(nal Ind(nesia dan Kep(lisian egara #epublik Ind(nesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi dem(krasi dalam ke)idupan berbangsa' bernegara' dan bermasyarakat. Ja!ab% 5enar 21. Sala) satu latar belakang dilakukannya peruba)an +ndang+ndang "asar 1234 adala) karena kekuasaan tertinggi di tangan MP#. Ja!ab% 5enar 20. "engan masuknya rumusan (rang asing yang tinggal di Ind(nesia sebagai penduduk Ind(nesia' (rang asing yang menetap di !ilaya) Ind(nesia mempunyai status )ukum sebagai penduduk Ind(nesia. Ja!ab% 5enar 27. Tentara asi(nal Ind(nesia sebagai alat negara yang menaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi' mengay(mi' melayani masyarakat' serta menegakkan )ukum. Ja!ab% Sala) 23. Ketetapan MP# #I (m(r @9I:MP#:122 tentang P(litik Ek(n(mi "alam #angka "em(krasi Ek(n(mi' dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. "engan demikian di Ind(nesia tidak b(le) ada lagi pengusa)a besar dan 5adan +sa)a Milik egara yang diberikan kesempatan untuk berusa)a dan mengel(la sumber daya alam. Ja!ab% Sala)
24. Ketetapan MP# #I (m(r @9II:MP#:122 tentang Gak Asasi Manusia adala) ,(nt() Ketetapan MP# #I yang di,abut dan dinyatakan tidak berlaku karena tela) diatur di dalam +ndang+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234. Ja!ab% 5enar 2B. Kata PEM5+KAA merupakan penyebutan resmi untuk menunuk Pembukaan +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234. Istila) lain yang dipakai adala) M+KA"IMAG sebagaimana ter,antum dalam naska) asli +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234. Ja!ab% Sala) 28. MP# terdiri dari angg(ta "P# dan angg(ta "P"' serta sebagian angg(ta yang diangkat (le) Presiden. Ja!ab% Sala) 2. al(n Presiden dan Hakil Presiden dapat diusulkan (le) gabungan partai p(litik peserta pemili)an umum dimaksudkan untuk membangun kesepa)aman' kebersamaan' dan kesatuan di kalangan partai-partai p(litik dalam melakukan peruangan p(litik. Ja!ab% 5enar 22. Ku(rum rapat bagi MP# untuk mengambil keputusan atas usul pember)entian Presiden dan:atau Hakil Presiden adala) di)adiri sekurang-kurangnya Q dari umla) angg(ta MP#. Ja!ab% 5enar 1;;. Ketetapan MP# #I (m(r @9I:MP#:122 tentang P(litik Ek(n(mi "alam #angka "em(krasi Ek(n(mi' dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. "engan demikian' pinaman luar negeri (le) pi)ak s!asta tetap diperkenankan dengan ketentuan atas sepengeta)uan pemerinta) karena pemerinta) merupakan penamin atas utang-utang s!asta tersebut. Ja!ab% Sala) 1;1. Peserta pemili)an umum untuk memili) angg(ta "e!an Per!akilan #akyat dan angg(ta "e!an Per!akilan #akyat "aera) adala) partai p(litik. Ja!ab% 5enar 1;0. Menteri Luar egeri' Menteri "alam egeri' dan Menteri Keuangan adala) pelaksana tugas kepresidenan ika Presiden dan Hakil Presiden mangkat' ber)enti' diber)entikan' atau tidak dapat melakukan ke!aibannya dalam masa abatannya se,ara bersamaan. Ja!ab% Sala) 1;7. Paak dan pungutan lain yang bersi&at memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Peraturan Pemerinta). Ja!ab% Sala) 1;3. Sala) satu substansi Ketetapan MP# #I (m(r @9:MP#:122 tentang Penyelenggaraan Ot(n(mi "aera)>
Pengaturan' Pembagian' dan Peman&aatan Sumber "aya asi(nal yang 5erkeadilan> serta Perimbangan Keuangan Pusat dan "aera) dalam Kerangka egara Kesatuan #epublik Ind(nesia adala) pengaturan' pembagian' dan peman&aatan sumber daya nasi(nal antara pusat dan daera) dilaksanakan se,ara adil untuk kemakmuran masyarakat daera) dan bangsa se,ara keseluru)an. "engan demikian' setiap daera) )arus mendapatkan anggaran yang sama besar untuk melaksanakan pembangunan di daera). Ja!ab% Sala) 1;4. Sala) satu rek(mendasi dari Ketetapan MP# #I (m(r 9III:MP#:0;;1 tentang #ek(mendasi Ara) Kebiakan Pemberantasan dan Pen,ega)an KK adala) membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain kebebasan mendapatkan in&(rmasi. Ja!ab% 5enar 1;B. 5agi sese(rang yang menderita sakit' maka yang bersangkutan dapat me!akilkan )ak pili)nya kepada sese(rang yang diper,ayainya dalam pemili)an umum. Ja!ab% Sala) 1;. Kata PEM5+KAA merupakan penyebutan resmi untuk menunuk Pembukaan +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234. Istila) lain yang dipakai adala) P#EAM5+LE sebagaimana ter,antum dalam naska) asli +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234. Ja!ab% 5enar 1;2. Adanya ketentuan usul pember)entian Presiden dan:atau Hakil Presiden dapat diaukan (le) "P# kepada MP# )anya dengan terlebi) da)ulu mengaukan permintaan kepada MK dilatarbelakangi untuk melaksanakan prinsip saling menga!asi dan saling mengimbangi antarlembaga negara' serta pa)am mengenai negara )ukum. Ja!ab% 5enar 11;. Sala) satu rek(mendasi dari Ketetapan MP# #I (m(r 9III:MP#:0;;1 tentang #ek(mendasi Ara) Kebiakan Pemberantasan dan Pen,ega)an KK adala) membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain Ombudsman. Ja!ab% 5enar 111. Sala) satu rek(mendasi dari Ketetapan MP# #I (m(r I@:MP#:0;;1 tentang Pembaruan Agraria dan Pengel(laan Sumber "aya Alam adala) menugaskan kepada "P# bersama Presiden untuk segera mengatur lebi) lanut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengel(laan sumber daya alam serta men,abut' menguba) dan:atau mengganti semua undang-
undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sealan dengan Ketetapan MP# #I ini. Ja!ab% 5enar 110. Sala) satu !e!enang Ma)kama) Agung adala) mengui peraturan perundang-undangan di ba!a) undang-undang ter)adap undang-undang. Ja!ab% 5enar 117. al(n )akim agung diusulkan (le) Ketua Ma)kama) Agung kepada "e!an Per!akilan #akyat untuk mendapatkan persetuuan dan selanutnya ditetapkan sebagai )akim agung (le) Presiden. Ja!ab% Sala) 113. Angg(ta K(misi udisial diangkat dan diber)entikan (le) Presiden dengan memper)atikan pertimbangan "e!an Per!akilan #akyat. Ja!ab% Sala) 114. Sala) satu substansi dari Ketetapan MP# #I (m(r @I:MP#:122 tentang Penyelenggara egara yang 5ersi) dan 5ebas KK adala) untuk meng)indarkan praktek-praktek KK' sese(rang yang diper,aya menabat suatu abatan dalam penyelenggaraan negara )arus bersumpa) sesuai dengan agamanya' )arus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setela) menabat. Ja!ab% 5enar 11B. Ketetapan MP# #I (m(r @9I:MP#:122 tentang P(litik Ek(n(mi "alam #angka "em(krasi Ek(n(mi' dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerinta) berke!aiban mend(r(ng keberpi)akan p(litik ek(n(mi yang lebi) memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ek(n(mi usa)a besar untuk memper,epat pertumbu)an ek(n(mi dan karenanya dapat segera meningkatkan kesea)teraan rakyat. Ja!ab% Sala) 118. Jika Ma)kama) K(nstitusi dipandang tela) keliru dalam memutus suatu perkara' maka masi) terdapat upaya )ukum agar Ma)kama) K(nstitusi melakukan peninauan kembali atas putusan yang tela) di)asilkannya. Ja!ab% Sala) 11. Keputusan MP# atas usul pember)entian Presiden dan:atau Hakil Presiden )arus diambil dalam rapat paripurna MP# yang di)adiri sekurang-kurangnya Q dari umla) angg(ta MP# dan disetuui (le) sekurangnya-kurangnya 0:7 dari umla) angg(ta yang )adir. Ja!ab% 5enar 112. Pemili)an umum diselenggarakan untuk memili) angg(ta Maelis Permusya!aratan #akyat' "e!an Per!akilan #akyat' "e!an Per!akilan "aera)' Presiden dan Hakil Presiden' dan "e!an Per!akilan #akyat "aera). Ja!ab% Sala) 10;. Sesuai dengan Ketetapan MP# #I (m(r III:MP#:0;;; tentang Sumber Gukum dan Tata +rutan Peraturan Perundang-
+ndangan' Ma)kama) K(nstitusi ber!enang mengui undangundang ter)adap +ndang-+ndang "asar 1234. Ja!ab% Sala) 101. Sala) satu rek(mendasi dari Ketetapan MP# #I (m(r 9III:MP#:0;;1 tentang #ek(mendasi Ara) Kebiakan Pemberantasan dan Pen,ega)an KK adala) membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain kea)atan ter(rganisasi. Ja!ab% 5enar 100. Ketetapan MP# #I (m(r @III:MP#:122 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Hakil Presiden #epublik Ind(nesia adala) ,(nt() Ketetapan MP# #I yang di,abut dan dinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan MP# #I tersebut tela) berak)ir masa berlakunya. Ja!aban% Sala). 107. Presiden dan Hakil Presiden memegang abatan selama lima ta)un' dan sesuda)nya dapat dipili) kembali dalam abatan yang sama' )anya untuk satu kali masa abatan. ang dimaksud dengan D0 dua/ kali masa abatan dalam abatan yang sama adala) yang bersangkutan belum perna) menabat dalam abatan yang sama selama dua kali masa abatan' se,ara berturut-turut. Sedangkan ika tidak berturut-turut' maka yang bersangkutan dapat kembali di,al(nkan sebagai ,al(n Presiden atau Hakil Presiden. Ja!aban% Sala). 103. Sala) satu ,iri dari negara )ukum adala) penegakan )ukum dengan ,ara yang tidak bertentangan dengan )ukum atau lebi) dikenal dengan sebutan "ue pr(,ess (& la!. Ini berarti' sese(rang tidak dapat diatu)i )ukuman atas perbuatan yang dilakukannya apabila tidak terdapat aturan yang mengatur tentang )al tersebut. Ja!aban% 5enar. 104. Pasal BA ayat 4/ +ndang +ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234 menegaskan' tata ,ara pelaksanaan pemili)an Presiden dan Hakil Presiden lebi) lanut diatur dalam undang-undang. "engan demikian' perlu dibuat ketentuan yang k)usus mengatur mengenai tata ,ara pelaksanaan pemili)an Presiden dan Hakil Presiden. Ja!aban% Sala). 10B. Sebelum dilakukan peruba)an ter)adap +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234' pr(ses pember)entian Presiden dan:atau Hakil Presiden )anya melalui pr(ses p(litik' tanpa ada pembuktian terlebi) da)ulu (le) pengadilan ba)!a Presiden dan:atau Hakil Presiden tela) melakukan pelanggaran )ukum. Ja!aban% 5enar. 108. Ketetapan MP# #I (m(r III:MP#:122 tentang Pemili)an +mum merupakan sala) satu Ketetapan yang masuk dalam kateg(ri Pasal 1 Ketetapan MP# #I (m(r I:MP#:0;;7 yang
di,abut dan dinyatakan tidak berlaku karena tela) diatur di dalam +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234. Ja!aban% Sala). 10. Sebelum dilakukan peruba)an ter)adap +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234' seluru) lembaga tinggi negara' yaitu Presiden' "e!an Per!akilan #akyat' "e!an Pertimbangan Agung' Ma)kama) Agung' dan 5adan Pemeriksa Keuangan' !aib menyampaikan lap(ran setiap ta)un kepada MP# atas pelaksanaan Faris-garis 5esar Galuan egara dan Ketetapan MP# lainnya. Ja!aban% 5enar. 102. Segala putusan MP# diupayakan seau) mungkin dengan alan musya!ara) untuk men,apai mu&akat. Putusan dengan suara terbanyak ditempu) apabila alan musya!ara) untuk men,apai mu&akat suda) tidak mungkin ditempu) karena adanya perbedaaan pendapat yang sulit didekatkan atau karena &akt(r !aktu. Ja!aban% 5enar. 17;. Sebelum dilakukan peruba)an ter)adap +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234' sesuai dengan ketentuan Pasal 0 ayat 0/' Maelis Permusya!aratan #akyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima ta)un di ibuk(ta negara' dan b(le) bersidang lebi) dari sekali dengan mengadakan persidangan istime!a. Sidang Istime!a MP# diadakan )anya untuk member)entikan Presiden dan:atau Hakil Presiden. Ja!aban% Sala). 171. +ntuk menalankan undang-undang sebagaimana mestinya' Presiden menetapkan Peraturan Pemerinta). "engan demikian' Presiden )anya b(le) menetapkan Peraturan Pemerinta) sepanang diperinta)kan (le) undang-undang. Ja!aban% 5enar. 170. Tata urutan peraturan perundang-undangan #epublik Ind(nesia sebagaimana diatur dalam Ketetapan MP# #I (m(r III:MP#:0;;; adala)% +ndang +ndang "asar 1234' Ketetapan MP# #I' +ndang-+ndang:Peraturan Pemerinta) Pengganti +ndang-+ndang' Peraturan Pemerinta)' Keputusan Presiden' Peraturan "aera). Ja!aban% Sala). 177. +ntuk menalankan undang-undang sebagaimana mestinya' Presiden menetapkan Peraturan Pemerinta). Selain itu' untuk menalankan undang-undang' Presiden uga dapat menetapkan Peraturan Presiden. Ja!aban% 5enar. 173. Pasangan ,al(n Presiden dan Hakil Presiden diusulkan (le) partai p(litik atau gabungan partai p(litik peserta pemili)an umum. "engan demikian' sese(rang yang tidak
masuk dalam keangg(taan partai p(litik tidak dapat di,al(nkan sebagai ,al(n Presiden dan:atau ,al(n Hakil Presiden. Ja!aban% Sala). 174. Pasangan ,al(n Presiden dan Hakil Presiden yang mendapatkan suara lima pulu) persen dari umla) suara dalam pemili)an umum dengan sedikitnya dua pulu) persen suara di setiap pr(?insi yang tersebar di lebi) dari setenga) umla) pr(?insi di Ind(nesia' dilantik menadi Presiden dan Hakil Presiden. Ja!aban% Sala). 17B. Sebelum memangku abatannya' Presiden dan Hakil Presiden bersumpa) menurut agamanya' atau berani dengan sunggu)-sunggu) di )adapan sidang paripurna Maelis Permusya!aratan #akyat. Jika Maelis Permusya!aratan #akyat tidak dapat bersidang' Presiden dan Hakil Presiden bersumpa) menurut agamanya' atau berani dengan sunggu)-sunggu) di )adapan pimpinan Maelis Permusya!aratan #akyat dengan disaksikan (le) pimpinan Ma)kama) Agung. Ja!aban% Sala). SOAL #E5+TA 1. Setela) peruba)an' +ndang-+ndang "asar terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal. Jumla) 5ab' Pasal' dan Ayat dalam +ndang-+ndang "asar setela) diuba) adala)R Ja!ab% 01 5ab' 87 Pasal' dan 18; Ayat 0. ang dimaksud dengan euality be&(re t)e la! adala) Semua !arga negara bersamaan kedudukannya di dalam )ukum. Sedangkan yang dimaksud istila) due pr(,ess (& la! adala)R Ja!ab% Penegakan )ukum dengan ,ara yang tidak bertentangan dengan )ukum 7. Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r 9:MP#:0;;; adala) tentangR Ja!ab% Pemantapan Persatuan dan Kesatuan asi(nal 3. 5entuk Pemerinta)an Ind(nesia adala) #epublik' sedangkan sistem pemerinta)annya adala)R Ja!ab% Presidensiil. 4. #umusan Pasal 0 ayat 7/ +ndang-+ndang "asar adala)R Ja!ab% Segala putusan Maelis Permusya!aratan #akyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. B. Setela) peruba)an ++"' MP# ber!enang mengeluarkan Ketetapan MP# yang bersi&atR Ja!ab% penetapan bes,)ikking/ 8. ang ber)ak mengusulkan pasangan ,al(n Presiden dan Hakil Presiden dalam pemili)an Presiden dan Hakil Presiden adala)R Ja!ab% Partai P(litik atau Fabungan Partai P(litik peserta pemili)an umum.
. Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r @9I:MP#:122 tentang P(litik Ek(n(mi "alam #angka "em(krasi Ek(n(mi adala)R Ja!ab% Pemerinta) berke!aiban mend(r(ng keberpi)akan p(litik ek(n(mi yang lebi) memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ek(n(mi' usa)a ke,il menenga)' dan k(perasi sebagai pilar ek(n(mi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasi(nal dalam rangka dem(krasi ek(n(mi sesuai )akikat Pasal 77 +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234. 2. Ku(rum rapat "e!an Per!akilan #akyat untuk mengaukan usul pember)entian Presiden dan:atau Hakil Presiden adala) di)adiri (le) sekurang-kurangnyaR Ja!ab% 0:7 dari umla) angg(ta "e!an Per!akilan #akyat. 1;. #umusan Pasal 8 +ndang-+ndang "asar adala)R Ja!ab% Presiden tidak dapat membekukan dan:atau membubarkan "e!an Per!akilan #akyat. 11. +ntuk menalankan undang-undang' Presiden menetapkanR Ja!ab% Peraturan Pemerinta). 10. Presiden memberi grasi dan re)abilitasi dengan memper)atikan pertimbangan Ma)kama) Agung. Sedangkan dalam memberi amnesti dan ab(lisi Presiden memper)atikan pertimbanganR Ja!ab% "e!an Per!akilan #akyat. 17. "P# memiliki )ak interpelasi' )ak angket' dan )ak menyatakan pendapat. Gak interpelasi adala)R Ja!ab% Adala) )ak "P# untuk meminta keterangan kepada Pemerinta) mengenai kebiakan Pemerinta) yang penting dan strategis serta berdampak luas pada ke)idupan bermasyarakat dan bernegara. 13. "e!an Per!akilan "aera) ikut memba)as ran,angan undang-undang yang berkaitan denganR Ja!ab% (t(n(mi daera)> )ubungan pusat dan daera)> pembentukan' pemekaran' dan penggabungan daera)> pengel(laan sumber daya alam dan sumber daya ek(n(mi lainnya' serta perimbangan keuangan pusat dan daera). 14. Pengel(mp(kkan Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# berdasarkan Pasal 7 Ketetapan MP# (m(r I:MP#:0;;7 adala) Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerinta)an )asil pemili)an umum ta)un 0;;3. Sedangkan pengel(mp(kkan Pasal 3 adala)R. Ja!ab% Ketetapan Maelis
Permusya!aratan #akyat Sementara dan Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. 1B. Pembukaan +ndang-+ndang "asar terdiri dari empat alinea. #umusan Alinea pertama adala)R Ja!ab% 5a)!a sesunggu)nya Kemerdekaan itu iala) )ak segala bangsa dan (le) sebab itu' maka penaa)an di atas dunia )arus di)apuskan' karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. 18. 5entuk Pemerinta)an Ind(nesia adala) #epublik' sedangkan bentuk negaranya adala)R Ja!ab% Kesatuan. 1. #umusan Pasal 1 ayat 7/ +ndang-+ndang "asar adala)R Ja!ab% egara Ind(nesia adala) negara )ukum. 12. Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r 9:MP#:1222 adala) tentangR Ja!ab% Penentuan Pendapat di Tim(r Timur 0;. He!enang MP# sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1/ +ndang-+ndang "asar adala)R Ja!ab% Maelis Permusya!aratan #akyat ber!enang menguba) dan menetapkan +ndang-+ndang "asar. 01. #umusan Pasal BA ayat 1/ +ndang-+ndang "asar adala)R Ja!ab% Presiden dan Hakil Presiden dipili) dalam satu pasangan se,ara langsung (le) rakyat. 00. Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r 9I:MP#:0;;1 adala) tentangR Ja!ab% Etika Ke)idupan 5erbangsa 07. Syarat terpili)nya pasangan ,al(n Presiden dan Hakil Presiden untuk dilantik menadi Presiden dan Hakil Presiden adala)R Ja!ab% mendapatkan suara lebi) dari 4; persen dengan sedikitnya 0; persen suara di setiap pr(?insi yang tersebar di lebi) dari setenga) umla) pr(?insi di Ind(nesia. 03. Substansi Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r @I:MP#:122 tentang Penyelenggara egara yang 5ersi) dan 5ebas K(rupsi' K(lusi' dan ep(tisme adala)R Ja!ab% Perlu ber&ungsinya lembaga-lembaga negara dan penyelenggara negara' meng)indarkan praktek KK' serta upaya pemberantasan KK )arus dilakukan se,ara tegas ter)adap siapa pun uga. 04. "alam )al menyatakan perang' membuat perdamaian dan peranian dengan negara lain' Presiden )arus mendapatkan persetuuan dariR Ja!ab% "e!an Per!akilan #akyat.
0B. Presiden memberi amnesti dan ab(lisi dengan memper)atikan pertimbangan "P#. Sedangkan dalam memberi grasi dan re)abilitasi Presiden memper)atikan pertimbanganR Ja!ab% Ma)kama) Agung. 08. "asar )ukum peninauan ter)adap materi dan status )ukum Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# adala)R Ja!ab% Pasal I Aturan Tamba)an +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234 0. Sebelum peruba)an +ndang-+ndang "asar' yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang adala) Presiden. Sedangkan setela) peruba)an +ndang-+ndang "asar adala)R Ja!ab% "e!an Per!akilan #akyat. 02. Peninauan Ter)adap Materi dan Status Gukum Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# #I dari Ta)un 12B; sampai dengan Ta)un 0;;0 dituangkan dalam Ketetapan MP# #I (m(rR Ja!ab% Ketetapan MP# #I (m(r I:MP#:0;;7. 7;. Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r @9I:MP#:122 adala) tentangR Ja!ab% P(litik Ek(n(mi dalam #angka "em(krasi Ek(n(mi. 71. Pembukaan +ndang-+ndang "asar terdiri dari empat alinea. #umusan Alinea Ketiga adala)R Ja!ab% Atas berkat rak)mat Alla) ang Ma)a Kuasa dan dengan did(r(ngkan (le) keinginan lu)ur' supaya berke)idupan kebangsaan yang bebas' maka rakyat Ind(nesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. 70. ang dimaksud dengan due pr(,ess (& la! adala) Penegakan )ukum dengan ,ara yang tidak bertentangan dengan )ukum. Sedangkan yang dimaksud istila) euality be&(re t)e la! adala)R Ja!ab% Semua !arga negara bersamaan kedudukannya di dalam )ukum 77. Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat Sementara #epublik Ind(nesia (m(r @@I@:MP#S:12BB adala) tentangR Ja!ab% Pengangkatan Pa)la!an Ampera 73. ang ber!enang mensa)kan undang-undang adala)R Ja!ab% Presiden 74. ang dimaksud dengan putusan MP# adala)R Ja!ab% pr(duk )ukum MP# yang terdiri atas peruba)an dan penetapan +ndang-+ndang "asar' Ketetapan MP#' dan Keputusan MP#. 7B. Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r 9II:MP#:0;;1 adala) tentangR Ja!ab% 9isi Ind(nesia Masa "epan 78. MP# ber!enang memili) Presiden dan:atau Hakil Presiden ikaR Ja!ab% Teradi kek(s(ngan
abatan Presiden dan:atau Hakil Presiden' baik karena mangkat' ber)enti' atau diber)entikan. 7. #umusan Pasal 8 +ndang-+ndang "asar adala)R Ja!ab% Presiden dan Hakil Presiden memegang abatan selama lima ta)un' dan sesuda)nya dapat dipili) kembali dalam abatan yang sama' )anya untuk satu kali masa abatan. 72. #umusan Pasal 1; +ndang-+ndang "asar adala)R Ja!ab% Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan "arat' Angkatan Laut dan Angkatan +dara. 3;. Substansi Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r @9:MP#: 122 tentang Penyelenggaraan Ot(n(mi "aera)> Pengaturan' Pembagian' dan Peman&aatan Sumber "aya asi(nal yang 5erkeadilan> serta Perimbangan Keuangan Pusat dan "aera) dalam Kerangka egara Kesatuan #epublik Ind(nesia adala)R Ja!ab% Penyelenggaraan (t(n(mi daera) dengan memberikan ke!enangan yang luas' nyata dan bertanggung a!ab di daera) se,ara pr(p(rsi(nal di!uudkan dengan pengaturan' pembagian' dan peman&aatan sumber daya nasi(nal yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daera). 31. #umusan Pasal 18 ayat 1/ +ndang-+ndang "asar adala)R Ja!ab% Presiden dibantu (le) menteri-menteri negara. 30. Jika ran,angan undang-undang itu tidak mendapat persetuuan bersama' maka ran,angan undang-undang ituR Ja!ab% Tidak b(le) diaukan lagi dalam persidangan "e!an Per!akilan #akyat masa itu. 37. #umusan Pasal 075 +ndang-+ndang "asar adala)R Ja!ab% Ma,am dan )arga mata uang ditetapkan dengan undangundang. 33. Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat Sementara #epublik Ind(nesia (m(r @@9:MP#S:12BB adala) tentangR Ja!ab% Pembubaran Partai K(munis Ind(nesia' Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluru) Hilaya) egara #epublik Ind(nesia bagi Partai K(munis Ind(nesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan a)am atau Aaran K(munis:Mar=isme Leninisme. 34. Sebelum peruba)an +ndang-+ndang "asar' yang ber!enang mengui undang-undang ter)adap +ndang-+ndang "asar adala)R Ja!ab% MP#. 3B. "asar )ukum peruba)an +ndang-+ndang "asar adala)R Ja!ab% Pasal 7 ayat 1/ dan Pasal 78 +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234.
38. Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r 9III:MP#:0;;1 adala) tentangR Ja!ab% #ek(mendasi Ara) Kebiakan Pemberantasan dan Pen,ega)an K(rupsi' K(lusi' dan ep(tisme 3. Sala) satu tuuan peruba)an +ndang-+ndang "asar adala) membangun sistem ,)e,ks and balan,es. ang dimaksud dengan sistem )e,ks and 5alan,es dalam )ubungan antar lembaga negara adala)R Ja!ab% Prinsip saling menga!asi dan saling mengimbangi antar lembaga negara 32. Arti dari istila) !el&are state adala)R Ja!ab% egara yang mengutamakan peningkatan kesea)teraan masyarakat dalam berbagai bidang 4;. Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r @I:MP#:122 adala) tentangR Ja!ab% Penyelenggara egara yang 5ersi) dan 5ebas K(rupsi' K(lusi' dan ep(tisme 41. Peruba)an dan penetapan +ndang-+ndang "asar adala) putusan Maelis yang mempunyai ,iri-,iriR Ja!ab% mempunyai kekuatan )ukum sebagai +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia' serta tidak menggunakan n(m(r putusan Maelis. 40. #umusan Pasal 7 ayat 0/ +ndang-+ndang "asar adala)R Ja!ab% Maelis Permusya!aratan #akyat melantik Presiden dan:atau Hakil Presiden. 47. #umusan Pasal 3 ayat 0/ +ndang-+ndang "asar adala)R Ja!ab% "alam melakukan ke!aibannya Presiden dibantu (le) satu (rang Hakil Presiden. 43. Amanat Ketetapan MP# #I (m(r I:MP#:0;;7 untuk Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r @9:MP#: 122 tentang Penyelenggaraan Ot(n(mi "aera)> Pengaturan' Pembagian' dan Peman&aatan Sumber "aya asi(nal yang 5erkeadilan> serta Perimbangan Keuangan Pusat dan "aera) dalam Kerangka egara Kesatuan #epublik Ind(nesia adala)R Ja!ab% Memerinta)kan pembentukan berbagai undang-undang tentang penyelenggaraan Pemerinta)an "aera) sebagaimana diamanatkan (le) Pasal 1' 1A' dan 15 +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234. 44. Sebelum dilakukan peruba)an' #umusan Pasal 8 +ndang+ndang "asar adala)R Ja!ab% Presiden dan Hakil Presiden memegang abatannya selama masa lima ta)un' dan sesuda)nya dapat dipili) kembali.
4B. Masa abatan Presiden dan !akil presiden yang menggantikan presiden dan Hakil Presiden yang ber)alangan tetap adala)R Ja!ab% Sampai berak)ir masa abatan Presiden dan Hakil Presiden yang digantikannya. 48. #umusan Pasal 18 ayat 7/ +ndang-+ndang "asar adala)R Ja!ab% Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerinta)an. 4. "P# memiliki )ak interpelasi' )ak angket' dan )ak menyatakan pendapat. Gak angket adala)R Ja!ab% Adala) )ak "P# untuk melakukan penyelidikan ter)adap kebiakan Pemerinta) yang penting dan strategis serta berdampak luas pada ke)idupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 42. Lembaga egara yang ber)ak mengaukan ran,angan undang-undang anggaran pendapatan dan belana negara adala)R Ja!ab% Presiden. B;. Pengel(mp(kkan Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# berdasarkan Pasal B Ketetapan MP# (m(r I:MP#:0;;7 adala) Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat Sementara dan Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia yang tidak perlu dilakukan tindakan )ukum lebi) lanut' baik karena bersi&at einmalig 6nal/' tela) di,abut' maupun tela) selesai dilaksanakan. Sedangkan pengel(mp(kkan Pasal 1 adala)R. Ja!ab% Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat Sementara dan Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia yang di,abut dan dinyatakan tidak berlaku. B1. Sala) satu kesepakatan dasar dalam peruba)an +ndang+ndang "asar adala) dengan ,ara adendum. ang dimaksud dengan ,ara adendum adala)R Ja!ab% aska) asli +ndang+ndang "asar 1234 diperta)ankan' dan naska) peruba)an baru dilekatkan pada naska) asli. B0. Peruba)an Kedua +ndang-+ndang "asar ditempatkan dalam Lembaran egara #epublik Ind(nesia n(m(rR Ja!ab% Lembaran egara (m(r 10 ta)un 0;;B B7. Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r I@:MP#:0;;1 adala) tentangR Ja!ab% Pembaruan Agraria dan Pengel(laan Sumber "aya Alam B3. 5entuk negara Ind(nesia adala) kesatuan' sedangkan bentuk pemerinta)annya adala)R Ja!ab% #epublik. B4. #umusan Pasal 0 ayat 0/ +ndang-+ndang "asar adala)R Ja!ab% Maelis Permusya!aratan #akyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima ta)un di ibuk(ta negara.
BB. Ketetapan MP# adala)R Ja!ab% putusan MP# yang mempunyai kekuatan )ukum mengikat ke dalam dan ke luar Maelis serta menggunakan n(m(r putusan Maelis. B8. #umusan Pasal 3 ayat 1/ +ndang-+ndang "asar adala)R Ja!ab% Presiden #epublik Ind(nesia memegang kekuasaan pemerinta)an menurut +ndang-+ndang "asar. B. Presiden dan:atau Hakil Presiden dapat diber)entikan dalam masa abatannya (le) Maelis Permusya!aratan #akyat atas usul "P# setela) terlebi) da)ulu ada putusan dariR Ja!ab% Ma)kama) K(nstitusi B2. Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r @9:MP#: 122 adala) tentangR Ja!ab% Penyelenggaraan Ot(n(mi "aera)> Pengaturan' Pembagian' dan Peman&aatan Sumber "aya asi(nal yang 5erkeadilan> serta Perimbangan Keuangan Pusat dan "aera) dalam Kerangka egara Kesatuan #epublik Ind(nesia 8;. Jika Presiden dan Hakil Presiden mangkat' ber)enti' diber)entikan' atau tidak dapat melakukan ke!aibannya dalam masa abatannya se,ara bersamaan' pelaksana tugas kepresidenan adala)R Ja!ab% Menteri Luar egeri' Menteri "alam egeri' dan Menteri Perta)anan se,ara bersama-sama. 81. Pemerinta)an daera) Pr(?insi' daera) Kabupaten dan K(ta mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerinta)an menurut asasR Ja!ab% (t(n(mi dan tugas pembantuan. 80. Substansi Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r III:MP#:0;;; tentang Sumber Gukum dan Tata +rutan Peraturan Perundang-undangan adala)R Ja!ab% Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Ketetapan MP# #I ini adala)% +ndang-+ndang "asar 1234' Ketetapan MP# #I' +ndang-+ndang' Peraturan Pemerinta) Pengganti +ndang-+ndang' Keputusan Presiden' Peraturan "aera)> 87. Setiap angg(ta "P# memiliki )ak mengaukan pertanyaan' menyampaikan usul dan pendapat serta )ak imunitas. Gak mengaukan pertanyaan adala)R Ja!ab% Gak angg(ta "P# untuk menyampaikan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada pemerinta) bertalian dengan tugas dan !e!enang "P#. 83. Pemili)an umum diselenggarakan setiap lima ta)un untuk memili)R Ja!ab% angg(ta "e!an Per!akilan #akyat' "e!an Per!akilan "aera)' Presiden dan Hakil Presiden dan "e!an Per!akilan #akyat "aera).
84. Pengel(mp(kkan Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# berdasarkan Pasal 4 Ketetapan MP# (m(r I:MP#:0;;7 adala) Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia yang dinyatakan masi) berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru (le) Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia )asil pemili)an umum ta)un 0;;3.. Sedangkan pengel(mp(kkan Pasal B adala)R. Ja!ab% Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat Sementara dan Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia yang tidak perlu dilakukan tindakan )ukum lebi) lanut' baik karena bersi&at einmalig 6nal/' tela) di,abut' maupun tela) selesai dilaksanakan. 8B. Sebelum peruba)an' +ndang-+ndang "asar terdiri atas Pembukaan' 5atang Tubu)' dan Penelasan. Jumla) 5ab' Pasal' dan Ayat dalam +ndang-+ndang "asar sebelum diuba) adala)R Ja!ab% 1B 5ab' 78 Pasal' dan 32 Ayat. 88. Peruba)an Keempat +ndang-+ndang "asar ditempatkan dalam Lembaran egara #epublik Ind(nesia n(m(rR Ja!ab% Lembaran egara (m(r 13 ta)un 0;;B 8. Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r III:MP#:0;;; adala) tentangR Ja!ab% Sumber Gukum dan Tata +rutan Peraturan Perundang-undangan 82. Sesuai dengan ketentuan Pasal 0 ayat 1/ / +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234' MP# terdiri dariR Ja!ab% Angg(ta "P# dan Angg(ta "P". ;. #umusan Pasal 7 ayat 7/ +ndang-+ndang "asar adala)R Ja!ab% Maelis Permusya!aratan #akyat )anya dapat member)entikan Presiden dan:atau Hakil Presiden dalam masa abatannya menurut +ndang-+ndang "asar. 1. Amanat Ketetapan MP# #I (m(r I:MP#:0;;7 untuk Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r III:MP#:0;;; tentang Sumber Gukum dan Tata +rutan Peraturan Perundang-undangan adala)R Ja!ab% Memerinta)kan pembentukan undang-undang yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. 0. #umusan Pasal 4 ayat 0/ +ndang-+ndang "asar adala)R Ja!ab% Presiden menetapkan peraturan pemerinta) untuk menalankan undang-undang sebagaimana mestinya 7. Ketetapan MP# adala) putusan MP# yang mempunyai kekuatan )ukum mengikat ke dalam dan ke luar Maelis serta menggunakan n(m(r putusan Maelis' sedangkan Keputusan MP# adala)R Ja!ab% putusan MP# yang mempunyai kekuatan
)ukum mengikat ke dalam Maelis dan menggunakan n(m(r putusan Maelis. 3. Pendapat "e!an Per!akilan #akyat ba)!a Presiden dan:atau Hakil Presiden tela) melakukan pelanggaran )ukum ataupun tela) tidak lagi memenu)i syarat sebagai Presiden dan:atau Hakil Presiden adala) dalam rangka pelaksanaan &ungsiR Ja!ab% ungsi Penga!asan "e!an Per!akilan #akyat. 4. Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat Sementara #epublik Ind(nesia (m(r @@9:MP#S:12BB tentang Pembubaran Partai K(munis Ind(nesia' Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluru) Hilaya) egara #epublik Ind(nesia bagi Partai K(munis Ind(nesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan a)am atau Aaran K(munis:Mar=isme Leninisme adala)R Ja!ab% Seluru) ketentuan dalam Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat Sementara #epublik Ind(nesia (m(r @@9:MP#S:12BB ini' kedepan diberlakukan dengan berkeadilan dan meng)(rmati )ukum' prinsip dem(krasi dan )ak asasi manusia. B. "alam )al teradi kek(s(ngan Hakil Presiden' Presiden mengusulkan dua ,al(n Hakil Presiden yang berasal dariR Ja!ab% Partai P(litik atau Fabungan Partai P(litik yang mengusulkan pasangan al(n Presiden dan Hakil Presiden yang bersangkutan pada !aktu pemilu sebelumnya. 8. "alam )al mengangkat duta' Presiden memper)atikan pertimbangan dariR Ja!ab% "e!an Per!akilan #akyat. . Setiap ran,angan undang-undang yang diba)as )arus mendapat persetuuan bersama dariR Ja!ab% "e!an Per!akilan #akyat dan Presiden. 2. Sesuai dengan ketentuan +ndang-+ndang "asar' asas penyelenggaraan pemili)an umum adala)R Ja!ab% Pemili)an umum dilaksanakan se,ara langsung' umum' bebas' ra)asia' uur' dan adil. 2;. Pengel(mp(kkan Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# berdasarkan Pasal 3 Ketetapan MP# (m(r I:MP#:0;;7 adala) Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat Sementara dan Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undangundang. Sedangkan pengel(mp(kkan Pasal 4 adala)R. Ja!ab% Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia yang dinyatakan masi) berlaku sampai dengan ditetapkannya
Peraturan Tata Tertib yang baru (le) Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia )asil pemili)an umum ta)un 0;;3. 21. Pembukaan +ndang-+ndang "asar terdiri dari empat alinea. #umusan Alinea Ketiga adala)R Ja!ab% Atas berkat rak)mat Alla) ang Ma)a Kuasa dan dengan did(r(ngkan (le) keinginan lu)ur' supaya berke)idupan kebangsaan yang bebas' maka rakyat Ind(nesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. 20. Sebelum diuba)' +ndang-+ndang "asar dimuat dalam Lembaran egara #epublik Ind(nesia n(m(rR Ja!ab% Lembaran egara (m(r 84 ta)un 1242. 27. Peruba)an Ketiga +ndang-+ndang "asar ditempatkan dalam Lembaran egara #epublik Ind(nesia n(m(rR Ja!ab% Lembaran egara (m(r 17 ta)un 0;;B 23. Peruba)an dan penetapan +ndang-+ndang "asar adala) putusan Maelis yang mempunyai ,iri-,iriR Ja!ab% mempunyai kekuatan )ukum sebagai +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia' serta tidak menggunakan n(m(r putusan Maelis. 24. Pengel(mp(kkan Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# berdasarkan Pasal 3 Ketetapan MP# (m(r I:MP#:0;;7 adala) Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat Sementara dan Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undangundang. Sedangkan pengel(mp(kkan Pasal 4 adala)R. Ja!ab% Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia yang dinyatakan masi) berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru (le) Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia )asil pemili)an umum ta)un 0;;3. 2B. Sala) satu kesepakatan dasar dalam peruba)an +ndang+ndang "asar adala) dengan ,ara adendum. ang dimaksud dengan ,ara adendum adala)R Ja!ab% aska) asli +ndang+ndang "asar 1234 diperta)ankan' dan naska) peruba)an baru dilekatkan pada naska) asli. 28. Menurut ketentuan +ndang-+ndang "asar' Anggaran pendapatan dan belana negara sebagai !uud dari pengel(laan keuangan negara dilaksanakan se,araR Ja!ab% terbuka dan bertanggung a!ab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 2. Syarat untuk menadi Gakim Agung adala)R Ja!ab% )arus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak ter,ela' adil' pr(&esi(nal' dan berpengalaman di bidang )ukum.
22. Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r @9I:MP#:122 adala) tentangR Ja!ab% P(litik Ek(n(mi dalam #angka "em(krasi Ek(n(mi. 1;;. Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r @9:MP#: 122 adala) tentangR Ja!ab% Penyelenggaraan Ot(n(mi "aera)> Pengaturan' Pembagian' dan Peman&aatan Sumber "aya asi(nal yang 5erkeadilan> serta Perimbangan Keuangan Pusat dan "aera) dalam Kerangka egara Kesatuan #epublik Ind(nesia 1;1. #umusan Pasal 1 ayat 1/ +ndang-+ndang "asar adala)R Ja!ab% egara Ind(nesia iala) egara Kesatuan yang berbentuk #epublik. 1;0. #umusan Pasal 7 ayat 7/ +ndang-+ndang "asar adala)R Ja!ab% Maelis Permusya!aratan #akyat )anya dapat member)entikan Presiden dan:atau Hakil Presiden dalam masa abatannya menurut +ndang-+ndang "asar. 1;7. Pengauan permintaan "e!an Per!akilan #akyat kepada Ma)kama) K(nstitusi )anya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnyaR Ja!ab% 0:7 dari umla) angg(ta "e!an Per!akilan #akyat yang )adir dalam sidang paripurna yang di)adiri sekurang-kurangnya 0:7 dari umla) angg(ta. 1;3. Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r 9:MP#:1222 adala) tentangR Ja!ab% Penentuan Pendapat di Tim(r Timur 1;4. Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r 9I:MP#:0;;1 adala) tentangR Ja!ab% Etika Ke)idupan 5erbangsa 1;B. Jika Presiden dan Hakil Presiden mangkat' ber)enti' diber)entikan' atau tidak dapat melakukan ke!aibannya dalam masa abatannya se,ara bersamaan' selambat-lambatnya dalam !aktu berapa )arika) MP# menyelenggarakan sidang untuk memili) Presiden dan Hakil PresidenR Ja!ab% Selambatlambatnya tiga pulu) )ari. 1;8. #umusan Pasal 00 ayat 0/ +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234 adala)R Ja!ab% Angg(ta "e!an Per!akilan "aera) dari setiap pr(?insi umla)nya sama dan umla) seluru) angg(ta "e!an Per!akilan "aera) itu tidak lebi) dari sepertiga umla) angg(ta "e!an Per!akilan #akyat. 1;. #umusan Pasal 15 ayat 0/ +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234 adala)R Ja!ab% egara mengakui dan meng)(rmati kesatuan-kesatuan masyarakat
)ukum adat beserta )ak-)ak tradisi(nalnya sepanang masi) )idup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip egara Kesatuan #epublik Ind(nesia' yang diatur dalam undang-undang. 1;2. Peninauan Ter)adap Materi dan Status Gukum Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# #I dari Ta)un 12B; sampai dengan Ta)un 0;;0 dituangkan dalam Ketetapan MP# #I (m(rR Ja!ab% Ketetapan MP# #I (m(r I:MP#:0;;7. 11;. Ketetapan MP# adala) putusan MP# yang mempunyai kekuatan )ukum mengikat ke dalam dan ke luar Maelis serta menggunakan n(m(r putusan Maelis' sedangkan Keputusan MP# adala)R Ja!ab% putusan MP# yang mempunyai kekuatan )ukum mengikat ke dalam Maelis dan menggunakan n(m(r putusan Maelis. 111. Peruba)an Pertama +ndang-+ndang "asar ditempatkan dalam Lembaran egara #epublik Ind(nesia n(m(rR Ja!ab% Lembaran egara (m(r 11 ta)un 0;;B 110. ang dimaksud dengan euality be&(re t)e la! adala) Semua !arga negara bersamaan kedudukannya di dalam )ukum. Sedangkan yang dimaksud istila) due pr(,ess (& la! adala)R Ja!ab% Penegakan )ukum dengan ,ara yang tidak bertentangan dengan )ukum 117. #umusan Pasal 00" ayat 3/ +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234 adala)R Ja!ab% Angg(ta "e!an Per!akilan "aera) dapat diber)entikan dari abatannya' yang syarat-syarat dan tata ,aranya diatur dalam undang-undang. 113. Pengel(mp(kkan Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# berdasarkan Pasal 1 Ketetapan MP# (m(r I:MP#:0;;7 adala) Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat Sementara dan Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia yang di,abut dan dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan pengel(mp(kkan Pasal 0 adala)R. Ja!ab% Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat Sementara dan Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. 114. Pengertian Etika Ke)idupan 5erbangsa menurut Ketetapan MP# #I (. 9I:MP#:0;;1% Ja!ab % #umusan yang bersumber pada aaran agama' k)ususnya yang bersi&at uni?ersal' dan nilai-nilai lu)ur budaya bangsa yang ter,ermin dalam Pan,asila sebagai a,uan dasar dalam berpikir' bersikap dan bertingka) laku dalam ke)idupan berbangsa
11B. #umusan Pasal 1 ayat 7/ +ndang-+ndang "asar adala)R Ja!ab% egara Ind(nesia adala) negara )ukum. 118. Presiden dan:atau Hakil Presiden dapat diber)entikan dalam masa abatannya (le) Maelis Permusya!aratan #akyat atas usul "P# setela) terlebi) da)ulu ada putusan dariR Ja!ab% Ma)kama) K(nstitusi 11. He!enang MP# sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1/ +ndang-+ndang "asar adala)R Ja!ab% Maelis Permusya!aratan #akyat ber!enang menguba) dan menetapkan +ndang-+ndang "asar. 112. Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r @9I:MP#:122 tentang P(litik Ek(n(mi "alam #angka "em(krasi Ek(n(mi adala)R Ja!ab% Pemerinta) berke!aiban mend(r(ng keberpi)akan p(litik ek(n(mi yang lebi) memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ek(n(mi' usa)a ke,il menenga)' dan k(perasi sebagai pilar ek(n(mi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasi(nal dalam rangka dem(krasi ek(n(mi sesuai )akikat Pasal 77 +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234. 10;. Substansi Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat #epublik Ind(nesia (m(r @I:MP#:122 tentang Penyelenggara egara yang 5ersi) dan 5ebas K(rupsi' K(lusi' dan ep(tisme adala)R Ja!ab% Perlu ber&ungsinya lembaga-lembaga negara dan penyelenggara negara' meng)indarkan praktek KK' serta upaya pemberantasan KK )arus dilakukan se,ara tegas ter)adap siapa pun uga. 101. Peninauan Ter)adap Materi dan Status Gukum Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# #I dari Ta)un 12B; sampai dengan Ta)un 0;;0 dituangkan dalam Ketetapan MP# #I (m(r I:MP#:0;;7. "asar )ukum peninauan ter)adap materi dan status )ukum Ketetapan MP#S dan Ketetapan MP# adala)R Ja!ab% Pasal I Aturan Tamba)an +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234. 100. #umusan Pasal I Aturan Tamba)an adala)R Ja!ab% Maelis Permusya!aratan #akyat ditugasi untuk melakukan peninauan ter)adap materi dan status )ukum Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat Sementara dan Ketetapan Maelis Permusya!aratan #akyat untuk diambil putusan pada Sidang Maelis Permusya!aratan #akyat ta)un 0;;7.
107. Pasal 0 ayat 1/ / +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234' menegaskan MP# terdiri dari Angg(ta "P# dan Angg(ta "P" yang dipili) melalui pemili)an umum dan diatur lebi) lanut dengan undang-undang. Jumla) angg(ta "P# peri(de 0;;3-0;;2 adala)R Ja!ab% 44; (rang. 103. Sesuai dengan ketentuan +ndang +ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234' umla) angg(ta "e!an Per!akilan "aera) adala)R Ja!ab% Angg(ta "e!an Per!akilan "aera) dari setiap pr(?insi umla)nya sama dan umla) seluru) angg(ta "e!an Per!akilan "aera) itu tidak lebi) dari sepertiga umla) angg(ta "e!an Per!akilan #akyat. 104. Jumla) angg(ta "e!an Per!akilan "aera) peri(de 0;;30;;2 adala)R Ja!ab% 10 (rang. 10B. Jumla) angg(ta MP# peri(de 0;;3-0;;2 adala)R Ja!ab% B8 (rang. 108. 5ab I@ +ndang-+ndang "asar egara #epublik Ind(nesia Ta)un 1234 mengatur tentang Kekuasaan Ke)akiman. Kekuasaan ke)akiman dilakukan (le)R Ja!ab% sebua) Ma)kama) Agung dan badan peradilan yang berada di ba!a)nya dalam lingkungan peradilan umum' lingkungan peradilan agama' lingkungan peradilan militer' lingkungan peradilan tata usa)a negara' dan (le) sebua) Ma)kama) K(nstitusi. 10. Ma)kama) Agung ber!enang mengadili pada tingkatR Ja!ab% Kasasi. 102. Selain ber!enang mengadili pada tingkat kasasi' Ma)kama) Agung ber!enang untukR Ja!ab% mengui peraturan perundang-undangan di ba!a) undang-undang ter)adap undang-undang' dan mempunyai !e!enang lainnya yang diberikan (le) undang-undang. 17;. Syarat untuk menadi Gakim Agung adala)R Ja!ab% )arus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak ter,ela' adil' pr(&esi(nal' dan berpengalaman di bidang )ukum. 171. Lembaga egara yang ber)ak mengusulkan ,al(n Gakim Agung adala)R Ja!ab% K(misi udisial. 170. Lembaga egara yang ber)ak memberikan persetuuan untuk ditetapkan sebagai Gakim Agung adala)R Ja!ab% "e!an Per!akilan #akyat. 177. Lembaga egara yang ber)ak menetapkan Gakim Agung adala)R Ja!ab% Presiden. 173. Selain ber!enang mengusulkan pengangkatan )akim agung' K(misi udisial mempunyai !e!enang lain dalam
rangkaR Ja!ab% menaga dan menegakkan ke)(rmatan' kelu)uran martabat' serta perilaku )akim. 174. Selain memiliki !e!enang' Ma)kama) K(nstitusi memiliki ke!aiban untukR Ja!ab% memberikan putusan atas pendapat "e!an Per!akilan #akyat mengenai dugaan pelanggaran (le) Presiden dan:atau Hakil Presiden menurut +ndang-+ndang "asar.
+Tambahan+ KUNCI SUKSES LCC 4 PILAR KEHIUPAN !ER!AN"SA AN !ERNE"ARA #AHUN $%&$ LCC 4 PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
1.)
a.) ".) ,.) d.)
SOAL PILIHAN GANDA Pada awal era reformas! "er#em"a$% da$ &o&'ler dmas(ara#a "a$(a#$(a '$'a$ reformas (a$% ddesa# ole* "er"a%a #om&o$e$ "a$%sa! ermas'# ma*asswa da$ &em'da. +'$'a$ erse"' a$ara la$ adala*! #e,'alPe$e%a##a$ s'&remas *'#'m Pe$%*a&'sa$ Do#r$ Dwf'$%s ABRI Pe$'r'$a$ *ar%a "ara$% #e"''*a$ &o#o# Dese$ralsas D$ *'"'$%a$ (a$% aadl a$ara &'sa da$ daera* oo$om daera*)
/.) Keea&a$ 0PR e$a$% refere$d'm! (a$% "ers #e*e$da# '$'# da# mela#'#a$ &er'"a*a$ UUD NRI a*'$ 142! adala*a.) Keea&a$ 0PR Nomor I30PR156 ".) Keea&a$ 0PR Nomor 3I0PR156 ,.) Keea&a$ 0PR Nomor I30PR16 d.) Keea&a$ 0PR Nomor 3I0PR16 6.) Keea&a$ 0PR (a$% "ers e$a$% Pem"aasa$ 0asa 7a"aa$ Presde$ da$ 8a#l Presde$ Re&'"l# I$do$esa! adala*a.) Keea&a$ 0PR Nomor 3III0PR15 ".) Keea&a$ 0PR Nomor 9III0PR15 ,.) Keea&a$ 0PR Nomor 9II0PR15 d.) Keea&a$ 0PR Nomor 9I0PR15 4.) a.) ".) ,.) d.)
A$%%oa &a$a Ad Ho, III adala* "er:'mla*--da$ &a$a Ad Ho, I "er:'mla*-. 22 da$ 22 42 da$ 22 22 da$ 42 42 da$ 42
2.) Keea&a$ 0PR (a$% "ers e$a$% &e$'%asa$ "ada$ &e#er:a 0PR RI '$'# mem&ersa&#a$ ra$,a$%a$ &er'"a*a$ UUD NRI a*'$ 142 a.) Keea&a$ 0PR Nomor 3II0PR/;;; ".) Keea&a$ 0PR Nomor 3III0PR/;;; ,.) Keea&a$ 0PR Nomor I90PR/;;; d.) Keea&a$ 0PR Nomor 9I0PR/;;; <.) a.) ".) ,.) d.)
D "awa* $ adala* wewe$a$% 0PR "erdasar#a$ UUD 142 &asal 6 adala*! #e,'al0e$%'"a* da$ me$ea&#a$ UUD 0ela$# Presde$ da$aa' 8a#l Presde$ 0em"er*e$a#a$ Presde$ da$aa' 8a#l Presde$ dalam masa :a"aa$$(a me$'r' UUD 0eml* wa#l Presde$ dar d'a ,alo$ (a$% d's'l#a$ ole* 8a#l Presde$ a&a"la er:ad #e#oso$$%a$ :a"aa$ 8a#l Presde$ dalam masa :a"aa$$(a.
=.) D"awa* $ mer'&a#a$ &asal (a$% ermas'# dalam &er'"a*a$ UUD (a$% &erama a*'$ 1) dala*! #e,'al-. a.) Pasal 2 a(a 1 ".) Pasal = ,.) Pasal a(a 1 da$ a(a / d.) Pasal 1<
5.) a.) ".) ,.) d.)
0a#s'd dar #alma >ora$% I$do$esa Asl ? dalm &asal < a(a 1 adala*.. A%ar ses'a de$%a$ #e*e$da# &resde$ da$ "erdasar#a$ rule of law A%ar ses'a de$%a$ #e$%$a$ ra#(a da$ "erdasar#a$ rule of law A%ar ses'a de$%a$ &ara &e:a"a Ne%ara da$ "erdasar#a$ rule of law A%ar ses'a de$%a$ &er#em"a$%a$ mas(ara#a (a$% ma#$ demo#ras! e%laer! da$ "erdasar#a$ rule of law
.) Presde$ da$ 8a#l &resde$ d&l* dalam sa' &asa$%a$ se,ara la$%s'$% ole* ra#(a! adala* "'$( &asal.. a.) Pasal < a(a 1 ".) Pasal
1/.) 7#a &resde$ ma$%#a! "er*e$! d"er*e$#a$! aa' da# da&a mela#'#a$ #ewa:"a$$(a dalam masa :a"aa$$(a! a d%a$#a$ wa#l &resde$ sam&a *a"s masa :a"aa$$(a. Adala* "'$( &asal 5 a(a 1 ama$deme$ #ea.) 1 ".) / ,.) 6 d.) 4 16.) 7#a &resde$ ma$%#a! "er*e$! d"er*e$#a$! aa' da# da&a mela#'#a$ #ewa:"a$$(a dalam masa :a"aa$$(a se,ara "ersamaa$! &ala#sa$aa$ '%as #e&resde$a$ adala* 0e$l'! 0e$da%r! da$ 0e$*a$#am se,ara "ersama sama. Seela* '! 0PR me$(ele$%%ara#a$ sda$% selam"a lam"a$(a--. Seela* '. a.) 6; *ar ".) ; *ar ,.) 2; *ar d.) <; *ar 14.) UUD 142 (a$% me$%a'r e$a$% &emer$a*a$ daera* adala* BAB 3I. Dalam BAB erse"' erda&a-..&asal da$-..a(a. a.) 6 &asal da$ 1; a(a ".) 6 &asal da$ a(a ,.) / &asal da$ = a(a d.) 6 &asal da$ 11 a(a 12.) Ge"er$'r! B'&a! dam 8al#oa mas$% mas$% se"a%a #e&ala &emer$a* daera* &ro@$s! #a"'&ae$ da$ #oa d&l* se,ara demo#ras. Hal erse"' ses'a de$%a$ "'$( &asala.) Pasal 15 a(a 4! ama$deme$ #e 4 ".) Pasal 15 a(a 4! ama$deme$ #e / ,.) Pasal 15 a(a 4! ama$deme$ #e 6 d.) Pasal 15 a(a 6! ama$deme$ #e 4 1<.) Dew$ &erwa#la$ Ra#(a meml# f'$%s se"a%a "er#'! #e,'ala.) le%slas ".) a$%%ara$ ,.) &e$%awasa$ d.) $er&elas 1=.) I. 0e$erme$er *a$(a "era$%%'$% :awa" #e&ada #e#'asaa$ le%sla@e. II. Ke#'asaa$ e#se#'f "era$%%'$% :awa" #e&ada #e#'asaa$ le%sla@e III. Ke#'asaa$ e#se#'f da# da&a d:a'*#a$ ole* le%sla@e I3.Presde$ meml# *a# &rero%raf *a# smewa) '$'# me$%a$%#a da$ mem"er*e$#a$ me$erme$er (a$% memm&$ de&areme$ da$ $o$de&areme$ Dar &er$(aaa$ daas! (a$% ermas'# ,r ,r dar s(sem &emer$a*a$ &arleme$er adala* &er$(aaa$ $omor.. a.) I da$ III ".) II da$ III ,.) I da$ II d.) II da$ I3
15.) A&a"la RUU d"a*as ole* DPR da$ Presde$ '$'# me$da&a &erse':'a$ "ersama! ea& da# me$da&a &erse':'a$ "ersama!ma#a.. a.) RUU erse"' sa* me$:ad UU da$ wa:" d'$da$%#a$ ".) RUU erse"' sa* me$:ad UU da$ da# wa:" d'$da$%#a$ ,.) Bole* da:'#a$ la% dalam &ersda$%a$ masa '. d.) +da# "ole* da:'#a$ la% dalam &ersda$%a$ masa '. 1.) I. Da&a me$%a:'#a$ RUU (a$% "er#aa$ de$%a$ Oo$om daera* da$ #' mem"a*as$(a II. Da&a me$%a:'#a$ RUU (a$% "er#aa$ de$%a$ Oo$om daera* da$ da# "er*a# #' mem"a*as$(a. III. Da&a mela#'#a$ &e$%awasa$ er*ada& RUU (a$% "er#aa$ de$%a$ &erm"a$%a$ #e'a$%a$ &'sa da$ daera*. I3. Da&a mem"er &erm"a$%a$ er*ada& RUU (a$% "er#aa$ de$%a$ &erm"a$%a$ #e'a$%a$ &'sa da$ daera* Per$(aaa$ daas (a$% ermas'# dalam #ewe$a$%a$ DPD adala*a.) I da$ II ".) I da$ I3 ,.) II da$ I3 d.) I da$ III /;.) Ke#'asaa$ DPR dalam mem"e$'# '$da$% '$da$% d'r dalama.) Pasal /; a(a 1 da$ / ".) Pasal /; a(a 1 2 ,.) Keea&a$ 0PR Nomor 9I0PR/;;; d.) Keea&a$ 0PR Nomor 9II0PR/;;; /1.) Kelema*a$ dar s'a' Ne%ara (a$% me$%a$' s(sem &emer$a*a$ Parleme$er adala*.. a.) Ked'd'#a$ "ada$ e#se#'f#a"$e sa$%a er%a$'$% &ada ma(oras d'#'$%a$ &arleme$ se*$%%a sewa#'wa#' #a"$e da&a d:a'*#a$ ole* &arleme$ ".) Pem"'a #e":a#a$ da&a da$%a$ se,ara ,e&a #are$a m'da* er:ad &e$(es'aa$ &e$da&a a$ara e#se#'f da$ le%slaf. Hal $ #are$a #e#'asaa$ e#se#'f da$ le%slaf "erada &ada sa' &ara aa' #oals &ara ,.) Ke#'asaa$ e#se#'f dl'ar &e$%awasa$ la$%s'$% le%slaf se*$%%a da&a me$,&a#a$ #e#'asaa$ m'la# d.) Pe$('s'$ &ro%ram #er:a #a"$e m'da* dses'a#a$ de$%a$ :a$%#a wa#' masa :a"aa$$(a //.) Kewe$a$%a$ ma*#ama* A%'$% er,a$'m dalam UUD 142 &asal.. a.) Pasal /4 a(a 1 2 ".) Pasal /4A a(a 1 2 ,.) Pasal /4A a(a 1 da$ / d.) Pasal /4B a(a 1 4 /6.) Presde$ da$ 8a#l Presde$ d&l* dalam sa' &asa$%a$ se,ara la$%s'$% ole* ra#(a. Hal erse"' mer'&a#a$ "'$( &asal.. a.) Pasal
/4.) Alasa$ &em"er*e$a$ &resde$ da$aa' 8a#l Presde$ dalam masa :a"aa$$(a da'r dalam.. a.) Pasal =A ".) Pasal =B a(a 1 ,.) Pasal =B a(a 6 d.) Pasal =C /2.) Per*a#a$ &er$(aaa$ d"awa* $. I. Berwe$a$% mem"er*e$#a$ Presde$ II. Berwe$a$% me$%adl &ada $%#a #asas III. Berwe$a$% me$%': &era'ra$ &er'$da$% '$da$%a$ d "awa* '$da$% '$da$%! er*ada& '$da$% '$da$% I3. Berwe$a$% mem''s &era'ra$ &er'$da$% '$da$%a$ d "awa* '$da$% '$da$%! er*ada& '$da$% '$da$% a$% ermas'# wewe$a$% 0a*#ama* #o$s's adala* &er$(aaa$ $omor.. a.) I da$ II ".) I da$ III ,.) II da$ III d.) II da$ I3 /<.) Hal d"awa* $ (a$% "'#a$ mer'&a#a$ s dar UUD 142 se"el'm &er'"a*a$ adala*.. a.) +erda&a &e$:elasa$ ".) +erda&a / &asal a'ra$ am"a*a$ ,.) +erda&a / a(a a'ra$ am"a*a$ d.) +erda&a 6= &asal /=.) I$do$esa ela* me$(ele$%%ara#a$ &eml*a$ &resde$ se,ara la$%s'$% ole* ra#(a se"a$(a#.. a.) 4 #al ".) 6 #al ,.) / #al d.) 1 #al /5.) Ber#ewa:"a$ me$%*ar%a *a# ora$% da$ &*a# la$ sera '$d'# #e&ada &em"aasa$ (a$% dea&#a$ U$da$% U$da$%. Hal erse"' mer'&a#a$ $ dar &asala.) Pasal /5A ".) Pasal /5B ,.) Pasal /5G d.) Pasal /57 /.) Sea& ora$% "er*a# '$'# "e#er:a sera me$da&a m"ala$ da$ &erla#'a$ (a$% adl da$ la(a# dalm *'"'$%a$ #er:a. Hal erse"' mer'&a#a$ "'$( &asala.) Pasal /5D ".) Pasal /5D a(a 6 ,.) Pasal /5D a(a / d.) Pasal /5D a(a 1 6;.) Dalam #as's #or'&s wsma ale d Palem"a$%! "a$(a# erl"a &ara &e:a"a Ne%ara. Seseora$% (a$% ela* dea&#a$ "ersala* dalm #as's erse"' adala*..
a.) ".) ,.) d.)
A$%el$a so$d*a# Ga('s +am"'$a$ A$asar As*ar D*a$a 8d(am#a
SOAL PILAHAN BENAR DAN SALAH 1.) -.) Pasal /6B! ”macam dan harga mata uang ditetapkan dalam Undang Undang” /.) -.) Pasal /< a(a 1 “yang menjadi warga Negara ialah orang orang bangsa Indonesia asli serta orang orang dari bangsa lain yang ditetapkan dengan Undang Undang” 6.) -.) Cr Ne%ara *'#'m > Administratief rechtsspraak ? "asa$(a da$' ole* Ne%ara *'#'m de$%a$ laar "ela#a$% rads ero&a Ko$$e$al. 4.) -.) Pe$%a$%#aa$ d'a da$ #o$s'l sera &e$ermaa$ d'a $e%ara la$ da'r dalam UUD 142 &asal 16 2.) -.) Dalam s(sem &emer$a*a$ &resde$sl! Presde$ meml# *a# &rero%raf *a# smewa) '$'# me$%a$%#a da$ mem"er*e$#a$ me$erme$er (a$% memm&$ de&areme$ da$ $o$de&areme$. SOAL ESA 1.) A&a ma#s'd dar &e$%%'$aa$ #aa >dibagi atas? dalam &asal 15 a(a 1F 7elas#a$ D&os#a$ ole* aml Dw Pam"'d d ;;;6
soal LCC 4 Pilar
TEU!"A# $E"AI #IN%%A EN%&AU 'EAI#N(A))) 1. Bera&a#a* :'mla* &a$a Ad Ho, IF a. 24 ,. 62 ". 42 d. 26 /. Ka&a$#a* dla#'#a$ &er'"a*a$ #ed'a UUD NRI 12F a. =15 A%'s's /;;; ,. 1 No@em"er /;;; ". 14/1 O#o"er /;;; d. 111 A%'s's /;;/ 6. a. ". ,.
Ber#' $ adala* #ewe$a$%a$ 0PR! #e,'al .... 0e$%'"a* da$ me$ea&#a$ U$da$%U$da$% Dasar 0ela$# Presde$ da$ aa' wa#l &resde$ 0em"er*e$#a$ Presde$ da$ aa' 8a#l Presde$ dalam masa :a"aa$$ (a me$'r' '$da$% '$da$% d. 0eml* wa#l &resde$ dar %a ,alo$ (a$% d's'l#a$ &resde$ a&a"la er:ad #e#oso$%a$ :a"aa$ wa#l &resde$ dalam masa :a"aa$$(a.
4. Presde$ mem"er#a$ %ras da$ re*a"las de$%a$ mem&er*a#a$ &erm"a$%a$ ... . a. DPR ,. DPD ". 0K d. 0A 2. Sa&a#a* (a$% meml# wewe$a$% me$%a$%#a da$ mem"er*e$#a$ me$erme$erF a. DPR ,. 0A ". 0K d. Presde$
<. Sa&a#a* (a$% "erwewe$a$% me$%'s'l#a$ ,alo$ *a#m a%'$%F a. K ,. DPR ". Presde$ d. 0K *+ Negara &esatuan epublik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas,batas dan hak,haknya ditetapkan dengan undang, undang+ 0er'&a#a$ "'$( &asal .... a. /2 ,. /<1) ". /2A d. /</) 5. a. ". ,. d.
Baa$% '"'* UUD Ne%ara Re&'"l# I$do$esa a*'$ 142 se"el'm &er'"a*a$ adala* ... 1< "a"! 6= &asal! 4 a(a! 4 &asal a'ra$ &eral*a$! / a(a a'ra$ am"a*a$ 15 "a"! 6= &asal! 4 a(a! 4 &asal a'ra$ &eral*a$! / a(a a'ra$ am"a*a$ 1< "a"! 6= &asal! 4 a(a! 4 &asal a'ra$ &eral*a$! / a(a a'ra$ am"a*a$ 1< "a"! 6= &asal! 4 a(a! / &asal a'ra$ &eral*a$! 4 a(a a'ra$ am"a*a$
. Sea& war%a $e%ara "er*a# me$da&a &e$dd#a$. +erera &ada ... . a. Pasal 611) ,. Pasal 6/1) ". Pasal 61/) d. Pasal 6//) -.+ &husus mengenai bentuk Negara &esatuan epublik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan+ a. Pasal 6=2) ,. Pasal 6=6) ". Pasal 6=4) d. Pasal 6=/) 11. A$%%oa #oms ('dsal da$%#a da$ d"er*e$#a$ ole* ... de$%a$ ... DPR. a. 0a*#ama* A%'$%! 's'l ,. 0a*#ama* A%'$%! &erse':'a$ ". Presde$! sara$ d. Presde$! &erse':'a$ -/+ !etiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya+ a. Pasal /5A ,. Pasal /5B ". Pasal /5 d. Pasal /5G 16. Ha# da$ #ewa:"a$ war%a $e%ara I$do$esa dalam 'sa*a &era*a$a$ da$ #eama$a$ $e%ara da'r dalam ... . a. Pasal 6;1) ,. Pasal 6;6) ". Pasal 6;/) d. Pasal 6;4) 14. B'$( &asal 6/ /) (a' ... . a. Pere#o$oma$ ds's'$ se"a%a 'sa*a "ersama aas asas #e#el'ar%aa$. ". La%' #e"a$%saa$ ala* I$do$esa ra(a ,. Ne%ara me$%*orma da$ memel*ara "a*asa daera* se"a%a #e#a(aa$ "'da(a $aso$al. d. Sea& war%a $e%ara wa:" me$%#' &e$dd#a$ dasar da$ &emer$a* wa:" mem"a(a$(a. 12. Ne%ara "erdasar aas Ke'*a$a$ (a$% 0a*a Esa. +erera &ada &asal ... . a. /1) ,. 6;1) ". //) d. 6;/)
1<. Ber#' $ adala* dasar ('rds Ama$deme$ UUD Ne%ara Re&'"l# I$do$esa a*'$ 142! #e,'al ... . a. Pasal 6= UUD 142 ,. +AP 0PR No. I90PR/;;; ". +AP 0PR No. 9I0PR1 d. +AP 0PR No. 9I0PR/;;1 -*+ 0residen memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan 1arat2 Angkatan "aut2 dan Angkatan Udara+ +erera &ada ... . a. Pasal 111) ,. Pasal 11/) ". Pasal 1; d. Pasal 1/ 15. Kese&a#aa$ dasar me$%e$a &roses &er'"a*a$ UUD Ne%ara Re&'"l# I$do$esa a*'$ 142! #e,'al ... . a. +da# me$%'"a* &em"'#aa$ UUD 142 ". Per'"a*a$ dla#'#a$ de$%a$ ,ara >refere$d'm? ,. Pe$:elasa$ UUD 142 (a$% mem'a *al*al $ormaf a#a$ dmas'##a$ #e dalam &asal&asal d. 0em&ere%as ssem &resde$sl 1. 8ewe$a$% &resde$ se"a%a #e&ala $e%era (a$% me$da&a &erm"a$%a$ dar DPR! #e,'al ... . a. 0e$%a$%#a d'a ,. 0em"er %ras da$ re*a"las ". 0e$erma d'a d. 0em"er am$es da$ a"ols /;. 0a:els Perm's(awaraa$ Ra#(a "ersda$% sed#$(a ... dalam lma a*'$ d "'#oa $e%ara. a. Se#al ,. +%a #al ". D'a #al d. Em&a #al
1. /. 6. 4. 2.
Isa$ s$%#a Per'"a*a$ #e%a U$da$%'$da$% Dasar 142 dla#'#a$ dar a$%%al .... sam&a .... No@em"er /;;1 Ba%ama$a#a* ssema#a U$da$%'$da$% Dasar 142 seela* &er'"a*a$F Ala $e%ara (a$% "er'%as mem&er%a*a$#a$! mel$d'$%! memel*ara #e''*a$ da$ #eda'laa$ $e%ara adala* ... . Refere$d'm da'r dalam +a& 0PR No.... Ba*asa I$do$esa ala* "a*asa I$do$esa! &er$(aaa$ $ erda&a &ada &asal ... . A&a#a* &er"edaa$ a$ara >da'r de$%a$? da$ >da'r dalam? '$da$%'$da$%F
C'N#'H S'AL LCC UU 4( 4 PILAR KEHIUPAN !ER!AN"SA AN !ERNE"ARA
S'AL LCC UU NRI &)4( * #AP +PR RI
H %e$eras ,erdas $do$esa-.. se$a$% se#al "sa "er:'m&a dalam "lo% #' $. LCC UUD NRI (a$% er's dla#sa$a#a$ a& a*'$$(a mem"''*#a$ &ersa&a$ (a$% maa$%! a$ara la$
*afala$ (a$% "a$(a# ! #'a! &ersa&a$ fs# da$ me$al (a$% f dll. +a# er#e,'al de$%a$ "e$'#"e$'# soal (a$% "asa m'$,'l dalam sea& ses$(a. "er#' $ adala* "e"era&a ,o$o* "e$'# soal (a$% "asa$(a m'$,'l dalam LCC $. :a$%a$ d:ad#a$ &ao#a$! ea& :ad#a$la* se"a%a "e$'# &ersa&a$ am"a*a$ "a% #am' dalam mem&ersa&#a$ lom"a $. o#e la$%s'$% a:a-.#a #e ee#aa&eCo$o* soal dalam LCC UUD 142 da$ +AP 0PR RI Ba"a# ema# 1. 0e$%a&a +AP 0PRS $o/21<< +ea& d&era*a$#a$F 7awa" a) +AP 0PRS /21<< "ers e$a$% &er$(aaa$ er*ada& PKI se"a%a or%a$sas erlara$% d I$do$esa . Da$ lara$%a$ me$(e"ar#a$ da$ aa' me$%em"a$%#a$ a:ara$ marJsme ! le$$sme d $do$esa ") me$%e$a &e$%*arama$ PKI 'm"'* d$do$esa ! Hal $ dse"a"#a$ "a*wa deolo%( dalam PKI da# ses'a de$%a$ deolo%( (a$% da$' ole* "a$%sa I$do$esa! (a#$ deolo%( &a$,asla (a$% me$%e$al ada$(a '*a$. Ole* se"a" ' deolo%( $ dlara$%. ,) +AP 0PRS $ ea& d&era*a$#a$ ! se"a " :#a +AP $ d,a"' ma#a a#a$ me$m"'l#a$ #*awar a#a$ 'm"'*$(a PKIPKI "ar' aa' or%a$sas "eralra$ marJsme le$$sme aa' se:e$s$(a se*$%%a a#a$ me$%$%aa#a$ a#a$ &e$%*aa$ PKIdmasa slam /. 0e$%a&a Presde$ d&l* dar &ara &ol# da$ aa' %a"'$%a$ &ar&olF 6. 7elas#a$ s'"sa$s dar +AP 0PR $omer 1< 0PR 15 4. 7elas#a$ s'"sa$s +AP 0PR $omer 2 0PR /;;;. 2. 7elas#a$ asas &emll' "ersfa LUBER7URDIL. <. 0e$%a&a 0PR dalam mem"er#a$ %ras da$ re*a"las *ar's de$%a$ &erm"a$%a$ 0AF Da$ me$%a&a dalam mem"er#a$ am$es( da$ a"ols de$%a$ &erm"a$%a$ DPRF =. A&a#a* (a$% dma#s'd SISHANKA0RA+AF 5. 7elas#a$ al'r aa' ssema#a dalam m&ea,*me$. . Se"'#a$ da$ :elas#a$ '$'a$ reformas. 1;. Se"'#a$ da$ :elas#a$ laar "ela#a$% reformas. 11. Se"'#a$ da$ :elas#a$ me$%e$a #ese&a#aa$ dasar. Soal &l*a$ %a$da U$'# soal &l*a$ %a$da! &e$'ls da# da&a me$'ls#a$ ,o$o*$(a! d#are$a#a$ &e &ada soal $ da&a sa:a "er@aras. Nam'$ *a*a de$%a$ #e,o*a$ se&er 1) #am' *ar's da&a mem"eda#a$ aas diatur dalam UU da$ daa'r pada UU /) Beda#a$ aas hak 10 da$ hak anggota 10 6) Beda#a$ aas sifat lembaga 0A! 0K da$ K 4) Beda#a$ aas #'or'm '$'# mela#'#a$ ama$deme$ UUD! #'or'm 's'la$ ama$deme$ da$ #'or'm '$'# mela#'#a$ m&ea,*me$ er*ada& &resde$. 2) Beda#a$ lama wa#' '$'# 0PR mela#sa$a#a$ sd$% :#a &resde$ wa&res$(a ma$%#a! "er*e$ ds 0PR mela#sa$a#a$ sda$% :#a &resde$ da$ wa#l$(a ma$%#a! "er*e$ ds Soal re"'a$ berhubungan dengan postingan tips dan trik memenagkan lomba"3344 ,atatan- Soal "sa sa:a "er"eda &e$(a dar a*'$ #e a*'$. +$%%al &er*a#a$ sea& ses dalam &erlom"aa$ erse"') 1) Hos ? umusan pasal - ayat 5 adalah444++” 7awa" Ne%ara I$do$esa adala* Ne%ara *'#'m /) Hos R'm'sa$ &asal 66 a(a 4 adala*-.. 6) Hos *a# a$%%oa DPR adala*-.. 4) Hos ?TA0 '0 nomer /67'0!7-899 adalah tentang444+” 7awa"a$ &em"'"ara$ PKI da$ &er$(aaa$ se"a%a or%a$sas erlara$% dsel'r'* I$do$esa--..
