PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS KESEHATAN KOTA BENGKULU
UPTD PUSKESMAS PERAWATAN RATU AGUNG JL. WR. Supratman No.22 Kota Bengkulu Kode Pos 38125 Telepon (0736) 7310378 KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PERAWATAN RATU AGUNG NOMOR : 800/ /PRA/I/2017 TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB UKM DAN UKP UPTD PUSKESMAS PERAWATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU KEPALA UPTD PUSKESMAS PERAWATAN RATU AGUNG, Menimbang
: a.
bahwa agar penyelenggaraan UKM Puskesmas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perlu disusun Penetapan Penanggung Jawab UKM dan UKP berdasarkan analisis kompetensi penanggung jawab UKM dan UKP Puskesmas;
b. bahwa agar masyarakat mudah mendapatkan akses terhadap pelayanan, informasi, dan memberikan umpan balik, maka perlu disusun kebijakan akses masyarakat terhadap Puskesmas; c.
bahwa agar kinerja UKM dan UKP Puskesmas dapat ditingkatkan secara berkesinambungan, maka perlu disusun penanggung jawab UKM dan UKP Puskesmas dengan indicator – indicator kinerja yang jelas;
d. bahwa agar penyelenggaraan UKM dan UKP Puskesmas dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dan sesuai dengan pedoman, dan ketentuan perundangan, maka perlu disusun kebijakan pengelolaan UKM dan UKP Puskesmas; e.
bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di UPTD PUSKESMAS PERAWATAN RATU AGUNG perlu disusun penetapan penanggung jawab UKM dan UKP Puskesmas;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Republik Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5. 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; MEMUTUSKAN
Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG PENETAPAN PENGANGGUNG JAWAB UKM DAN UKP UPTD PUSKESMAS PUSKESMAS PERAWATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU
KESATU
: Penetapan Penanggung Jawab UKM dan UKP Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
KEDUA
: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di: Pada Tanggal :
Bengkulu 02 Januari 2017
KEPALA UPTD PUSKESMAS PERAWATAN RATU AGUNG
RA. Yeni Warningsih
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PERAWATAN RATU AGUNG 800/ /PRA/I/2017 TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB UKM DAN UKP UPTD PUSKESMAS PERAWATAN RATU AGUNG
A. Kebijakan Perencanaan, akses, dan evaluasi kinerja UKM dan UKP: 1. Perencanaan tiap - tiap UKM dan UKP Puskesmas disusun berdasar analisis kebutuhan masyarakat, dan mengacu pada pedoman atau acuan yang ditetapkan oleh Kementarian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, maupun Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, dan capaian kinerja masing - masing UKM dan UKP Puskesmas. 2. Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dilakukan memlalui survey mawas diri, musyawarah masyarakat desa, kegiatan survey yang lain, kotak saran, maupun temu muka dengan tokoh masyarakat dan sasaran masing - masing UKM dan UKP untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat, kelompok masyarakat, dan sasaran 3. Perencanaan tiap - tiap UKM dan UKP harus diintegrasikan dalam perencanaan Puskesmas, baik dalam perencanaan lima tahunan, RUK, dan RPK. 4. Umpan balik dari masyarakat digunakan baik dalam penyusun rencana, maupun untuk perubahan rencana yang disusun 5. Inovasi dalam penyelenggaraan UKM dan UKP dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan harapan masyarakat, perubahan regulasi, perkembangan tehnologi.
6. Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan masing - masing UKM dan UKP harus diidentifikasi, dianalisis dan ditindak lanjuti dengan mengikuti
siklus PDCA dalam bentuk upaya perbaikan yang
berkesinambungan dan inovasi perbaikan. 7. Inovasi dalam penyelenggaraan UKM dan UKP harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi 8. Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kegiatan UKM dan UKP, jadwal pelaksanaan kegiatan harus disepakati dan diinformasikan pada sasaran, lintas program, dan lintas sector terkait 9. Sasaran kegiatan UKM dan UKP berhak untuk mendapatkan akses yang mudah dan tepat waktu dalam perperan aktif pada saat pelaksanaan kegiatan UKM dan UKP 10. Sasaran UKM, UKP, lintas program dan lintas sector terkait harus mendapatin formasi tentang kegiatan masing - masing UKM, tujuan, tahapan dan jadwal pelaksanaan. 11. Akses masyarakat dan sasaran UKM dan UKP harus dievaluasi 12. Masyarakat dan sasaran UKM dan UKP berhak untuk menyampaikan keluhan dan umpan balik melalui media komunikasi: sms, kotak saran, dan pertemuan dengan tokoh masyarakat maupun forum-forum komunikasi seperti musrembang, pertemuan kader, MMD dan lain-lain. 13. Umpan balik masyarakat wajib ditindak lanjuti. Tindak lanjut yang dilakukan harus diinformasikan kepada masyarakat 14. Kinerja masing - masing UKM dan UKP harus dievaluasi, dianalisis dan ditindak lanjut dalam bentuk perbaikan yang berkesinambungan dan inovasi perbaikan.
B. Kebijakan Pengelolaan UKM 1. Penanggung jawab UKM dan UKP
harus
memenuhi
persyaratan
kompetensi sebagaimana pada pedoman tiap -tiap UKM dan tiap-tiap UKP. 2. Analisis kompetensi wajib dilakukan untuk tiap penanggung jawab. 3. Jika kompetensi belum terpenuhi maka harus dilakukan tindak lanjut untuk memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan 4. Penanggung jawab dan pelaksana UKM dan UKP yang baru wajib mengikuti program orientasi 5. Penyelenggaraan UKM dan UKP dilaksanakan sesuai dengan tata nilai yang disepakati dan rencana yang disusun
6. Kepala Puskesmas wajib melakukan pembinaan dan arahan kepada tiap-tiap penanggung jawab UKM dan penanggung jawab UKP dalam pelaksanaan kegiatan UKM dan UKP. 7. Penanggung jawab UKM dan UKP wajib melakukan pembinaan dan arahan kepada pelaksana kegiatan UKM dan UKP. 8. Penanggung jawab UKM dan UKP wajib melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sector terkait dalam penyelenggaraan UKM dan UKP 9. Dalam penyelenggaraan kegiatan UKM dan UKP harus diidentifikasi risiko yang mungkin terjadi terhadap lingkungan, dan dilakukan upaya untuk mencegah dan /atau meminimalisasi akibat dar irisiko yang terjadi. 10. Dalam
penyelenggaraan
UKM
dan
pemberdayaan masyarakat dan sasaran. dimulai
dengan
keterlibatan
UKP
dilakukan
fasilitasi
Pemberdayaan masyarakat
masyarakat
dalam
menyampaikan
kebutuhan, keluhan, umpan balik, aktif dalam pelaksanaan kegiatan UKM dan UKP, sampai dengan mengembangkan kegiatan - kegiatan yang ada di UPTD Puskesmas Perawatan Ratu Agung. 11. Dalam pelaksanaan kegiatan UKM dan UKP, penanggung jawab dan pelaksana dipandu oleh uraian tugas yang jelas yang dikajisecara regular minimal setahun sekali 12. Lintas program dan lintas sector terkait harus diidentifikasi untuk tiap UKM dan UKP dengan kejelasan peranmasing – masing 13. Akuntabilita spenyelenggaraan UKM dan UKP dilaksanakan dengan monitoring dan evaluasi kinerja UKM dan UKP 14. Monitoring sebagai wujud akuntabilitas dilakukan dengan cara analisis terhadap laporan kegiatan UKM dan UKP, supervis ioleh KepalaPuskesmas maupun penanggung jawab UKM, dan pertemuan monitoring kegiatan UKM dan UKP oleh penanggung jawab UKM dan UKP 15. Evaluasi kinerja UKM dan UKP secara pediodik dilakukan minimal dua kali setahun 16. Hak dan kewajiban
sasaran
pelaksanaan kegiatan UKM dan UKP
harus
diperhatikan
dalam
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PERAWATAN RATU AGUNG 800/ /PRA/I/2017 TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB UKM DAN UKP UPTD PUSKESMAS PERAWATAN RATU AGUNG C. Nama Penanggung Jawab UKM seperti pada tabel berikut : No
1 2 3 4 5 6 7 8
NAMA PENANGGUNG JAWAB Tati Yunidarti, SKM Yessi, Amd.KL Suwarti Somad, SST Wanrawati Yuhartini, SKM Fitriyanti, Amd.Kep Asep, Amd.Kep Siti Maria Agustina
9
Ilfi Rahmi
JENIS PROGRAM Promosi Kesehatan Kesehatan Lingkungan KIA-KB Gizi P2M Perkesmas Kesehatan Jiwa Kesehatan Gigi Masyarakat Kesehatan Tradisional Komplementer
PENDIDIKAN S1 Kesmas D.III KesLing D.IV Kebidanan D.I Gizi S1 Kesmas D.III Keperawatan D.III Keperawatan SPRG
10 11 12 13 14
Inesza Real Valensi Jonri Halizan, S.Kep Prizka Andhini, S.Kep Liza Herzana Malfaroza, S.Kep Jumita, SST.,M.Kes
Kesehatan Olahraga Kesehatan Indera Kesehatan Lansia
D.III Kebidanan S1 Keperawatan S1 Keperawatan
Kesehatan Kerja
S1 Keperawatan
PKPR
S2 Kesehatan
D. Nama Penanggung Jawab UKP seperti pada tabel berikut : No 1 2 3
NAMA PENANGGUNG JAWAB drg. Eladini
5 6 7 8
Melly Putriyanti, Amd.Keb Pratiwi Kadarwati, Amd.Keb Iid Yulfitri, S.Kep Sasmayana, Amd.Keb Ida Royani, Amd.Kep Elizabeth,S.Farm.,Apt.
9
Wahyuningsih, Amd.AK
4
JENIS PROGRAM
PENDIDIKAN
Pemeriksaan Umum Kesehatan Gigi dan Mulut KIA-KB
S1 kedokteran gigi D.III Kebidanan
KIA-KB
D.III Kebidanan
Gawat Darurat PONED/Persalinan IRNA Farmasi
S1 Keperawatan D.III Kebidanan D.III Keperawatan S1 Farmasi Profesi D.III Analis Kesehatan
Laboraturium
Ditetapkan di: Pada Tanggal :
Bengkulu 02 Januari 2017
KEPALA UPTD PUSKESMAS PERAWATAN RATU AGUNG
RA. Yeni Warningsih
