RESENSI BUKU DJOKO PRAKOSO,.S.H., HUKUM ASURANSI INDONESIA., PENERBIT PT BINA AKSARA., JAKARTA.,CETAKAN PERTAMA., 1987
Dengan Dengan dimens dimensii perekon perekonomi omian an dunia dunia yang yang demiki demikian an maju, maju, maka maka sejala sejalan n dengan dengan usah usahaa
peme pemerrint intah
unt untuk
memba embang ngun un
ekon ekonom omii
nasi nasion onal al,,
perl perlu u
dihi dihidu dupk pkan an
jiwa,” Businesssmindedness” pada bangsa kita. Dalam keadaan sumber daya yang terbatas dan peranan industri yang semakin besar dalam pembangunan ekonomi, maka pembinaan jiwa usaha diarahkan kepada usaha-usaha produksi dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dalam suatu negara yang sedang membangun, mendorong pemikiran utnuk meningkatkan peranan “Social Insurance” atau “Sociale er!ekering”. "leh karena di sini yang membayar premi ialah para pegawai dan buruh, maka perlu diatur sedemikian rupa agar dana yang diperoleh benar-benar diman#aatkan bagi jaminan kesejahteraan mereka, baik untuk menjamin bilamana karena sesuatu hal yang sah menurut undang-undang si pegawai negeri atau buruh itu tidak dapat bekerja untuk suatu waktu tertentu, untuk kesehatn, berlibur dan lain sebagainya. Selain itu tentu saja perlu diperhatikan pula cara bagaimana diciptakan iklim agar perasuransian dapat berkembang secara wajar. Di sinilah perlu adanya pengaturan p engaturan bidang usaha asuransi yang menetapkan strujtur permodalan, bentuk-bentuk perusahaan yang diperk diperkena enankan nkan menjal menjalanka ankan n usaha usaha asuran asuransi si serta serta segisegi-seg segii lain lain yang yang di satu satu pihak pihak mendor mendorong ong perkem perkembang bangan an perasu perasuran ransia sian, n, namun namun di lain lain pihak pihak usaha usaha asuran asuransi si tidak tidak merupa merupakan kan usaha usaha bersel berselimu imutt guna mengum mengumpul pulkan kan dana dana dari dari masyar masyaraka akatt tetapi tetapi tidak tidak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.
$
%
%
BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP ASURANSI
$. &ata &atasa san n 'su 'sura rans nsii “()*+))*I” /&ahasa &elanda0 disebut pula dengan 'suransi dan juga dapat disebut pertanggungan , yang mana di dalam 'suransi terdapat % pihak yang terlibat antara antara lain1 lain1 yang satu sanggup sanggup menanggung menanggung atau menjam menjamin, in, bahwa bahwa pihak pihak lain lain akan akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum ditentukan saat akan terjadinya. Suatu kontrak prestasi dari pertanggunagn ini, pihak yang ditanggung itu, diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. 2ang tersebut akan tetap menjad menjadii milik milik pihak pihak yang menang menanggung gung,, apabil apabilaa kemudi kemudian an ternya ternyata ta perist peristiwa iwa yang dimaksudkan itu tidak terjadi. Di dalam pasal %34 itab 2ndang-undang 5ukum Dagang terdapat tiga unsur dalam asuransi antara lain1 $.0 $.0
Piha Pihak k ter tertangg anggun ung g yang yang memp mempun unya yaii kewa kewaji jiba ban n memba embaya yarr uang uang prem premii
kepada pihak penanggung, sekaligus atau dengan berangsur-angsur. %. 0
Pihak hak pen penang anggung me mempun punyai kew kewajiban unt untuk me membayar yar se sejumlah
uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila maksud unsur ke 6 berhasil. 6. 0
Suatu kejadia dian yang semula belum jelas akan terjadi.
7enurut 7enurut Pro#. Dr.
8irjono 8irjono Prodjodikoro Prodjodikoro 'suransi 'suransi masuk golongan golongan persetujuan persetujuan
untunguntung-unt untunga ungan, n, karena karena perset persetuju ujuan an untunguntung-unt untunga ungan n adalah adalah suatu suatu perbua perbuatan tan yang yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.dan lebih jelas lagi tertera disuatu kitab 2ndan 2ndangg-un undan dang g 5ukum 5ukum Perda Perdata ta yang yang mana mana terc tercan antu tum m pada pada pasal pasal $993, $993, tent tentan ang g persetujuan untung-untungan.
%. Perbedaan Perbedaan 'suransi 'suransi dengan dengan &unga &unga untuk Selama Selama 5idup 5idup Seseorang Seseorang /:i##rent /:i##rente0 e0 Di dalam pasal $99; .2.5. Perdata menyebutkan bahwa bunga cagak hidup dapat dilahirkan dengan suatu persetujuan atas beban, atau dengan suautu akte hibah. Dapat
6
diartkan bahwa bunga untuk selama hidup seseornag adalah suatu hubungan hukum antara ' dan &, si ' wajib wajib membayar membayar kepada si & pada tiap-tiap tiap-tiap waktu tertentu, tertentu, apabila si ' si & atau si < itu meninggal dunia. =ang sebaiknya dibanding dengan ini, ialah 'suransi jiwa, yang mewajibkan si penjamin ' membayar sejumlah uang kepada si &, apabila seorang < meninggal dunia.
6. Perbed Perbedaan aan 'sura 'suransi nsi denga dengan n >udi >udi dan ?aru ?aruhan han Secar Secaraa leng lengka kap p terd terdap apat at pada pada pasa pasall $9@@ $9@@ .2. .2.5. 5. Perd Perdat ataa berb berbun unyi yi seba sebaga gaii berikut1”2ndang-undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam halnya suatu utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan”. 2saha pembentuk 2ndang-undang di dalam menanggulangi atau mencegah adanya perjudian atau pertaruhan yang berlatar belakang asuransi ini, telah menciptakan pasal %;3 25D ialah “ 'pabila pda waktu mengadakan suatu pertanggungan atau selama berlangsungnya perjanjian itu, suatu pihak menyatakan melepaskan hal-hal yang oleh ketentuan ketentuan 2ndang-undang 2ndang-undang diharuskan sebagai pokok suatu perjanjian perjanjian pertanggungan pertanggungan,, atau pun hal-hal yang dengan tegas telah dilarang, maka pernyataan yang demikian itu adalah batal”.
3. Penga Pengatu tura ran n 'sur 'surans ansii 5ukum 5ukum 'suran 'suransi si pada umumny umumnyaa diatur diatur di dalam dalam itab itab 2ndang2ndang-unda undang ng 5ukum 5ukum Dagang /.2.5.D0. &uku I titel A dan $B dan &uku II titel A dan $B dengan perincian sebagai berikut 1 $0
&uku &uku I tit titel A 1 men menga gattur 'sura surans nsii er erug ugiian pada pada umum umumny nya. a.
%0
&uku &uku I tite titell $B 1 men menga gatu turr 'sur 'suran ansi si terh terhad adap ap bah bahay ayan anya ya keb kebak akar aran an,, terhadap bahaya yang mengancam asil pertanian di sawah dan tentang 'suransi jiwa.
60
&uku &uku II titel tel A 1 meng mengat atur ur 'sur 'suran anssi terha erhada dap p baha bahaya ya-b -bah ahay ayaa :aut :aut dan dan bahaya-bahaya perbudakan.
30
&uku II titel $B
1 me mengenai pe p engangkutan d i da daratan d an an di d isungai-
sungai serta perairan pedalaman
3
;. ?ujuan dari 'suransi 7enurut Pro#.y.)my Pangaribuan Simanjuntak, S5 'suransi itu mempunyai tujuan pertama-tama ialah 1 mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil risiko itu untuk mengganti kerugian. Perjanjian 'suransi itu mempunyai tujuan untuk mengganti kerugian pada tertanggung jadi tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia menderita kerugian dan benar-benar menderita kerugian. Di dalam 'suransi itu setiap waktu selalu dijaga supaya jangan sampai seorang tertanggung yang hanya bermaksud menyingkirkan suatu kerugian saja dan mengharapkan suatu untung menikmati . 'suransi itu dengan cara memakspekulasi, yang penting ialah bahwa tertanggung harus mempunyai kepentingan bahwa kerugian untuk mana ia mempertanggungkan dirinya itu tidak akan menimpanya.
;
BAB II PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ASURANSI
$.
Pandangan 2mum
2saha-usaha 'suransi itu mengandung harapan yang si#atnya positi# bagi pembangunan di negara kita apabila perusahaan-perusahaan pertanggungan yang sedemikian banyaknya sekarang tidak berusaha dengan jujur dan sadar akan arti bahwa pembangunan itu adalah untuk kesejahteraan merata utnuk masyarakat, maksudnya adalah mengenai #aktor penghalang dari pihak penanggung sendiri seperti kejujuran menghadapi klain, seris yang baik dan lain sebagainya. 5arapan-harapan yang positi# terkadung dalam usaha pertanggungan itu, juga baru dapat tercapai apabila dari masyarakat itu sudah tumbuh kesadaran kepentingan berasuransi, disamping sebagai alat yang menghimpun dana pembangunan maka usaha perasuransian itu dapat juga dilahat mema#aatnya sebagai salah satu alat yang memberikan jaminan bagi kelangsungan usaha-usaha besar yang pada suatu ketika menagalami kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa yang menimpa perusahaan tersebut. 5arapan yang merupakan segi positi# dari usaha pertanggungan itu dapat dijelamakan sebagai berikut1 bahwa usaha asuransi itu berarti memasukkan premi yang kemudian merupakan suatu dana. Dana yang tersimpan dalam waktu beberapa lama di dalam perusahaan dapat dipergunakan oleh perusahaan dapat dipergunakan oleh perusahaan tersebut untuk membiayai suatu usaha yang mendatangkan keuntungan baginya disamping membantu masyarakat meningkatkan usaha-usaha dengan memberikan modal atau kredit untuk jangka pendek atau jangka panjang. Penanggung mempunyai perana besar dalam usaha melanjutkan kelangsungan usahausaha atau pabrik-pabrik atau benda-benda yang sangat penting artiya bagi masyarakat. %. a.
Pengertian Kebutuhan mengatasi Risiko
Seorang manusia dalam dalam suatu masyarakat, sering menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga semula, misalnya rumahnya terbakar, barang barangnya dicuri, tabrakan, mendapatkan kecelakaan dalam perjalan di darat, di laut dan
4
di udara, tanah dengan penuh tanaman kebanjiran air bah. >adi manusia yang menghadapi kemngkinan akan
kehilangan
tempat kediamannya,
orang
yang barang-barang
pakaiannya di curi semua, akan hampir telanjang, orang yang tanamnnya musnah akibat banjir, akan jatuh miskin. Sebagaimana telah kita lihat dalam uraian di muka bahwa”kemungkinan kehilangan atau kerugian” yang dihadapi manusia dapat dihadapi dengan beberap sikap antara lain1 $0
mencegah kemungkinan kehilangan itu supaya tidak terjadi dengan segala
daya upaya. %0
sikpa pasrah, sikap menerima.
Dengan cara berasuransi maka orang yang menghadapi risiko atas harta kekayaanya bermaksud utnuk mengalihkan risikonya itu atau setidak-tidaknya membagi risiko itu dengan pihak lain yang bersedia menerima peralihan atau pembagian risiko tesebut. 2saha-usaha memperalihkan risiko ini baru kemudian dirasakan menemui sasarannya setelah tujuan memperalihkan risiko itu dilakukan melalui suatu perjanjian yang khusus diadakan untuk itu yaitu Perjanjian Pertanggungan.Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa orang akan mengadakan atau menutupi suatu perjanjian peratanggungan apabila ia bermaksud atau mempunyai suatu tujuan untuk mengalihkan risiko dan atau membagi risiko yang dihadapinya atas harta kekayaannya kepada pihak lain. b.
Pengertian Ekonomis
7engalihkan risko yang sangat besar kadang-kadang hanya mungkin apabila dibarengi dengan adanya penyebaran atau pembagian risiko, ini dapat terjadi apabila1 $0
*isiko yang benar-benar menjadi kenyataan itu oleh
penanggung yang sama disebarkan yang sama disebarkan atau dibagi-bagikan menjadi beban bagi para tertanggungnya. Ini mungkin dilaksanakan karena tidaklah selalu bahwa risiko itu menjadi suatu kenyataan pada waktu yang bersamaan pada setiap tertanggung sehingga memungkinkan risiko dari orang tertanggung secara bersama oleh semua tertanggung lainnya. %0
"leh
karena
risiko
yang
diperalihkan
kepada
penanggung itu sangat besar sehingga penanggung itu secara sendirian tidak mampu menanggungnya dan karena itu membagi-bagi risiko itu dengan
9
penanggung lain. Inilah yang di dalam praktek terjadi dengan atau dikanal dengan reasuransi C co-insurance 60
>uga dapat terjadi pembagian atau penyebaran risiko
ini dengan herer!ekering yaitu bahwa penanggung mempertanggungkan tanggung jawabnya atas risiko yang diterimanya kepada penanggung lain. 'pabila kita melihat dua unsur atau #aktor yang ada pada perjanjian pertanggungan seperti di atas yaitu unsur peralihan risiko dan penyebaran risiko dalam hubungannya dengan pertanggungan jiwa maka kita akan melihat bahwa kedua unsur itu akan tidak begitu menonjol. Sebab pada pertanggungan jiwa pengertian ekonominya tidaknlah begitu menonjol dan sebagai penggantinya yang kelihatan ialah si#at jaminan sosialnya. Sebagai imbalan dari peralihan risiko ini maka di dalam setiap perjanjian pertanggungan, pembayaran premi itu adalah keharusan. Premi itu adalah menjadi kewajiban bagi tertanggung dan menjadi hak dari penanggung.
@
BAB III SIFAT ASURANSI SEBAGAI GEJALA HUKUM
1. Penge!"#n Be$#%#&#n KUH Pe$#!#
Dapat dikatakan, bahwa asuransi atau pertanggungan selaku gejala hukum di Indonesia, baik dalam pengertian maupun dalam bentuknya yang terlihat pada waktu sekarang ini berasal dari hukum &arat. Pengusaha egeri &elandalah yang mengimpor asuransi selaku bentuk hukum /rechs#iguur0 di Indonesia dengan secara mengundangkan &urgelijk 8etboek an oophandel, dengan satu pengumuman /publikasi0 pada tanggal 6B 'pril $@39, dan termuat dalam staatsblad $@39 .%6. &erdasarkan ketentuan pasal $993 ayat % 25 Perdata perjanjian 'suransi itu dimasukkan menjadi salah satu jenis dari kansoeren komst atau Perjanjian 2ntunguntungan disamping lij#erente /bunga cagak hidup0 dan pertaruhan dan pejudian. Pada umumnya para penulis berpendapat bahwa penggolongan atau pemasukkan perjanjian asuransi ke dalam ansoereen omst adalah kurang tepat, sebab di dalam perjanjian menjalani suatu kesempatan atau kemungkinan untung-untungan di mana prestasi secara timbal balik tidak seimbang. Di dalam asuransi adalah merupakan hal yang esensial bahwa tertanggung telah mempunyai atas peristiwa yang tidak terteuntu itu untuk tidak terjadi, di luar atau sebelum ditutup perjanjian asuransi itu sendiri. arena kepentingan itu ada maka ia mengadakan perjanjian asuransi untuk mengamankan dia sendiri dari derita rugi.
'. Penge!"#n (en))! *#%#+ '- KUHD
Pasal %34 25D dikenal sebagai pasal yang memberi de#enisi mengenai perjanjian asuransi. 7enurut pasal asuransi adalah suatu perjanjian, di mana penaggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.
A
'khirnya dari pasal %34 25D itu menurut Pro#. )77= P''*I&2' SI7'>2?', S5, si#at-si#at asuransi adalah dapat diuraikan seperti di bawah ini1 $0
&ahwa
asuransi
itu
pada
asasnya
adalah
suatu
perjanjian
kerugian
/schadeergoeding atau indemniteitscontract0 dalam hal ini jelas bahwa penanggung mengikat diri untuk mengganti kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita/prinsip indemniteit0 %0
&ahwa asuransi itu adalah suatu perjanjian bersyarat artinya bahwa kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tertentu atau mana diadakan asuransi itu terjadi. >adi pelaksanaan kewajiban mengganti rugi digantungkan pada satu syarat.
60
'suransi adalah suatu perjanjian timbal balik, artinya bahwa kewajiban penanggung
mengganti
rugi
dihadapkan
dengan
kewajiban
tertanggung
membayar premi walaupun dengan pengertian bahwa kewajiban membayar premi itu tidak bersyarat atau tidak digantungkan pada satu syarat. Di luar s#at yang terkandung dalam pasal %34 25D masih ada si#at lain yang dapat dikemukakan mengenai asuransi itu dan si#at-si#at ini terdapat di dalam beberapa pasal di dalam beberapa pasal di dalam 25D seperti1 a. &ahwa perjanjian asuransi itu adlah suatu perjanjian konsensial, artinya dapat diadakan sah hanya berdsarkan persesuaian kehendak /kata sepakat0 antara pihak pihak tanpa perlu terikat pada suatu bentuk. b. &ahwa
dalam
asuransi
itu
unsur”utmost
good
#aith”
atau
by!ondere
ertrouwenskarakter memegang peranan penting sekali. ?ertanggung harus bisa percaya bahwa penanggung tidak akan mengelak atau mungkir dengan macammacam dalih untuk mengganti rugi apabila nanti peristiwa itu akan timbul dan dia menderita rugi. c. &ahwa di dalam perjanjian asuransi itu pada tertanggung harus melekat si#at sebagai orang yang mempunyai kepentingan /interest0 atas peristiwa yang tidak tertentu artinya bahwa sebagai akibat dari peristiwa itu dia dapat menderita kerugian.
$B
7enurut Pro#. 8irjono Prodjodikoro, S5 tetap si#at asuransi sebagai gejala hukum /prinsipnya hampir sama dengan pendapat Pro# )mmy0, ke dalam ; /lima0 si#at, yaitu1 $0 Si#at persetujuan, %0 Si#at timbal balik /wederkerig0, 60 Si#at konsensual 30 Si#at perkumpulan, dan ;0 Si#at perusahaan Setelah apa yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirinci lag yang mana ruang lingkup dari 5ukum 'suransi itu secara wetenschappelijk dapat dibagi 1 $0 5ukum 'suransi yang dipreuntukkan atau mengatur semua jenis asuransi kerugian /Schadeer!ekeringgsrecht0. %0 5ukum 'suransi yang diperuntukkan ataua mengatur semua jenis asuransi sejumlah uang. 5ukum 'suransi erugian meliputi atau hanya mengatur penggantian kerugian dari suatu kerugian yang dapat dinilai dengan uang, ganti rugi mana harus seimbang dengan kerugian yang diderita dan kerugian itu adalah sebagai akibat dari peristiwa utnuk mana diadakan asuransi Penentuan ruang lingkup dari asuransi yang erat hubungannya dengan jenis-jenis asuransi itu sendiri dapat kita lihat pengaturannya di dalam pasal %39 25D yang menyebut bahwa pertanggungan-pertanggungan anatara lain dapat mengenai pokok1 “&ahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil pertanian di sawah, jiwa dari seserang atau lebih, bahaya-bahaya lautan bahaya-bahaya perbudakan, bahaya-bahaya pengangkutan di darat dan di sungai-sungai serta di perairan di pedalaman. 'kan tetapi penentuan seperti dalam pasal %39 itu secara yuridis adalah tidak membatasi atau menghalangi timbulnya jenis-jenis asuransi lain menurut kebutuhan masyarakat. 5al ini dapat kita dasarkan pada kata-kata “antara lain” yang terdapat di dalam pasal %39 itu. Dengan demikian si#at dari pasal %39 hanyalah menyebut beberapa contoh saja atau si#atnya pasal tersebut adalah humerati#. Dengan demikian para pihak dapat juga memperjanjikan adanya asuransi bentuk lain. Di negara &elanda di dalam praktek terdapat juga pembagian bentuk asuransi atas 3 golongan yaitu1 a.
'suransi >iwa.
$$
b.
'suransi ebakaran.
c.
'suransi Pengangkutan
d.
'suransi (aria
Di samping 3 golongan diatas masih dikenal juga 'suransi Sosial. BAB I LATAR BELAKANG ATAU SEJARAH TIMBULNYA ASURANSI
7enurut Pro#. Dr. 8irjono Prodjodikoro, S5 sejarah lahirnya 'suransi dapatlah kita bagi dalam ; periode, ialah1 $. +aman ebesaran =unani, %. +aman ebesaran erajaan *omawi, 6. +aman 'bad pertengahan. 3. +aman sesudah abad pertengahan sampai sekarang, ;. +aman odi#ikasi Prancis.
1. Zaman Kebesaran Yunani 7enurut 7r. 5.> Scheltema dalam bukunya “ (er!ekeringrech”, ada seorang 7enteri euangan bernama 'ntinemes, yang pada suatu waktu sangat kekurangan uang, pada waktu itu, ada beberapa budak belian berkumpul di suatu tempat yang berada di bawah kekuasaan ?entara. &udak-budak belian ini kepunyaan beberapa orang kaya, untuk mendapat uang yang dibutuhkan itu, 7enteri euangan tersebut mengusulkan kepada para pemilik budak-budak belian itu, agar mereka menda#tarkan budak-budaknya. Dan membayar kepada 'ntinemes sejumlah uang setiap tahun, dengan perjanjian, bahwa apabila seorang budak melarikan diri 'ntinemes akan meminta kepada epala Daerah untuk menangkap budak itu atau utnuk membayarkan kepada si pemilik harga jual beli dari budak tersebut. Dengan demikian, 'ntinemes ternyata menerima sejumlah besar uang yang seperti uang premi dalam 'suransi, dan ia mendapat uang yang ia butuhkan pada waktu itu, ?etapi sebaliknya, ia memikul risiko, bahwa dikemudian hari ia mungkin harus membayar kepada seorang pemilik budak sejumlah uang jual beli budak yang melarikan diri, perjanjian ini pokoknya memang sama dengan perjannjian asuransi atau pertanggungan.
%$ Zaman Kebesaran Kerajaan Romawi Dari !aman ini, Scheltema menyebutkan beberapa buku tentang sejarah *omawi, antara lain tentang sejarah *omawi, antara lain yang di tulis oleh
uga ditetapkan, bahwa apabila seorang anggota dalam ketentaraan dipindahkan ke lain tempat, kepadanya diberikan uang sejumlah ;BB dinar ditambah dengan %BB dinar untuk biaya pengangkutan ke tempat baru itu. 'pabila seorang anggota meninggal dunia, kepada para ahli waris diberi uang sebesar ;BB dinar. Dua perkumpulan tadi, mirip sekali dengan suatu asuransi jiwa secara saling menjamin /onderlinge leenser!ekering0. Zaman Abad Pertengahan 7enurut Scheltema /halaman $;0 kira-kira pada tahun ABB di )eter, egeri Inggris, ada kebiasaan di antara para anggota suatu “gilde” /perkumpulan orang-orang yang sama pekerjaannya, seperti para tukang batu, para tukang kayu, para pembikin roti dan lainlain0 dijanjikan, bahwa bila rumah salah seorang anggota terbakar, kepadanya diberikan sejumlah uang dari dana kepunyaan gilde itu.
$6
'suransi kebakaran ini, menurut Scheltems, juga telah ceritakan terdapat pada tahun $$$@ di Iceland dan pada tahun $%3B di (laanderen. Pun di Denmark, di Sleeswijk />erman0 dikabarkan atau lain-lain kecelakaan di antara orang banyak. 7enurut 7olengraa# dan oslst ?ernite menyatakan bahwa dalam abad ke-$6 dan ke-$3 mulailah ada dan berkembang asuransi pengangkutan di laut, gejala ini ada hubungan erat dengan temapt berkembangnya perdagangan melalui laut pada waktu itu, yang dimulai di :autan ?engah setelah diadakan “ruistochten” yaitu Pengiriman tentara-tentar dari pelbagai egara di )ropa barat utnuk membebaskan >erusalem, tanah suci umat kristen, dari suatu pengusaan oleh penguasa yang beragama lain. &entuk pembagian risiko itu, dapat berupa bermacam cara sepertiE para pemilik kapal dan para pengangkut barang, meminjam uang dari orang lain utnuk membiayai kapal dan pengangkutan barang-barang itu, dengan janj, bahwa uang pinjaman itu tidak perlu dibayar kembali, apabila kapal dan barang-barang angkutan musnah di tengah-tengah laut. Sebaliknya uang pinjaman ini harus dikembalikan, dan biasanya ditambah dengan bunga apabila kapal dan barang-barang angku tan terhindar dari malapetaka. &erhubung dengan larangan riba oleh 'gama Islam, maka diadakanlah bentuk yang mirip dengan asuransi, yaitu uang yang diperlukan oleh pemilik kapal atau si pengangkut barang-barang, tidak dibayarkan di depan sebagai uang pinjaman, melainkan akan dibayarkan apabila kapal dan barang-barang musnah ditengah-tengah laut. Sedangkan pada permulaan berlayar si pemilik kapal dan si pengangkut barang-barang harus membayar kepada si pemilik uang sejumlah uang, yang akan tetap menjadi hak si pemilik uang. 'pabila selamat, tanpa ada malpetaka apa-apa, uang ini menjadi sperti uang premi dalam asuransi. Zaman Sesudah Abad Pertengahan Sampai Sekarang. Pada penghabisan abad-abad pertengahan dan sesudahnya ternyata asuransi laut berkembang cepat, sehingga menjadi hal yang biasa di )ropah &arat, :ama kemudian, baru menyusul perkembangan asuransi kebakaran. 7enurut olst ?renite bahwa asuransi kebakaran ini mulai diadakan di egara Inggris pada penghabisan abad ke-$9 dan suatu abad kemudian barulah menyusul di egeri Prancis dan egeri &elanda. Zaman Kodiikasi Pran!is
$3
Seperti diketahui, di egeri Prancis kodi#ikasi hubungan Perdata dan 5ukum Dagang, diselenggarakan oleh kaisar apoleon, dan dimuat dalam dua kitab, yaitu
$;
BAB TERJADINYA PERJANJIAN ASURANSI
1.
Jen"%/0en"% A%)#n%"
itab 2ndang-undang 5ukum Dagang di dalam pasal %39 menyebutkan tentang ; /lima0 macam asuransi, antara lainE $0 'suransi terhadap kebakaran, %0 'suransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian, 60 'suransi terhadap kematian orang /asuransi jiwa0, 30 'suransi terhadap bahaya di laut da perbudakan ;0 'suransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai-sungai. &uku I 25D mengatur tentang jenis asuransi yang pertama, nomor % dan 6 di atas, sedangkan jenis asuransi yang ke-3 dan ; diatur di dalam &uku II 25D. Selanjutnya untuk dapat melihat terjadinya dan cara mengadakan asuransi kita dapat melihat di dalam pasal %%; 25D, dengan pasal ini dapatlah ditentukan bahwa semua asuransi harus dibentuk secara tertulis dengan suatu akta yang dinamakan polis. 'dapun di dalam 25 Perdata, dalam beberapa pasalnya mengenai suatu tulisan tertentu sebagai syarat mutlak bagi beberapa persetujuan tertentu, misalnya1 a0 Pasal $39
1 Perjanjian perkawinan harus diadakan dengan akta notaris.
b0 Pasal 4$6
1 Persetujuan utnuk mengalihkan suatu piutang /cessie0 harus
diadakan dengan akta notaris atau akta di bawah tangan. c0 Pasal $$9$
1 5ipotik harus dibentuk dengan akta notaris
d0 Pasal
1 Penghibahan /schenking0 harus dilakukan dengan akta notaris.
e0 Pasal $@;$
1 Persetujaun perdamaian /dading0 harus diadakan secara tertulis.
itab 2ndang-undang 5ukum Dagang dalam beberapa pasal juga mengenal tulisan tertentu sebagai syarat mutlak bagi beberapa persetujuan tertentu, misalnya1
$4
a0 Pasal 6@
1 Perseroan terbatas /aamlo!e (enootschap, harus didirikan
dengan akta notaris b0 Pasal-pasal $BB, $93, $9@,,%%A dan seterusnya 1 untuk pembentukan wesel, aksep, cek, kwitansi untuk pembawa, harus ada tulisan yang berbentuk tertentu. c0 '.
T)+"%#n Te!en!) Se#g#" S2##! M)!+#&
&agi persetujuan-persetujuan tersebut diatas, adalah syarat mutlak, adanya tulisan berbentuk tertentu, kalau tulisan seperti itu tidak ada, maka tidak ada juga persetujuan persetujuan itu, mungkin ada juga persetujuan, tetapi persetujan itu bukan persetujuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, melainkan sekedar persetujuan untuk mengadakan persetujuan tertentu. 2ntuk membuktikan adanya persetujuan asuransi, harus bukti tertulis, tetapi alat-alat bukti lain juga diperbolehkan, asal sudah ada permulaan pembuktian dengan tulisan, namun janji-janji dan syarat-syarat khusus, bila ada persengketaan dalam tenggang waktu antara pembentukan asuransi dan penyerahan polis, dapat dibiktikan dengan semua alatalat bukti, dengan pengertian bahwa beberapa syarat-syarat tertentu yang menurut undang-undang harus secara mutlak dimuat dalam polis, hanya dapat dibuktikan secara tertulis. Dari pasal-pasal %;;, %;9 dan %;@ 25D tersebut di atas, dapat disimpulkan1 a0
Persetujuan asuransi pada hakikatnya bersi#atnya konsensual, yang artinya
setela ada kata kata sepakat antara kedua belah pihak untuk mengadakan asuransi, maka terbentuklah persetujuan asuransi itu, tetapi b0
?ulisan polis mempunyai si#at khusus, yang berlainan dengan tulisan-
tulisan lain sebagai alat bukti, karena adanya hal-hal yang secara mutlak harus dimuat dalam polis itu. 3.
Pe%#(##n $#n Pee$##n An!## A%)#n%" $eng#n Pe%e!)0)#n J)#+
Be+".
7engenai persamaan antara persetujuan jual beli dengan asuransi dapatlah diuraikan sebagai1 Persetujuan jual beli ada, apabila ada kata sepakat antara si penjual dan si pembeli, bahwa si penjual berjanji menyerahkan barang itu untuk dimiliki oleh si pembeli, dan si
$9
pembeli berjanji untuk membayar uang harganya, begitupun persetujuan asuransi ada, apabila ada kata sepakat antara si penjamin dan si terjamin, bahwa si penjamin berjanji akan menyerahkan polis kepada si terjamin. Dan si terjamin berjanji akan membayar uang premi kepda si penjamin, dan janji janji lainnya yang sudah dimu#akaati oleh kedua belah pihak, termuat semua dalam polis itu, di dalam surat polis hanya satu pihak saja yang menyatakan berjanji yaitu si penjamin untuk lebih jelas kita lihat saja pada pasal %;4 ayat penghabisan dari 8.(. .
Pen#n$#!#ng#n#n $#n Pen2e#4#n P5+"%
Penanggung berdasarkan perikatannya yang timbul dari perjanjian 'suransi itu adalah wajib untuk menandatangani polis, yang ditawarkan kepdanya di dalam waktu tertentu dan menyerahkan kembali kepada tertanggung, dan mengenai waktunya adalah telah ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. 'pabila perjanjian asuransi itu langsunmg diikat antara penanggung sendiri dengan tertanggung atau oleh orang yang diberi wewenang untuk itu, maka polis ditandatangani dan diserahakan kembali oleh penanggung di dalam waktu %3 jam setelah penawaran /pasal %;A 25D0. &erhubung dengan macam-macam sebab, misalnya persoalan administrasi dan masih menunggu keterangan-keterangan yang lebih lanjut diperlukan bagi pengisian polis itu, waktu polis tersebut baru dapat diselasaikan kemudian dalam tenggang yang lebih lama dari jam dan @ hari, itu berarti juga bahwa penyerahan polis itupun kepada tertanggung adalah lebig lama lagi. Polis sebagai alat bukti juga mempunyai tempat tertentu atau khusus, nyatanya polis itu di dalam bidang pembuktian perjanjian asuransi bukanlah merupakan satu-satunya alat bukti. 'turan undang-undang mengenai polis sebagai alat bukti surat yang paling utama diinginkan, mengenai pembuktian perjanjian asuransi itu khusus diatur di dalam satu pasal yaitu di dalam pasal %;@ 25D. Dari penjelasan pasal %;@ 25D yang isinya dapat disimpulkan bahwa tentang alat bukti yang dipakai tertanggung dapatlah diambil suatu kesimpulan yang mana antara lain1 Si penanggung mengenai alat pembuktian yang akan dipakainya adalah seluruhnya terserah kepada pilhannya baik di dalam periode pertama maupun di dalam periode kedua. Dia dapat membuktikan dengan tulisan yaitu surat-surat, dapat memakai catatancatatan makelar, pembukuan, akan tetapi juga dengan sanksi-sanksi.
$@
6.
I%" P5+"%
Isi polis untuk semua asuransi dapat kita lihat di dalam pasal %;4 25D, yang mengatakan bahwa surat polis bagi segala macam asuransi harus memuat 1 $0 5ari ditutupnya asuransi %0 ama orang yang menutup asuransi atas tanggungan sendiri atas tanggungan orang ketiga, 60 Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang di asuransikan, 30 >umlah uang untuk berapa diadakan asuransi, ;0 &ahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung, 40 Saat pada saat mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu, 90 Premi pertanggungan tersebut, dan @0 Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak. -.
H#+/4#+ 2#ng ()!+#& H#)% $"()#! D#+#( P5+"% Men))! P5.D.
"05n5 P5$05$"&55
Si#at khusus dari polis, adalah mengenai hal-hal yang secara mutlak harus dimuat dalam polis yang berarti, apabila hal-hal itu tidak dimuat, persetujuan asuransi itu batal. 5al-hal tersebut adalah sebagai berikut1 a0 7enurut pasal %9$ 8.. pihak penjamin dapat menyuruh barang-barang yang ia jamin itu, supaya dijamin lagi oleh penjamin lain /reasuransi0, sedangkan menurut pasal %9% ayat $, apabila orang terjamin selaku akibat pemberhentian asuransi dengan perantaraan hakim, membebaskan pihak penjamin dari kewajibankewajibannya untuk waktu yang akan datang, maka si terjamin itu leluasa untuk menyuruh menjamin kepentingannya untuk yang sama dan terhadap bahaya bahaya yang sama. alau ini terjadi, maka dalam polis baru harus disebutkan adanya asuransi yang lama itu, dan lagi pemberhentian asuransi dengan perantaraan 5akim. 7aka menurut pasal %9$ ayat %, asuransi yang baru itu batal. b0 Pasal %@B ayat $ 8.. membuka kemungkinan, dalam hal suatu barang sudah dijamin untuk nilai harga penuh, si terjamin leluasa menyuruh menjamin lagi
$A
barang-barang itu, dengan pengertian. &ahwa ia dalam asuransi yang baru itu hanya dapat ganti kerugian, apabila kerugiannya belum diganti sepenuhnya pada asuransi yang lama. alau ini terjadi, maka menurut pasal %@B ayat % dalam polis asuransi yang baru itu, harus dimuat janji-janji yang termuat dalam polis asuransi yang lama. alau ini dilalaikan, maka asuransi yang baru itupun batal. c0 Pasal 4B6 ayat $ 8.. membuka kemungkinan orang menjamin keselamatan barang-barang yang diangkut oleh kapal yang sudah berangkat berlayar, dalam hal ini, menurut pasal 4B% ayat %, dalam polis harus dimuat kabar terakhir yang diterima oleh si terjamin dari kapal itu. alau penyebutan kabar terakhir ini tidak ada, maka persetujuan asuransi itu batal. d0 Pasal 4B4 ayat $ 8.. mengatakan, suatu asuransi batal, apabila didakan terhadap kapal yang belum sampai pada tempat, dari mana mulai diadakan jaminan, kecuali jika hal itu disebutkan dalam polis e0 Pasal 4$; ayat 8.. memungkinkan asuransi terhadap suatu keuntungan yang diharapkan. 5al ini harus dijelaskan dalam polis dengan disebutkan secara khusus barang-barang yang bersangkutan. alau penyebutan ini diabaikan, maka asuransi ini batal. 7.
a.
Jen"%/0en"% A%)#n%" Ke)g"#n 2#ng U()( $"g)n#&#n $" In$5ne%"#.
Polis 'suransi ebakaran
$0 Polis ebakaran Indonesia %0 Polis &ursa 'msterdam F Polis &ursa *otterdam 60 Polis G.".< /Gire "##ices
Polis 'suransi Pengangkutan /
$0 7arine
Polis 'suransi (aria
$0 Polis endaraan &ermotor %0 Polis Pertanggungan berdasarkan 2ndang-undang ecelakaan ?enaga erja $A39
%B
60 Polis ecelakaan Pribadi 30 Polis-polis lain, disamping polis $,% dan 6 masih ada polis dalam bidang asuransi (aria yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi (aria yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi dan tidak bersi#at seragam, umpama polis pertanggungan pencurian, polis cash in transit dan sebagainya.
%$
BAB I OBJEK, SUBYEK DAN KEPENTINGAN DALAM ASURANSI
$. "bjek 'suransi a. "bjek Perjanjian pada umumnya "bjek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang perlu oleh subjek, suatu hal yang penting dalam tujuan membentuk suatu perjanjian, sehingga hal yang diwajibkan kepada pihak yang berkewajiban /debitur0, terhadap mana pihak yang berhak /kreditur0, mempunyai hak adalah merupakan objek dalam hubungan hukum mengenai perajanjian. 7enurut Pro#. 8irjono Prodjodikoro, perjanjian-perjanjian itu sedikit banyaknya juga mengenai harta benda. Dan selaku semua perjanjian itu pada umumnya menyinggung hal kekayaan harta benda seseorang atau sebagian dari kekayaan itu. 7aka dari itu, boleh juga dikatakan, 5ukum Perjanjian masuk golongan 5ukum ekayaan 5arta &enda, lain dari 5ukum ekeluargaan dan 5ukum Perkawinan, sedangkan 5ukum 8arisan bersi#at tengah-tengah. "leh karena itu umumnya objek hubungan hukum perjanjian selalu bagian dari kekayaan seseorang, dan hampir selalu berupa suatu harta benda.
b. Pengertian "bjek 'suransi /(oorwerp der (er!ekering0 ?erlebih dahulu kita akan mengkaji di dalam pasal %4@ 25D, di mana di dalam pasal tersebut dikatakan tentang hal-hal yang dapat menjadi objek 'suransi, ialah semua kepentingan yang mana antara lainE $0 Dapat dinilai dengan jumlah uang /op geld waardeerbaar0, %0 Dapat takluk pada macam-macam bahaya /aan geaar onderheig0, 60 ?idak dikecualikan oleh 2ndang-undang. Secara lengkap bunyi pasal %4@ 25D adalah sebagai berikut1 “ Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilaikan dengan uang, dapat dianacam oleh suatubahaya dan tidak dikecualikan oleh 2ndang-undang.”
%%
7enurut Pro#. 8irjono mengenai objek suatu perjanjian pada umumnya, yaitu suatu kekayaan harta benda atau sebagian dari kekayaan harta benda seseorang. c. "bjek 'suransi ?anpa &enda dan erugian yang yata =ang dimaksud dengan objek asuransi tanpa benda ialah ada kalanya diadakan asuransi terhadap kemungkinan orang menderita karena tidak akan mendapat untung dalam suatu perusahaan Dalam hal ini tidak ada suatu benda berwujud, yang akan musnah atau akan ada kerusakan dan sebagainya. ?idak lain selama persetujuan asuransi berjalan, tidak ada suatu barang benda yang terlihat sebagai barang yang terkena suatu macam bahaya. Kerugian "ang n"ata. ?ujuan asuransi ialah, jaminan oleh asurador kepda seseorang untuk tidak akan dirugikan oleh suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi. Dengan demikian dapat dikatakan, hakikat asuransi ialah, bahwa asuradir hana berkewajban membayar sejumlah uang kepada si terjamin, apabila benar-benar ada kerugian yang nyata dari pihak terjamin. d. Perjanjian *easuransi $0 Pengertian *easuransi Ditinjau dari Sudut 5ukum *easuransi merupakan suatu cara yang dipakai oleh asuradir /penanggung pertama0 utnuk mendistribusikan risiko-risiko yang dipikulnya dengan jalan menyerahkan semua atau sebagian dari risiko-risiko tersebut kepada *easuradir /penanggung kedua0 dengan tujuan mengurangi jumlah kerugian yang mungkin akan diderita oleh 'suradir /penanggung pertama tersebut0 Dalam 25D hanya ada satu pasal mengatur tentang reasuransi, yaitu pasal %9$ yang
berbunyi
”si
Penanggung
selamanya
berkuasa
untuk
sekali
lagi
mempertanggungkan apa yang telah ditanggung olehnya”, oleh karenanya perjanjian reasuransi lebig baik dikuasai oleh hukum perjanjian, yang dalam hukum kita yang baru dapat dijadikan hukum pelengkap. Di dalam perjanjian reasuransi, yang diatur adalah hubungan anatara 'suradir /penanggung pertama0 denagn reasuradir /penanggung kedua0 adapun yang diperjanjikan itu ialah penyerahan risiko-risiko yang dipikul oleh 'suradir kepada *easuradir, dalam
%6
arti “liability /tanggung gugat0 atau tanggung jawab menurut hukum “dari asuradir tadi diserahkan. %0 7etode-metode *asuransi 'da 6 /tiga0 metode reasuransi yang dapat digunakan dalam perjanjian reasuransi. Pertama1 7etode Gakultati# 7enurut
metode
ini,
'suradir
dapat
untuk
mereasuransikan
atau
tidak
mereasuransikan risikonya kepada *easuraidir, demikian pun *easuradir bebas menerima atau menolaknya. edua 1 7etode ?reaty ?reaty berarti perjanjian, jadi kalau diterjamhkan menjadi metode perjanjian. Istilah ini sebenarnya kurang tepat dilihat dari segi hukumsebab metode #akultati# yang diuraikan di atas juga berakhir pada perjanjian setelah penawaran asuransi diteriam oleh *easuradir baik secara lisan maupun dengan membubuhkan tanda tangannya atas “slip reasuransi”. Disebut metode treaty karena sebelumnya telah diadakan treaty /perjanjian0 lebih dahulu antara kedua belah pihak mengenai risiko yang akan direasuransikan oleh 'suradir kepada *easuradir.
Dalam
?reaty diatur berapa besar
risiko yang
direasuransikan. 2mpanya 9;H dari setiap risiko yang diterima oleh 'suradir direasuransikan kepada *easuradir, cara ini disebut juga dengan uota Share. *easuransi secara uota Share dan Surplus dinamakan pula reasuransi proporsional /proportional reinsurance0 karena premi dan klaim yang merupakan bagian 'suradir dan *easuradir diatur secara proposional. etiga 1 7etode Pool &eberapa 'suradir bersama-sama dengan satu atau beberapa *easuradir mengadakan perjanjian yang isinya agar semua risiko-risiko yang mereka pikul dipusatkan atau di pool menjadi satu. Setelah risiko-risiko tadi di-pool kemudian dibagi-bagi kepada 'suradir menurut besar kecilnya kemampuan masing-masing yang sebelumnya telah ditentukan sebesar persentase tertentu, pelimpahan bagian-bagian risiko ini bersi#at reasuransi. 60 Prinsip-prinsip *easuradir
%3
Disamping di dalam praktek reasuransi terdapat suatu asa *easuradir harus “#ollow the #ortunes”, sebagai berikut1 Di dalam perjanjian reasuransi sering dicantumkan klausula yang maksudnya *easuradir akan mengikuti nasib yang dialami oleh *easuradir, klausula ini dimaksudkan agar *asuradir membayar klaim kepada 'suradir apabila 'suradir berkewajiban membayar klaim kepada tertanggung berdasarkan polis 'suransi. lausula ini mempunyai pembatasan-pembatasan tertentu yakni *easuradir wajib membayar klaim kepada 'suradir untuk tanggung gugatnya kepada tertanggung apabila klaim yang dibayarkan oleh 'suradir tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. %. Subjek dan epentingan dalam 'suransi. a. Subjek Persetujuan pada #mumn"a Di dalam pasal $6$6 25 Perdata dinyatakan bahwa1 “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. >adi dalam tiap-tiap persetujuan selalu ada dua macam subjek, yaitu1 di satu pihak seseorang atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu, dan di lain pihak ada seseorang atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu, maka dala tiap-tiap persetujuan selalu ada pihak berkewajiban dan pihak berhak. b. Kepentingan da$am Persetujuan alau kepentingan ini dilihat dalam arti yang luas, maka di mana ada pihak berhak, di situ tentu ada kepentingan, yaitu kepentingan akan terlaksananya hak itu1 yang berarti kepentingan akan pemenuhan kewajiban yang dibebankan kepada pihak lain, tetapi juga kepentingan dapat dipandang dalam arti yang sempit, yaitu berupa kemungkinan mendapat suatu kenikmatan /genot0 Dalam arti yang sempit ini, tidak selalu pihak berhak mempunyai kepentingan, karena adakalanya yang akan mendapat kenikmatan selaku akibat dari pelaksanaan kewajiban pihak lain, yaitu orang ketiga. Di dalam pasal $6$9 25 Perdata1 “:agi pula diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang disebut oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang
%;
dilakukannya kepada seorang lain, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, membuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergukannya”. !. Kepentingan %rang Ketiga da$am Asuransi ?entang 'suransi pada umumnya, pasal %43 8.. menentukan, bahwa asuransi dapat diadakan tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan orang ketiga /oor rekening an eenderde0. Ditambahkan, bahwa hal ini dapat terjadi berdasarkan atas suatu kuasa umum atau khusus, yang diberikan oleh orang ketiga itu, atau dapat terjadi di luar pengetahuan orang ketiga tersebut. Pasal %43 ini, sebetulnya mengemukakan suatu contoh dari suatu perjanjian yang harus dianggap diperbolehkan juga oleh pasal $6$9 &.8. yaitu apabila pasal $6$9 &.8 tidak dita#sirkan secara kaku seperti di atas. d. Pen"ebutan Kepentingan untuk %rang Ketiga da$am Po$is ?entang hal ini, pasal %49 8.. mengatakan, apabila dalam polis tidak disebutkan, bahwa asuransi diadakan untuk kepentingan orang ketiga maka asuransi harus dianggap diadakan oleh si terjamin utnuk dirinya sendiri. alau dalam hal ini nyatanya orang ketiga yang berkepntingan, apabila terjadi suatu peristiwa yang dipertanggungkan, si asurador harus membayar sejumlah ganti kerugian, maka menurut pasal %;B 8.. si asurador tidak berkewajiban membayar ganti kerugian itu. Pasal %;B 8.. menagatakan, dalam hal seorang terjamin mengadakan asuransi untuk dirinya sendiri dan kemudian ternyata ia sendiri tidak berkepentingan pada barang yang terjamin, maka si asurador tidak berkewajiban membayar ganti kerugian. e. &ama %rang Ketiga "ang Berkepentingan 'idak per$u (isebut da$a Po$is Ini dapat disimpulkan, dari pasal %;4 8.. yang dalam nomor % hanya mensyaratkan, bahwa dalam polis harus disebutkan nama si terjamin yang mengadakan asuransi untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Dalam sejarah, rahasia ini sering dipergunakan utnuk menyembunyikan, bahwa seseorang pihak ketiga itu adalah orang =ahudi, seperti pada !aman meratanya kebencian orang terhadap orang-orang =ahudi tersebut. >uga dalam dunia perdagangan, seringkali
%4
ada keperluan bagi orang ketiga itu, untuk namanya tidak disebutkan, misalnya untuk menghindari persangkaan macam-macam. .
Pen"ebutan Pemberian Kuasa o$eh %rang Ketiga.
7enurut pasal %4; 8.. dalam polis harus ditegaskan, apakah asuransi diadakan atas pemberian kuasa oleh orang ketiga yang berkepentingan itu, ataukah di luar pengetahuan orang ketiga. alau ini terjadi, menurut pasal %44 itu, asuransi ini batal, apabila terhadap kepentingan yang sama diadakan asuransi pula oleh atau untuk orang ketiga itu sebelum orang itu tahu, bahwa orang lain telah mengadakan asuransi untuk kepentingannya. g. Seorang Perantara da$am Asuransi. :ain halnya,
apabila
asuransi didakan
dengan
bantuan
seorang
perantara
/tussenpersoon0, yang terang-terangan bertindak sebagai kuasa dari salah satu pihak. Dalam hal ini, si kuasa, seperti semua kuasa, tidak terikat oleh persetujuan asuransi, asal saja seorang kuasa itu tidak melampaui batas kuasanya. Seorang perantara ini, biasanya seorang agen dari suatu perusahaan asuransi, yaitu seorang yang ada hubungan tetap dengan perusahaan asuransi, itu dan yang mengadakan pembicaraan tentang asuransi itu sebagai kuasa dari perusahaan asuransi itu, sebagai perantara juga dapat bertindak seorang makelar yaitu seorang yang pekerjaannya sehariharinya menjadi perantara dalam segala macam perdagangan, hal makelar ini diatur dalam pasal 4% samapi dengan 96 8... h. )ake$ar Khusus untuk Asuransi husus untuk asuransi pada umumnya, ada dua pasal yang mengatur hal makelar ini, yaitu, pasal %4B, dan pasal %4$ 8... 7enurut pasal %4B, polisnya dalam tenggang waktu @ hari setelah asuransi diadakan, harus diserahkan kepada pihak terjamin, kalau makelar ini, maka menurut pasal %4$, ia harus mengganti kerugian yang akan diderita oleh pihak yang bersangkutan sebagai akibat kalalaian. i.
Pemba"aran Premi
7akelar harus menanggung pembayaran premi oleh pihak yang dijamin kepada pihak yang menjamin. alau pada waktu penandatanganan polis premi belum dibayar oleh terjamin, si makelar harus membayarkannya selaku kewajiban sendiri /“als oor eigen schuld”0.
%9
'pabila premi sudah dibayar oleh terjamin kepada makelar dan kemudian dalam waktu satu bulan si makelar jatuh pailit sebelum membayar premi itu kepada asurador, menirut pasal 4@6, si asurador mempunyai hak untuk menerima preminya itu dari kekayaan si makelar lebih dulu daripada para berpiutang lain. 'pabila dalam hal pihak terjamin pailit, sedangkan polis sudah diberikan kepadanya oleh makelar, dan premi sudah dibayar oleh makelar tetapi oleh pihak terjamin belum dibayar, si makelar ada hak untuk menerima preminya dari apa-apa yang dalam pelaksanaan persetujuan asuransi harus dibayar oleh asurador lebih dulu daripada para berpiutang lain dari di asurador itu /pasal 4@;0.
%@
BAB II KEJADIAN YANG TIDAK DAPAT DIPASTIKAN
1.
B#g"#n 2#ng !"$#& *#%!"
Dalam kaitannya dengan suatu kejadian yang tidak bisa dipastikan tentunya harus dititik beratkan pada bagian yang terpenting dari perjanjian asuransi, yaitu adanya kewajiban
bagi
pihak
asurador
untuk
membayar
uang
kepada
pihak
yang
terjamin.&atasan mengenai masalah yang tidak pasti, wajib ditinjau dari beberapa segi.
'.
K##&!e"%!"& S)2e&!" $#" #g"#n 2#ng !"$#& *#%!"
Dipandang dari segi yang lain, bagian yang tidak pasti ini mudah dipahami secara keseluruhan. &ukan suatu keharusan secara objekti# tidak pasti, akan tetapi adakalanya cukup hanya subyekti# saja. =ang garis besarnya, walaupun pada saat kejadian itu pihak yang terjamin sudah ada dan asuransi sudah berdiri, akan tetapi perjanjian dari asuransi tetap sah, tetapi dengan syarat kedua belah pihak pada saat itu belum mengetahui pernah mengalami kejadian tersebut. Pasal %9B .2.5 Dagang menentukan persangkaan bahwa seorang telah mengetahui akan adanya kerugian tersebut, apabila 5akim, setelah memperhatikan keadaan, berpendapat bahwa, setelah timbulnya kerugian itu, sudah melebihi jangka waktu, sehingga si tertanggung seharusnya sudah mengetahui akan hal itu.
%A
esimpulan dari pasal %9B ayat % .2.5 Dagang adalah, bahwa 5akim dapat mengangkat sumpah pada pihak yang terjamin, akan tetapi 5akim tidak menghalangi kehendak pihak yang terjamin untuk mengangkat sumpah pada pihak penjamin atau asurador. Perbedaan dalam keadaan ini, bahwa 5akim dapat mengambil sumpah pada pihak terjamin, jika ada keraguan-raguan pada 5akim, pihak-pihak terjamin masih dapat memintakan sumpah pada pihak penjamin.
3.
A%)#n%" L#)!
itab undang-undang 5ukum Dagang dalam mengenai asuransi laut dimuatkan dalam dua pasal, yaitu pasal %A9 dan pasal ;A@, yang isinya hampir sama dengan pasal %4A dan pasal %9B, akan tetapi lebih banyak menguraikan tentang keadaan pengangkutan barang melalui lautan. Pasal ;A9 menyebutkan, jika suatu asuransi diadakan atas kapal-kapal atau barang barang yang ada, pada saat persetujuan asuransi itu diadakan atas suatu kepentingan yang kerugiannya di asuransikan, pada saat tersebut di atas sudah ada, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dari pasal %4A dan %9B.
.
M##(/(##( #g"#n 2#ng 52e&!" :g5e$e !5);<
7enurut pandangan Pro#. Dr. 8irjono Prodjokiro, S5, bagian yang tidak pasti mempunyai karakterisktik, ialah hampir sama dengan bagian yang obyekti# atau dengan tujuan baik, yang pada dasarnya telah ditetapkan dalam pasal $66@ ayat 6 .2.5 Perdata yang menyebutkan, bahwa segala persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. >adi masalah-masalah yang diatur dalam pasal-pasal %4A.%9B, ;A9 dan ;A@ 25D dianggap sebagai contoh-contoh dalam masalah yang obyekti#. >ika di dalam pelaksanaan ada kejadian yang tidak dimuatkan pada pasal-pasal tersebut, maka pasal $66@ ayat 6 25 Perdata dapat dianggap sebagai pedoman.
6.
B##ng/##ng C#" :=+5e"#e ;#en<
Penjelasan mengenai barang-barang yang cair dalam asuransi disebutkan dalam pasal 436 .2.5.D, yaitu apabila yang di asuransikan itu berupa barang-barang yang cair,
6B
seperti anggur, minyak madu, gajih, sirup, atau lain sebagainya, atau garam dan gula, maka pihak yang menanggung tidaklah bertanggung jawab untuk sesuatu kerugian yang disebabkan karena kebocoran atau melelehnya barang-barang tersebut, kecuali apabila itu terjadi karena penyentuhan, pecahnya kapal, ataupun terdamparnya kapal, atau karena barang-barang yang diasuransikan tersebut telah dibongk ar disuatu pelabuhan darurat dan kemudian dimuat lagi. Pasal 433 25D menjelaskan, jika dalam masalah-masalah yang diperbolehkan menurut undang-undang, telah dibuat suatu asuransi atas barang-barang dagangan atau barang seumumnya, ataupun atas barang berupa apa saja yang penting bagi pihak yang tertanggung, sedangkan bahaya yang diasuransikan itu berlaku atas barang-barang yang mudah dapat menjadi busuk atau berkurang, maka pihak yang menanggung tidak diwajibkan memikul kerugian yang demikian, yang menurut adat istiadat di tempat asuransi tidak seharusnya dipikul oleh para asurandor. >ika terjadi perselisihan, maka hal itu akan ditetapkan oleh 5akim, setelah mendengar para ahli.
-.
H))ng#n S#!) S#(# L#"n
&agian yang terpenting sebagai tanggung awab dari asurandor untuk mengembalikan ganti rugi, bahwa kerugiannya tersebut diakibatkan oleh kejadian yang sudah ditanggung tidak akan terjadi. Di Inggris ada suatu ketentuan dalam 7arine Insurance 'ct yang berbunyi1 “5e /si asirador0 is not liable #or any loss, which is not proimately caused bay a peril insured against”. =ang kesimpulannya, di dalam 5ukum Inggris yang dinyatakan mula-mula yang menimbulkan kerugian adalah kejadian yang berhubungan langsung dengan kerugian itu. 7aka hal ini asuransi mengadakan pertanggungan, pihak asurador bertanggung jawab mengembalikan ganti rugi. Di egeri &elanda, tidak memiliki 2ndang-undang yang khusus mengenai penjabaran dari alsan-alasannya, akan tetapi menurut Scheltema, bahwa pendapat yang dianut di egeri &elanda rata-rata adalah mengajarkan bahwa suatu masalah dapat berhubungan antara satu sama lain, yang menurut biogra#i manusia dita#sirkan, bahwa
6$
satu sama lain saling berkaitan. Ilmu ini dinamaan 'deJuate (eroor!aking /alasan-alasan yang bermoti# dapat dikenakan e#eknya0.
BAB III KERUSAKAN ALAMI ATAS BARANG YANG DITANGGUNG
1.
Ke)%#&#n P#$# B##ng
Disebutkan oleh pasal %3A .2.5.D., bahwa utnuk kerusakan atau kerugian yang timbul dari suatu cacat, kebusukan sendiri, atau yang langsung ditimbulkan dari si#at dan macam barang yang dipertanggungkan sendiri, tak sekali-kali si penanggung bertanggung jawab, kecuali apabila dengan tegas telah diadakan pertanggungan juga untuk itu, yang berarti bahwa pihak asurador tidak bertanggung jawab untuk mengganti terhadap kerugian yang diakibatkan oleh1 a0 erusakan terhadap barang yang dijaminE b0 &arang tersebut membusuk secara alamiE c0 Si#at pada umumnya barang itu /uit eenig gebrek, eigen bedr# o# uit de aard en de natuur an de eir!ekerde !aak0 5al ini berarti bahwa pasal %3A ini mencakup bukan saja tentang kerusakan barang. Di samping itu perumusan pasal ini memang lebih akurat jika dibanding dengan perumusan yang layaknya dipergunakan dalam ilmu pengetahuan hukum di mana biasanya hanya menjelaskan tentang cacat barangnya saja.
'.
Pe+e*#%#n T#ngg)ng J#;# P"4#& A%)#$5
>ika ternyata bahwa kerusakan yang terjadi atas barang yang ditanggung tersebut dsebabkan karena kerusakan alami /sendiri0, maka oleh pasal %3A .2.5.D ditetapkan bahwa pihak asurador lepas dari tanggung jawab. ejadian tentang kerugian semacam ini merupakan suatu kejadian yang kepastian terjadinya belum dapat ditentukan /on!ekerooral0. 5al ini berarti bahwa jika pasal %3A itu tidak ada, pihak asurador bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut.
6%
3.
S2##! >A++ R"%&%?
Dalam pelaksanaannya pada polis asuransi seringkali berisi persyaratan bahwa pihak asurador menanggung semua risiko /clausule aal risks0 sehingga timbul suatu pertanyaan apakah dengan klausula ini pihak asurador harus bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan karena kerusakan alami barang tersebut. Secara tegas pasal %3A menjawab pertanyaan iniE”tidak” sebab khusus tentang kerugian yang diakibatkan karena cacat sendiri ini untuk pertanggungjawaban pihak asurador harus dengan perjanjian yang khusus dan tegas.
.
B#!#%#n $#n R)#ng L"ng&)* Ten!#ng C##! B##ng
6.
B#!#%#n Mengen#" ##ng 2#ng D"!#ngg)ng #!# e@e&e$
55;e*
&arang yang ditanggung, jika ada kerusakannya, melepaskan pihak asurador untuk berkewajiban mengembalikan kerugian. =ang maksudnya1 barang yang memiliki ujud dijamin keutuhannya.
66
tidak
merupakan
rusak
pada kandungan
perikatan
dengan perdagangan
yang
menimbulkan barang tersebut tidak bisa diberikan.
-.
S"#! Re+#!" $#" Penge!"#n C##!
eadaan barang yang ditanggung kemungkinan dalam kondisi baik namun kemungkinan juga dalam rusak Dalam asuransi laut bisa kita ambil contoh. eadaan barang yang ditanggung kemungkinan dalam barang yang ditanggung keselamatannya haruslah cukup baik dan mampu dipergunakan dengan aman dalam pelayaran /!eewaardig, seaworthy0. >ika syarat ini tidak dipenuhi maka pihak asurador tidak bertanggung jawab atas penggantian kerugian. ebiasaan di Inggris, jika seorang ingin memperoleh penanggungan keselamatan terhadap kerusakan kapalnya, dipergunakan suatu persyaratan yang disebut Inchmaree
7.
A&"#! H)&)( 2#ng T"()+ K#en# Te0#$"n2# Ke)%#&#n
*#$# B##ng
Seperti telah dijelaskan pada uraian terdahulu, bahwa berdasarkan pasal %3A, jika barang yang ditanggung itu mengalami kerusakan karena keadaan dan si#at barang itu sendiri, maka pihak asurador tidak wajib menggantinya. Ini berarti bahwa adanya kerusakan sendiri tersebut tidak mengakibatkan batalnya seluruh ikatan asuransi. amun asuransi masih tetap berlaku jika disamping adanya kerugian tersebut masih ada kerugian lain yang bukan disebabkan olehnya. 'kan tetapi menurut pendapat Scheltema bahwa di Inggris ada ketetapan pihak asurador tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian walaupun kemungkinan kerugian tersebut tidak ada kaitannya dengan cacat tersebut, jika suatu pelayaran
63
ditanggung keutuhannya dan ternyata dikemudian hari terjadi kerusakan pada alat pelayaran tersebut.
8.
S2##! Le*#% $#" T#ngg)ng J#;# A!#% Te0#$"n2#
Ke)%#&#n
5ampir sama pelepasan tanggung pelepasan tanggung jawab pihak asurador jika ada kerusakan barang, ada suatu syarat untuk asuransi laut yang dimuatkan dalam pasal 434. Pasal 434 menyebutkan, jika ada asuransi laut yang beirisikan suatu syarat “lepas dari tanggung jawab atas terjadinya kerusakan”,maka tidak akan diberikan ganti kerugian bilamana barang-barang muatannya pada saat tiba dipelabuhan yang dituju, ditemukan barang tersebut membusuk dan rusak. 5al ini juga dipergunakan jika keadaan barang barang itu membusuk atau rusak wajib diuangkan atau dijual ditengah-tengah perjalanan.
6;
BAB I KECEROBOHAN PIHAK TERTANGGUNG
2ntuk dimengerti, bahwa kecerobohan pihak yang tertanggung merupakan pengertian kewajiban yang ke-II bagi pihak asurador selain kerusakan alami atas barang yang ditanggung. ecerobohan pihak yang tertanggung diatur dalam pasal %94 25D yang menjelaskan, bahwa tidak ada kerugian atau kerusakan yang disebabkan karena kesalahan si tertanggung sendiri harus ditanggung oleh si penanggung. &ahkan berhaklah si penanggung itu memiliki premi ataupun menuntutnya, apabila yang bersangkutan sudah mulai memikul sesuatu bahaya. Sedangkan para ahli hukum sendiri menyatakan, bahwa dengan tegas ini telah ditiadakan
utnuk
menjaminnya
dii!inkan karena terjadinya kecerobohan pihak
tertanggung termasuk kejadian yang belum dapat dipastikan /on!eker ooral0, yang menurut pasal %34 yaitu, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tertentu. 1.
Batasan )engenai Ke!erobohan
Dengan tidak adanya suatu perjanjian, maka dapat dijelaskan, bahwa batasan mengenai kecerobohan, adalah terdiri dari berbagai jenis kecerobohan, misalkan1 kurang atau tidak selalu waspada serta karena sedikit gegabah atau sangat gegabah, yang menjurus pada unsur kesengajaan. 2nsur kesengajaan dalam penjelasannya, bahwa semua pihak dinyatakan tidak sembarangan membentuk ketegasan sendiri, bahwa asurador juga menjamin kerugian yang diakibatkan adanya kesengajaan dari pihak yang tertanggung. etegasan serupa ini
64
dapat dinyatakan tidak memiliki kesamaan dengan norma kesusilaan, yang tidak diperbolehkan dalam pasal $669 &.8. *.
+an"a )en"inggung tentang Kebakaran
Dalam pasal %94 25D disebutkan tentang kekhila#an, yang ada pada kalimat di atas telah dijelaskan, bahwa sesungguhnya batasan dari kecerobohan sudah mencakup kekhila#an. Di dalam masalah ini antara pasal %A3 dan pasal %94 hampir sama hanya di dalam pasal %A3 di sini menjelaskan adanya kecerobohan yang jelas. Dalam hal ini pengertian darin kecerobohan ringan dengan kecerobohan berat sulit untuk dipecahkan. amun di dalam pelaksanaannya, hal ini mudah ditetapkan
'ertanggung Se$aku Badan +ukum
>ika pihak yang tertanggung itu suatu badan hukum, contohnya suatu Perseroan ?erbatas /aamlo!e (ennootschap0. 7aka timbul suatu yang ditanyakan, bagaimana keadaannya dengan bagian kekeliruan sendiri dari pihak yang tertanggung yang melepaskan tanggung jawab asurador. Seandainya posisi seorang Direktur Perseroan ?erbatas ditinjau dari segi hubungan dengan urusan masalah buruh, maka direktur sama dengan seorang manusia saja, sehingga kekeliruan Direktur sebagai majikan itu tidak dianggap sebagai kekeliruan Perseroan ?erbatas, maka dari itu asurador terikat pertanggungjawaban. 7enurut 7r. Scheltema bahwa kekeliruannya dapat menyerupai dengan kekeliruan badan hukum selaku yang tertanggung, yaitu selaku wakil dari perusahaan tersebut, yang mustahil ada dalam sesuatu peristiwa yang mempunyai perusahaan ialah seorang manusia.
69
7aka dari itu menurut Scheltema, dalam perseroan ?erbatas orang akan kekeliruannya bisa melepaskan asurador dari kewajibannya, yaitu Direktur serta pengurus lainnya atas disetujui oleh Pro#. Dr. 8irjono Prodjodikoro S5. alau hal ini tidak atas nama orang berarti tidak seperti dengan 5oge *aad &elanda tanggal $$-$%-$A$3 .>. Suatu Perseroan ?erbatas di dalam masyarakat tidak hanya berlaku sebagai penghubungnya bagi direkturnya, akan tetapi juga dengan penghubung lain orang yang dinyatakan sebagai wakil dari Perseroan ?erbatas itu, serta dengan ingin dapat dianggap, bahwa kekliruan dari orang itu, bisa juga dinyatakan karena kekeliruan juga dari Perseroan ?erbatas tersebut
6@
BAB MOLEST
Selain hanya yang diakibatkan dari cacat dari barang dan kekhila#an pihak yang tertanggung sendiri, juga ada suatu jenis bahaya lagi akan tetapi hal ini bukan menjadi tanggung jawab bagi pihak penanggung, terkecuali jika diadakan suatu perjanjian yang secara tersendiri. &ahaya tersebut dinamakan dengan 7olest.
1.
Batasan dan Ruang -ingkup daripada )o$est
Pada mulanya yang disebut dengan 7olest ini dipergunakan dengan pengertian yang sempit, yaitu perbuatan memaksa pada saat terjadinya pertempuran oleh angkatan bersenjata dari egara yang sedang bertempur. 5al inilah yang pertama kali dipergunakan dalam
pelaksanaan
di asuransi yang melepaskan asurador dari
kewajibannya, jika 7olest ini terjadi. Pengertian dari 7olest di sini dipergunakan dalam arti umum, yaitu yang mencakup tindakan-tindakan paksaan yang dilaksanakan pada saat negara itu aman, misalkan pembajakan laut atau macam-macam perbuatan dari suatu pemerintah yang moti#nya memaksa, seperti misalkan penyitaan kapal.
*.
)o$est (iatur (a$am Asuransi -aut
Dalam itab 2ndang-undang 5ukumDagang masalah molest ini diatur dalam laut yaitu pada pasal-pasal 439, 43@ dan 43A, akan tetapi dalam keadaan pertempuran ternyata dibutuhkan juga bagi asuransi-asuransi lain. Dan kenyataannya kesepakatan-kesepakatan dari asuransi yang diselenggarakan dalam bursa-bursa penjualan serta yang menyangkut tentang molest semenjak dahulu diadakan bermacam-macam asuransi.
6A
,.
)akna (aripada )o$est da$am Pasa$ /0 K.#.+.(
7enurut Pasal 439 .2.5.D bahwa dalam suatu asuransi dengan janji bebas dari molest, maka si penanggung dibebaskan seketika setelah barang yang diasuransikan itu musnah atau menjadi busuk karena kekerasan, perampasan, pembajakan, perampokan, penahanan atas perintah pihak atasan, pernyataan perang, serta tindakan-tindakan pembalasan. 'suransi tersebut hapus seketika setelah barang yang diasuransikan itu tertahan karena molest ataupun diangkut kesuatu jurusan yang menyimpang dari ke arah tujuan yang semula.
/.
ambaran2gambaran Kejadian dari )o$est
Dorhout 7ees menjelaskan beberapa gambaran yang dikutip dari yurispudensi di egeri &elanda, yang memandang adanya e#ek yang di akibatkan oleh kejadian molest, yaitu antara sebagai berikut1 a.0 Suatu kapal &elanda pada saat egeri &elanda dikuasai oleh tentara >erman, diharuskan oleh Penguasa untuk disewakan di 8ilayah >erman serta selama disewakan itu, kapalnya masuk. b.0 Sebuah rumah ikut terbakar, karena disebabkan adanya api yang datangnya dari rumah tetangga yang di amuk kebakaran. c.0 Pada saat di egeri &elanda dikuasai oleh tentara >erman di suatu pagi yang gelap pada bulan >anuari,seorang penduduk dirampok oleh dua orang yang berpakaian seragam tentara >erman. Pada saat perang seperti itu, tidak ada lampu yang menerangi di jalan serta tidak ada polisi yang mengawasi. Dalam semua kejadian ini, hakim di egeri &elanda memandang asurador lepas dari tanggung jawab untuk mengembalikan kerugian, karena dianggap kerugian-kerugian itu diakibatkan oleh molest.
3.
ambaran2gambaran Suatu Kejadian "ang Bukan disebabkan o$eh
)o$est
3B
