Case Report Session
MANAJEMEN MANAJEMEN PUSKESMAS : PLANNING
OLEH: Kemal Fadhli Hadi 1110313066
Preseptor: dr. Edison, MPH
BAGIAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS 2016
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1 Pembangunan kesehatan termasuk dalam bagian dari pembangunan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Tujuan diselenggarakannya pembangunan
kesehatan
adalah
meningkatkan
kesadaran,
kemauan
dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar tewujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing manusia Indonesia.2 Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berenjang, dan terpadu. Puskesmas adalah penanggungjawab upaya kesehatan untuk jenjang tingkat pertama.. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Pada saat ini
2
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1 Pembangunan kesehatan termasuk dalam bagian dari pembangunan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Tujuan diselenggarakannya pembangunan
kesehatan
adalah
meningkatkan
kesadaran,
kemauan
dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar tewujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing manusia Indonesia.2 Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berenjang, dan terpadu. Puskesmas adalah penanggungjawab upaya kesehatan untuk jenjang tingkat pertama.. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Pada saat ini
2
puskesmas telah didirikan di hampir seluruh pelosok tanah air. Untuk menjangkau seluruh wilayah kerjanya, puskesmas diperkuat dengan puskesmas pembantu dan puskesmas keliling.2 Manajemen puskesmas berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, nomor 128/Menkes/SK/II/2004 adalah rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematik untuk menghasilkan luaran puskesmas yang efektif dan efisien. Rangkaian kegiatan sistematis yang dilaksanakan oleh puskesmas membentuk fungsi-fungsi manajemen, di mana terdapat tiga fungsi manajemen puskesmas yang dikenal yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian serta Pengawasan dan Pertanggungjawaban. Semua fungsi fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan secara seca ra terkait dan berkesinambungan.2 Sistem manajemen puskesmas yakni perencanaan (P1) yang diselenggarakan melalui mekanisme perencanaan mikro (micro ( micro planning ) yang kemudian menjadi perencanaan
tingkat
puskesmas,
penggerakkan
pelaksanaan
(P2)
yang
diselenggarakan melalui mekanisme lokakarya mini (mini (mini workshop) workshop) serta pengawasan, pengendalian dan penilaian (P3) yang diselenggarakan melalui mekanisme stratifikasi puskesmas yangkemudian menjadi penilaian kinerja puskesmas, dengan berlakunya prinsip otonomi perlu disesuaikan.2 Begitupun di Puskesmas Ambacang, setiap tahunnya akan dilakukan Manajemen - Perencanaan Tingkat Puskesmas untuk semua program yang akan dilaksanakan oleh puskesmas selama satu tahun. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana manajemen planning Puskesmas Ambacang dalam memyusun rencana kegiatan.
3
1.2 Batasan Masalah
Makalah ini membahas tentang bagaimana sistem perencanaan tingkat puskesmas di Puskesmas Ambacang Padang.
1.3 Tujuan Penulisan
Makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem perencanaan tingkat puskesmas di Puskesmas Ambacang Padang.
1.4. Metode Penulisan
Metode penulisan makalah ini berupa tinjauan kepustakaan merujuk kepada berbagai literatur serta diskusi dengan kepala puskesmas dan kepala tata usaha di Puskesmas Ambacang.
4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Puskesmas 2.1.1 Definisi
Berdasarkan Permenkes RI nomor 75 Tahun 2015 tentang Puskesmas, Puskesmas
didefinisikan
sebagai
fasilitas
pelayanan
kesehatan
yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.75
2.1.2 Prinsip Penyelenggaraan Puskesmas
Prinsip
dari
penyelenggaraan
Puskesmas
meliputi
paradigma
sehat,
pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, pemerataan, teknologi tepat guna, dan keterpaduan dan kesinambungan. Dalam penjalanan prinsip puskesmas
ini,
dibutuhkan
manajemen
puskesmas
yang
baik
untuk
mengkoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor.
2.1.3 Tugas dan Tujuan Penyelenggaraan Puskesmas
Tujuan penyelenggaraan puskesmas adalah melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wila yah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut,
5
Puskesmas memiliki fungsi sebagai penyelenggara UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) dan UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan). Dalam menjalankan fungsinya, Puskesmas berwenang untuk melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan dan kebutuhan pelayanan dan memberikan pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu.
2.1.4 Peran dan Fungsi Puskesmas
Puskesmas
berperan
sebagai
penyelenggara
upaya
kesehatan
untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Puskesmas juga berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat, serta pusat pelayanan kesehatan strata pertama.
2.1.5 Upaya Kesehatan Puskesmas
Upaya kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas terdiri dari Upaya Kesehatan Wajib dan Upaya Kesehatan Pengembangan. Upaya Kesehatan Wajib merupakan upaya kesehatan yang dilaksanakan di seluruh Puskesmas di Indonesia, yaitu Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, serta Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat. Upaya Kesehatan Pengembangan ditetapkan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengann mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Sebagai contoh: Upayah Kesehatan Sekolah, Upaya Kesehatan Olahraga, Upaya Kesehatan Kerja, Upaya
6
Kesehatan Gigi dan Mulut, Upaya Kesehatan Jiwa, Upaya Kesehatan Mata, Kesehatan Usia Lanjut, Pembinaan Pengobatan Tradisional, dan sebagainya. Upaya Kesehatan Pengembangan dapat pula bersifat upaya inovasi, yakni sesuai dengan kebutuhan kesehatan di suatu wilayah tersebut. Sementara, Puskesmas juga memiliki Upaya Kesehatan yang berbasis masyarakat (UKM) dan perseorangan (UKP). UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
UKP adalah
kegiatan pelayanan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan.75
2.2 Manajemen Puskesmas 2.2.1 Definisi
Manajemen secara umum didefinisikan sebagai proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan ilmu dan seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.T Manajemen sangat diperlukan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan, dan mencapai efisiensi dan efektivitas. Dari segala teori manajemen yang ada, manajemen yang ditetapkan di jajaran Departemen Kesehatan lebih mengacu kepada konsep yang disampaikan oleh G. Terry, yaitu melalui fungsi-fungsi: perencanaan ( planning ), pengorganisasian (organizing ), penggerakan pelaksanaan (actuating ), pengawasan dan pengendalian (controlling ). Manajemen puskesmas menurut Kepmenkes nomor 128 tahun 2004 tentang
7
Kebijakan Dasar Puskesmas didefiniskan sebagai rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematik untuk menghasilkan luaran puskesmas yang efektif dan efi sien.128
2.2.2 Fungsi Manajemen Puskesmas
Tiga fungsi manajemen puskesmas, yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian, serta Pengawasan dan Pertanggungjawaban. Semua fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan secara terkait dan berkesinambungan.
2.2.3
Komponen Manajemen Puskesmas
Dalam menjalankan manajemen puskesmas, terdapat empat komponen mendasar yang terkandung dalam manajemen puskesmas, yakni: manajemen operasional puskesmas, manajemen alat dan obat, manajemen keuangan, manajemen ketenagaan.
2.2.4
Prinsip Manajemen Puskesmas
Puskesmas sudah membuat berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang sesuai dengan azas penyelenggaraan Puskesmas, namun hal ini perlu ditunjang oleh manajeman Puskesmas yang baik. Manajemen Puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematik untuk menghasilkan luaran Puskesmas yang efektif dan efisien. Rangkaian kegiatan sistematis yang dilaksanakan oleh Puskesmas membentuk fungsi-fungsi manajeman. Fungsi manajemen tersebut yang menjadikan puskesmas menjadi lebih baik dalam kebijakan, program maupun konsepnya.
8
Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang sesuai dengan azas penyelenggaraan Puskesmas perlu ditunjang oleh manajeman Puskesmas yang baik. Berikut beberapa model manajemen dan fungsi penjabarannya : 1. Model PIE (planning, implementation, evaluation) 2. Model POAC (planning, organizing, actuating, controling) 3. Model P1 – P2 – P3 (perencanaan, pergerakan-pelaksanaan, pengawasan pengendalian-penilaian) 4. Model ARRIF (analisis, rumusan, rencana, implementasi dan forum komunikasi) 5. Model ARRIME (analisis, rumusan, rencana, implementasi, monitoring, evaluasi). Adapun tahapan dalam penyusunan perencanaan tingkat puskesmas secara umum menggunakan metode ketiga. 1.
Perencanaan (P1)
a.
Definisi
Perencanaan adalah suatu proses kegiatan yang urut yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna. Perencanaann Tingkat Puskesmas diartikan sebagai proses penyusunan rencana kegiatan Puskesmas pada tahun yang akan datang yang dilakukan secara sistematis untuk mengatasi masalah atau sebagian maslaah kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Perencanaan ti ngkat Puskesmas disusun
9
untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada di wilayah kerjanya, baik upaya kesehatan wajib ataupun pengembangan. b.
Tujuan dan Manfaat
Perencanaan
Puskesmas
bertujuan
untuk
meningkatkan
kemampuan
manajemen di Puskesmas dalam menyusun perencanaan kegiatan tahunan berdasarkan fungsi dan azas penyelenggaranya dengan tujuan khusus tersusunnya Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK). Sementara, Perencanaan Puskesmas bermanfaat untuk memberikan petunjuk untuk menyelenggarakan upaya kesehatan secara efektif dan efisien, memudahkan pegawasan dan mempertanggungjawaban, serta mempertimbangkan hambatan, dukungan, dan potensi yang ada. c.
Mekanisme
Langkah pertama dalam mekanisme perencanaan tingkat Puskesmas adalah menyusun rencana usulan kegiatan (RUK) yang meliputi usulan kegiaan wajib dan usulan
kegiatan
pengembangan.
Penyusunan
RUK
Puskesmas
harus
memperhatikan berbagai kebijakan, sesuai dengan hasil kajian data di puskesmas, dan
mempertimbangkan
masukan
masyarakat
melalui
Konsil
Kesehatan
Kecamatan/Badan Penyantun Puskesmas. RUK harus mencantumkan usulan pembiayaan, sarana prasarana, dan operasional Puskesmas. RUK disusun pada bulan Januari untuk 1 tahun mendatang (H+1), berdasarkan pencapaian kegiatan tahun sebelumnya (H-1). RUK yang telah disusun di dinas kesehatan kabupaten/kota, kemudian akan diajukan ke pemerintah daerah untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan dan dukungan politis. d.
Tahapan
10
i.
Persiapan
Tahap ini merupakan persipan staf Puskesmas agar memperoleh kesamaan pandangan dan pengetahuan untuk melaksanakan tahap-tahap perencanaan. Persiapan dilakukan dengan cara pembentukan Tim Penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas, penjelasan tentang pedoman perencanaan tingkat Puskesmas kepada tim oleh Kepala Puskesmas, dan tim harus mempelajari kebijakan dan arahan strategi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Kementrian Kesehatan.PTP ii.
Analisis Situasi
Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi dan masalah yang ada di Puskesmas melalui proses analisis terhadap data yang dikumpulkan. Ada dua kelompok data yang perlu dikumpulkan, yakni data umum dan data khusus. Data umum mencakup peta wilayah kerja, data sumber daya, data peran serta masyarakat, data penduduk dan sasaran program, dasta sekolah, dan data kesehatan lingkungan. Data khusus adalah hasil penilaian kinerja Puskesmas yang terdiri dari status kesehatan (data kematian, kunjungan kesakitan, 10 pola penyakit terbanyak), daa kejadian luar biasa, cakupan program pelayanan kesehatan 1 tahun terakhir, dan hasil survey bila ada. iii. Tahap Penyusunan RUK
Penyusunan
Rencana
Usulan
Kegiatan
(RUK)
dilaksanakan
dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Menyusun RUK untuk mempertahankan kegiatan yang sudah dic apai pada periode sebelumnya dan memperbaiki program yang masih bermasalah.
11
b. Menyusun rencana kegiatan baru yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan di wilayah tersebut dan kemampuan Puskesmas. Penyusunan RUK terdiri dari 2 langkah, yaitu Analisa Masalah dan penyusunan RUK. Analisa masalah dilakukan melalui kesepakatan Tim Penyusun Perencanaan Tingkat Puskesmas dan Konsil Kesehatan Kecamatan/Badan Penyantun Puskesmas. Analisa masalah dilakukan dengan cara identifikasi masalah. Masalah didefinisikan sebagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Analisa masalah dimasukka ke dalam tabel yang memuat nama program yang bermasalah, target, pencapaian, dan masalah yang terjadi. Selanjutnya, dari sekian daftar masalah yang ada, perlu dilakukan penetapan urutan prioritas masalah. Urutan prioritas masalah dapat ditentukan dengan berbagai metode, seperti kriteri a matriks, MCUA, Hanlon, CARL, dan sebagainya. Kemudian, dilakukan perumusan masalah dengan membahas 5W + 1H dari masalah tersebut.
Gambar 2.1. Contoh Tabel Identifikasi Masalah
12
Gambar 2.2. Kriteria Matriks
Dalam pencarian akar penyebab masalah, dapat dilakukan metode diagram sebab akibat Ishikawa (diagram tulang ikan Ishikawa) atau menggunakan metode pohon masalah ( problem trees). Kemungkinan penyebab masalah dapat berasal dari: input (sumber daya : sarana prasarana, SDM, dana), proses (pelaksanaan kegiatan), dan lingkungan. Perlu dilakukan metode brainstorming yang diikuti oleh seluruh staf Puskesmas dalam penentuan akar penyebab masalah
Gambar 2.3 Contoh Diagram Ishikawa 13
e.
Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)
Penyusunan RUK meliputi upaya kesehatan wajib, pengembangan, dan penunjang yang meliputi: (1) kegiatan tahun yang akan datang, (2) kebutuhan sumber daya, (3) rekapitulasi ke dalam format RUK. RUK disusun dalam bentuk matriks dengan memperhatikan berbagai kebijakan yang ada dan sesuai dengan masalah sesuai dengan hasil kajian data dan informasi yang ada di Puskesmas. i.
RUK Upaya Kesehatan Wajib
Jenis upaya kesehatan wajib adalah sama untuk setiap puskesmas, yakni Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga Berencana, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular serta Pengobatan. Langkah-langkah perencanaan yang harus dilakukan puskesmas adalah sebagai berikut: a. Menyusun usulan kegiatan : dengan memperhatikan berbagai kebijakan, masalah, dan data di Puskesmas. Usulan ini dibuat dalam bentuk matriks (Gantt Chart ) yang berisikan rincian kegiatan, tujuan, sasaran, besaran kegiatan, waktu, lokasi, serta perkiraan kebutuhan biaya kegiatan.
Gambar 2.4 Contoh Gantt Chart b. Mengajukan usulan kegiatan : oleh Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Usulan kegiatan harus dilengkapi dengan usulan
14
kebutuhan
rutin,
sarana
prasarana,
operasional
puskesmas,
dan
pembiayaannya.
Gambar 2.5 Contoh Tabel RUK
c. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) : setelah RUK disetujui oleh Dinas Kesehatan Kabupten/Kota, dibuat RPK dalam bentuk matriks Gantt Chart dan dilengkapi oleh pemetaan wilayah ( geomapping ).
15
Gambar 2.5 Contoh Tabel RPK
ii.
RUK Upaya Kegiatan Pengembangan
Jenis upaya kesehatan pengembangan dipilih dari upaya kesehatan pokok puskesmas yang ada an upaya inovasi yang dikembbangangkan sendiri. Langkahlngkah perencanaan upaya kesehatan pengembangan yaitu: a. Identifikasi upaya kesehatan pengembangan : Identifikasi upaya kesehatan dilakukan berdasarkan ada/tidaknya masalah kesehatan yang terkait denan upaya kesehatan pengembangan tersebut. Identifikasi masalah dapat dilakukan bersama masyarakat mealui pengumpulan data secara langsung di lapangan atau disebut juga dengan Survei Mawas Diri. Survei Mawas Diri adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengenali keadaan dan masalah yang dihadapi dan potensi yang dimiliki untuk mengatasi masalah tersebut. Survei Mawas Diri dilakukan dengan pengumpulan data cepat (primer atau sekunder), pengolahan data,
16
dan penyajian data dalam bentuk masalah dan potensi. Akan tetap, jika tidak bisa dilakukan pengumpulan data bersama masyarakat, dapat dilakukan dengan kesepakatan kelompok (Delbecq Technique). Delbecq Techniue dilakukan dengan pembentukan tim, penyusunan daftar masalah, penetapann kriteria penilaian masalah, dan penetapan urutan prioritas masalah berdasarkan masalah dan potensi yang dimiliki. b. Menyusul usulan kegiatan : penyusunan usulan kegiatan dilengkapi oleh rincian kegiatan, tujuan sasaran, besaran kegiatan, waktu, lokasi, dan prakiraan kebutuhan biaya. Rencana tersebut diajukan dalam bentuk matriks Gantt Chart dan penyusunan ini dilakukan melalui pertemuan khusus bersama BPP dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam bentuk musyawarah masyarakat.128 Penyusunan RPK dilaksanakan pada bulan Januari tahun berjalan, dalam forum lokakarya mini yang pertama. PTM c. Mengajukan usulan kegiatan : upaya kegiatan pengembangan dapat diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Badan Penyantun Puskesmas, atau pihak-pihak lain. Disertai dengan pembiayaan, latar belakang, tujuan, dan urgensi dari program tersebut. d. Menyusun RPK : dalam bentuk matriks Gantt Chart dan dilengkapi dengan geomapping . 2.
Pelaksanaan dan Pengendalian (P2)
Pelaksanaan dan pengendalian adalah proses penyelenggaraan, pemantauan dan penilaian terhadap penyelenggaraan rencana tahunan puskesmas, dalam mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja puskesmas. Langkah-langkah pelaksanaan dan pengendalian adalah:
17
i.
Pengorganisasian
Untuk dapat terlaksananya rencana kegiatan puskesmas, perlu dilakukan pengorganisasian. Pengorganisasian yang dilaukan ada dua macam: (1) Penentuan para penanggung jawab dan para pelaksanaan setiap kegiatan yang dilakukan pada awal tahun kegiatan; dan (2) Penggalangan kerjasama tim secara lintas sektoral, baik kerjasama dua pihak ataupun banyak pihak. ii. Penyelenggaraan
Setelah
pengorganisasian
menyelenggarakan
rencana
selesai,
kegiatan
kegiatan
puskesmas
selanjutnya tersebut.
Untuk
adalah dapat
terselenggaranya rencana tersebut, perlu dilakukan kajian ulang rencana pelaksanaan,
penjadwalan,
dan
penyelenggaraan
sesuai
dengan
azas
penyelenggaraan puskesmas dan standar pelayanan. Dalam penyelenggaraan kegiatan puskesmas, juga harus tetap diterapkan program kendali mutu dan kendali biaya agar kegiatan tetap terlaksana secara berkesinambungan. iii. Pemantauan
Penyelenggaraan kegiatan harus diikuti dengan kegiatan pemantauan yang dilakukan secara berkala. Pemantauan mencakup hal-hal: a. Telaah penyelenggaraan : terbagi atas telaah internal dan telaah eksternal. Telaah internal adalah telaah bulanan dari penyelenggaraan kegiatan dan hasil dari kegiatan, dibandingkan dengan rencana dan standar pelayanan. Data diambil dari Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) yang ada. SIMPUS adalah suatu tatanan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan manajemen puskesmas, yang terdiri dari SP2TP, survei lapangan, laporan lintas sektor, dan laporan sarana keseha an swasta.
18
Kesimpulan dirumuskan dalam 2 bentuk: yaitu kesimpulan kinerja yang terdiri dari coverage, quality, dan cost , dan masalah dan hambatan yang ada. Telaah bulan ini kemudian dilakukan dalam Lokakarya Mini Bulanan. Lokakarya Mini Bulanan adalah pertemuan yang diselenggarakan setiap bulan di puskesmas yang dihadiri oleh seluruh staff puskesmas. Lokakarya Mini Bulanan memiliki beberapa tahap, yaitu: (1) Masukan: laporan hasil kegiatan bulan lalu, informasi tentang hasil rapt dinkes, t ingkat kecamatan, atau kebijakan, program dan konsep baru; (2) Proses: analisis hambatan dan masalah dan pemecahan masalah; dan (3) Keluaran: Rencana kerja bulan yang baru. Sementara, telaah eksternal adalah Lokakarya Mini Triwulan, yang diadakan tiap tiga bulan sekali dan dihadiri oleh puskesmas dan lintas sektor. b. Penyusunan saran peningkatan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan pencapaian kinerja puskesmas serta masalah dan hambata yang ditemukan dari hasil telaahan bulanan dan triwulanan. iv. Penilaian
Kegiatan penilaian dilakukan pada akhir tahun dan mencakup dua hal, yaitu: (1) Penilaian terhadap penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang dicapai, dibandingkan dengan rencana tahunan dan standar pelayanan; dan (2) menyusun saran peningkatan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan pencapaian serta masalah dan hambatan yang ditemukan untuk rencana tahun berikutnya. 3.
Pengawasan dan Pertanggungjawaban (P3)
19
Pengawasan dan pertanggungjawaban adalah proses memperoleh kepastian atas kesesuaian penyelenggaraan dan pencapaian tujuan puskesmas terhadap rencana dan peraturan perundang-undangan dan kewajiban yang berlaku. Kegiatan dalam tahap ini adalah: 1. Pengawasan: terbagi atas pengawasan internal oleh atasan langsung dan eksternal oleh masyarakat, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan institusi pemerintah terkait. Pengawasan mencakup aspek administratif, keuangan, dan teknis pelayanan. Jika ditemukan penyimpangan, maka perlu dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang ada. 2. Pertanggungjawaban: dilakukan di akhir tahun dalam bentuk laporan pertanggungjawban tahunan yang mencakup pelaksanaan kegiatan, perolehan, dan penggunaan sumber daya. Laporan tersebut disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kepala Kabupaten/Kota dan pihak terkait.
20
BAB III ANALISA SITUASI
3.1 Kondisi Geografis3
Gambar 3.1 Peta Wilayah Kerja Puskesmas Ambacang
Puskesmas Ambacang terletak pada 0° 55' 25.15" Lintang Selatan dan +100° 23' 50.14" Lintang Utara dengan luas wilayah kerja Puskesmas Ambacang sekitar 12 km2. Wilayah kerja Puskesmas Ambacang terdiri dari empat kelurahan yaitu: Kelurahan Pasar Ambacang, Kelurahan Anduring, Kelurahan Ampang, dan Kelurahan Lubuk Lintah. Secara geografis wilayah kerja Puskesmas Ambacang berbatasan dengan kecamatan dan kelurahan yang menjadi tanggung jawab selain Puskesmas Ambacang, antara lain: Utara
: Wilayah kerja Puskesmas Kuranji.
Timur
: Wilayah kerja Puskesmas Pauh.
21
Selatan
: Wilayah kerja Puskesmas Andalas.
Barat
: Wilayah kerja Puskesmas Nanggalo.
3.2 Kondisi Demografis3
Jumlah penduduk yang menjadi tanggung jawab wilayah Puskesmas Ambacang selama tahun 2015 adalah 49.966 jiwa dengan distribusi kependudukan menurut kelurahan sebagai berikut: Tabel 3.1 Data Penduduk Wilayah Kerja Puskesmas Ambacang No.
Jenis Kelamin Kelurahan
Jumlah Laki-laki
Perempuan
1
Ps. Ambacang
8.950
8.968
17.918
2
Anduring
7.137
7.151
14.288
3
Lubuk Lintah
5.181
5.191
10.372
4
Ampang
3.690
3.698
7.388
Jumlah
24.958
25.008
49.966
Dari tabel diatas diketahui angka kepadatan penduduk sebesar 4.164 penduduk per satu kilometer persegi. Berdasarkan UU no.50/PRP/1960, angka ini menunjukkan bahwa Kecamatan Kuranji tergolong dalam kategori wilayah dengan kepadatan penduduk sangat padat. Dalam 5 tahun terakhir, terjadi pertambahan jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Ambacang yang tinggi yakni tahun 2010 (43.114 orang) hingga tahun 2015 sebanyak 6.852 orang. Dengan pertambahan jumlah penduduk yang cukup pesat maka berbagai masalah dapat bermunculan seperti masalah kesehatan.
22
3.3 Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Ambacang saat ini telah memiliki sarana dan prasarana berupa gedung puskesmas dengan dua lantai yang mampu dimanfaatkan sebagai pelayanan dan kegiatan administrasi dan manajemen puskesmas. Begitu pula prasarana kendaraan roda empat (Ambulans) dan roda dua telah mampu menjangkau pelayanan kesehatan terutama di luar gedung seperti Pos Pelayanan Terpadu (posyandu), Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan Unit Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) serta pembinaan Desa Siaga atau Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel), dan Puskesmas Pembantu (Pustu).
Tabel 3.2 Fasilitas Kesehatan Wilayah Kerja Puskesmas Ambacang Kelurahan
Puskes
Pustu
mas
Puskes kel
Ps.Ambacang
1
-
1
Anduring
-
-
Ampang
-
Lubuk Lintah Jumlah
Roda
Klinik
RS
BP
2/Roda 4
Bersalin
SWASTA
M
3/1
3
1
DPS
3
6
1
5
5
-
1
1
4
-
1
1
1
6
1
1
4
10
21
1 3
2
1
Pemetaan sarana kesehatan yang berada di wilayah Kerja Puskesmas Ambacang dapat digambarkan sebagai berikut:
23
Gambar 3.2 Geomapping Sarana Kesehatan Wilayah kerja Puskesmas Ambacang
Data UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) di Puskesmas Ambacang terdiri dari: a.
Posyandu Balita
: 29 Pos
b.
Posyandu Lansia
: 9 Pos
c.
Posbindu
: 4 Pos
d.
Batra
: 73 Pos
e.
Poskestren
: 1 Pos
f.
Toga
: 722 KK
g.
Usaha Kesehatan Kerja
: 151 UKK
h.
Poskeskel
: 4 unit
i.
Pembinaan RT berPHBS
: 890 RT
24
POS YANDU WI LAYAH KERJA PUSKESMAS AMBACANG
Gambar 3.3 Geomapping Persebaran Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Ambacang
Dari gambar di atas dapat dilihat persebaran posyandu di empat kelurahan wilayah kerja Puskesmas Ambacang. Di Kelurahan Ampang terdapat 5 buah posyandu, di Lubuk Lintah terdapat 8 buah, Anduring sebanyak 7 buah, dan Pasar Ambacang sebanyak 9 buah. Namun pada gambar ini tidak terlihat yang mana posyandu balita, yang mana posyandu lansia. Jumlah posyandu ideal menurut Departemen Kesehatan RI yaitu 1 posyandu untuk 100 balita atau lansia. Dari gambar diatas, tidak ada dibedakannya antara posyandu balita taupun posyandu lansia. Jika dibagi berdasarkan populasi bayi/balita sebanyak 5.497 orang dengan 29 posyandu yang ada, didapatkan 1 posyandu bertanggungjawab atas kesehatan 190 orang bayi/balita. Dengan 9 Posyandu Lansia dengan jumlah lansia sebanyak 4.056 orang, dapat didapatkan data 1 posyandu lansia untuk 450 orang. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah posyandu masih belum mencukupi.
25
BAB IV PEMBAHASAN
Manajemen puskesmas di Puskesmas Ambacang telah dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Dasar Puskesmas yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004. Model manajemen yang dipilih dan diimplementasikan di Puskesmas Ambacang adalah model yang ketiga yaitu Model P1 – P2 – P3 (perencanaan, pergerakan-pelaksanaan, pengawasan pengendalian-penilaian). 1.
Perencanaan (P1)
Perencanaan Tingkat Puskesmas (P1) di Puskesmas Ambacang dijalankan melalui rapat lokakarya mini tahunan. Dalam lokakarya mini tahunan tersebut, seluruh staf puskesmas dan pihak terkait membahas mengenai alternatif pemecahan masalah dan pembuatan komitmen. Di awal tahun, akan diadakan lokakarya mini bulan pertama yang diadakan sebanyak dua kali. Dalam lokakarya mini bulan pertama yang dilaksanakan bersama staf Puskesmas Ambacang, kegiatan yang dilakukan adalah mengevaluasi pencapaian program-program pada tahun sebelumnya. Kemudian dilakukan identifikasi masalah dari setiap program. Selanjutnya, dilakukan analisa masalah untuk mencari penyebab dari masalah, kendala dan hambatan yang ditemui, serta alternatif pemecahan masalahnya sehingga masalah yang timbul tersebut dapat diselesaikan di tahun kerja mendatang. Tiap-tiap koordinator Upaya Kesehatan wajib ataupun pengembangan akan merancang Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan kemudian dikompilasikan
26
menjadi RUK Puskesmas. RUK Puskesmas yang telah rampung akan dibahas ke lokakarya mini bulan pertama yang kedua, dengan peserta staf puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota. Pada pertemuan lokakarya mini bulan pertama yang kedua dengan Dinas Kesehatan Kota, pihak Dinas Kesehatan Kota akan ikut serta merevisi rancangan RUK Puskesmas, sehingga terbentuklah Rencana Pelaksanaan Kegiatan, atau yang juga disebut sebagai POA tahunan Puskesmas. POA adalah landasan dari pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun. Setelah itu, masing-masing bagian upaya kesehatan wajib dan pengembangan akan membuat jadwal dari masing-masing kegiatan dan dibuat menjadi satu kalender program puskesmas. Setelah itu, baru masuk ke poin P2 yaitu pelaksanaan dan pengendalian. Namun, masih ada beberapa perencanaan di Puskesmas Ambacang yag dinilai kurang bisa memecahkan masalah yang ada di Puskesmas Ambacang. Contoh masalah yang ditemukan di Puskesmas Ambacang tahun 2015 adalah jamban yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sebanyak 45,2% dengan target 86%. Alternatif pemecahan untuk masalah jamban yang tidak memenuhi syarat ini adalah salah satunya dengan meningkatkan pemicuan jamban sehat bagi masyarakat. Namun, pada RPK program Puskesmas tahun 2016, pengadaan jamban sehat tidak termasuk dari alternatif pemecahan masalah, meskipun sudah dijabarkan di RUK. Selain itu, jadwal kegiatan untuk pemicuan pada RPK tahun 2016 adalah 1 kali 6 bulan, sama dengan di tahun 2015 pun juga 1 kali 6 bulan, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada peningkatan pemicuan seperti yang dituangkan dalam alternatif pemecahan masalah sebelumnya. Berdasarkan contoh masalah diatas dapat
27
disimpulkan bahwa perencanaan tingkat puskesmas di Puskesmas Ambacang masih kurang matang dalam memecahkan masalah yang ada. 2.
Penggerakan Pelaksanaan
P2 yang berbentuk lokakarya mini bulanan berupa penggalangan kerja sama lintas program dan evaluasi program. Lokakarya mini bulanan diadakan setiap minggu pertama dalam bulan itu. Kegiatan pada lokakarya mini bulanan pada Puskesmas Ambacang sesuai dengan Kepmenkes nomor 128 tahun 2004 yaitu mengadakan pencapaian program. Berdasarkan POA Puskesmas yang telah ditetapkan pada lokakarya mini bulan pertama, telah ditentukan target tahunan per tiap program. Target tahunan ini kemudian akan dibagi menjadi target bulanan dan menjadi acuan dalam evaluasi tiap kegiatan dalam lokakarya mini bulanan tersebut apakah tar get capaian dari tiap kegiatan suda tercapai atau belum. Pada kegiatan yang tidak mencapai target, perlu dicari penyebab dari masalah mengapa target tersebut tidak tercapai dan alternatif dari pemecahan masalahnya. Dari diskusi pada lokakarya mini bulanan tersebut akan ditentukan program kerja bulan selanjutnya. 3.
Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian (P3)
Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian di Puskesmas Ambacang berbentuk Penilaian Kinerja Puskesmas. Penilaian kinerja puskesmas ini dilaksanakan satu kali setahun di akhir tahun kerja, yaitu pada bulan Desember seti ap tahunnya.
28
BAB V KESIMPULAN
Puskesmas kabupaten/kota
adalah
yang
unit
pelaksana
bertanggungjawab
teknis
(UPT)
dinas
menyelenggarakan
kesehatan
pembangunan
kesehatan di suatu wilayah kerja. Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
yang sesuai dengan azas
penyelenggaraan Puskesmas perlu ditunjang oleh manajeman Puskesmas yang baik. Manajemen Puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematik untuk menghasilkan luaran Puskesmas yang efektif dan efisien. Dalam
pelaksanaan
manajemen planning ,
Puskesmas
Ambacang
melaksanakan metode P1-P2-P3 yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan no. 128 tahun 2004. Akan tetapi, pelaksanaan manajemen planning Puskesmas Ambacang belum terlaksana dengan maksimal, mengingat adanya beberapa perencanaan program yang luput dan belum menyelesaikan masalah pada tahun sebelumnya.
29
