1._Keselamatan_Ketenagalistrikan_(K2)

PT PLN (Persero) PUSDIKLAT

I. KESELA KESELAMAT MATAN AN KETENA KETENAGAL GALIST ISTRIKA RIKAN N (K2) (K2)

Tujuan Pokok Bahasan Setelah menyelesaikan pokok bahasan, peserta mampu : 1. Menj Menjel elas aska kan n peng penger erti tian an K2 2. Memahami Memahami landasa landasan n hukum pelaks pelaksanaan anaan K2/K3 K2/K3 di PT PT PLN (Persero) (Persero) 3. Menj Menjel elas aska kan n 4 (em (empa pat) t) pila pilarr K2 4. Menj Menjel elas aska kan n peng penger erti tian an K3 5. Menj Menjel elas aska kan n pola pola K2/K K2/K3 3 di PT PLN PLN (Per (Perse sero ro)) 6. Memaha Memahami mi peng pengaru aruh h K2 terhad terhadap ap kiner kinerja ja unit unit-un -unit it kerja kerja PT PLN PLN (Pers (Persero ero). ).

I-1


1. HUBUNGAN ANTARA K2 DAN K3

K3 Keselamatan & Kesehatan Kesehatan Kerja

K2 Keselamatan & Kesehatan Kesehatan Kerja Kerja

Tenaga Kerja

Tenaga Kerja

UU No.1/1970 Tentang Keselamatan Kerja

Masy.Umum sekitar Instalasi Instalasi Lingkungan Instalasi Dibatalkan MK

UU 20/2002 Tentang Ketenagalistrikan (K2)

Kembali ke

UU 15/1985 Tentang Ketenagalistrikan Ketenagalistrikan (Kesel. Kerja & Kesel. Umum)

PP 3/2005 Psl.21 (K2)

Dipersiapkan UU Baru Tentang Ketenagalistrikan Ketenagalistrikan (K2)

I-2


I-3


I-3


2. Definisi/Pengertian K2 Keselamatan ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia, serta kondisi akrab lingkungan, dalam arti tidak merusak lingkungan hidup di sekitar instalasi tenaga listrik.

3. Ruang Lingkup Keselamatan Ketenagalistrikan di PT PLN (Persero)


2. Definisi/Pengertian K2 Keselamatan ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia, serta kondisi akrab lingkungan, dalam arti tidak merusak lingkungan hidup di sekitar instalasi tenaga listrik.

3. Ruang Lingkup Keselamatan Ketenagalistrikan di PT PLN (Persero)

4. Landasan Hukum K2 Dasar Hukum : 1. UU No.1 / 1970 ttg Keselamatan Kerja 2. UU No.15 / 1985 ttg Ketenagalistrikan 3. PP No.3 / 2005 ttg Instalasi Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik 4. Keppres No.22 / 1993 ttg Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja 5. Kep Menaker No.5/Men/1996 ttg Sistem Manajemen K3 (SMK3) 6. Kep Direksi No.090.K/DIR/2005 ttg Pedoman Keselamatan Instalasi 7. Kep Direksi No.091.K/DIR/2005 ttg Pedoman Keselamatan Umum 8. Kep Direksi No.092.K/DIR/2005 ttg Pedoman Keselamatan Kerja 9. Kep Direksi No. ………………… ttg Pedoman Keselamatan Lingkungan I-4


Keselamatan Ketenagalistrikan (PP No.3/2005 Pasal 21) 1. Setiap

usaha

ketenagalistrikan

wajib

memenuhi

ketentuan

keselamatan

ketenagalistrikan 2. Keselamatan ketenagalistrikan meliputi : a. Standarisasi b. Pengamanan instalasi dan pemanfaat TL untuk mewujudkan kondisi : - Andal dan aman bagi instalasi (Keselamatan Instalasi) - Aman dari bahaya bagi manusia : * Tenaga Kerja (Keselamatan Kerja) * Masyarakat Umum (Keselamatan Umum) - Akrab lingkungan (Keselamatan Lingkungan) c. Sertifikasi : - Sertifikasi laik operasi bagi instalasi penyediaan TL, - Sertifikasi kesesuaian dengan standar PUIL untuk instalasi pemanfaatan TL (instalasi pelanggan), - Tanda keselamatan bagi pemanfaat TL (alat kerja/rumah tangga) - Sertifikasi kompetensi bagi tenaga teknik ketenagalistrikan

Undang-Undang No 15 Tahun 1985 -

Tentang ketenagalistrikan

-

Memperhatikan Keselamatan Kerja & Keselamatan Umum

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Pasal 87 : Kewajiban perusahaan menerapkan SMK3 yang terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan)

I-5


PP No. 3 Tahun 2005 Tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 10 tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.

PP No.10/1992 Tentang Pelaksanaan Program Jamsostek (antara lain Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja)

Keputusan Presiden No.22 Tahun 1993 Tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja

KepMenaker No.5/Men/1996 Tentang Sistem Manajemen K3 (SMK3) OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety Assessment Series), sebagai salah satu SMK3 Standard Internasional

Pasal 21 (PP No.03/2005) (1)

Setiap

usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan mengenai

keselamatan ketenagalistrikan (2)

Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standarisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan

(3)

Pekerjaan instalasi ketenagalistrikan untuk penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus dikerjakan oleh Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik (BUPTL) yang di sertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

(4)

Dalam hal disuatu daerah belum terdapat

BUPTL yang telah di disertifikasi

sbgmana dimaksud pada ayat (3), Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menunjuk BPUTL. (5)

Dalam hal

belum ada lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi sbgmana

dimaksud pada ayat (3), Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menunjuk lembaga sertifikasi.

I-6


(6)

Pemeriksaan dan Pengujian instalasi penyediaan

tenaga listrik dan instalasi

pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik yang diakreditasi oleh lembaga yang berwenang. (7)

Pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah dilaksanakan oleh suatu lembaga inspeksi independen yang sifat usahanya nirlaba dan ditetapkan oleh Menteri.

(8)

Pemeriksaan instalasi tegangan rendah yang dimiliki oleh konsumen tegangan tinggi dan/ atau konsumen tegangan menengah dilakukan olehm lembaga inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(9)

Setiap tenaga teknik yang bekerja dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikasi kompetensi sesuai perundangan-undangan.

(10) Untuk jenis-jenis usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berkaitan

dengan jasa konstruksi diatur tersendiri dalam peraturan

perundangan-undangan di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 22 (PP No.03 / 2005) (1) Instalasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia Bidang Ketenagalistrikan (2) Setiap instalasi ketenagalistrikan sebelum dioperasikan wajib memiliki sertifikasi laik operasi

Pasal 23 (PP No.03 / 2005) Ketentuan mengenai perencanaan, pemasangan, pengamanan, pemeriksaan, pengujian dan uji laik operasi instalasi ketenagalistrikan diatur dengan Peraturan Menteri.

Keselamatan Ketenagalistrikan Ditinjau Dari UU.20/2002 dan PP 03/2005 : UU. No. 20 Tahun 2002 Pasal 48 : 1. Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib

memenuhi ketentuan mengenai

keselamatan ketenagalistrikan 2. Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standarisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan I-7


3. Setiap instalasi tenaga listrik yang akan beroperasi wajib memiliki sertifikasi laik operasi 4. Setiap pemanfaat tenaga listrik yang akan diperjualbelikan wajib memiliki tanda keselamatan 5. Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi 6. Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, seritifikat laik operasi, tanda keselamaan, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PP No. 3 Tahun 2005 Pasal 21 : 1. Setiap usaha penyediaan tenagalistrik wajib memenuhi ketentuan mengenai Keselamatan Ketenagalistrikan 2. Ketentuan mengenai keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standarisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan 9. Setiap tenaga teknik yang bekerja dalam usaha ketenagalistrikan wajub memiliki sertifikat kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 22 : (2) Setiap instalasi ketenagalistrikan sebelum dioperasikan wajib memiliki sertifikat laik operasi

Pasal 60, 61, 62 menjelaskan tentang Sanksi-sanksi

I-8


Keselamatan kerja, upaya mewujudkan kondisi aman bagi pekerja dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan Instalasi dan kegiatan ketenagalistrikan lainnya dari Perusahaan, dengan memberikan perlindungan, pencegahan dan penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul karena hubungan kerja yang menimpa pekerja. Keselamatan umum, upaya mewujudkan kondisi aman bagi masyarakat umum dari bahaya yang diakibatkan oleh kegiatan Instalasi dan kegiatan ketenagalistrikan lainnya dari Perusahaan, dengan memberikan perlindungan, pencegahan dan penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan masyarakat umum yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan. Keselamatan lingkungan, upaya mewujudkan kondisi akrab lingkungan dari Instalasi, dengan memberikan perlindungan terhadap terjadinya pencemaran dan/atau pencegahan terhadap terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan Instalasi. Keselamatan instalasi, upaya mewujudkan kondisi andal dan aman bagi Instalasi, dengan memberikan perlindungan, pencegahan dan pengamanan terhadap terjadinya gangguan dan kerusakan yang mengakibatkan Instalasi tidak dapat berfungsi secara normal dan atau tidak dapat beroperasi.

5. 4 (Empat) Pilar K2

MELIPUTI

KESELAMATAN KERJA

KESELAMATAN UMUM

KESELAMATAN LINGKUNGAN

KESELAMATAN INSTALASI

PERLINDUNGAN TERHADAP : PEGAWAI, BUKAN PEGAWAI

PERLINDUNGAN TERHADAP : MASYARAKAT UMUM SEKITAR INSTALASI, PELANGGAN, TAMU

PERLINDUNGAN TERHADAP : LINGKUNGAN INSTALASI

PERLINDUNGAN TERHADAP : INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

PENCEGAHAN TERHADAP KECELAKAAN DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

PENCEGAHAN TERHADAP KECELAKAAN MASYARAKAT UMUM

PENCEGAHAN TERHADAP PENCEMARAN, KERUSAKAN LINGKUNGAN

PENCEGAHAN TERHADAP KERUSAKAN INSTALASI, KEBAKARAN DLL

I-9


KISI-KISI KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN Komitmen/Kewajiban Perusahaan Visi

INSTALASI TENAGA LISTRIK YANG AMAN, ANDAL & AKRAB LINGKUNGAN

Standarisasi

SNI & SNI Wajib (Ex. SPLN & Standar Ketenagalistrikan Lainnya) Jalur 1

Jalur 2

Jalur 3

Jalur 4

Wujud

KESELAMATAN KERJA (Aman dari Bahaya)

KESELAMATAN UMUM (Aman dari Bahaya)

KESEL. LINGKUNGAN (Akrab Lingkungan)

KESEL. INSTALASI (Andal dan Aman)

Perlindungan

Pekerja (Peg. & TK Bukan Peg.)

Masy.Umum Sekitar Inst. Pelanggan, Tamu

Lingkungan Instalasi

Instalasi Penyediaan TL

Pencegahan

Kecelakaan Kerja Kecelakaan Masy. Peny.Yg.Timb.Krn.Hub.Kerja Kecel. Diluar Wkt Kerja

Pencemaran, Kerusakan Lingkungan

Kerusakan Inst.(Int&Ext) Kebakaran

Persyaratan

Tempat Kerja Lingkungan Tem. Kerja Tan.Pering.& Larangan Prosedur Kerja Alat Pelind. Diri (APD) Pemer. Keseh. Berkala Tan.Kesel.PemanfaatTL Sert. Kompet. Pekerja Sert.Peralat.Berbahaya

Tan.Pering.& Larangan Sert. Kompet. Pekerja Sert. Laik Operasi (Sert.Keses.Stan.PUIL) (Tan.Kesel.Pemanf.TL)

Baku Mutu Ling. (BML) Wajib AMDAL:RKL/RPL Tdk Wjb : UKL/UPL Prog.Antis.Perub.Iklim

Prosedur O&M Instalasi SOP Op.Sis.Kelistrikan Karakter. Pengusahaan Kesiapan Alat Pemadam SOP Penang.Kebakaran Latihan Pemadaman Sispam Instalasi Prog. Bina Lingkunga

Sis. Manajemen K3 (SMK3)

SMK3

Lingkungan

SMK3

Audit

6. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Usaha-usaha untuk mengamankan kegiatan PLN dari terjadinya kecelakaan, melalui kegiatan-kegiatan yang tujuannya memberikan perlindungan, pencegahan dan penyelesaian terjadinya kecelakaan. K3 merupakan bagian dari K2.

I-10


7. Pola Pelaksanaan K2/K3 di PT PLN (Persero) \

8. Pengaruh K2 Terhadap kinerja unit (SK Direksi No.:060.K/DIR/2005, tanggal 21 Maret 2005, tentang sistem penilaian tingkat kinerja pada unit organisasi PT PLN (Persero) wilayah/pembangkitan/ Distribusi/P3B/Jasa penunjang

DITUANGKAN DALAM : KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (Persero) NOMOR TENTANG

: 040.K dan 041.K / DIR / 2006

: SISTEM PENILAIAN TINGKAT KINERJA PADA UNIT ORGNISASI PT

PLN (Persero) WILAYAH / PEMBANGKITAN / DIST / P3B / DAN JASA PENUNJANG TAHUN 2006

Dalam Keputusan Direksi Tersebut : •

K2 Merupakan salah satu indikator kinerja yang dinilai pada “ Perspektif Bisnis Internal ”

I-11


•

K2 Adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketaatan unit PLN untuk melaksanakan kewajiban : 1. Keselamatan kerja 2. Keselamatan Instalasi 3. Keselamatan Umum 4. Keselamatan Lingkungan Jika K2 ini tidak dilaksanakan, maka akan menjadi “ Salah satu faktor pengurang”

penilaian tingkat kinerja unit, dengan nilai maksimum minus lima (- 5)

Sistem Penilaian Kinerja KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (K2) 2006

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 040.K & 041.K/DIR/2006

Landasan Hukum/Acuan Sebagai dasar pembuatan penilaian kinerja K2 : 1. UU No.1/1970 Tentang Keselamatan Kerja 2. UU No. 3/1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 3. UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan 4. PP No. 03/2005 Pasal 21 Tentang Keselamatan Ketenagalistrikan 5. PP No. 10/1992 Tentang Pelaksanaan Program Jamsostek/Jaminan Kecelakaan Kerja 6. Keppres No. 22/1993 Tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja 7. Kepmen No. 04/1980 Tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR 8. Kepmen No. 186/Men/1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di tempat kerja 9. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 040.K & 041.K/DIR/200 Tentang Kinerja 10. Pedoman Keselamatan Instalasi No 090.K/DIR/2005, Tanggal 19 Mei 2005 11. Pedoman Keselamatan Umum No. 091.K/DIR/2005, Tanggal 19 Mei 2005 12.Pedoman Keselamatan Kerja No. 092.K/DIR/2005, Tanggal 19 Mei 2005 13. ND. DD LKL No. 128/031/DD LKL/2006 Tanggal 12 Juni 2006. I-12


Perhitungan Kinerja K2 Tahun 2006 1. Standarisasi (d i b u a t t ar g e t ) Penerapan standar (SNI,SPLN dan Standard lainnya)

pada setiap kegiatan

ketenagalistrikan / SPK / Kontrak Nilai a. Semua kegiatan sesuai target

0

b. Tingkat pencapaian 75 % – 99% dari target

- 0,2

c. Tingkat pencapaian 25% - 74% dari target

- 0,4

d. Tingkat pencapaian 0% - 24% dari target

- 0,8

2. Keselamatan Kerja (d i b u a t ta r g e t) Perlindungan dan Pencegahan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja : 2.1.

Pendidikan/Pelatihan

Keselamatan & kesehatan kerja, diutamakan pekerja

lapangan. Nilai a. Semua pekerja telah mendpt Diklat sesuai target

0

b. Tingkat pencapaian 75 - 99% mendpt Diklat & mensosialisasikan

-0,05

c. Tingkat pencapaian 25 -74% mendpt Diklat & mensosialisasikan

-0,1

d. Tingkat pencapaian 0 - 24% mendpt Diklat & mensosialisasikan

-0,2

2.2 & 2.3. Penunjukkan Pengawas dan SOP sesuai persyaratan

pada setiap

kegiatan yang mengandung potensi bahaya Nilai a. Semua kegiatan harus ada pengawas dan SOP

0

b. Tingkat pencapaian 75 – 99 % ada pengawas dan SOP

-0,1

c. Tingkat pencapaian 25 - 74 % ada pengawas dan SOP

-0,2

d. Tingkat pencapaian 0 – 24 % ada pengawas dan SOP

-0,45

2.4. Penyelesaian Kecelakaan Kerja & Penyakit Akibat Kerja (PAK) Nilai a. Kecelakaan & Penyakit akibat kerja nihil b. Kecel & Penyakit akibat kerja (Luka ringan/tdk tewas)

0 - 0,1

c. Kecelakaan & Penyakit akibat kerja (Luka parah/tdk tewas)

- 0,5 *)

d. Kecelakaan & Penyakit akibat kerja (tewas)

- 1,6 *)

I-13


3. Keselamatan Umum (d i b u a t ta r g e t) Perlindungan dan Pencegahan Kecel Masyarakat Umum yang berhubungan dengan kegiatan PLN. 3.1. Sosialisasi Keselamatan Masy Umum (aman dari bahaya listrik dan lainnya) diutamakan Masyarakat Umum yang berada disekitar instalasi. Nilai a. Dilakukan sosialisasi menjangkau semua masyarakat

0

b. Dilakukan sosialisasi kpd masy umum 50 % dari target

- 0,1

c. Belum melakukan sosialisasi

- 0,2

3.2. Kecelakaan Masyarakat Umum (kelalaian PLN ) Nilai a. Kecelakaan nihil

0

b. Terjadi kecelakaan (Luka ringan/tdk tewas)

- 0,1

c. Terjadi Kecelakaan (Luka parah/tdk tewas)

- 0,3 *)

d. Terjadi Kecelakaan (tewas)

- 1,6 *)

4. Keselamatan Lingkungan (d i b u a t ta r g e t) Perlindungan

Pencemaran

dan

Pencegahan

Kerusakan

Lingkungan

yang

4.1. Pelatihan/pendidikan bidang lingkungan dan sosialisasi pada daerah

yang

dikarenakan oleh Kegiatan Instalasi:

rawan terhadap kerusakan lingkungan. Nilai a. Semua pekerja (sesuai target) telah Diklat & sosialisasi dilakukan

0

b. Tingkat pencapaian 75–99% telah Diklat & telah sosialisasi

- 0,1

c. Tingkat pencapaian 25-74% telah Diklat & telah sosialisasi

- 0,15

d. Tingkat pencapaian 0-24% telah Diklat & telah sosialisasi

- 0,2

4.2. Pencemaran / kerusakan lingkungan sekitar instalasi Nilai a. Pencemaran dlm batas BML (tdk terjadi rsk) & dibuat lap b. Pencemaran melebihi BML (tdk terjadi rsk) & dibuat lap c. Pencemaran melebihi BML,terjadi rsk,ada gugatan dari masy 5.

0 - 0,3 - 0,5 *)

Keselamatan Instalasi (d i b u a t t ar g e t ) Perlindungan dan Pencegahan Kerusakan Instalasi 5.1. Pelatihan/pendidikan bidang keselamatan instalasi (andal dan aman) bagi pekerja I-14


Nilai a. Semua pegawai (sesuai target) menerima Diklat

0

b. Tingkat pencapaian 75-99% pegawai menerima Diklat

- 0,05

c. Tingkat pencapaian 25-74% pegawai menerima Diklat

- 0,1

d. Tingkat pencapaian 0-24% pegawai menerima Diklat

- 0,2

5.2. Perlindungan & Pencegahan pada Bang/Instalasi yang rawan kebakaran Nilai a. Semua peralatan pemadam siap pakai dan ada SOP kebakaran

0

b. Peralt pemadam 50-99% siap pakai dan ada SOP kebakaran

-0,1

c. Peralt pemadam 25-49% siap pakai dan ada SOP kebakaran

-0,2

d. Peralt pemadam 0-24% siap pakai dan ada SOP kebakaran

-0,3

5.3. Kebakaran dan Gangguan/Kerusakan Instalasi Nilai a. Tidak terjadi kebakaran/kondisi instalasi andal, aman & ada lap

6.

0

b. Terjadi kebakaran/terjadi kerusakan/derating

-0,5 *)

c. Terjadi kebakaran inst/kerusakan berat/pemadaman

-1,0 *)

Sertifikasi (d i b u a t t ar g e t ) 6.1. Kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan Nilai a. Semua sudah bersertifikasi sesuai target

0

b. Tingkat pencapaian 75-99% dari target sudah bersertifikasi

- 0,1

c. Tingkat pencapaian 25-74% dari target sudah bersertifikasi

- 0,2

d. Tingkat pencapaian 0-24% dari target sudah bersertifikasi

- 0,3

6.2. Sertifikasi Laik Operasi bagi Instalasi (termasuk bangunan yang dipersyaratkan) Nilai a. Semua sdh bersertifikat sesuai target

0

b. Tingkat pencapaian 75-99 % dari target sdh bersertifikat

- 0,1

c. Tingkat pencapaian 25–74 % dari target sdh bersertifikat

- 0,2

d. Tingkat pencapaian 0-24 % dari target sdh bersertifikat

- 0,3

Catatan :

1. pengurangan maksimum = - 5 2. Yang ada tanda *) langsung dikurangi (tidak menggunakan formula) 3. Laporan dibuat triwulanan dan dilakukan verifikasi oleh KPUB terkait, disampaikan kepada Ketua Tim Kinerja PLN Pusat dengan cc. DDLKL & KPUB terkait. I-15


Penjelasan (1) Laporan Kinerja K2 dibuat setiap Triwulanan dan ditandatangani oleh General Manager Unit Bisnis Wilayah/Distribusi/Pembangkitan/P3B/Pikitring/Jasa. Batas waktu pelaporan sesuai dengan ketentuan pada SK Direksi No.040 & 041.K/DIR/2006 tanggal 20 Maret 2006, yaitu : •

Triwulan I, paling lambat dilaporkan pada tanggal 30 April,

•

Triwulan II, paling lambat dilaporkan pada tanggal 31 Juli,

•

Triwulan III, paling lambat dilaporkan pada tanggal 31 Oktober,

•

Triwulan IV, paling lambat dilaporkan pada tanggal 14 Feb, Laporan dari Unit ke PLN Kantor Pusat ditujukan ke Tim Kinerja PLN Kantor

Pusat

dengan tembusan : DD LKL dengan verifikasi oleh KPUB Unit yang

bersangkutan. Khusus untuk laporan s/d Triwulan 4 (laporan 1 tahun) harus dilaporkan oleh Unit yang bersangkutan selambat-lambatnya minggu ke 2 (dua) bulan Februari tahun berikut. Format laporan pembuatan target dan perhitungan penilaian kinerja K2 dengan menggunakan FORM A/TRG dan FORM B/PEN, •

FORM A/TRG

: khusus untuk pembuatan target kinerja K2

•

FORM B/PEN

: untuk pelaporan Triwulanan

(2) Bidang Standarisasi : •

Standarisasi pada

pembangkit/trans/dist adalah jumlah standar yang diterapkan

pada kegiatan ketenagalistrikan dan prioritas pada kegiatan yang berpotensi bahaya terjadinya kecelakaan. •

Pembangkit yang dimaksud adalah yang mempunyai Daya Terpasang > 1 MW.

•

Standard penempatan APAR mengacu pada PERMEN 04/MEN/1980

Bidang Keselamatan : Kecelakaan Kerja yang di perhitungkan pada Kinerja K2 adalah kecelakaan kerja yang terjadi dibawah pengawasan Manajemen PLN. Contoh : -

Kecelakaan kerja yang terjadi ditempat kerja dengan pengawas pelaksana pekerjaan dan pengawas K3 oleh PLN, hal ini masuk pada penilaian kinerja K2. I-16


-

Kecelakaan kerja yang terjadi pada saat berangkat dan pulang kantor tidak asuk pada penilaian kinerja K2.

-

Kecelakaan Umum yang di perhitungkan pada penilaian Kinerja K2 adalah kecelakaan

masyarakat

umum

disekitar

Instalasi

PLN

yang

terjadi

akibat

KELALAIAN PLN.

(3) Penerapan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) pada Keselamatan Kerja (bidang K3), Keselamatan Lingkungan (bidang lingkungan) dan Keselamatan Instalasi (bidang O&M Pembangkitan/Transmisi/Distribusi dan Penanggulangan Kebakaran) adalah bisa dilakukan secara inhouse training, pelatihan, kursus, seminar, dsb. Bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah bisa berupa pemberian tanda larangan, tanda

peringatan,

mengumpulkan

masyarakat,

penyampaian

informasi

via

Radio/Televisi/Pamlet/dsb. (ada komunikasi antara PLN dengan masyarakat yang dimaksud). Bidang Sertifikasi : Sertifikasi laik operasi untuk pembangkit dan transmisi wajib bagi yang baru beroperasi (setelah selesai dibangun) dan khusus untuk pembangkit hanya dibatasi yang melaksanakan pemeliharaan Major Overhaul. Penyusunan target kinerja K2

mengacu dari

Rencana Kerja Anggaran

Perusahaan dan program kerja dari masing-masing unit pada tahun anggaran yang bersangkutan.

PENENTUAN TARGET KINERJA K2 (CONTOH)

1. Standarisasi a. Kegiatan standar yang digunakan : •

Pembangkitan : Major Overhaul PLTA

SNI No 90 :1990 Komiss plta Manual Book dari Pabrikan

•

Transmisi : Pemeliharaan SUTT 150 kV

SPLN 2 : 1978 Pentanahan netral - Pengisian kotak P3K

I-17


b. Keselamatan, - Diklat K3, Lingkungan, O&M Kit,Trans,Dist - Isi ulang APAR - Pemeliharaan dan penyempurnaan peralatan Pemadam - Sosialisasi masyarakat umum sekitar instalasi (dana Comdev) c. Sertifikasi

DATA KECELAKAAN KERJA DAN KECELAKAAN MASYARAKAT UMUM 2000 s/d 2004 PT PLN (PERSERO)

PENYEBAB KECELAKAAN KERJA 40 35 I D A J R E T

30 25 20 15 10 5 0 2000

2001

2002

LISTRIK

NON LISTRIK

PENYAKIT / MENINGGAL MENDADAK

LALU LINTAS

LAINNYA

I-18

2003

2004


PADA SAAT KECELAKAAN KERJA

40 30 N A B R 20 O K 10 0 2000

2001

TEWAS

2002

LUKA PARAH

2003

2004

LUKA RINGAN

HASIL PERAWATAN KECELAKAAN KERJA 35 30 25 N A 20 B R O 15 K

10 5 0 2000 MENINGGAL

2001

2002 CACAT

I-19

2003

2004 SEMBUH


KECELAKAAN MASYARAKAT UMUM 120

100

80 G N A 60 R O

40

20

0 2000

2001

2002

2003

2004

MENYENTUH JARINGAN PLN

INSTAL PLG / PERAL LISTRIK

PENCURIAN LISTRIK

KURANG PAHAM LISTRIK

INSTALASI PLN

NON LISTRIK

KECELAKAAN MASYARAKAT UMUM

140 120 100

G N A R O

80 60 40 20 0 2000

2001

T EW AS

2002

2003

LUK A, CA CA T DLL.

I-20

2004


KECELAKAAN KERJA PDKB TM / TR No TAHUN

UNIT PLN

NAMA KORBAN •

1

2000

Agus Sudiono

•

AKIBAT

SEBAB

KECELAKAAN

KECELAKAAN

Luka bakar dahi,

•

Melanggar EP

•

Melanggar EP

•

Tersengat

tangan

APJ Mojokerto •

Nyono

•

Luka bakar tangan

Pujianto

listrik •

2

2001

APJ Semarang

Sutrisno

Tidak mematuhi

Tewas

SOP •

Pengawas tidak berfungsi semestinya

3

2003

APJ Sidoarjo

Wiri tiyoso

Luka bakar

APJ Cirebon

•

Kusharyanto

•

Tewas

sda

APJ Purwokerto

•

Sujarwo

•

Luka bakar tangan

sda

•

FX

•

jari

sda

Suwardoyo

•

2004

telunjuk

diamputasi •

4

sda

Luka bakar pah tangan

kiri

diamputasi sampai bahu APJ Selatan

Surabaya

sda

•

Sudaryanto

Tewas

•

Rusdianto

Luka bakar tangan, Jatuh dari tangga kaki

I-21

1._Keselamatan_Ketenagalistrikan_(K2)

Recommend Documents