193-25-325-1-10-20171002

YUDHISTIRA, DKK: PERAN PEMERINTAH SEBAGAI REGULATOR DALAM MENDORONG IMPLEMENTASI MODEL SOCIAL ENTREPRENEURSHIP PADA BISNIS PARIWISATA DI BALI (DARI VOLUNTARY MENUJU MANDATORY)

PERAN PEMERINTAH SEBAGAI REGULATOR DALAM MENDORONG IMPLEMENT IMPLEM ENTASI ASI MODEL SOCI SOC I A L ENTREPRENEURSHIP PADA BISNIS PARIWISATA DI BALI

(DARI VO VOLUNT LUNTARY ARY ME NUJU MANDATO MANDATORY) RY) PUTU GDE ARIE YUDHISTIRA [email protected] Pengajar Program Studi Manajemen Bisnis Perjalanan Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali Jl. Darmawangsa, Kampial, Nusa Dua Bali. Telp: (0361) 773537

I WAYAN SUKMA WINARYA PRABAWA [email protected] Pengajar Program Studi Destinasi Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali Jl. Darmawangsa, Kampial, Nusa Dua Bali. Telp: (0361) 773537

ABSTRACT

Gaps practice of social activity that occurs between the entrepreneur or company with direction and goals set by the government in mandating the private sector to participate in bringing about sustainable social change need to be evaluated. Principles and philosophy philosophy of Social Social Entrepreneurship Entrepreneurship appears appears to bridge the gap by emphasizing and strengthening the vision of entrepreneurs in line with the government gover nment’’s vision. visi on. This study aims to assess asse ss the roles undertaken underta ken by the gove go ve rnme rn ment nt in enco en cour urag agin ing g the th e impl im plem emen enta tati tion on of the th e mode mo dell of soci so ci al entrepreneurship entrepreneurship so as to provide input on regulatory weakness over the ye ars.

K eywords: ywords: social entrepreneurship, entrepreneurship, partnership, regulation. ABSTRAK

Kes enjang enj angan an prakti pra ktikk aktifi akt ifitas tas sosial sos ial yang yan g terj te rjadi adi antara ant ara pengus pen gusaha aha atau ata u perus pe rus ahaan aha an denga de ngan n arah ara h dan tujua tu juan n yang ya ng dite di teta tapk pkan an peme pe meri rint ntah ah dalam dal am mengamanatkan pihak swasta untuk berperan serta dalam mewujudkan perubahan sosial yang yang berkesinambungan perlu untuk untuk dievaluasi. Prinsip dan filosofi social entrepreneurship entrepreneurship muncul untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan lebih menekankan dan menguatkan visi pengusaha agar sejalan dengan visi pemerintah. Penelit Pene litian ian ini bertujua bert ujuan n untuk untu k mengkaji meng kaji peran-pe per an-peran ran yang dilakuk dila kukan an oleh pemerint peme rintah ah dalam mendorong mendo rong implement imple mentasi asi model social soci al entrepreneu entrep reneurshi rship p sehingga dapat memberikan masukan masukan dari kelemahan regulasi regulasi selama ini. entrepreneurship, kemitraan, kemitr aan, regulasi. K ata kunci: kunci : social entrepreneurship, Latar Belakang Berkembangnya industri pariwisata yang Investasi bisnis pariwisata di Negara-negara terbukti telah menjadi salah satu mesin utama berkembang yang didominasi oleh investasi pe ng ha s i l de v i s a di di ba ny a k N e ga r a asing menempatkan pula sebuah destinasi dan berkembang seperti Indonesia secara tidak industri-industri yang berkembang didalamnya langsung telah mengkampanyekan goal-goal untuk patuh mengikuti norma-norma, kode dari konsep pembangunan berkelanjutan. etik global yang dikeluarkan oleh badan resmi 40

Volume 15 Nomor 1 Maret 2016

Jurnal KEPARIWISATAAN

ISSN: 1412-5498

Besides transforming extant markets, dunia seperti UNWTO, UNESCO ataupun social entrepreneurship has also been pencapaian sertifikasi-sertifikasi internasional. instrumental in creating new markets Fakta tersebut tampaknya tidaklah and market niches with initiative such menjadi suatu yang mengejutkan karena as fair trade (Huybrechts fortcoming; dorongan atau munculnya sentimen pasar dari Nicholls 2010a) and microfinance masyarakat Negara maju sebagai Negara (Armendariz de Aghion & Morduch dengan penyumbang market share terbesar 2005; Batilana & Dorado 2010) yang melakukan perjalanan didunia telah memiliki kesadaran terhadap isu permasalahan Implementasi social entrepreneurship di sosial dan kerusakan lingkungan didunia. Indonesia sendiri telah banyak berkembang Kondisi tersebut secara tidak langsung dan dipraktikan pada pelaku bisnis industri memaksa investor, pengusaha maupun pariwisata di Bali sebagai destinasi dengan manajemen perusahaan mengikuti keinginan industri pariwisata terbesar di Indonesia. pasar untuk melakukan inovasi-inovasi dalam Berbagai jenis usaha bisnis pariwisata telah menjalankan pertumbuhan dan keberlan- mulai membawa isu sosial dan lingkungan jutannya bisnisnya, tidak hanya fokus pada menjadi bagian dari aktifitas bisnisnya. Sebagai pendekatan profit oriented melainkan bergeser contoh kecil adalah dari kegiatan charity pada pendekatan philanthropy, dari profit- seperti donor darah, pemeriksaan kesehatan oriented entrepreneur menjadi soc ial gratis, pembersihan pantai hingga ajakan entrepreneur . kepada konsumen untuk melakukan 3R Menurut Samer: Social entrepreneur (Reduce, Reuse, Recycle), dan pengurangan ship is the field in which entrepreneurs pemakaian diterjen dengan tidak mengganti tailor their activities to be directly tied towel setiap hari. with the ultimate goal of creating social Dapat dipastikan bahwa dengan value. (Samer Abu-Saifan, Technology kegiatan-kegiatan yang terpublikasikan Inno vat ion Ma na ge ment Re view: tersebut akan membawa perubahan citra yang February 2002). lebih positif ditengah pangsa pasar yang Social entrepreneurs atau kewirau- semakin tinggi tingkat kesadarannya akan sahaan sosial adalah bidang dimana sebuah tujuan akhir dari pembangunan yang pengusaha menyesuaikan aktifitas bisnisnya berkelanjutan. Terlebih ketika hotel tersebut untuk secara langsung terikat dengan tujuan telah sukses mendapatkan sertifikasi-sertifikasi seperti Penghargaan Green Globe atau Tri Hita utama yaitu menciptakan nilai sosial. Social entrepreneurship utilizes Karana yang diakui secara global dan nasional entrepreneurial approaches to unravel yang akhirnya meraih predikat sebagai hotel yang ramah lingkungan dan bertanggung social problems (Dees:2001). jawab secara sosial. Ditambahkan oleh Dees bahwa social Fenomena tersebut dapat dipandang entrepreneurship menggunakan sebagai kebutuhan dan keuntungan dari pe nd ekatan ke wiraus aha an unt uk sebuah bisnis. Sebagian besar dari pengusaha mengungkap masalah-masalah sosial. melihatnya sebagai bagian dari komunikasi Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam hal pemasaran, ajang promosi, investasi dengan pasar, selain dapat menjaga pasar social tujuan yang berbeda dan dengan berbagai jenis entrepreneurship juga merupakan instrument implementasi. Hanya beberapa dari pengusaha baru dalam menciptakan pangsa pasar baru. tersebut yang melaksanakannya dengan 41


filosofi yang kuat untuk membawa perubahan nilai sosial kearah yang lebih baik dengan tujuan pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahtraan masyarakat. Disisi lain, pemerintah juga telah memahami pentingnya menjalin kemitraan dengan membangun Pub lic Pr ivat e Partnership (PPP) antara pemerintah dan pengusaha/perusahaan untuk membantu program-program pemerintah dalam usaha untuk mengurangi permasalahan sosial seperti pengentasan kemiskinan. Hal tersebut terlihat dari dikeluarkannya peraturan yang berbentuk perundangan-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri dengan mewajibkan pengusaha/perusahaan untuk melakukan aktifitas sosial dan lingkungan. Namun dalam implementasinya, banyak perusahaan sengaja memperkecil arti dan lingkup kegiatan tersebut dengan tujuan hanya untuk mematuhi himbauan dari kebijakan-

42

kebijakan pemerintah semata. Selain aktifitas promosi yang dikemas dalam bentuk kegiatan sosial, beberapa melakukan pemberian santunan atau sumbangan/hibah untuk masyrakat yang kurang mampu, melakukan acara penanaman pohon hanya untuk mendapat lebel “social friendly” dan pada akhir diakui sebagai perusahaan yang peduli untuk isu-isu sosial dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran yang dikeluarkan ole h pemerintah sebagai regulator dalam mendorong pengusaha untuk melakukan bisnis yang be rtang gu ng jawab secara sos ial da n lingkungan dengan melakukan urain dan kajian melalui teori-teori social entrepreneurship pada berbagai kebijakan dan peraturan yang telah diundang-undangkan oleh pemerintah untukn menemukan kelemahan dari peraturan tersebut sehigga dapat memberikan rekomendasi untuk disesuaikan.



ISSN: 1412-5498

Sumber: Disadur oleh penulis dari Technology Innovation Management Review (Social Entprereneurship: Definition and Boundaries; Samer Abu-Saifan) “The social entrepreneur is a mission-driven individual who uses a set of entrepreneurial behaviors to deliver a social value to the less privileged, all through an entrepreneuarlly oriented entity that is financially independent, self-sufficient, or sustainable”(Saifan:2012). Menurut Saifan; social entrepreneur Prinsip Bisnis Social Entrepreneur atau kewirausahaan social adalah misi Terdapat beberapa perbedaan yang mendasari individu/pengusaha yang didorong dengan prinsip bisnis social entrepreneur dengan menggunakan prilaku kewirausahaan untuk entrepreneur pada umumnya yang dapat dilihat memberikan nilai sosial untuk orang yang padauraiaberikut : kurang beruntung yang mandiri dan berkelanjutan. Sedangkan menurut Santosa, social entrepreneurship adalah seorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan entrepreneurship untuk melakukan perubahan sosial (sosial change), terutama meliputi bidang kesejahtraan (welfare), pendidikan dan kesehatan (Santosa, 2007). Konsep social entrepreneurship[ merupakan perluasan dari konsep dasar kewirausahan yang secara historis telah diakui sebagai pengungkit ekonomi, terutama dalam menyelesaikan masalah social (Noruzi et al.) Dari berbagai sumber tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa social entrepreneur Sumber: Social Entrepreneurship and adalah pengusaha yang memiliki kepedulian Government: A New Bread of Entrepreneurs terhadap permasalahan sosial sekitarnya dan Developing Solutions to Social Problems berupaya untuk melakukan perubahan dengan filosofi yang kuat yang tertuang kedalam visi dan misi perusahaan yang dibangun. 43


Seperti yang dikutip dari Social Entrepreneurship and Government: A New Bread of Entrepreneurs Developing Solutions to Social Problems (159:2007) menjelaskan bahwa social entrepreneurship berada diantara 3 sektor yaitu: 1. Private Sector didefinisikan sebagai segala bentuk perusahaan, bisnis kecil yang melakukan bisnis dengan menjual barang dan jasa untuk memaksimalkan profit dengan meningkatkan inovasi dan produktifitas.2. Public Sector mengarah pada dua tugas utama dari pemerintah; 3. Menyediakan fasilitas publik, seperti perpustakaan, pendidikan publik, keamanan dan regulasi; 4. Mengatasi kesenjangan sosial dengan melakukan redistribusi dalam bentuk sumbangan dana untuk pengangguran, bantuan bencana alam, bantuan untuk ma syar akat yang kura ng mampu. 5.Voluntary Sector memiliki peran melakukan kegiatan yang berbasis pada pencapaian tujuan sosial. Sebagai contoh organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, yayasan pendidikan, yayasan rumah sakit.

44

Namun sa at ini peran utama yang dilakukan oleh masing-masing sektor telah semakin kabur dan saling memasuki wilayah satu dengan yang lainnya, sebagai contoh private sector yang cenderung melakukan bisnis untuk memaksimalkan profit saat ini telah turut berperan dalam memberikan pela yanan kepada karyawannya dengan menyediakan layanan kesehatan, pension, dll. Publik sektor yang memiliki peran utama untuk melakukan regulasi serta menyediakan pelayanan kepada masyrakat juga mulai mengambil peran untuk melakukan kegiatan bisnis yang banyak berkolaborasi dengan private sector dan voluntary sector untuk melakukan proyek-proyek pemerintah. Dengan kondisi dan perkembangan pemahaman tersebut telah menempatkan posisi dari social entrepreneurship yang berada diantara ke tiga sektor tersebut yang menjadi jembatan antar satu sektor dengan sektor lainnya untuk mencapai tujuan bersama yaitu menanggulangi permasalahan sosial.



Peraturan Perundang-undangan Mengenai Tanggung Jawab Sosial

Pemerintah sebagai pemegang kebijakan telah menyadari bagaimana peranan entrepreneur dalam mendukung program program pemerintah dalam menanggulangi permasalahan sosial yang dihadapai seperti isu kesenjangan sosial, kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan kesejahtraan. Seperti kutipan berikut, bahwa masyarakat sendiri telah memandang social entrepreneurship dapat menghadirkan perubahan sosial melalui kemitraan, transformasi dan pendayagunaan. “For civil society actors, social entre pren eu rs hi p ma y repres ent a dr ive r of systemic social change (Nicholls 2006), a space for new hybrid partnership (Austil et al. 2006a), or a model of political transformation and empowerment (Alford et al. 2004)”.

ISSN: 1412-5498

Sedangkan untuk pemerintah social entreprenurship (dapat berupa social enterprise) dapat menjadi salah satu solusi untuk kegagalan Negara dalam mewujudkan kesejahtraan melalui investasi tanggung jawab sosial. “For government, social entrepreneurship (particularly in the form of social enterprise) can be one of the solutions to state failures in welfare provision (Leadbeater 1996; Nyssens 2006). Finally, for business soc ial entrepreneurship can offer a new market opportunity (Karamchandani et al. 2009) or natural development from socially responsible investment (Freireich & Fulton 2009)”. Berikut adalah bentuk peraturan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mendorong pengusaha untuk terlibat

45


secara langsung dalam melakukan aktifitas bisnis yang lebih memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan UndangUndang. Pasal 4 (1) Tanggung jawab sosial dan Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan PerPerseroan Terbatas Pasal 1: Tanggung jawab sosial dan seorangan setelah mendapat persetujuan lingkungan yang memiliki definisi sebagai Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan komitmen Perseorangan untuk berperan serta anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan lain dalam peraturan perundang-undangan. (2) guna meningkatkan kualitas kehidupan dan Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana lingkungan yang bermanfaat, baik bagi dimaksud pada ayat (1) memuat rencana Perseorangan sendiri, komunitas setempat, kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk maupun masyarakat pada umumnya. pelaksanaa n tanggung jawab sosial dan Pasal 66: Laporan tahunan sebagaimana lingkungan. dimaksud pada ayat (1) harus memuat Pasal 7 Perseroan sebagaimana sekurang-kurangnya: Laporan pelaksanaan dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak tanggung jawab sosial dan lingkungan. melaksanakan tanggung jawab sosial dan Pasal 74 (1) Perseroan yang men- lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan jalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau ketentuan perundang-undangan. berkaitan dengan sumber daya alam wajib Pasal 8, butir (2): Perseroan yang telah melaksanakan tanggung jawab sosial dan berperan serta melaksanakan tanggung jawab lingkungan. (2) Tanggung jawab sosial dan sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan (1) merupakan kewajiban perseroan yang oleh instansi yang berwenang. dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang perseroan yang pelaksanaannya dilakukan Penanaman Modal dengan memperhatikan kepatutan dan Pasal 15. Setiap penanam modal kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melak berkewajiban: (1) Menerapkan prinsip tata sanakan kewajiban sebagaimana dimaksud kelola perusahaan yang baik; (2) pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan Melaksanakan tanggung jawab sosial ketentuan peraturan perundang-undangan. perusahaan. (3) Membuat laporan tentang (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung kegiatan penanaman modal dan menyamJawab Sosial dan lingkungan diatur dengan pa ika nny a ke pa da Bada n Ko or di na si Peraturan Pemerintah. Penanaman Modal; (4) Menghormati Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan kegiatan usaha penanaman modal; dan (5) Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 2: Mematuhi semua ketentuan peraturan Setiap perseorangan selaku subjek hukum perundang-undangan. mempunyai tanggung jawab sosial dan Peraturan Menteri BUMN No PER-05/ lingkungan. Pasal 3, butir (1): Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sebagaimana MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan Program Bina Lingkungan. Diubah PER-08/ 46



ISSN: 1412-5498

MBU/2013 tentang Perubahan Keempat Atas Yunus (2007) pun juga menjelaskan bahwa Peraturan sebelumnya. terdapat kelemahan dari program CSR yang Pasal 1 (1) Butir 6: Program Kemitraan dilakukan oleh sektor swasta. dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Aktifitas sosial yang dikemas dalam Program Kemitraan, adalah program untuk bentuk CSR sampai saat ini cenderung “liar”, meningkatkan kemampuan usaha kecil agar tanpa arah yang mungkin disebabkan karena menjadi tangguh dan mandiri melalui motivasi dan pemahaman filosofi yang lemah pema nfaa ta n dana BUMN. (2 ) Buti r 7: dari perusahaan/pengusaha dalam mengimpleProgram Bina Lingkungan, yang selanjutnya mentasikannya, sehingga kegiatan sosial disebut Program BL, adalah program tersebut tidak tepat sasaran dan hanya menjadi pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh ajang komunikasi pemasaran. BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dari kebijakan Social Entrepreneurship dan Pengentasan implementasi tanggung jawab sosial oleh Kemiskinan perusahaan/pengusaha untuk mendukung Indonesia sebagai Negara dengan program-program sosial pemerintah yang saat ekonomi terbesar ke-9 di dunia masih memiliki ini telah bergesar menjadi hal yang mandatory. tantangan besar dalam hal pengentasan Namun dibalik kelemahan peraturan-perturan kemiskinan, mewujudkan kesejahtraan sosial tersebut, munculnya peraturan PER-08/MBU/ dan pelestarian lingkungan. Kebijakan- 2013 oleh Kementerian Badan Usaha Milik kebijakan pemerintah melalui peraturan Negara telah membawa model baru bagaimana perundang-undangan yang secara eksplisit sektor swasta sebaiknya melakukan mengatur bahwa kewajiban perseroan/ implementasi tanggung jawab sosial yang pengusaha untuk melakukan tanggung jawab nyata yang lebih tepat sasaran. sosial merupakan salah satu bentuk dari peran Peraturan ini tampaknya menjadi pemerintah dalam mendorong terciptanya langkah baru bagaimana pengusaha selain hubungan mutualisme yang saling menaati peraturan-peraturan yang diamantkan menguntungkan untuk mencapai tujuan juga mengambil langkah nyata dengan sasaran bersama. jangka panjang untuk mendukung tercapainya Hasil yang muncul dari kebijakan kesejahtraan masyarakat selain hanya kegiatan tersebut adalah bentuk program Corporate charity. Filosofi dari prinsip social Social Responsibility yang saat ini banyak entrepreneurship mulai tampak dari dilakukan oleh sektor swasta (private) dan munculnya peraturan ini. Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, Menurut Firdaus, socal entrepremunculnya peraturan-peraturan yang telah neurship bukan merupakan sebuah lembaga dipaparkan diatas tampaknya tidak serta merta atau organisasi bentukan, turunan dari mampu untuk mengisi kekosongan yang perusahaan swasta (misalnya Hasil kerja social diharapkan oleh pemerintah dengan imple- entrepreneurship bukan diukur dari besaran mentasi nyata yang ideal dalam mendukung laba atau tingkat pengembalian investasi program-program pemerintah. seperti pada entrepreneur bisnis lainnya tetepi “Kegagalan” dalam menyelesaikan pada kesuksesannya dalam dampak sosial permasalahan sosial tidak hanya dialami oleh yang ditimbulkannya sekaligus dampak pemerintah tetapi juga mitra pemerintah, yaitu pengembalian modal dan labanya. Upaya sektor swasta dan organisasi masyrakat sipil. pe ny elesaian ma salah sosial de ng an 47


menggunakan pendekatan kewirausahaan merupakan terobosan yang luar biasa (Firdaus:2014). Dari pendapat tersebut menekankan kembali bahwa prinsip social entrepreneurship memiliki cakupan yang lebih luas dari aktiftias CSR yang selama ini dilakukan oleh banyak sektor swasta. Melalui model program kemitraan dengan memberikan modal mikro kredit kepada pengusaha kecil/mengenah yang menjadi inovasi tanggung jawab sosial dari perusahaan BUMN secara perlahan telah memberikan harapan baru bagaimana pe nd eka tan ke gi atan sosial seba ikny a dilakukan. Prinsip-prinsip sosial entrepreneurship yang bertujuan pada perubahan sosial yang berkesinambungan telah diadopsi didalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini dengan uraian dan petunjuk pelaksanaan yang jelas. Social Entrepreneurship Pada Bisnis Pariwisata di Bali Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebocoran implementasi tanggung jawab sosial yang banyak dilakukan oleh sektor swasta dalam hal ini industri pariwisata di Bali telah memperlihatkan bahwa besaran alokasi dana yang terserap dalam bentuk CSR tidak menjamin bahwa kegiatan tersebut tepat sasaran. Implementasi kegiatan sosial yang selama ini banyak dilakukan oleh pihak swasta yang bergerak pada bisnis industri pariwisata di Bali lebih banyak cenderung hanya didorong dari motivasi untuk mematuhi aturan pe me ri nt ah da n aj an g pr om os i se ma ta . Tampaknya pemerintah sebagai regulator perlu kembali melakukan kajian dengan tujuan memberikan guideline/petunjuk yang jelas bagaimana pengusaha/perusahaan sebaiknya mengadopsi prinsip aktifitas sosial yang lebih tepat sasaran, seperti contoh Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dikeluarkan Kementerian BUMN yang tidak 48

hanya berupa himbauan tetapi uraian yang jelas ba ga im an a ak ti fi ta s te rs eb ut se ba ik nya dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu perubahan sosial yang berkesinambungan. Gemerlap pembangunan industri pariwisata di Bali hingga sa at ini telah membawa manfaat yang besar untuk Negara, Propinsi, Pengusaha, maupun masyarakat. Namun tidak bisa dipungkiri pemerintah daerah sendiri masih memiliki tugas besar dalam mendistribusikan “kue” pariwisata tersebut kepada masyarakat yang tidak terlibat secara langsung sebagai pengusaha ataupun buruh swasta. Program Kemitraan adalah salah satu langkah yang tepat dalam memberdayakan masyrakat selain aktifitas distribusi hibah yang banyak dilakukan. Terlebih bahwa industri pariwisata adalah industri multi sektoral yang didukung oleh banyak industri lain didalamnya seperti pertanian, perkebunan, peternakan yang menyediakan bahan pangan, industri kreatif yang menyediakan souvenir, dan banyak industri lainnya. Diharapkan dengan pemahanan prinsip social entrepreneurship yang mengedepankan aktifitas sosial berupa program kemitraan dapat mendorong industriindustri pendukung untuk menjadi industri yang kompetitif yang berujung pada pemberdayaan masyrakat untuk mewujudkan keseahtraan sosial. Namun sayangnya program sejenis PKBL tersebut hanya mengikat Persero/perusahaan milik Negara dan tidak mengikat sektor swasta untuk melakukan program kemitraan. Selain itu peran pemerintah daerah Bali dalam menyuarakan prinsip aktifitas sosial kepada sektor swasta masih cenderung lemah. Saat ini pemerintah daerah cenderung hanya mengambil peran sebagai mediator dalam wadah negosisi masyarakat lokal dengan pengusaha yang akan membangun bisnis disebuah wilayah seperti persentase



ISSN: 1412-5498

masyarakat lokal yang akan bekerja sebagai pengusaha yang melakukan bisnisnya di Bali buruh serta hibah dana yang akan diberikan untuk dapat memiliki komitmen dalam kepada desa tempat usaha tersebut dibangun. membawa masyarakat Bali kepada Seiring berkembangannya industri pariwisata kesejahtraan dengan memberikan kontribusi di Bali diharapkan pemerintah daerah juga berupa kredit usaha atau bantuan pendidikan dapat mengeluarkan peraturan daerah yang yang memiliki dampak sistemis dan jangka mendorong pihak swasta dalam hal ini pelaku panjang. bisnis pariwisata untuk membantu program program pemerintah daerah dengan mengikat Daftar Isi pihak swasta melakukan program kemitraan. Alvord, S., Brown, L. & Letts, C. 2004. “Social Entrepreneurship and Kesimpulan Societal Transformation: an Pemerintah baik pusat maupun daerah Exploratory Study”. Journal of yang salah satu tugasnya sebagai regulator Applied Behavioral Science, sudah saatnya melakukan kajian ulang 40:3, 260-283. mengenai amanat dari peraturan-peraturan Armendaìriz de Aghion, B. & Morduch, J. yang dikeluarkan baik berupa perundang2005. The Economics of undangan, peraturan pemerintah maupun Microfinance. Massachusetts Institute pera tu ra n daer ah . Akti fi ta s so si al yang of Technology Press, London. mulanya adalah aktifitas voluntary saat ini telah Dees, J.G. 2001. The Meaning of “Social menjadi mandatory. Namun mandat dari Entrepreneurshup”.[http:// peraturan tersebut tampaknya belum dapat www.hbs.edu/socialenterprise/ ditafsirkan secara maksimal oleh pihak swasta newsletter/index.html] sebagai pihak yang diamanatkan untuk Firdaus, N. 2014. Pengentasan Kemiskinan melakukan aktifitas tersebut. Pemerintah Melalui Pendekatan Kewirausahaan saatnya mengeluarkan peraturan yang lebih Sosial. Pusat Penelitian Ekonomi mengikat dan menguraikan bentuk kegiatan Lembaga Ilmu Pengetahuan sosialnya seperti yang selama ini telah Indonesia. dikeluarkan oleh Kementerian BUMN melalui Freireich, J. & Fulton, K. 2009. Investing For Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Social and Environmental Impact: A (PKBL). Hal tersebut tentunya agar dapat Design for Catalyzing an Emerging memberikan arah dan tujuan yang jelas agar Industry, Monitor Group, New York. prinsip/filosofi dari tanggung jawab sosial Karamchandani, A., Kubzansky, M. & merekat pada visi sebuah entitas bisnis untuk Frandano, P. 2009. Emerging mencapai tujuan perubahan sosial yang Markets. Emerging Models. Monitor berkesinambungan. Group. New York. Pemerintah daerah dalam hal ini Bali Leadbeater, C. 2006. “The Socially juga tampaknya perlu untuk memaksimalkan Entrepreneurial City”, in A. Nicholls perannya dalam mendistribusikan kesejahtraan (Ed.), Social Entrepreneurship. New dari pendapatan bisnis pariwisata yang Models of Sustainable Social Change, berlimpah di Bali. Peran tersebut tidak hanya Oxford University Press, Oxford, 233 be rup a me di asi ant ara peng us aha da n 246. masyarakat lokal tetapi perlunya Peraturan Ni cho lls, A. (Ed .). 200 6b . So cial Daerah yang memberikan mandat kepada Entrepreneurship. New Models of 49


Sustainable Social Change. Oxford University Press, Oxford. Nicholls, A. 2010a. “Fair Trade: Towards an Economics of Virtue”, Journal of Business Ethics, 92:0, 241-255. Nicholls, A. 2006a. “Introduction”, in A. Ni ch ol ls (E d.), Soci al Entr ep re neurship. New Models of Sustainable Social Change. Oxford University Press. Oxford,135. Nicholls, A. (Ed.). 2006b. Social Entrepreneurship. New Models of Sustainable Social Change. Oxford University Press. Oxford. Noruzi, M. R., J. H. Westover, dan G. R. Rahimi, 2010. An Exploration of Social Entrepreneurship in the Entrepreneurship Era. Asian Social Science, 6(6):3-10. Santosa, Setyanto. 2007. “Peran Sosial Entrepreneurhip dalam Pembangunan”. Saifan, A. 2002. Technology Innovation Management Review.

50

Social Entrepreneurship and Government: A New Bread of Entrepreneurs Developing Solutions to Social Problems Tschang, M et all. 2011. The Business of Social Entrepreneurship. CISCO Internet Business Solutions Group, Public Sector Practice. Yunus, M., 2007. Creating a World without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism. New York (USA): Persues Books Group Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Peraturan Menteri BUMN No PER-05/MBU/ 2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. DiubahPER-08/MBU/2013

193-25-325-1-10-20171002

Recommend Documents