BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Latar Bela Belakan kang g Masala Masalah h
Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam di Indonesia adalah unsur paling mayoritas. Dalam tataran dunia Islam internasional, umat Islam Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan. Karena itu, menjadi sangat menarik untuk memahami alur perjalanan sejarah hukum Islam di tengah-tengah komunitas Islam terbesar di dunia itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti seberapa jauh pengaruh kemayoritasan kaum muslimin Indonesia itu terhadap penerapan hukum Islam di Tanah Air ? aka dapat dapat dijawab dijawab dengan dengan memapa memaparkan rkan sejarah sejarah hukum hukum Islam Islam sejak sejak komuni komunitas tas muslim muslim hadir hadir di Indone Indonesia. sia. Di sampin samping g itu, itu, kajian kajian tentan tentang g sejarah sejarah hukum hukum Islam di Indonesia juga dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan bagi umat Islam Islam se!ara se!ara khusus khusus untuk untuk menent menentuka ukan n strateg strategii yang yang tepat tepat di masa masa depan depan dalam mendekatkan dan "mengakrabkan# bangsa ini dengan hukum Islam. Proses sejarah hukum Islam yang diwarnai "benturan# dengan tradisi yang sebelumnya berlaku dan juga dengan kebijakan-kebijakan politik-kenegaraan, serta serta tind tindak akan an-ti -tind ndak akan an yang yang diam diambi bill oleh oleh para para toko tokoh h Islam Islam Indo Indone nesi siaa terdahu terdahulu lu setidak setidakny nyaa dapat dapat menjad menjadii bahan bahan telaah telaah pentin penting g di masa masa datang datang.. $eti $etida dakn knya ya,, sejar sejarah ah itu itu menu menunj njuk ukka kan n bahw bahwaa prose prosess Islam Islamis isasi asi sebua sebuah h masyarakat bukanlah proses yang dapat selesai seketika.
%
B. Maksud dan Tujuan
$elain untuk memenuhi tugas mata kuliah &ukum Islam yang ada di pada 'akultas &ukum (ni)ersitas *anglangbuana, yang kemudian penulisan makalah ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan serta dapat dan bisa memeberikan man+aat baik untuk almamater perguruan tinggi maupun bagi dunia ilmu pengetahuan pada umumnya. walaupun tulisan ini tidak dapat menguraikan se!ara lengkap dan detail setiap rin!ian sejarah hukum Islam di Tanah air, namun setidaknya apa akan Penulis paparkan di sini dapat memberikan gambaran tentang perjalanan hukum Islam, sejak awal kedatangan agama ini ke bumi Indonesia hingga di era re+ormasi ini.
C. Identifikasi Masalah
Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam di Indonesia adalah unsur paling mayoritas. Dalam tataran dunia Islam internasional, umat Islam Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan. Dari hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut diatas maka ada beberapa pengidenti+ikasian masalah mengenai hal itu yaitu bagaimana perkembangan serta keberadaan &ukum Islam pada %. asa Prapenjajahan elanda . asa Penjajahan elanda /. asa Pendudukan 0epang 1. asa Kemerdekaan 2%3145 4. 6ra 7rde *ama dan 7rde aru 8. 6ra 9e+ormasi
BAB II PEMBAHASAN
A. Huku Isla !ada Masa Pra Penjajahan Belanda
Akar sejarah hukum Islam di kawasan nusantara menurut sebagian ahli sejarah dimulai pada abad pertama hijriyah, atau pada sekitar abad ketujuh dan kedelapan masehi. $ebagai gerbang masuk ke dalam kawasan nusantara, kawasan utara pulau $umatera-lah yang kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim. $e!ara perlahan, gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Peureulak, A!eh Timur. erkembangnya komunitas muslim di wilayah itu kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di Tanah air pada abad ketiga belas. Kerajaan ini dikenal dengan nama $amudera Pasai. Ia terletak di wilayah A!eh (tara. Pengaruh dakwah Islam yang !epat menyebar hingga ke berbagai wilayah nusantara kemudian menyebabkan beberapa kerajaan Islam berdiri menyusul berdirinya Kerajaan $amudera Pasai di A!eh. Tidak jauh dari A!eh berdiri Kesultanan alaka, lalu di pulau 0awa berdiri Kesultanan Demak, ataram dan :irebon, kemudian di $ulawesi dan aluku berdiri Kerajaan ;owa dan Kesultanan Ternate serta Tidore. Kesultanan-kesultanan tersebut sebagaimana ter!atat dalam sejarah, itu tentu saja kemudian menetapkan hukum Islam sebagai hukum positi+ yang berlaku. Penetapan hukum Islam sebagai hukum positi+ di setiap kesultanan tersebut tentu saja menguatkan pengamalannya
/
yang
memang telah
berkembang di tengah masyarakat muslim masa itu. 'akta-+akta ini dibuktikan dengan adanya literatur-literatur +i
B. Huku Isla !ada Masa Penjajahan Belanda
:ikal bakal penjajahan elanda terhadap kawasan nusantara dimulai dengan kehadiran 7rganisasi Perdagangan Dagang elanda di &india Timur, atau yang lebih dikenal dengan >7:. $ebagai sebuah organisasi dagang, >7: dapat dikatakan memiliki peran yang melebihi +ungsinya. &al ini sangat dimungkinkan sebab Pemerintah Kerajaan elanda memang menjadikan >7: sebagai perpanjangtangannya di kawasan &india Timur. Karena itu disamping menjalankan +ungsi perdagangan, >7: juga mewakili Kerajaan elanda dalam
menjalankan
+ungsi-+ungsi
pemerintahan.
Tentu
saja
dengan
menggunakan hukum elanda yang mereka bawa. Dalam kenyataannya, penggunaan hukum elanda itu menemukan kesulitan. Ini disebabkan karena penduduk pribumi berat menerima hukumhukum yang asing bagi mereka. Akibatnya, >7: pun membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan. Kaitannya dengan hukum Islam, dapat di!atat beberapa "kompromi# yang dilakukan oleh pihak >7:, yaitu
1
-
Dalam $tatuta ata)ia yag ditetapkan pada tahun %81 oleh >7:, dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam.
-
Adanya upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang telah berlaku di tengah masyarakat. (paya ini diselesaikan pada tahun %=8. Kompilasi ini kemudian dikenal dengan :ompendium 'reijer.
-
Adanya upaya kompilasi serupa di berbagai wilayah lain, seperti di $emarang, :irebon, ;owa dan one. Di $emarang, misalnya, hasil kompilasi itu dikenal dengan nama Kitab
&ukum ogharraer 2dari al-uharrar5. @amun kompilasi yang satu ini memiliki kelebihan dibanding :ompendium 'reijer, dimana ia juga memuat kaidah-kaidah hukum pidana Islam. Pengakuan terhadap hukum Islam ini terus berlangsung bahkan hingga menjelang peralihan kekuasaan dari Kerajaan Inggris kepada Kerajaan elanda kembali. $etelah Thomas $tan+ord 9a++les menjabat sebagai gubernur selama 4 tahun 2%%%-%%85 dan elanda kembali memegang kekuasaan terhadap wilayah &india elanda, semakin nampak bahwa pihak elanda berusaha keras men!engkramkan kuku-kuku kekuasaannya di wilayah ini. @amun upaya itu menemui kesulitan akibat adanya perbedaan agama antara sang penjajah dengan rakyat jajahannya, khususnya umat Islam yang mengenal konsep dar al-Islam dan dar al-harb. Itulah sebabnya, Pemerintah elanda mengupayakan ragam !ara untuk menyelesaikan masalah itu. Diantaranya dengan 2%5 menyebarkan agama Kristen kepada rakyat pribumi,
4
dan 25 membatasi keberlakuan hukum Islam hanya pada aspek-aspek batiniah 2spiritual5 saja. ila ingin disimpulkan, maka upaya pembatasan keberlakuan hukum Islam oleh Pemerintah &india elanda se!ara kronologis adalah sebagai berikut -
Pada pertengahan abad %3, Pemerintah &india elanda melaksanakan Politik &ukum yang $adarB yaitu kebijakan yang se!ara sadar ingin menata kembali dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum elanda.
-
Atas dasar nota disampaikan oleh r. $!holten )an 7ud &aarlem, Pemerintah
elanda
menginstruksikan
penggunaan
undang-undang
agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan pribumi dalam hal persengketaan yang terjadi di antara mereka, selama tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum. Klausa terakhir ini kemudian menempatkan hukum Islam di bawah subordinasi dari hukum elanda. -
Atas dasar teori resepsi yang dikeluarkan oleh $nou!k &urgronje, Pemerintah &india elanda pada tahun %3 kemudian membentuk komisi untuk meninjau ulang wewenang pengadilan agama di 0awa dalam memeriksa kasus-kasus kewarisan 2dengan alasan, ia belum diterima oleh hukum adat setempat5.
-
Pada tahun %34, dilakukan perubahan terhadap Pasal %/1 ayat Indis!he $taatsregeling 2yang isinya sama dengan Pasal = 9egerringsreglement5, yang intinya perkara perdata sesama muslim akan diselesaikan dengan
8
hakim agama Islam jika hal itu telah diterima oleh hukum adat dan tidak ditentukan lain oleh sesuatu ordonasi. *emahnya posisi hukum Islam ini terus terjadi hingga menjelang berakhirnya kekuasaan &india elanda di wilayah Indonesia pada tahun %31.
C. Huku Isla !ada Masa Pendudukan "e!ang
$etelah 0endral Ter Poorten menyatakan menyerah tanpa syarat kepada panglima militer 0epang untuk kawasan $elatan pada tanggal aret %31, segera Pemerintah 0epang mengeluarkan berbagai peraturan. $alah satu diantaranya adalah (ndang-(ndang @omor % Tahun %31, yang menegaskan bahwa Pemerintah 0epag meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh ;ubernur 0endral &india elanda. Ketetapan baru ini tentu saja berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi terakhirnya di masa pendudukan elanda. eskipun demikian, Pemerintah Pendudukan 0epang tetap melakukan berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia. Diantaranya adalah -
0anji Panglima iliter 0epang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk pulau 0awa.
-
endirikan $humubu 2Kantor (rusan Agama Islam5 yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri.
-
engiCinkan berdirinya ormas Islam, seperti uhammadiyah dan @(.
-
enyetujui berdirinya ajelis $yura uslimin Indonesia 2asyumi5 pada bulan oktober %31/.
=
-
enyetujui berdirinya
&iCbullah sebagai pasukan !adangan yang
mendampingi berdirinya P6TA. -
erupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan kewenangan Pengadilan Agama dengan meminta seorang ahli hukum adat, $oepomo, pada bulan 0anuari %311 untuk menyampaikan laporan tentang hal itu. @amun upaya ini kemudian "dimentahkan# oleh $oepomo dengan alasan kompleksitas dan menundanya hingga Indonesia merdeka Dengan demikian, nyaris tidak ada perubahan berarti bagi posisi
hukum Islam selama masa pendudukan 0epang di Tanah air. @amun bagaimanapun juga, masa pendudukan 0epang lebih baik daripada elanda dari sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam dalam mengatur masalah-masalah keagamaan. Abikusno Tjokrosujoso menyatakan bahwa, Kebijakan pemerintah elanda telah memperlemah posisi Islam. Islam tidak memiliki para pegawai di bidang agama yang terlatih di masjid-masjid atau pengadilan-pengadilan Islam. elanda menjalankan kebijakan politik yang memperlemah posisi Islam. Ketika pasukan 0epang datang, mereka menyadari bahwa Islam adalah suatu kekuatan di Indonesia yang dapat diman+aatkan.
D. Huku Isla !ada Masa #eerdekaan $%&'()
eskipun Pendudukan 0epang memberikan banyak pengalaman baru kepada para pemuka Islam Indonesia, namun pada akhirnya, seiring dengan semakin lemahnya langkah strategis 0epang memenangkan perang yang kemudian membuat mereka membuka lebar jalan untuk kemerdekaan Indonesia, 0epang mulai mengubah arah kebijakannya. ereka mulai
"melirik# dan memberi dukungan kepada para tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Dalam hal ini, nampaknya 0epang lebih memper!ayai kelompok nasionalis untuk memimpin Indonesia masa depan. aka tidak mengherankan jika beberapa badan dan komite negara, seperti Dewan Penasehat 2$anyo Kaigi5 dan P(PKI 2Dokuritsu yunbi Tyoosakai5 kemudian diserahkan kepada kubu nasionalis. &ingga ei %314, komite yang terdiri dari 8 orang ini, paling hanya %% diantaranya yang mewakili kelompok Islam. Atas dasar itulah, 9amly &utabarat menyatakan bahwa P(PKI "bukanlah badan yang dibentuk atas dasar pemilihan yang demokratis, meskipun $oekarno dan ohammad &atta berusaha agar aggota badan ini !ukup representati+ mewakili berbagai golonga dalam masyarakat Indonesia#. Perdebatan panjang tentang dasar negara di P(PKI kemudian berakhir dengan lahirnya apa yang disebut dengan Piagam 0akarta. Kalimat kompromi paling penting Piagam 0akarta terutama ada pada kalimat "@egara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya#. enurut uhammad Eamin kalimat ini menjadikan Indonesia merdeka bukan sebagai negara sekuler dan bukan pula negara Islam. Dengan rumusan sema!am ini sesungguhnya lahir sebuah implikasi yang
mengharuskan
melaksanakan $yariat
adanya
pembentukan
undang-undang
untuk
Islam bagi para pemeluknya. Tetapi rumusan
kompromis Piagam 0akarta itu akhirnya gagal ditetapkan saat akan disahkan pada tanggal % Agustus %314 oleh PPKI. Ada banyak kabut berkenaan dengan penyebab hal itu. Tapi semua )ersi mengarah kepada ohammad &atta yang menyampaikan keberatan golongan Kristen di Indonesia Timur.
3
&atta mengatakan ia mendapat in+ormasi tersebut dari seorang opsir angkatan laut 0epang pada sore hari taggal %= Agustus %314. @amun *etkol $hegeta @ishijima satu-satunya opsir A* 0epang yang ditemui &atta pada saat itumenyangkal hal tersebut. Ia bahkan menyebutkan justru *atuharhary yang menyampaikan keberatan itu. Keseriusan tuntutan itu lalu perlu dipertanyakan mengingat *atuharhary bersama dengan aramis, seorang tokoh Kristen dari Indonesia Timur lainnya- telah menyetujui rumusan kompromi itu saat sidang P(PKI. Pada akhirnya, di periode ini, status hukum Islam tetaplah samarsamar. Isa Ashary mengatakan, kejadian men!olok mata sejarah ini dirasakan oleh umat Islam sebagai suatu Fpermainan sulapG yang masih diliputi kabut rahasiaHsuatu politik pengepungan kepada !ita-!ita umat Islam. &ukum Islam pada asa Kemerdekaan Periode 9e)olusi &ingga Keluarnya Dekrit Presiden 4 0uli %34. $elama hampir lima tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia memasuki masa-masa re)olusi 2%314%345. enyusul kekalahan 0epang oleh tentara-tentara sekutu, elanda ingin kembali menduduki kepulauan @usantara. Dari beberapa pertempuran, elanda berhasil menguasai beberapa wilayah Indonesia, dimana ia kemudian mendirikan negara-negara ke!il yang dimaksudkan untuk mengepung 9epublik
Indonesia.
erbagai
perundingan
dan
perjanjian
kemudian
dilakukan, hingga akhirnya tidak lama setelah *inggarjati, lahirlah apa yang disebut dengan Konstitusi Indonesia $erikat pada tanggal = Desember %313.
%
Dengan berlakunya Konstitusi 9I$ tersebut, maka ((D %314 dinyatakan berlaku sebagai konstitusi 9epublik Indonesia yang merupakan satu dari %8 bagian negara 9epublik Indonesia $erikat. Konstitusi 9I$ sendiri jika ditelaah, sangat sulit untuk dikatakan sebagai konstitusi yang menampung aspirasi hukum Islam. ukaddimah Konstitusi ini misalnya, samasekali tidak menegaskan posisi hukum Islam sebagaimana ran!angan ((D %314 yang disepakati oleh P(PKI. Demikian pula dengan batang tubuhnya, yang bahkan dipengaruhi oleh +aham liberal yang berkembang di Amerika dan 6ropa arat, serta rumusan Deklarasi &A )ersi P. @amun saat negara bagian 9I$ pada awal tahun %34 hanya tersisa tiga negara saja 9I, negara $umatera Timur, dan negara Indonesia Timur, salah seorang tokoh umat Islam, uhammad @atsir, mengajukan apa yang kemudian dikenal sebagai "osi Integral @atsir# sebagai upaya untuk melebur ketiga negara bagian tersebut. Akhirnya, pada tanggal %3 ei %34, semuanya sepakat
membentuk
kembali
@egara
Kesatuan
9epublik
Indonesia
berdasarkan Proklamasi %314. Dan dengan demikian, Konstitusi 9I$ dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan ((D $ementara %34. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan hukum Islam, perubahan ini tidaklah membawa dampak yang signi+ikan. $ebab ketidakjelasan posisinya masih ditemukan, baik dalam ukaddimah maupun batang tubuh ((D $ementara %34, ke!uali pada pasal /1 yang rumusannya sama dengan pasal 3 ((D %314, bahwa "@egara berdasar Ketuhanan yang aha 6sa# dan jaminan negara terhadap kebebasan setiap penduduk menjalankan agamanya masing-masing. 0uga pada
%%
pasal 1/ yang menunjukkan keterlibatan negara dalam urusan-urusan keagamaan. Kelebihan lain dari ((D $ementara %34 ini adalah terbukanya peluang untuk merumuskan hukum Islam dalam wujud peraturan dan undangundang. Peluang ini ditemukan dalam ketentuan pasal % ((D sementara %34. Peluang inipun sempat diman+aatkan oleh wakil-wakil umat Islam saat mengajukan ran!angan undang-undang tentang Perkawinan (mat Islam pada tahun %341. eskipun upaya ini kemudian gagal akibat "hadangan# kaum nasionalis yang juga mengajukan ran!angan undang-undang Perkawinan @asional. Dan setelah itu, semua tokoh politik kemudian nyaris tidak lagi memikirkan pembuatan materi undang-undang baru, karena konsentrasi mereka tertuju pada bagaimana mengganti ((D $ementara %34 itu dengan undang-undang yang bersi+at tetap. Perjuangan mengganti ((D $ementara itu kemudian diwujudkan dalam Pemilihan (mum untuk memilih dan membentuk ajlis Konstituante pada akhir tahun %344. ajelis yang terdiri dari 4%1 orang itu kemudian dilantik oleh Presiden $oekarno pada % @o)ember %348. @amun delapan bulan sebelum batas akhir masa kerjanya, ajlis ini dibubarkan melalui Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 4 0uli %343. &al penting terkait dengan hukum Islam dalam peristiwa Dekrit ini adalah konsiderannya yang menyatakan bahwa "Piagam 0akarta tertanggal 0uni menjiwai ((D %314# dan merupakan "suatu kesatuan dengan konstitusi tersebut#. &al ini tentu saja mengangkat dan memperjelas posisi hukum Islam dalam ((D, bahkan menurut Anwar &arjono lebih dari sekedar sebuah "dokumen historis#.
%
@amun bagaiamana dalam tataran aplikasi? *agi-lagi +aktor-+aktor politik adalah penentu utama dalam hal ini. Pengejawantahan kesimpulan akademis ini hanya sekedar menjadi wa!ana jika tidak didukung oleh daya tawar politik yang kuat dan meyakinkan. &al lain yang patut di!atat di sini adalah terjadinya beberapa pemberontakan yang diantaranya "bernuansakan# Islam dalam +ase ini. Eang paling +enomenal adalah gerakan DITII yang dipelopori oleh Kartosuwirjo dari 0awa arat. Kartosuwirjo sesungguhnya telah memproklamirkan negara Islamnya pada tanggal %1 Agustus %314, atau dua hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada %= Agustus %314. @amun ia melepaskan aspirasinya untuk kemudian bergabung dengan 9epublik Indonesia. Tetapi ketika kontrol 9I terhadap wilayahnya semakin merosot akibat agresi elanda, terutama setelah diproklamirkannya @egara boneka Pasundan di bawah kontrol elanda, ia pun memproklamirkan berdirinya @egara Islam Indonesia pada tahun %31. @amun pemi!u kon+lik yang berakhir di tahun %38 dan men!atat 4. korban tewas itu, menurut sebagian peneliti, lebih banyak diakibatkan oleh keke!ewaan Kartosuwirjo terhadap strategi para pemimpin pusat dalam mempertahankan diri dari upaya pendudukan elanda kembali, dan bukan atas dasar apa yang mereka sebut dengan "kesadaran teologis politis#nya.
E. Huku Isla di Era *rde Laa dan *rde Baru
ungkin tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa 7rde *ama adalah eranya kaum nasionalis dan komunis. $ementara kaum muslim di era ini perlu
%/
sedikit merunduk dalam memperjuangkan !ita-!itanya. $alah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu, asyumi harus dibubarkan pada tanggal %4 Agustus %38 oleh $oekarno, dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan 2P99I di $umatera arat5. $ementara @( Jyang kemudian menerima anipol (sdek-nya $oekarno=L- bersama dengan PKI dan P@I kemudian menyusun komposisi DP9 ;otong 9oyong yang berjiwa @asakom. erdasarkan itu, terbentuklah P9$ yang kemudian menghasilkan ketetapan, salah satunya adalah tentang upaya uni+ikasi hukum yang harus memperhatikan kenyataan-kenyataan umum yang hidup di Indonesia. eskipun hukum Islam adalah salah satu kenyataan umum yang selama ini hidup di Indonesia, dan atas dasar itu Tap P9$ tersebut membuka peluang untuk memposisikan hukum Islam sebagaimana mestinya, namun lagi-lagi ketidakjelasan batasan "perhatian# itu membuat hal ini semakin kabur. Dan peran hukum Islam di era inipun kembali tidak mendapatkan tempat yang semestinya. enyusul gagalnya kudeta PKI pada %384 dan berkuasanya 7rde aru, banyak pemimpin Islam Indonesia yang sempat menaruh harapan besar dalam upaya politik mereka mendudukkan Islam sebagaimana mestinya dalam tatanan politik maupun hukum di Indonesia. Apalagi kemudian 7rde aru membebaskan bekas tokoh-tokoh asyumi yang sebelumnya dipenjara oleh $oekarno. @amun segera saja, 7rde ini menegaskan perannya sebagai pembela Pan!asila dan ((D %314. ahkan di awal %38=, $oeharto menegaskan bahwa militer tidak akan menyetujui upaya rehabilitasi kembali partai asyumi.
%1
*alu bagaimana dengan hukum Islam? eskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional tidak begitu tegas di masa awal 7rde ini, namun upaya-upaya untuk mempertegasnya tetap terus dilakukan. &al ini ditunjukkan oleh K.&. ohammad Dahlan, seorang menteri agama dari kalangan @(, yang men!oba mengajukan 9an!angan (ndang-undang Perkawinan (mat Islam dengan dukunagn kuat +raksi-+raksi Islam di DP9-;9. eskipun gagal, upaya ini kemudian dilanjutkan dengan mengajukan ran!angan hukum +ormil yang mengatur lembaga peradilan di Indonesia pada tahun %3=. (paya ini kemudian membuahkan hasil dengan lahirnya (( @o.%1%3=, yang mengakui Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk pada ahkamah Agung. Dengan (( ini, dengan sendirinya menurut &aCairin, hukum Islam telah berlaku se!ara langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri. Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika (( no. %1 Tahun %33 tentang peradilan agama ditetapkan. &al ini kemudian disusul dengan usaha-usaha intensi+ untuk mengompilasikan hukum Islam di bidang-bidang tertentu. Dan upaya ini membuahkan hasil saat pada bulan 'ebruari %3, $oeharto sebagai presiden menerima hasil kompilasi itu, dan menginstruksikan penyebarluasannya kepada enteri Agama.
+. Huku Isla di Era ,ef-rasi
$oeharto akhirnya
jatuh. ;emuruh
demokrasi
dan
kebebasan
bergemuruh di seluruh pelosok Indonesia. $etelah melalui perjalanan yang
%4
panjang, di era ini setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya se!ara perlahan tapi pasti. *ahirnya Ketetapan P9 @o. IIIP9 tentang $umber &ukum dan Tata (rutan Peraturan Perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam. Terutama pada Pasal ayat = yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah di Indonesia, dan bahwa peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersi+at umum. *ebih dari itu, disamping peluang yang semakin jelas, upaya kongkrit merealisasikan hukum Islam dalam wujud undang-undang dan peraturan telah membuahkan hasil yang nyata di era ini. $alah satu buktinya adalah (ndangundang @omor / Tahun 1 dan Manun Propinsi @angroe A!eh Darussalam tentang Pelaksanaan $yariGat Islam @omor %% Tahun . Dengan demikian, di era re+ormasi ini, terbuka peluang yang luas bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khaCanah tradisi hukum di Indonesia. Kita dapat melakukan langkah-langkah pembaruan, dan bahkan pembentukan hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum Islam, untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum positi+ yang berlaku dalam hukum @asional kita.
%8
BAB III PENUTUP
6ra re+ormasi yang penuh keterbukaan tidak pelak lagi turut diwarnai oleh tuntutan-tuntutan umat Islam yang ingin menegakkan $yariat Islam. agi penulis, ide ini tentu patut didukung. @amun sembari memberikan dukungan, perlu pula kiranya upaya-upaya sema!am ini dijalankan se!ara !erdas dan bijaksana. Karena menegakkan yang maGru+ haruslah juga dengan menggunakan langkah yang maGru+. Disamping itu, kesadaran bahwa perjuangan penegakan $yariat Islam sendiri adalah jalan yang panjang dan berliku, sesuai dengan sunnatullah-nya. Karena itu dibutuhkan kesabaran dalam menjalankannya. $ebab tanpa kesabaran yang !ukup, upaya penegakan itu hanya akan menjelma menjadi tindakan-tindakan anarkis yang justru tidak sejalan dengan kemaGru+an Islam. Proses "pengakraban# bangsa ini dengan hukum Islam yang selama ini telah dilakukan, harus terus dijalani dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Disamping tentu saja upaya-upaya penguatan terhadap kekuatan dan daya tawar politis umat ini. $ebab tidak dapat dipungkiri, dalam sistem demokrasi, daya tawar politis menjadi sangat menentukan sukses-tidaknya suatu tujuan dan !ita-!ita.
%=
