Sistem Perekonomian Komunisme
Komunisme adalah suatu sistem perekonomian di mana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian. Setiap orang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi, sehingga nasib seseorang bisa ditentukan oleh pemerintah. Semua unit bisnis mulai dari yang kecil hingga yang besar dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan ekonomi dan kebersamaan. Namun tujuan sistem komunis tersebut belum pernah sampai ke tahap yang maju, sehingga banyak negara yang meninggalkan sistem komunisme tersebut.
Secara Umum Pengertian Komunisme
Komunisme muncul sebagai aliran ekonomi, ibarat anak haram yang tidak disukai oleh kaum kapitalis. Aliran ekstrim yang muncul dengan tujuan yang sama dengan sosialisme, sering lebih bersifat gerakan ideologis dan mencoba hendak mendobrak sistem kapitalisme dan system lainnya yang telah mapan. Kampiun Komunis adalah Karl Marx. Sosok amat membenci Kapitalisme ini merupakan korban saksi sejarah, betapa ia melihat para anak-abak dan wanita-wanita termasuk keluarganya yang dieksploitir para kapitalis sehingga sebagian besar dari mereka terserang penyakit TBC dan tewas, karena beratnya penderitaan yang mereka alami. Sementara hasil jerih payah mereka dinikmati oleh para pemilik sumber daya (modal) yang disebutnya kaum Borjuis. kaum Borjuis. Kata Komunisme secara historis sering digunakan untuk menggambarkan sistem-sistem sosial di mana barang-barang dimiliki secara bersama-sama dan distribusikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota masyarakat. Produksi dan konsumsi
berdasarkan motto mereka : from each according to his abilities to each according to his needs. (dari setiap orang sesuai dengan kemampuan, untuk setiap orang sesuai dengan kebutuhan). Walaupun tujuan sosialisme dan komunisme sama, dalam mencapai tujuan tersebut sangat berbeda. Komunisme adalah bentuk paling ektrim dari sosialisme.Bentuk sistem perekonomian
didasarkan
atas
system,
dimana
segala
sesuatu
serba
dikomando.
Begitu juga karena dalam sistem komunisme Negara merupakan penguasa mutlak, perekonomian komunis sering juga disebut sebagai “sistem
ekonomi totaliter” ,
menunjuk pada
suatu kondisi sosial dimana pemerintah main paksa dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya, meskipun dipercayakan pada asosiasi-asosiasi dalam system social kemasyarakatan yang ada. Sistem ekonomi totaliter dalam praktiknya berubah menjadi otoriter, dimana sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh segelintir elite yang disebut sebagai polit biro yang terdiri dari elite-elite partai komunis.
Sistem ekonomi sosialis/komunis mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
1) Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara. 2)
Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta.
3) Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. 4) Harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara. 5) Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara. Seperti halnya sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis/komunis juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem ekonomi sosialis/komunis
1)
Semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan pemerintah sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian.
2) Tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, karena distribusi pemerintah dapat dilakukan dengan merata. 3)
Pemerintah bisa lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4) Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga. Kekurangan sistem ekonomi sosialis/komunis.
1) Mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu. 2) Tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya. 3)
Kurang adanya variasi dalam memproduksi barang, karena hanya terbatas pada ketentuan pemerintah.
Komunisme Menurut Marx :
Bahwasanya menurut Marx ciri_ciri inti dari masyarakat komunis tersebut adalah : - Penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi - Penghapusan adanya kelas-kelas sosial - Penghapusan pembagian kerja Menurut Marx komunisme menitik beratkan pada : Pertama, Sekelumit kecil orang kaya hidup dalam kemewahan yang berlimpah, sedangkan kaum pekerja yang teramat banyak jumlahnya hidup bergelimang papa sengsara. Kedua, cara untuk merombak ketidakadilan ini dengan jalan melaksanakan sisitem sosialis yaitu system dimana alat produksi dikuasai Negara dan bukannya oleh pribadi swasta.
Ketiga, pada umumnya salah satunya jalan paling praktis untuk melaksanakan sistem sosialis ini adalah lewat revolusi kekerasan. Keempat, untuk menjaga kelanggengan sisitem sosialis harus diatur oleh kediktatoran partai Komunis dalam jangka waktu yang memadai. Tiga dari ide pertama sudah dicetuskan dengan jelas sebelum Marx, sedangkan ide keempat berasal dari gagasan Marx mengenai “diktatur proletariat”. Sementara itu, masa kediktatoran Soviet sekarang lebih merupakan hasil dari langkah-langkah Lenin dan Stalin dari pada gagasan Marx. Hal ini tampaknya menimbulkan anggapan bahwa pengaruh Marx dalam komunisme lebih kecil dari kenyataan sebenarnya, dan penghargaan orang terhadap tulisan-tulisannya lebih menyerupai sekedar etalasi untuk membenarkan sifat “keilmihan” dari pada ide dan politik yang sudah
terlaksana
dan
diterima.
Sementara boleh jadi ada benarnya juga anggapan itu, namun tampaknya kelewat berlebihan. Lenin misalnya, tidak sekedar menggap dirinya mengikuti ajaran-ajaran Marx, tapi dia betul betul membacanya, menghayatinya, dan menerimanya. Dia yakin betul yang dilimpahkannya persis diatas rel yang dibentangkan Marx. Begitu juga terjadi pada diri Mao Tse Tung dan pemuka-pemuka Komunis lain. Memang benar, ide-ide Marx mungkin sudah disalah artikan dan ditafsirkan lain. Mungkin bisa diperdebatkan bahwa Lenin, politikus praktis yang sesungguhnya mendirikan Negara Komunis, memegang saham besar dalam hal membangun Komunisme sebagai suatu ideologi
yang
begitu
besar
pengaruhnya
di
dunia.
Pendapat ini masuk akal Lenin benar-benar seorang tokoh penting. Tapi tulisan-tulisan Marx begitu hebat pengaruhnya terhadap jalan pikiran bukan saja Lenin tapi juga pemuka-pemuka
Komunis lain. Akhirnya sering dituding orang bahwa teori Marxis di bidang ekonomi sangatlah buruk dan banyak keliru. Terlepas benar atau tidak, kita perlu meng-amininya tentu saja, tak bisa juga dipungkiri banyak hipotesa “proyeksi kedepan” tertentu Marx terbukti atau tidaknya, misalkan saja, bahwasanya Marx meramalkan bahwa dalam negeri-negeri kapitalis kaum buruh akan semakin melarat dalam perjalanan sang waktu. Marx juga memperhitungkan bahwa kaum menengah akan disapu dan sebagian besar orang-orangnya akan masuk kedalam golongan proletariat dan hanya sedikit yang bisa bangkit dan masuk kedalam kelas kapitalis. Tapi terlepas apakah teori ekonominya benar atau salah, semua itu tidak ada sangkut pautnya dengan pengaruh Marx. Bahwasanya arti penting seorang filosof terletak bukan pada kebenaran pendapatnya tapi terletak pada masalah apakah buah pikirannya telah menggerakkan orang bertindak atau tidak. Diukur dari sudut ini, tak perlu diragukan lagi Karl Marx punya arti penting yang luar biasa hebatnya.
China merupakan negara Asia Timur yang memiliki pertumbuhan yang paling signifikan selama 30 tahun terakhir, baik dalam sektor ekonomi maupun politiknya. Pertumbuhan dan perubahan yang terjadi di China tersebut tidak lepas dari dinamika kebijakan domestik yang diambil oleh pemerintah China. Keberhasilan pemerintah China memilih kebijakan ekonomi dan politik bagi negerinya mengantarkan China tumbuh sebagai salah satu macan Asia dan negara yang paling berpengaruh di dunia. Review ini akan membahas mengenai dinamika ekonomi dan politik domestik China dan bagaimana dinamika tersebut berhasil membuat China menjadi salah satu negara terkuat di Asia dan dunia. China saat ini merupakan negara sosialis-leninis yang pada a walnya berbentuk Autoritarian. Dalam artikel yang ia tuliskan, Wang mengungkapkan bahwa budaya politik China mengalami perkembangan dari yang awalnya berupa Autoritarian menjadi Anarki hingga kemudian menjadi Totalitarian (Wang, 1997: 18). Budaya politik autoritarian China dimulai ketika awalnya daratan China dikuasai oleh sebuah kekaisaran dimana terdapat emperor yang menguasai sebuah dinasti, emperor tersebut mempunyai kekuatan dan legitimasi yang besar dikarenakan ia dianggap sebagai „Son of Heaven‟. Taoisme menjadi paham utama dalam kehidupan China disaat itu, dimana pemujaan terhadap emperor adalah sebuah tradisi yang selalu dilakukan. Terdapat total 24 dinasti pada masa autoritarian China, sebelum gempa dah syat kemudian menghancurkan Beijing pada tahun 1976 dan membuat kematian Mao Zhedong menjadi tanda berakhirnya masa authoritarianisme-empire China (Wang, 1997: 19). Selanjutnya Confucianisme lahir menjadi sebuah filosofi yang mempengaruhi budaya politik China. Sistem imperealisme diterapkan dan penguasa baru dipilih berdasarkan seleksi masyarakat atas beberapa kriteria seperti kompetensi, merit , dan profesionalisme. Kandidat pemimpin imperial ini kemudian dipilih berdasarkan kemampuan dan pengetahuannya atas ajaran Confucius. Hanya kandidat yang lolos provincial examination saja yang dapat menjabat sebagai pejabat pemerintah terendah (Wang, 1997:20). Confucianism sebagai ideologi negara pada masa itu dianggap lebih berpengaruh terhadap kebijakan politik China karena Confucianism dapat disebut juga sebagai authoritarianism. Keduanya sama-sama mementingkan legitimasi benar dan salah daripada anggapan mengenai „mandate of heaven‟ seperti yang dipergunakan oleh pemerintah China pada masa sebelumnya. Pada masa ini China juga menjalin hubungan dengan orang asing/westerners namun dengan cara mengisolasi keberadaan mereka di wilayah pelabuhan, hal ini tidak lepas dari anggapan orang China terhadap bangsa lain yang merupakan bangsa barbar (Wang, 1997: 22). Modernisasi pertamakali diterapkan di China pada masa pemimpin partai Nasionalis, Chiang Kai-Shek menjadi pemimpin China pada tahun 1927-1937. China mulai menggunakan politik komunisme semenjak tahun 1949, sistem politik China ini terpengaruh dari ajaran Marxisme dan Leninisme yang berbasiskan pada paham sosialis. Hal ini membuat pemerintahan China terpusat dan dipimpin oleh satu partai politik nasional yakni Partai Komunis China yang merupakan partai tunggal dan amat berpengaruh terhadap kehidupan perpolitikan China. Partai Komunis China menjalankan pemerintahan China dengan Presiden yang diangkat dari partai. Presiden memiliki legitimasi yang tinggi dalam memimpin negara dan k ebijakan luar negerinya, disamping partai dan institusi kenegaraan.
Institusi kenegaraan China terdiri dari kongres nasional dan dewan negara yang mengatur segala kebijakan dan peraturan pemerintahan China. Dewan negara adalah badan yang menjalankan fungsi legislatif di China, dewan negara memberikan hasil legislatifnya kepada kongres nasional yang diadakan setiap satu tahun sekali untuk kemudian mengatur seluruh administrasi kenegaraan sekaligus pemilihan calon presiden selanjutnya dari Partai Komunis China. Dalam bidang politik, China kerap kali mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan Taiwan dan Tibet yang diharapkan dapat membentuk one China dengan China itu sendiri, selain itu China juga memiliki kebijakan politik dengan Hongkong dan Macau yang menjadi Special Administration Regions (SAR) China dimana kedua daerah ini merupakan bagian dari China yang memiliki sistem militer dan kebijakan politik asing yan g sama dengan China namun menggunakan sistem perdagangan mata uang dan imigrasi yang berbeda, atau yang disebut dengan one country two system. Daerah SAR dikenal juga dengan daerah pembangunan ekonomi China, dimana zona ekonomi khusus merupakan salah satu strategi pembangunan China di bidang ekonomi. Penerapan sistem ini dimulai ketika Deng Xiaoping yang mengumumkan reformasi dan keterbukaan akan investasi asing ( gaige kaifang ) pada tahun 1970-an, berbeda dengan strategi ekonomi China yang sebelumnya mengikuti model substitusi impor yang bersifat protektif dan menarik diri dari ekonomi global (Wiryawan, 2008:3). Zon a ekonomi khusus ini memberikan perlakuan khusus bagi investor asing seperti pembebasan kewajiban pajak, peniadaan dan pengurangan hambatan tarif sehingga negara dapat berintegrasi dengan perekonomian global. Pengembangan zona ekonomi khusus merupakan salah satu kunci pendorong keberhasilan pembangunan di China. Pengembangan ZEK sendiri melibatkan hubungan anatara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang memiliki peranan berkontak dengan pihak asing yang membuka investasi asing di daerah tersebut. Pengembangan ZEK sendiri pertamakali diusulkan oleh pemerintah provinsi Guangdong (Wiryawan, 2008: 9). Pada awalnya status ZEK hanya diberikan ke beberapa wilayah/daerah khusus seperti Guangdong dan Fujian, namun saat ini ZEK China telah berkembang ke banyak daerah dan hampir seluruh daerah China kini merupakan ZEK dan terbuka dengan investasi asing. Pembentukan ZEK sendiri memiliki sejarah yang unik, h al ini dikarenakan China memiliki hubungan antara pusat dan daerah yang berbeda dengan negara komunis lainnya, berbeda dengan komunisme Lenin pada masa itu, komunisme China lebih flexibel dan bahkan dalam pemerintahan Mao Zedong, China ditengarai pernah mengalami gelombang desentralisasi sebanyak 2 kali (Wiryawan, 2008: 13). Walaupun China memiliki sistem kontrol birokrasi terpusat ala sosialis, namun pemerintah China memberikan kebebasan pada daerahnya untuk menentukan kontrol sosial dan investasi terhadap asing, w alaupun tetap dibawah kontrol pusat. Hal ini berarti apabila pusat tidak menghendaki sebuah kebijakan daerah maka daerah tersebut wajib untuk mematuhi aturan pusat. Hubungn pusat daerah di China adalah kunci dari pembangunan ekonomi China, dimana pada tahun 1949-1978 Mao Zedong mengumumkan 2 kali gelombang desentralisasi yakni pada masa kampanye Lompatan Jauh Kedepan (11945-1957) dan Kampanye Revolusi Kebudayaan (1966-1976) (Wiryawan, 2008: 21). Dalam kampanya ini Mao mengkritik pemerintah Uni Soviet yang terlalu membelenggu daerahnya sehingga daerah tidak dapat berkembang. Pada masa pasca
tahun 1978, perkembangan pusat-daerah di China menjadi semakin dinamis dengan mekanisme pasar untuk menjalankan proses produksi. Peran pemerintah pusat dalam mengatur industri daerah dikurangi meskipun kontrol pemerintah pusat akan daerah tetap absolut, seperti Benzinki dan Huntington yang menyebutkan kewenangan daerah ini sebagai „pinjaman pusat’ yang dapat dikembalikan sewaktu-waktu. (Wiryawan, 2008: 25) Adaptasi lokal merupakan hal yang penting, dan pemerintah China membangunnya secara gradual dan bertahap. Awalnya dari beberapa provinsi hingga kemudian menyebar ke hampir seluruh daerah di China, awalnya hanya provinsi yang mendapatkan desentralisasi dalam pengaturan fiskal, keputusan investasi, dan hubungan ekonomi luar negeri, namun gelombang desentralisasi berkembang hingga tingkat kota (Wiryawan, 2008:25). Beijing, Tianjin dan Shanghai adalah 3 kota penyumbang terbesar untuk pusat. Pusat sendiri mendapatkan 42% dari pendapatan ZEK dan jumlahnya ditetapkan selama 4 tahun menurut Konferensi Kerja (Guongzuo Huiyi). Perubahan final terjadi pada 1992 dibawah kepemimpinan Deng Xiaoping, dimana Deng merasakan perlunya pengembangan liberalisasi ekonomi yang lebih luas, pusat kemudian melebarkan arus desentralisasi hingga perfektur dan kabupaten, sehingga modernisasi industri dapat masuk kedalam seluruh bagian China walaupun pada dasarnya China tetap merupakan negara sosialis-komunis. Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perkembangan China terjadi dengan sangat dinamis dan gradual, baik dalam sektor ekonomi maupun politiknya. China sendiri masih merupakan negara komunis-sosialis, namun tidak seperti negara komun is lainnya, China masih terbuka dan lebih fleksibel dalam menjalankan negaranya. Komunisme dilihat dari peran totalitarian pusat China yang masih mendominasi dan absolut, namun daerah ZEK dan SAR memiliki kesempatan akan otonomi yang diberikan dibawah totalitarianisme China. Hal inilah yang kemudian membangun dan merubah China menjadi negara yang maju dengan tingkat ekonomi yang sangat tinggi. Menurut pendapat penulis, keadaan perekonomian China merupakan hal yang unik dan menarik, namun brilian di satu sisi. China dapat membagi dan memberikan hak kreasi pada daerah untuk membangun perekonomiannya, sehingga daerah yang mengerti kondisi daerahnya dapat memaksimalisasikan industri domestiknya namun pusat mengontrol apabila kebijakan daerah tidak sesuai dengan keinginan pusat. Hal ini mendorong kemajuan China bukan hanya di daerahnya saja namun juga pemerintah pusat China dan China sebagai sebuah negara-bangsa.
