sk pemberian kewenangan jika tidak tersedia tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratnFull description
SK BAB 9
KOP SURAT
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ABC II Nomor : …………………… TENTANG TENAGA KESEHATAN YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN MELAKUKAN ANASTESI LOKAL DI UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ABC II KEPALA UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ABC II Menimbang
: a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan anastesi lokal di pusat kesehatan masyarakat maka perlu dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut point a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat ABC II;
Mengingat
: 1.
2. 3. 4. 5.
6.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara ); Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara ); Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara ); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; Peraturan Daerah Kabupaten DEF Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Derah Kabupaten DEF Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten DEF; Peraturan Bupati DEF Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten DEF Tahun 2009 Nomor 34 Seri D);
MEMUTUSKAN Menetapkan Kesatu Kedua
Ketiga Keempat Kelima
: : Keputusan Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat ABC II Tentang Tenaga Kesehatan Yang Mempunyai Kewenangan Melakukan anastesi lokal; : Tenaga Kesehatan Yang Mempunyai Kewenangan Melakukan anastesi yang dimaksud diktum kesatu yaitu : 1. Dokter/ Dokter Gigi; 2. Perawat/Bidan/Perawat Gigi yang mendapatkan delegasi wewenang dari Dokter/Dokter Gigi; : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Pusat Kesehatan Masyarakat ABC II; : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan; : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan ditinjau dan diadakan perubahan seperlunya,.
