KATA PENGANTAR Kebijakan pokok Direktorat Pembinaan SMK mengacu pada tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota. Tujuan strategis tersebut akan dicapai melalui program dan kegiatan secara bertahap sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014. Pada tahun anggaran 2013, pendanaan Program Pembinaan SMK dialokasikan melalui dana pusat (Direktorat (Direktora t Pembinaan SMK) dan dana dekonsentrasi (Dinas Pendidikan Provinsi). Program Bantuan yang dialokasikan melalui dana pusat akan disampaikan melalui bantuan langsung ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Institusi terkait dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program yang dialokasikan melalui dana dekonsentrasi akan dimanfaatkan untuk kegiatan pembinaan SMK secara swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Petunjuk Teknis (Juknis) ini memuat penjelasan tentang tujuan program, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi terkait untuk memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi berpartisipa si dan menyampaikan pemikirannya dalam pembuatan Petunjuk Teknis ini. Apabila dalam Petunjuk Teknis ini masih terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku. Jakarta, April 2013 Direktur Pembinaan SMK
Ir. Anang Tjahjono, MT NIP. 19641119 198803 1 001
i
KATA PENGANTAR Kebijakan pokok Direktorat Pembinaan SMK mengacu pada tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota. Tujuan strategis tersebut akan dicapai melalui program dan kegiatan secara bertahap sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014. Pada tahun anggaran 2013, pendanaan Program Pembinaan SMK dialokasikan melalui dana pusat (Direktorat (Direktora t Pembinaan SMK) dan dana dekonsentrasi (Dinas Pendidikan Provinsi). Program Bantuan yang dialokasikan melalui dana pusat akan disampaikan melalui bantuan langsung ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Institusi terkait dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program yang dialokasikan melalui dana dekonsentrasi akan dimanfaatkan untuk kegiatan pembinaan SMK secara swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Petunjuk Teknis (Juknis) ini memuat penjelasan tentang tujuan program, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi terkait untuk memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi berpartisipa si dan menyampaikan pemikirannya dalam pembuatan Petunjuk Teknis ini. Apabila dalam Petunjuk Teknis ini masih terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku. Jakarta, April 2013 Direktur Pembinaan SMK
Ir. Anang Tjahjono, MT NIP. 19641119 198803 1 001
i
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SMK TAHUN 2013 1.
KODE JUKNIS
:
12-PS-2013
2.
NAMA PROGRAM
:
BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SMK
3.
TUJUAN
:
a. Membantu Sekolah dalam pemenuhan kebutuhan peralatan Praktik SMK; b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan praktek SMK untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan.
4.
SASARAN
:
508 Paket
5.
TOTAL NILAI BANTUAN
:
Rp. 71.120.000.000,00 71.120.00 0.000,00 (tujuh puluh satu miliar seratus dua puluh juta rupiah).
6.
PEMANFAATAN DANA
:
Pengadaan Peralatan Praktik SMK.
7.
PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN
:
a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah sekolah yang memenuhi persyaratan; c. Kewenangan penetapan penerima bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
8.
PERSYARATAN PENERIMA
:
a. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan/ atau SMK yang mendapat afirmasi melalui program percepatan pembangunan. b. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki ruang praktik beserta utilitas pendukungnya; c. Memiliki data analisis kebutuhan Peralatan Praktik SMK (butuh-adakurang/ lebih); d. Diprioritaskan bagi SMK yang telah memiliki/ menampung peserta didik minimal 64 siswa atau 2 Rombongan Belajar ; e. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan dan Pengurus ii
f. g.
h. i.
j.
Yayasan tidak boleh merangkap sebagai Kepala Sekolah; Memiliki Ijin Operasional/ Ijin pendirian sekolah; Memiliki rekening sekolah (bukan rekening atas nama pribadi/ yayasan) yang masih aktif; Memiliki surat pengangkatan Kepala SMK; Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota untuk: 1) Melakukan pencatatan serah terima aset hasil Bantuan Peralatan Praktik SMK bagi SMK Negeri. 2) Mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Peralatan Praktik SMK dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta. Diprioritaskan bagi SMK yang melampirkan surat pernyataan kepala sekolah bahwa SMK telah mengunggah (upload ) data Paket Aplikasi Sekolah (PAS) SMK melalui website www.pendataan.dikmen.kemdikbud. go.id
iii
9.
JADUAL KEGIATAN
:
NO
KEGIATAN
WAKTU
1.
Penerimaan Usulan
s.d. Mei 2013
2.
Evaluasi usulan
s.d. Mei 2013
3.
Verifikasi Lokasi
Maret-Juni 2013
4.
Penetapan SMK Penerima Bantuan
s.d. Juni 2013
5.
Bimbingan Teknis dan MoU
s.d. Juli 2013
6.
Penyaluran Dana
s.d. Agustus 2013
7.
Laporan Awal
8.
Pelaksanaan di Lokasi
9.
Supervisi Pelaksanaan
10.
Laporan Akhir
14 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah 90 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah Agustus s.d. Nopember
30 hari kalender setelah pekerjaan selesai Catatan : Jadwal dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
10.
LAYANAN INFORMASI
:
Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 12 Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725473, 5725477; Email :
[email protected] Website : www.ditpsmk.net
iv
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................. i DESKRIPSI PROGRAM ....................................................................... ii DAFTAR ISI ........................................................................................ v BAB I PENDAHULUAN ........................................................................1 A. Latar Belakang ................................................................................. 1 B. Tujuan ............................................................................................ 1 C. Dasar Hukum dan Kebijakan ............................................................. 1 D. Sasaran ........................................................................................... 2 E. Hasil yang Diharapkan ...................................................................... 3 F. Nilai Bantuan ................................................................................... 3 G. Karakteristik Program Bantuan ........................................................ 3 H. Jadual Kegiatan ............................................................................... 3 BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ...................... 4 A. Organisasi ....................................................................................... 4 B. Tugas dan Tanggungjawab ............................................................... 4 1. Direktorat Pembinaan SMK ........................................................... 4 2. Dinas Pendidikan Provinsi ............................................................. 4 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ................................................. 5 4. Sekolah Penerima Bantuan ........................................................... 5 5. Penyedia Barang/ Jasa ................................................................. 7 BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI, TATA CARA PENYALURAN DANA .................................................................................................. 8 A. Persyaratan Penerima Bantuan ......................................................... 8 B. Mekanisme Pengajuan Usulan ........................................................... 9 C. Bimbingan Teknis ........................................................................... 10 D. Penyaluran Dana ........................................................................... 10 E. Supervisi........................................................................................ 11 BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNJAWABAN DANA BANTUAN ............................................................................... 12 A. Ketentuan Penggunaan Dana .......................................................... 12 B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana .......................................... 12 BAB V PELAPORAN................................................................. .........13 PENUTUP..........................................................................................14 LAMPIRAN
v
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Salah satu strategi peningkatan mutu pendidikan SMK adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya Peralatan Praktik SMK yang memadai dalam rangka menunjang penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Penyediaan sarana dan prasarana dengan menambah Peralatan Praktik SMK untuk mendukung pencapaian kompetensi peserta didik dan pendidik. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka memenuhi kebutuhan ruang praktik pada SMK, Direktorat Pembinaan SMK pada tahun 2013 melalui dana APBN melaksanakan program Bantuan Pembangunan Peralatan Praktik Siswa. Dalam hal pelaksanaannya, dipandang perlu disusun suatu Panduan Pelaksanaan agar program tersebut memperoleh dukungan, perhatian dan kerjasama yang baik dari Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Untuk itu diharapkan rencana program bantuan tersebut akan dapat direalisasikan, sehingga dapat bermanfaat bagi tercapainya layanan yang optimal bagi SMK yang dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya peserta didik. B. Tujuan 1. Membantu Sekolah dalam pemenuhan kebutuhan peralatan Praktik SMK; 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan praktik SMK untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan. C. Dasar Hukum Dan Kebijakan Dasar hukum pemberian Bantuan Peralatan Praktik SMK, dilandasi peraturan perundangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013; 1
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya serta Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK); 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 20102014 dan perubahannya; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 tahun 2013 tentang pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 602/A.A3/KU/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Pendidikan Menengah, Kemdikbud tahun anggaran 2013 dan revisinya; 14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-023.12.1. 666053/2013 tanggal 5 Desember 2012 dan revisinya. D. Sasaran Sasaran Bantuan Peralatan Praktik SMK adalah pengadaan Peralatan Praktik SMK sebanyak 508 Paket.
2
E. Hasil Yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari pemberian bantuan adalah: 1. Terpenuhinya kekurangan peralatan pembelajaran praktik sebanyak 508 paket; 2. Meningkatnya kompetensi siswa dan guru. F. Nilai Bantuan Total Nilai Bantuan Pengadaan Peralatan Praktik SMK adalah sebesar Rp. 71.120.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar seratus dua puluh juta rupiah). G. Karakteristik Program Bantuan 1. Bantuan Pengadaan Peralatan Praktik SMK untuk memenuhi kebutuhan sarana SMK ; 2. Dalam hal sekolah melakukan pengadaan barang dan jasa mengikuti prosedur Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya serta Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; 3. Bantuan Pengadaan Peralatan Praktik SMK diberikan dalam bentuk dana secara utuh melalui rekening SMK, bukan atas nama pribadi/ yayasan dan tidak ada pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun; 4. Jangka waktu penggunaan dana selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya dana di rekening sekolah; 5. Bantuan Pengadaan Peralatan Praktik SMK dikelola secara transparan, menganut azas efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan. H. Jadual Kegiatan NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KEGIATAN
WAKTU
Penerimaan Usulan Evaluasi usulan Verifikasi Lokasi Penetapan SMK Penerima Bantuan Bimbingan Teknis dan MoU Penyaluran Dana Laporan Awal
s.d. Mei 2013 s.d. Mei 2013 Maret-Juni 2013 s.d. Juni 2013 s.d. Juli 2013 s.d. Agustus 2013 14 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah 8. Pelaksanaan di Lokasi 90 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah 9. Supervisi Pelaksanaan Agustus s.d. Nopember 10. Laporan Akhir 30 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah Catatan : Jadwal dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. 3
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Organisasi, tugas dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan Praktik SMK dapat diuraikan sebagai berikut: A. Organisasi Organisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Peralatan Praktik SMK akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Direktorat Pembinaan SMK; 2. Dinas Pendidikan Propinsi; 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota; 4. Sekolah (SMK); 5. Penyedia Barang/ Jasa. B. Tugas Dan Tanggung Jawab Setiap unsur yang terlibat dalam Bantuan Peralatan Praktik SMK sebagaimana tersebut di atas memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Direktorat Pembinaan SMK a. Menyiapkan petunjuk teknis dan dokumen yang berkaitan dengan Bantuan Peralatan Praktik Siswa; b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan; c. Melakukan seleksi dan verifikasi terhadap usulan bantuan; d. Menetapkan calon penerima bantuan; e. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) dan menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan; f. Mengatur tata cara penyaluran dana; g. Melaksanakan supervisi (apabila diperlukan); h. Menerima laporan pelaksanaan bantuan (laporan awal dan laporan akhir). 2. Dinas Pendidikan Propinsi a. Menyebarluaskan informasi dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ke institusi yang terkait; b. Menerima tembusan surat/ rekapitulasi usulan Bantuan Peralatan Praktik SMK dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota; c. Menerima tembusan SK penetapan penerima bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK;
4
d. Bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program Bantuan Peralatan Praktik SMK sesuai dengan ketentuan; e. Menerima tembusan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Peralatan Praktik SMK dari sekolah; f. Memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan program; 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota a. Menghimpun usulan kebutuhan Peralatan Praktik SMK dari sekolah; b. Mengusulkan calon penerima Bantuan Peralatan Praktik SMK ke Direktorat Pembinaan SMK; c. Menerima tembusan SK penetapan Calon Penerima Bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK; d. Mengevaluasi dan menyetujui proposal Bantuan Peralatan Praktik SMK untuk SMK yang telah ditetapkan sebagai calon penerima Bantuan Peralatan Praktik Siswa; e. Menjadi saksi dalam penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan antara SMK dengan Direktorat Pembinaan SMK; f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program Bantuan Peralatan Praktik SMK sesuai dengan ketentuan; g. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan; h. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Peralatan Praktik SMK dari sekolah; i. Melakukan pencatatan serah terima aset hasil Bantuan Peralatan Praktik SMK bagi SMK Negeri; dan mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Peralatan Praktik SMK dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta. 4. Sekolah a. Membuat surat pernyataan bahwa telah meng-unggah (upload) data Paket Aplikasi Sekolah (PAS) SMK melalui website www.pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id ; b. Menginformasikan/menyampaikan analisa kebutuhan (butuhada-kurang/ lebih) Peralatan Praktik SMK kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
5
c.
SMK yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan Peralatan Praktik SMK berkewajiban: 1) Menyusun proposal Bantuan Peralatan Praktik SMK yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan penerima bantuan yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota bagi SMK yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan untuk disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMK pada saat pelaksanaan Bimbingan Teknis; 2) membentuk Panitia Pengadaan Barang/ Jasa yang terdiri dari: a) ULP/ Pejabat Pengadaan Peralatan (atau bekerja sama dengan ULP di Kabupaten/ Kota); ULP/ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah panitia/ Pejabat Pengadaan yang diangkat oleh Kepala Sekolah melalui surat keputusan yang mempunyai tugas: (1.) Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa; (2.) Menetapkan Dokumen Pengadaan; (3.) Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; (4.) Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa; (5.) Menilai kualifikasi penyedia Barang/ Jasa, melalui Prakualifikasi/ Pascakualifikasi; (6.) Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk; (7.) Menetapkan penyedia Barang/ Jasa; (8.) Mengumumkan pemenang; (9.) Menjawab sanggahan; (10.)Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Barang/ Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); (11.)Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/ Jasa; (12.)Membuat laporan hasil proses pengadaan Barang/ Jasa. b) Panitia/Pejabat Pemeriksa/ Penerima Hasil Pekerjaan pengadaan peralatan; Tugas dan tanggungjawab Panitia/Pejabat Pemeriksa dan Penerima Peralatan adalah sebagai berikut: (1.) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
6
(2.) Menerima hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; (3.) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. d. SMK yang telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Peralatan Praktik SMK berkewajiban: 1) Menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana dan Prasarana; 2) Membuat analisis kebutuhan peralatan (butuh-ada-kurang/ Lebih); 3) Membuat daftar kebutuhan peralatan dan spesifikasinya; 4) Menyusun Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS); 5) Membuat analisa harga perkiraan sendiri (HPS); 6) Menandatangani Pakta Integritas; 7) Menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak; 8) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh terhadap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan Bantuan Peralatan Praktik SMK (administrasi, fisik, dan keuangan) sesuai dengan peraturan perundangan; 9) Melaksanakan Bantuan Peralatan Praktik SMK sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya serta Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; 10) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Bantuan Peralatan Praktik SMK kepada Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dengan mengacu kepada Pedoman Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan; 11) Melakukan serah terima aset kepada Dinas Pendidikan (bagi SMK Negeri) dan kepada yayasan (bagi SMK Swasta) sesuai peraturan perundangan. 5. Penyedia Barang/ Jasa Penyedia barang/ Jasa adalah perusahaan yang ditetapkan sebagai pelaksana pengadaan Peralatan Praktik SMK.
7
BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI, TATA CARA PENYALURAN DANA
A. Persyaratan Penerima Bantuan Persyaratan calon penerima Bantuan Peralatan Praktik SMK adalah sebagai berikut: 1. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan/ atau diprioritaskan bagi SMK yang mendapat afirmasi melalui program percepatan pembangunan. 2. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki ruang praktik beserta utilitas pendukungnya; 3. Memiliki data analisis kebutuhan Peralatan Praktik SMK (butuh-adakurang/ Lebih); 4. Diprioritaskan bagi SMK yang telah memiliki/ menampung peserta didik minimal 64 siswa atau 2 Rombongan Belajar ; 5. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan dan Pengurus Yayasan tidak boleh merangkap sebagai Kepala Sekolah; 6. Memiliki ijin operasional/ ijin pendirian sekolah; 7. Memiliki rekening sekolah (bukan rekening atas nama pribadi/ yayasan) yang masih aktif; 8. Memiliki surat pengangkatan Kepala SMK; 9. Memiliki/adanya Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota untuk: a. Melakukan pencatatan serah terima aset hasil Bantuan Peralatan Praktik SMK bagi SMK Negeri. b. Mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Peralatan Praktik SMK dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta. 10. Diprioritaskan bagi SMK yang melampirkan surat pernyataan kepala sekolah bahwa SMK telah mengunggah (upload ) data Paket Aplikasi Sekolah (PAS) SMK melalui website www.pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id
8
B. Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima Bantuan adalah sebagai berikut : 1. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membuat dan menyampaikan usulan bantuan Peralatan Peralatan Praktik Siswa berdasarkan analisis kebutuhan dari sekolah ke alamat dibawah ini: Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana Komplek Kemdikbud Gedung E, lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman - Senayan Jakarta Pusat 10270 2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Subdit Sarana dan Prasarana menerima usulan bantuan Peralatan Peralatan Praktik Siswa yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 3. Direktorat Pembinaan SMK melakukan seleksi usulan dan verifikasi data dan/atau verifikasi lokasi; 4. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK calon penerima bantuan Peralatan Peralatan Praktik Siswa; 5. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan Teknis SMK calon penerima bantuan Peralatan Peralatan Praktik Siswa ke Dinas pendidikan Kabupaten/ Kota; 6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota meneruskan Undangan Bimbingan Teknis SMK calon penerima bantuan Peralatan Peralatan Praktik Siswa tersebut kepada SMK penerima yang berada di wilayah binaannya. 7. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan Peralatan Peralatan Praktik Siswa wajib menyampaikan persyaratan sebagai penerima bantuan dalam bentuk proposal yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan penerima bantuan yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 8. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK penerima bantuan Peralatan Peralatan Praktik Siswa dengan surat keputusan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan; 9. Kepala Sekolah dan Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan.
9
C. Bimbingan Teknis dan Pelaksanaan Pengadaan Peralatan 1. Bimbingan Teknis Sekolah yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan akan mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMK. Kegiatan bimbingan teknis meliputi: a. Penjelasan materi pokok, yaitu : 1) Penyampaian kebijakan Direktorat Pembinaan SMK; 2) Strategi dan Metode Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Praktik Siswa; 3) Pedoman penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan. b. Pemeriksaan kelengkapan dokumen/ persyaratan sebagai calon penerima bantuan; c. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan; d. Penandatanganan Pakta Integritas; e. Penandatanganan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak. D. Penyaluran Dana 1. Dana bantuan Tahun 2013 disalurkan langsung ke rekening Sekolah 2. Proses penyaluran dana Tahun 2013 dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan mekanisme: a. Direktorat Pembinaan SMK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dengan melampirkan: 1) SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan SMK tentang Penetapan SMK Penerima tahun 2013; 2) Surat perjanjian kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Lembaga Penyalur. b. Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) c.
SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
d. Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya Lembaga Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening Sekolah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam 10
Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Lembaga Penyalur. e.
Penyaluran dana dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No 81 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
f.
Dana diterima oleh sekolah tanpa potongan atau pengenaan biaya apapun.
E. Supervisi 1. Supervisi akan dilakukan secara terkoordinasi oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan melibatkan unsur yang terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Peralatan Praktik SMK; 2. Semua dokumen kegiatan Pengadaan Peralatan Praktik SMK harus diarsipkan dengan baik oleh Panitia/ Pejabat Pengadaan Peralatan Praktik SMK.
11
BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNJAWABAN DANA BANTUAN A. Ketentuan Penggunaan Dana Dana bantuan Peralatan Praktik SMK, hanya dipergunakan untuk : 1. Pengadaan Peralatan Praktik SMK serta pajak-pajak; 2. Penggunaan dana bantuan harus dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Kepala SMK Penerima Bantuan. B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hal-hal yang harus diperhatikan oleh sekolah dalam rangka mempertanggungjawabkan dana bantuan, antara lain : 1. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan; 2. Dana Bantuan Peralatan Praktik SMK yang diterima harus selesai dipertanggungjawabkan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak dana diterima di rekening sekolah; 3. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.
12
BAB V PELAPORAN Sekolah penerima Bantuan diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Praktik SMK dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan. Laporan tersebut harus dapat memberikan data dan informasi yang lengkap mengenai proses kegiatan dari awal sampai dengan dinyatakan selesai. Laporan dibuat rangkap 4 (empat) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapih, dengan rincian: 1. 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy sebagai pertinggal untuk Sekolah; 2. 1 (satu) copy untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan 3. 1 (satu) copy untuk Direktorat Pembinaan SMK, laporan disampaikan dengan alamat:
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 12 Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270 Telp. 021-5725473, 5725477; :
[email protected] : www.ditpsmk.net
13
BAB VI PENUTUP Setiap lokasi yang akan mendapatkan bantuan ini harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, oleh karena itu data pendukung yang dianggap penting agar dilampirkan pada proposal. Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) ini diharapkan SMK penerima Bantuan Peralatan Praktik SMK dapat mewujudkan rencana pengembangan sekolahnya. Diharapkan semua pihak yang ikut berperan program ini baik langsung maupun tidak langsung dengan terlebih dahulu memahami isi Petunjuk Teknis program bantuan, sebelum memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program, dengan demikian kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan. Program Bantuan Peralatan Praktik SMK ini akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam proses Bantuan ini konsisten terhadap peraturan perundangan termasuk penerapan Juknis ini. Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi sekolah serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Bantuan Peralatan Praktik SMK. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan dan pelaksanaan program Bantuan Peralatan Praktik SMK. Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, dan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Peralatan Praktik SMK yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK.
14
LAMPIRAN
PETUNJUK PENYUSUNAN PROPOSAL
PROPOSAL BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SMK
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2013
SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL 1. Bagian Depan, meliputi : Halaman Sampul Halaman Identitas Sekolah; Halaman Pengesahan/Persetujuan; Halaman Kata Pengantar; Halaman Daftar Isi; • • • • •
2. Bagian Isi, meliputi : Bab I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan dan Sasaran Bab II KOMPETENSI KEAHLIAN DAN DATA SISWA A. Kompetensi Keahlian yang dibuka B. Kompetensi Keahlian yang akan dikembangkan C. Data siswa dan Data Penerimaan siswa Bab III PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA A. Analisis Kebutuhan Peralatan Praktik B. Rencana pemenuhan Kebutuhan Peralatan Praktik C. Ketersediaan Peralatan Praktik dan Rencana Pengembangannya Bab IV PENDANAAN Rencana pembiayaan Peralatan Praktik SMK secara keseluruhan serta sumber pembiayaannya BAB V PENUTUP LAMPIRAN 1. Copy surat pengangkatan sebagai Kepala sekolah; 2. Copy Rekening sekolah; 3. Surat pernyataan memiliki Peralatan/ laboratorium Praktik SMK; 4. Surat pernyataan sanggup melakukan perakitan dengan melibatkan guru dan siswa atas bimbingan industri mitra; 5. SK ULP/Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa; 6. SK Panitia/Pejabat Pemeriksa/ penerima komponen Peralatan Praktik SMK; 7. Copy sertifikat akreditasi dari BAN S/ M; 8. Profil SMK
DINAS PENDIDIKAN............... SMK . . . . . . . . . Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . Telepon (. . . . .) . . . . . . . . . . .
KEPUTUSAN KEPALA SMK ...........................
T E N T A NG PEMBENTUKAN PANITIA/ PEJABAT PENGADAAN BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SMK TAHUN 2013 Menimbang
Mengingat
: 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Bantuan Peralatan Praktik SMK di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) . . . . . . . Tahun Anggaran 2013; 2. bahwa dalam rangka kegiatan Bantuan Peralatan Praktik SMK perlu dibentuk Panitia/ULP Pejabat Pengadaan. : 1. 2.
3. 4. 5.
6.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya serta Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
Menetapkan
:
PERTAMA
: Menetapkan dan menugaskan nama-nama terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai ULP/Panitia Pejabat Pengadaan Peralatan Praktik SMK ...........;
KEDUA
: ULP/Panitia Pejabat Pengadaan Bantuan Peralatan Praktik SMK mempunyai tugas: 1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 2. Menetapkan Dokumen Pengadaan; 3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; 4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa; 5. Menilai kualifikasi penyedia Barang/ Jasa, melalui Prakualifikasi/Pascakualifikasi; 6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk; 7. Menetapkan penyedia Barang/ Jasa; 8. Mengumumkan pemenang; 9. Menjawab sanggahan; 10. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Barang/ Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 11. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/ Jasa; 12. Membuat laporan hasil proses pengadaan Barang/ Jasa.
KETIGA
: Dalam melaksanakan tugasnya ULP/Panitia Pengadaan harus berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah/ Pejabat Pembuat Komitmen.
KEEMPAT
: Semua pembiayaan sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada dana Bantuan Peralatan Praktik SMK.
KELIMA
: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri dangan catatan bahwa, apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan/ perbaikan sebagaimana mestinya.
KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya tugas tersebut di atas. Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Kepala SMK . . . . . . . . . . .
................ NIP. . . . . . . . . . . . . Tembusan: 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ........... 2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota........... 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Lampiran Nomor Tanggal
: Surat Keputusan Kepala SMK .............. : .......... :..........
Panitia/ Pejabat Pengadaan Bantuan Peralatan Praktik SMK SMK ...............................
NO 1. 2. 3.
NAMA
UNSUR/INSTANSI
JABATAN DALAM KEPANITIAAN
Sekolah/ Masyarakat/ Ketua Panitia merangkap anggota Instansi lain Sekolah/ Masyarakat/ Sekretaris merangkap Instansi lain anggota Sekolah/ Masyarakat/ Anggota Instansi lain
Ditetapkan di Tanggal
:........... :...........
Kepala SMK . . . . . . . . . .
..................... NIP. . . . . . . . . . . .
DINAS PENDIDIKAN.................... SMK . . . . . . . . . Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . Telepon (. . . . .) . . . . . . . . . . .
KEPUTUSAN KEPALA SMK ........................... T E N T A NG PEMBENTUKAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA dan PEMERIKSA HASIL PENGADAAN PERALATAN PRAKTIK SMK………………….. Menimbang
Mengingat
: 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Bantuan Peralatan Praktik SMK di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) . . . . . . . Tahun Anggaran 2013; 2. bahwa dalam rangka kegiatan Bantuan Bantuan Peralatan Praktik SMK perlu dibentuk Panitia/Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pengadaan Peralatan Praktik SMK................. . : 1. 2.
3. 4. 5.
6.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya serta Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
MENETAPKAN : PERTAMA
: Menetapkan dan menugaskan nama-nama dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan proses Pemeriksaan dan Penerimaan Peralatan Praktik SMK SMK...........;
KEDUA
: Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pengadaan Peralatan Praktik SMK …………… mempunyai tugas : 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak; 2. Menerima hasil pengadaan Barang/ Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
KETIGA
: Tim Penerima dan Pemeriksa Hasil Pengadaan Peralatan bertanggung jawab kepada Kepala SMK/ Pejabat Pembuat Komitmen.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya tugas tersebut di atas. Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Kepala SMK . . . . . . . . . . .
................ NIP. . . . . . . . . . . . Tembusan: 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ........... 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota........... 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Lampiran Nomor Tanggal
: Surat Keputusan Kepala SMK .............. : .......... :..........
Panitia/Pejabat Penerima dan Pemeriksa Hasil Pengadaan Peralatan Praktik SMK ...............................
NO
NAMA
UNSUR
1.
…………………
wakasek sarpras
2.
…………………
Kepala Program Studi/ Kompetensi Keahlian
3.
…………………
Guru produktif
JABATAN DALAM TIM Ketua Tim Sekretaris
Anggota
Ditetapkan di Tanggal
:........... :...........
Kepala SMK . . . . . . . . . .
..................... NIP. . . . . . . . . . . .
KOP SURAT SEKOLAH PAKTA INTEGRITAS Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :……………………………… NIP :……………………………… Jabatan :……………………………… Alamat :……………………………… ……………………………… Provinsi…………………..
1.
2.
3.
4. 5. 6.
7.
Menyatakan sebagai berikut : Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; Tidak melakukan pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan Pembangunan...............................sesuai Surat Perjanjian Pemberian Bantuan; Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest ) dalam pelaksanaan tugas; Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.................. serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya. Menyaksikan : Pejabat Pembuat Komitmen
Jakarta,..................... Pembuat Pernyataan, Materai 6000
Ir. Nur Widyani, MM NIP 196210261987032001
………………………………… NIP. …………………………
KOP SURAT SEKOLAH
SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Jabatan Alamat
:……………………………… :……………………………… :……………………………… :……………………………… ……………………………… Provinsi………………………
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: Sehubungan dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan………………………………… Nomor:……………….Tanggal…………….dengan nilai sebesar Rp…………………… (………………………….), saya bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan bantuan yang kami laporkan baik dari segi fisik, administrasi, maupun keuangan dan segala akibat yang timbul di kemudian hari sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami. Demikian surat keterangan tanggung jawab mutlak ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta,………………………………….. Kepala SMK…………………………….
Materai 6000 ……………………………………………. NIP………………………………………..
