10 UNSUR DEKOMRASI SECARA UNIVERSAL
1. Kedaulatan rakyat : pasal 1 ayat 2 UUD 1945 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undangundang dasar. Negara Indonesia merupakan Negara hukum.artinya, kedaula rakyat disepakati sebagai asas pendirian atau sistem dan diaksanakan berdasarkan asas atau system konstitusi tapi para pendiri bangsa tidak menghendaki mereka menghendaki kedaulatan rakyat yang bersifat kongret dan dilaksanakan oleh lembaga yang bersifat kongret. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari pemerintah : pasal 6A ayat 1 UUD 194 a. Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga Negara indonesia
sejak
kelahirannya
dan
tidak
pernah
menerima
kewarganegaraan lain karena kehenndaknya sendiri, tidak pernah menghianati Negara serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden b. Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang 3. Kekuatan mayoritas : pasal 6A ayat 1 UUD 1945 a. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat b. Pasangan calon presiden dan wakil presiden di usulkan oleh partai politik atau
gabungan
partai
politik
peserta
pemilihan
umum
sebelum
pelaksanaan pemilihan umum. 4. Diakuinya hak-hak minoritas : pasal 28A-J UUD1945 a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap oang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntuan yang adil sesuai
dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama,keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 5. Jaminan terhadap HAM : pasal 28A-J UUD 1945 Setiap orang behak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 6. Pemilihan yang bebas dan jurdil : pasal 22E UUD1945 Negara kesatuan RI adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri nusantaradengan wilayah yang batas batas dan hak haknya di tetapkan dengan undang undang. 7. persamaan didepan hukum : pasal 1 ayat 3 UUD 1945 a. Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk rupublik b. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar c. Negara Indonesia adalah Negara hukum.
8. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional :Pasal 7 UUD 1945 Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat di pilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. 9. Plurafisme social,ekonomi, dan politik : Bhineka tunggal ika Pluralism sering diartikan sebagai paham yang mentoleransi adabnya ragam pemikiran, agama, kebudayaan, peradaban, dll.kemunculan ide pluralisme didasarkan pada sebuah keinginan untuk melenyapkan “klaim selain kebenaran” (truth claim) yang di anggap menjadi pemicu munculnya sikap eksterm, radikal, perang atas nama agama, konflik horizontal,serta penindasan atas nama agam. 10. Nilai-nilai toleransi, kerjasama dan mufakat (Sila ke 4 Pancasila (cirri demokrasi pancasila) ) a. Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
c. Mengutamakan
musyawarah
dalam
mengambil
keputusan
untuk
kepentingan bersama d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan e. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah
3 BENTUK DEMOKRASI
1. Dilihat dari sudut pandang “Titik tekan”, demokrasi di bedakan menjadi 3 bagian a. Demokrasi formal, demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalambidang
politik
tanpa
disertai
upaya
untuk
mengurangi/menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Antara kesempatan ekonomi dan politik bagi semua orang di posisikan sama. b. Demokrasi material, demokrasi yang menekankan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi sedangka persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan dihilangkan. c. Demokrasi gabungan , demokrasi sintesis daari demokrasi formal dan demokrasi material. Demokrasi ini berupaya mengambil hal-hal baik dan membuang hal-hal buruk dari demokrasi formal dan material 2. Dilihat dari sudut pandang “cara penyaluran” kehendak rakyat bentuk demokrasi dapat dibedaka a. Demokrasi langsung Rakyat secara langsung mengemukakan kehendak dalam raapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. b. Demokrasi perwakilan / representative Rakyat menyalurkan kehendaknya dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam DPR c. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum
Gabungan antara demokrasi langsuug dan demokrasi perwakilan artinya rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk dalam DPR, tapi dewan iu dikontrol oleh rakyat 3. Dari
sudut
pandang
tugas-tugas
dan
hubungan
antar
alat-alat
perlengkapan Negara. Demokrasi dapat di bedakan a. Demokrasi dengan system parlementerat Dalam demokrasi ini terdapat hubungan erat antar badan legislatif dengan badan eksekutif. Disini hanya ada badan legislatif saja yang di pilih rakyat, sedangkan badan eksekutif yang biasanya disebut “kabinet” di pimpin oleh seorang perdana menteri yang di bentuk berdasarkan dukungan suara terbanyak dalam DPR / parlemen b. Demokrasi dengan system pemisahan kekuasaan Kekuasaan dipisahkan menjadi 3 bagian : legislatif, eksekutif, dan yudikatif c. Demokrasi dengan system referendum Demokrasi perwakilan dengan kontrol rakyat secara langsung terhadap wakil-wakilnya di DPR
Ada dua macam referendum a. Referendum obligator : kebijakan / UU yang di ajukan oleh pemerintah / di buat oleh DPR baru dapat dijalankan setelah di setujui oleh rakyat dengan suara terbanyak b. Referendum fakultatif
: UU yang dibuat DPR baru dimintakan
persetujuan rakyat apabila dalam jangka waktu setelah UU diumumkan sejumlah rakyat memintanya
TRANSISI DAN KONSOLIDASI DEMOKRASI Saat ini wancana demokrasi dan konsolidasi demokrasi secara bersamaann makin menguat kepermukaan seiring dengan mulai terjatuhnya rezim rezim komunis, militer, dan otoritian lainnya. Artinya
proses
transisi
sekaligus
proses
konsiladisi
demokrasi
tengah
menemukan momentuhnya.
PROSES TRANSISI DEMOKRASI 1. Terbentuknya restirasi / system otoriter dalam bentuk baru 2. Terjadi revulasi social yang di sebabkan menjamnya konflik konflik kepentingan di tengah tengah masyarakat. 3. Liberalisasi terhadap system otoriter yang di lakukan oleh penguasa pasca masa transisi dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan politisi dan mengurangi teanan tekanan masyarakat. 4. Merupakan kebalikan dari yang ketiga yaitu penyimpitan proses demokrasi dari system liberal ke demokrasi limitative. 5. Terbentuknya pemerintah yang demokrasi. (guililermo o’donnel dan schmitter)