-1-
Kabupaten Majalengka PERATURAN DESA BANJARAN NOMOR: 06 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DESA “DESA BANJARAN” DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Kepala Desa Banjaran, Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa “Desa Banjaran” perlu Banjaran” perlu membentuk Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa “Desa Banjaran”; Banjaran”;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
-2-
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 60 Tahun Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Negara (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Negara (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
-3-
Tahun 2015 Nomor 2); 12. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa “Desa Banjaran” (Lembaran Banjaran” (Lembaran Desa Banjaran Tahun 2015 Nomor 05 ) Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARAN dan KEPALA DESA BANJARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA “DESA BANJARAN” BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 4. Badan Usaha Milik Desa “Desa Banjaran”, Banjaran”, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan milik desa baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh BUMDES. 6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
-4-
mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
pembangunan,
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Penyertaan Modal dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, social dan/atau manfaat lainnya. (2) manfaat ekonomi, social dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMDesa; b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; c. peningkatan penerimaan desa dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal desa; d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal desa; dan/atau e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal desa. Pasal 3 Penyertaan Modal Pemerintah Desa bertujuan untuk : a. pengembangan masyarakat;
usaha
dalam
rangka
meningkatkan
pelayanan
kepada
b. memperkuat struktur modal; c. mencukupi modal dasar; d. meningkatkan pendapatan asli desa.
BAB III PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA Pasal 4 (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Banjaran pada Badan Usaha Milik Desa “Desa Banjaran” adalah sebesar Rp. 1.474.180.000,00 ((Satu Satu Milyar empat ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh ribu Rupiah Rupiah ). ).
(2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya ditetapkan dalam RPJMDes Desa Banjaran dan di jabarkan secara rinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan desa, meliputi : a. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 135.810.000,- (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
-5-
b. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 203.342.000,- (duaratus tiga jutatiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) c. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 286.108.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah) d. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 154.874.000,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) e. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 375.640.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) f. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 318.406.000,- (tiga ratus delapan belas juta empat ratus enam ribu rupiah) (3) Pelaksanaan penyertaan modal pemerintah desa kepada BUMDesa sebagamana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan rencana kerja BUMDesa dan kemampuan keuangan desa. (4) Nilai penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dihitung dan di nilai dalam bentuk uang. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banjaran. Ditetapkan di : BANJARAN Tanggal : 23 Maret 2015 2015 KEPALA DESA BANJARAN
EFEN SUPRA’I, S.Pd
Diundangkan di
: BANJARAN
Pada tanggal
: 03 April 2015
SEKRETARIS DESA,
EMAN SUHERMAN
BERITA DESA BANJARAN TAHUN 2015 NOMOR …1…./E …1…./E
