05. Modul 5 - Good Corporate Governance

MODUL 05

Etika Bisnis & Profesi Pedoman Good Corporate Governance (Indonesia) Fakultas:

Program Studi:

Ekonom omii & Bis isn nis

Akun Ak unttan ansi si

Tata Muka

05

!ode M!:

Disusun Ole":

#$0#%

Dani Purwanto SE., .Ak

Latar Belakang Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yan dibentuk berdasarkan Keputusan !enko "kuin Nomor# K"P$%1$!&"K'N$*$1999 telah meneluarkan Pedoman Good Corporate Governance (GCG) yan pertama& Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun +1& erdasarkan pemikiran bah-a suatu sektor ekonomi tertentu cenderun memiliki karakteristik yan sama, maka pada a-al tahun +. dikeluarkan Pedoman GCG Perbankan ndonesia dan pada a-al tahun +/ dikeluarkan Pedoman GCG Perasuransian ndonesia& 0ejak Pedoman GCG dikeluarkan pada tahun 1999 dan selama proses pembahasan pedoman GCG sektor perbankan dan sektor perasuransian, telah terjadi perubahan perubahan yan mendasar, baik di dalam neeri maupun di luar neeri& 2alaupun perinkat penerapan GCG di dalam neeri masih sanat rendah, namun semanat menerapkan GCG di kalanan dunia usaha dirasakan ada peninkatan& Perkembanan lain yan pentin dalam kaitan denan perlunya penyempurnaan Pedoman GCG adalah adanya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 19931999 yan di ndonesia berkemban menjadi krisis multidimensi yan berkepanjanan& Krisis tersebut antara lain terjadi karena banyak perusahaan yan belum

menerapkan GCG

secara konsisten, khususnya

belum

diterapkannya etika bisnis& 0ehubunan denan pelaksanaan GCG, Pemerintah jua makin menyadari perlunya penerapan ood overnance di sektor publik, meninat pelaksanaan GCG oleh dunia usaha tidak munkin dapat di-ujudkan tanpa adanya ood public overnance dan partisipasi masyarakat& 4enan latar belakan perkembanan tersebut, maka pada bulan November +., Pemerintah denan Keputusan !enko idan Perekonomian Nomor# K"P$.9$!&"K5N$11$+. telah menyetujui pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yan terdiri dari 0ubKomite Publik dan 0ubKomite Korporasi& 4enan

telah

dibentuknya

KNKG,

maka

Keputusan

!enko

"kuin

Nomor#

K"P&%1$!&"K'N$/$+ yan jua mencabut keputusan No& K"P&1$!&"K'N$*$1999 tentan pembentukan KNKCG dinyatakan tidak berlaku lai&

0' (

!

Etika Bisnis & Profesi 4ani Pur-anto 0"&, !&6k

Pusat Ba"an )*ar dan eLearning http#$$---&mercubuana&ac&id

Maksud Dan Tujuan 7ujuan# 1& !endoron

tercapainya

kesinambunan

perusahaan melalui

penelolaan

yan

didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta ke-ajaran dan kesetaraan& +& !endoron pemberdayaan 8unsi dan kemandirian masinmasin oran perusahaan, yaitu 4e-an Komisaris, 4ireksi dan apat 'mum Pemean 0aham& %& !endoron pemean saham, anota 4e-an Komisaris dan anota 4ireksi aar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yan tini dan kepatuhan terhadap peraturan perundanundanan& .& !endoron timbulnya kesadaran dan tanun ja-ab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian linkunan terutama di sekitar perusahaan& :& !enoptimalkan nilai perusahaan bai pemean saham denan tetap memperhatikan pemanku kepentinan lainnya& /& !eninkatkan daya sain perusahaan secara nasional maupun internasional, sehina meninkatkan kepercayaan pasar yan dapat mendoron arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yan berkesinambunan& Perusahaan yan sahamnya telah tercatat di bursa e8ek, perusahaan neara, perusahaan daerah, perusahaan yan menhimpun dan menelola dana masyarakat, dan perusahaan yan produk atau jasanya diunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yan mempunyai dampak luas terhadap kelestarian linkunan, diharapkan menjadi pelopor dalam penerapan Pedoman GCG ini& eulator jua diharapkan dapat menunakan Pedoman GCG ini sebaai acuan dalam menyusun peraturan terkait serta sanksi yan perlu dikenakan&

Penciptaan Situasi Kondusif Untuk Melaksanakan GCG 0ecara prinsip dasar, GCG diperlukan untuk mendoron terciptanya pasar yan e8isien, transparan dan konsisten denan peraturan perundanundanan& 5leh karena itu penerapan GCG perlu didukun oleh tia pilar yan salin berhubunan, yaitu neara dan perankatnya sebaai reulator, dunia usaha sebaai pelaku pasar, dan masyarakat sebaai penuna produk dan jasa dunia usaha& Prinsipprinsip dasar yan harus dilaksanakan oleh masinmasin pilar adalah# 1& Neara

dan

perankatnya

menciptakan

peraturan

perundanundanan

yan

menunjan iklim usaha yan sehat, e8isien dan transparan, melaksanakan peraturan

0' (

"



perundanundanan dan peneakan hukum secara konsisten (consistent laen8orcement)& +& 4unia usaha sebaai pelaku pasar menerapkan GCG sebaai pedoman dasar pelaksanaan usaha& %& !asyarakat sebaai penuna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yan terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (social control) secara obyekti8 dan bertanun ja-ab&

Asas Good Corporate Governance 0etiap perusahaan harus memastikan bah-a asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan& 6sas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta ke-ajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambunan usaha (sustainability) perusahaan denan memperhatikan pemanku kepentinan (stakeholders)& erikut dijelaskan setiap masinmasin asas sebaai berikut# ! Transparansi "Transparenc#$ 'ntuk menjaa obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan in8ormasi yan material dan relevan denan cara yan mudah diakses dan dipahami oleh

pemanku

kepentinan&

Perusahaan

harus

menambil

inisiati8

untuk

menunkapkan tidak hanya masalah yan disyaratkan oleh peraturan perundan undanan, tetapi jua hal yan pentin untuk penambilan keputusan oleh pemean saham, kreditur dan pemanku kepentinan lainnya& Pedoman pokok pelaksanaan# 1&1& Perusahaan harus menyediakan in8ormasi secara tepat -aktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandinkan serta mudah diakses oleh pemanku 1&+&

kepentinan sesuai denan haknya& n8ormasi yan harus diunkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan stratei perusahaan, kondisi keuanan, susunan dan kompensasi penurus, pemean saham penendali, kepemilikan saham oleh anota 4ireksi dan anota 4e-an Komisaris beserta anota keluaranya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pena-asan dan penendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tinkat kepatuhannya, dan kejadian pentin yan dapat mempenaruhi kondisi

1&%&

perusahaan& Prinsip keterbukaan yan dianut oleh perusahaan tidak menurani ke-ajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai denan peraturan

1&.&

perundanundanan, rahasia jabatan, dan hakhak pribadi& Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemanku kepentinan&

0' (

#



%! Akunta&ilitas "Accounta&ilit#$ Perusahaan harus dapat mempertanunja-abkan kinerjanya secara transparan dan -ajar& 'ntuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai denan kepentinan perusahaan denan tetap memperhitunkan kepentinan pemean saham dan pemanku kepentinan lain& 6kuntabilitas merupakan prasyarat yan diperlukan

untuk

mencapai

kinerja

yan

berkesinambunan&

Pedoman

pokok

pelaksanaan# +&1& Perusahaan harus menetapkan rincian tuas dan tanun ja-ab masin masin oran perusahaan dan semua karya-an secara jelas dan selaras denan visi, misi, nilainilai perusahaan (corporate values), dan stratei +&+&

perusahaan& Perusahaan harus meyakini bah-a semua oran perusahaan dan semua karya-anmempunyai kemampuan sesuai denan tuas, tanun ja-ab, dan

+&%&

perannya dalam pelaksanaan GCG& Perusahaan harus memastikan adanya sistem penendalian internal yan e8ekti8

+&.&

dalam penelolaan perusahaan& Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yan konsisten

+&:&

denan

sasaran

usaha

perusahaan,

serta

memiliki

sistem

penharaan dan sanksi (re-ard and punishment system)& 4alam melaksanakan tuas dan tanun ja-abnya, setiap oran perusahaan dan semua karya-an harus berpean pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code o8 conduct) yan telah disepakati&

'! (esponsi&ilitas "(esponsi&ilit#$ Perusahaan harus mematuhi peraturan perundanundanan serta melaksanakan tanun ja-ab terhadap masyarakat dan linkunan sehina dapat terpelihara kesinambunan usaha dalam janka panjan dan mendapat penakuan sebaai ood corporate citi;en& Pedoman pokok pelaksanaan# %&1& 5ran perusahaan harus berpean pada prinsip kehatihatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundanundanan, anaran dasar dan %&+&

peraturan perusahaan (byla-s)& Perusahaan harus melaksanakan tanun ja-ab sosial denan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian linkunan terutama di sekitar perusahaan denan membuat perencanaan dan pelaksanaan yan memadai&

)! *ndependensi "*ndependenc#$ 'ntuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehina masinmasin oran perusahaan tidak salin mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain& Pedoman pokok pelaksanaan# .&1& !asinmasin oran perusahaan harus menhindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpenaruh oleh kepentinan tertentu, bebas dari

0' (

$



benturan kepentinan (con8lict o8 interest) dan dari seala penaruh atau .&+&

tekanan, sehina penambilan keputusan dapat dilakukan secara obyekti8& !asinmasin oran perusahaan harus melaksanakan 8unsi dan tuasnya sesuai denan anaran dasar dan peraturan perundanundanan, tidak salin mendominasi dan atau melempar tanun ja-ab antara satu denan yan lain&

+! Ke,ajaran dan Kesetaraan "-airness$ 4alam melaksanakan keiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentinan pemean saham dan pemanku kepentinan lainnya berdasarkan asas ke-ajaran dan kesetaraan& Pedoman pokok pelaksanaan# :&1 Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemanku kepentinan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bai kepentinan perusahaan serta membuka akses terhadap in8ormasi sesuai denan prinsip transparansi dalam linkup kedudukan masinmasin& :&+ Perusahaan harus memberikan perlakuan yan setara dan -ajar kepada pemanku kepentinan sesuai denan man8aat dan kontribusi yan diberikan kepada perusahaan& :&% Perusahaan harus memberikan kesempatan yan sama dalam penerimaan karya-an, berkarir dan melaksanakan tuasnya secara pro8esional tanpa membedakan suku, aama, ras, olonan, ender, dan kondisi 8isik&

.tika Bisnis / Pedo0an Perilaku 'ntuk mencapai keberhasilan dalam janka panjan, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh interitas yan tini& 5leh karena itu, diperlukan pedoman perilaku yan dapat menjadi acuan bai oran perusahaan dan semua karya-an dalam menerapkan nilainilai (values) dan etika bisnis sehina menjadi baian dari budaya perusahaan& Prinsipprinsip dasar yan harus dimiliki oleh perusahaan adalah# 1& 0etiap perusahaan harus memiliki nilainilai perusahaan yan menambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan usahanya& +& 'ntuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yan disepakati oleh oran perusahaan dan semua karya-an& Pelaksanaan etika bisnis yan berkesinambunan akan membentuk budaya perusahaan yan merupakan mani8estasi dari nilainilai perusahaan& 0' (

%



%& Nilainilai dan rumusan etika bisnis perusahaan perlu dituankan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku aar dapat dipahami dan diterapkan&

Pedoman Pokok Pelaksanaan# ! 1ilai21ilai Perusa3aan .. 'iainiai perusa*aan merupakan andasan mora daam mencapai visi

dan misi perusa*aan. +e* karena itu, seeum merumuskan niainiai .!.

perusa*aan, peru dirumuskan visi dan misi perusa*aan. -aaupun niainiai perusa*aan pada dasarna universa, namun daam merumuskanna peru disesuaikan den/an sektor usa*a serta

1&%&

karakter dan etak /eo/ra0s dari masin/masin/ perusa*aan. 'iainiai perusa*aan an/ universa antara ain adaa* terpercaa, adi dan 1u1ur.

%! .tika Bisnis +&1& "tika bisnis adalah acuan bai perusahaan dalam melaksanakan keiatan usaha +&+&

termasuk dalam berinteraksi denan pemanku kepentinan& Penerapan nilainilai perusahaan dan etika bisnis secara berkesinambunan

+&%&

mendukun terciptanya budaya perusahaan& 0etiap perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yan disepakati bersama dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku&

'! Pedo0an Prilaku %&1&
0' (

2



d& 4alam hal pembahasan dan penambilan keputusan yan menandun unsur benturan kepentinan, pihak yan bersankutan tidak diperkenankan ikut serta= e& Pemean saham yan mempunyai benturan kepentinan harus meneluarkan suaranya dalam apat 'mum Pemean 0aham ('P0) sesuai denan keputusan 8&

yan diambil oleh pemean saham yan tidak mempunyai benturan kepentinan= 0etiap anota 4e-an Komisaris dan 4ireksi serta karya-an perusahaan yan memiliki -e-enan penambilan keputusan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentinan terhadap setiap keputusan yan telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan pedoman perilaku yan ditetapkan

oleh perusahaan& %&%& Pemberian dan Penerimaan >adiah dan 4onasi a& 0etiap anota 4e-an Komisaris dan 4ireksi serta karya-an perusahaan dilaran memberikan atau mena-arkan sesuatu, baik lansun ataupun tidak lansun, kepada pejabat neara dan atau individu yan me-akili mitra bisnis, yan dapat mempenaruhi penambilan keputusan= b& 0etiap anota 4e-an Komisaris dan 4ireksi serta karya-an perusahaan dilaran menerima sesuatu untuk kepentinannya, baik lansun ataupun tidak lansun, dari mitra bisnis, yan dapat mempenaruhi penambilan keputusan= c& 4onasi oleh perusahaan ataupun pemberian suatu aset perusahaan kepada partai politik atau seoran atau lebih calon anota badan leislati8 maupun eksekuti8, hanya boleh dilakukan sesuai denan peraturan perundan undanan&

4alam

batas

kepatutan

sebaaimana

ditetapkan

oleh

perusahaan, donasi untuk amal dapat dibenarkan= d& 0etiap anota 4e-an Komisaris dan 4ireksi serta karya-an perusahaan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memberikan sesuatu dan %&.&

atau menerima sesuatu yan dapat mempenaruhi penambilan keputusan& Kepatuhan terhadap Peraturan a& 5ran perusahaan dan karya-an perusahaan harus melaksanakan peraturan perundanundanan dan peraturan perusahaan= b& 4e-an Komisaris harus memastikan bah-a 4ireksi dan

karya-an

perusahaan melaksanakan peraturan perundanundanan dan peraturan perusahaan= c& Perusahaan harus melakukan pencatatan atas harta, utan dan modal %&:& a&

secara benar sesuai denan prinsip akuntansi yan berlaku umum& Kerahasiaan n8ormasi 6nota 4e-an Komisaris dan 4ireksi, pemean saham serta karya-an perusahaan harus menjaa kerahasiaan in8ormasi perusahaan sesuai denan

peraturan

perundanundanan,

kela;iman dalam dunia usaha=

0' (

3



peraturan

perusahaan

dan

b&

0etiap anota 4e-an Komisaris dan 4ireksi, pemean saham serta karya-an perusahaan dilaran menyalahunakan in8ormasi yan berkaitan denan perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada in8ormasi rencana penambilalihan, penabunan usaha dan pembelian kembali saham= 0etiap mantan anota 4e-an Komisaris dan 4ireksi serta karya-an

c&

perusahaan, serta pemean saham yan telah menalihkan sahamnya, dilaran menunkapkan in8ormasi yan menjadi rahasia perusahaan yan diperolehnya

selama

menjabat

atau

menjadi

pemean

saham

di

perusahaan, kecuali in8ormasi tersebut diperlukan untuk pemeriksaan dan penyidikan sesuai denan peraturan perundanundanan, atau tidak lai %&/& a&

menjadi rahasia milik perusahaan& Pelaporan atas pelanaran dan perlindunan bai pelapor 4e-an Komisaris berke-ajiban untuk menerima dan memastikan bah-a penaduan tentan pelanaran terhadap etika bisnis, pedoman perilaku, peraturan perusahaan dan peraturan perundanundanan, diproses secara -ajar dan tepat -aktu= 0etiap perusahaan harus menyusun peraturan yan menjamin perlindunan

b&

terhadap individu yan melaporkan terjadinya pelanaran terhadap etika bisnis, pedoman perilaku, peraturan perusahaan dan peraturan perundan undanan& 4alam pelaksanannya, 4e-an Komisaris dapat memberikan tuas kepada komite yan membidani pena-asan implementasi GCG&

0' (

4



Daftar Pustaka

Komite Nasional Kebijakan Governance# Pedoman 'mum Good Corporate Governance ndonesia, ?akarta, +/

0' (

5



05. Modul 5 - Good Corporate Governance

Recommend Documents